Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Jurnal Jatiswara Jurnal Restorative Justice JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan International Journal of Education, Vocational and Social Science Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Sri Hariati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Adat Dan Pengakuannya Dalam Hukum Nasional: Juridical Review Of Customary Marriage And Its Recognition In National Law R. Fahmi Natigor Daulay; Sri Hariati
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 2 (2026): "Transformasi Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan dalam Mewujudkan Keadilan, Pe
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i2.499

Abstract

Perkawinan adat di Indonesia memiliki kedudukan unik dalam sistem hukum nasional, di mana eksistensinya diakui namun dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini mengkaji kedudukan yuridis perkawinan adat dalam kerangka hukum perkawinan nasional serta bentuk-bentuk pengakuannya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca berlakunya UU Perkawinan, hukum adat bergeser dari kontrak perkawinan menjadi ritus tradisional, pengakuan negara diwujudkan melalui Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 66 UU Perkawinan, serta mekanisme Isbat Nikah bagi Muslim dan penetapan Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Diperlukan kebijakan hukum yang lebih inklusif terhadap pluralisme hukum di Indonesia.  
Putusan Pengadilan Agama terhadap Isteri Atas Masalah Harta yang Dipersengketakan dalam Gugatan Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Mataram) Musakir Salat; Sri Hariati; Ita Surayya; Fatahullah
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 3 No. 1 (2023): Januari - Juni 2023
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan pengadilan agama terhadap isteri atas masalah harta yang dipersengketakan dalam gugatan harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Populasi penelitian ini adalah berkas-berkas perkara dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang terdapat pada Pengadilan Agama Mataram. Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Hal tersebut dimaksudkan agar sesuai dan mempermudah tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu berkas perkara mengenai gugatan harta bersama dalam perkara perceraian. Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumentasi. Analisis kulitatif dilakukan dengan cara deduktif induktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk memperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran, sehingga memperoleh gambaran yang jelas terkait masalah yang diteliti. Hasil penelitian Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama bagi orang Islam merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Upaya perlindungan hukum atas masalah harta bersama dapat ditempuh dengan cara meletakkan sita marital dan gugatan harta bersama. Tujuannya adalah agar mencegah terjadinya penyalahgunaan harta bersama oleh pihak suami, sehingga tidak merugikan keluarga. Kendala yang kerap timbul dalam upaya perlindungan hukum yang ditempuh melalui gugatan harta bersama dalam perkara perceraian adalah keterbatasan pengetahuan hukum isteri, sehingga dalam berperkara dapat mempengaruhi putusan yang tidak sesuai harapan.
Siolimbona dan Martabat Tujuh: Warisan Demokrasi Lokal Kesultanan Buton sebagai Sumber Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Nuraisyah; Karmila; Suci Ramadani; I luh Darmayanti; Muh. Sastro Aryanto; Rahma Daniati; Putu Meliana Putri; Jasrudin; Amisbah Ramly; Sri Hariati
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 03 (2026): Volume 11 No. 03, September 2026 Produce
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i03.60214

Abstract

This study aims to analyze the cultural values ​​and governance system of the Buton Sultanate and their relevance to Pancasila and Civic Education (PPKn). The study focuses on the cultural heritage of the Buton Sultanate, the *Martabat 7* concept as a philosophical foundation for governance, the *musyawarah*-based (deliberative) sultan election system, and the Museum of the Last Sultan of Buton as a medium for historical preservation. A qualitative approach was employed, utilizing a field study method conducted in the Buton Palace (Keraton) area of ​​Baubau City, Southeast Sulawesi. Data collection involved observation, documentation, and semi-structured interviews with informants knowledgeable about the history and culture of the Buton Sultanate. Data were analyzed using thematic analysis, with Pancasila values ​​and PPKn principles serving as the analytical framework. The results indicate that the cultural heritage of the Buton Sultanate possesses not only historical value but also embodies values ​​of deliberation, justice, leadership, religiosity, and social responsibility—all of which align with Pancasila values, particularly the second, fourth, and fifth principles. The *Martabat 7* concept demonstrates an integration of Islamic teachings and governance, emphasizing moral integrity and a balance between citizens' rights and obligations. The sultan election system via the *Siolimbona* reflects a local democratic practice rooted in deliberation, while the Museum of the Last Sultan of Buton holds potential as a contextual learning resource for civic education, despite requiring more optimal management. This study affirms that the cultural heritage of the Buton Sultanate serves as an authentic learning resource capable of strengthening character education, national identity, and historical awareness within PPKn instruction.
Co-Authors Amisbah Ramly anastasia Arni Dede Sopiandy Eko Bambang Murdiansyah Fatahullah Hairul Saleh Satrul Hajar Aswar I luh Darmayanti Indrawati Syamsuddin Ita Surayya Jasrudin Karmila Masluddin Mudassir Muh. Sastro Aryanto Musakir Salat Nuraisyah Nurwinda PATMAWATI, SUSI ANITA Putu Meliana Putri R. Fahmi Natigor Daulay Rahma Daniati Ramadani, Suci Slamet Hariyadi Tanti Irnanda