Articles
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Platfrom Onlyfans Dalam Produksi dan Distribusi Konten Pornografi ]]>
<![CDATA[Muning, Tunjung]]>;
<![CDATA[Rosando, Abraham Ferry]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v3i3.1292
<![CDATA[Konsep pertanggungjawaban hukum mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan kepada subjek hukum, seperti pemerintah, untuk melakukan sesuatu atau berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini mencakup kewajiban untuk melaksanakan hak, kewajiban, dan kekuasaan, berdasarkan undang-undang yang berlaku. "Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana" adalah salah satu hal utama yang selalu terkait dengan pengaturan tindak pidana sebagai norma, prinsip, atau hukum yang menjadi subjek penelitian dalam kebijakan formulasi hukum pidana. Oleh karena itu, baik kriminalisasi maupun dekriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, internet dapat digunakan sebagai sarana media yang dapat digunakan untuk menjalankan tindakan tersebut. Situs web porno yang secara terang-terangan menawarkan, memajang, dan menampilkan foto atau video pornografi tentu dapat meningkatkan hasrat remaja. Oleh karena itu, pasal 533 dapat digunakan secara keseluruhan untuk menghukum individu yang melakukan aktivitas pornografi di internet.]]>
<![CDATA[Problems Of Inheritance Of Wills For The Heirs Of Ninggal Kedaton ]]>
<![CDATA[I Putu Riko Sariwisesa]]>;
<![CDATA[Abraham Ferry Rosando]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 1 (2024): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Dehasen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37676/jhs.v10i1.5935
<![CDATA[Customary Law in terms of inheritance. The problem of inheritance disputes is very common and often occurs in people's lives. The type of research used is Normative Research with the method of collecting legal materials used in this research through literature study and the approach used in legal research is a statutory approach and a conceptual approach. The various cultural and religious backgrounds in Indonesia are the cause of differences in the distribution of inheritance in each group of society. The absence of regulations in Indonesia that specifically regulate inheritance makes the division of inheritance confusing, especially for the Balinese traditional community, most of whom are Hindu. In general, people who are not Muslim adhere to the inheritance system regulated in the Civil Code (KUHPer), however, the Balinese Hindu community has its customary law, where the position of customary law is higher than the Civil Code. However, in reality, many Balinese Hindu communities adhere to Western Civil Law, and it is not uncommon for many people to submit wills to a Notary to give away their assets to their children who have converted. In this case, giving property by will to heirs who are no longer Hindu is prohibited under Balinese Customary Law. Therefore, it is necessary to analyze decision number 834/Pdt.G/2016/PN Dps because the lawsuit was granted by the Denpasar District Court, which makes it seem as if Customary Law is lower than Western Civil law.]]>
<![CDATA[Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Online Dalam Retur Barang Sistem Cash On Delivery (COD) ]]>
<![CDATA[Simbolon, Fenny Angelina]]>;
<![CDATA[Rosando, Abraham Ferry]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan karena teknologi yang semakin berkembang berkaitan juga dengan berkembangnya dalam hal perekonomian yang membuat sistem transaksi pun semakin berkembang dengan maraknya transaksi online. Banyak yang lebih memilih transaksi online karena banyak kemudahan yang didapat namun adapula kerugiannya baik dalam segi konsumen maupun pelaku usaha sendiri. Dalam transaksi online banyak konsumen yang memilih menggunakan sistem pembayaran dengan sisten Cash On Delivery (COD) karena sistem tersebut dapat menjangkau banyak konsumen yang tidak memiliki rekening tetap dapat melakukan transaksi online. Dan dalam hal transaksi online terdapat pengembalian barang yang sering kali menjadi masalah yang kompleks baik bagi pembeli maupun penjual. Sehingga penelitian ini lebih mengacu pada pengembalian barang (retur) yang dilakukan oleh pembeli melalui platform marketplace dan hal ini menimbulkan kerugian kepada penjual. Untuk konsumen yang merasa dirugikan dalam melakukan transaksi online sudah mempunyai Undang- Undang Perlindungan Konsumen(UUPK) yang mengatur, namun bagi pelaku usaha belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa pelaku usaha juga sudah seharusnya memiliki perlindungan hukum untuk menjaga terjaminnya transaksi tersebut bagi pelaku usaha terutama apabila barang retur dalam sistem Cash On Delivery (COD) mengalami kerusakan saat barang tersebut sampai di pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif da pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual. Kata Kunci : Pelaku Usaha; Retur; Cash On Delivery (COD)]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN SERTIFIKA HAK MILIK DALAM PENGUASAAN KAWASAN HUTAN ]]>
<![CDATA[Atika, Nur]]>;
<![CDATA[Ferry Rosando, Abraham]]>
<![CDATA[ Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Era Digital Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59066/jel.v2i2.273
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pasal 7 peraturan Presiden Repoblik Indonesia Nomor 88 tahun 2017 tentang penguasaan tanah bersertifikat yang masuk dalam Kawasan hutan yang sering kali terjadi diwilayah Indonesia. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum terhadap sertifikat ha katas tanah yang masuk dalam Kawasan hutan, Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan Analisa penulis menyimpulkan sertifikat memiliki kedudukan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak milik telah dijelaskan dalam UUPA yaitu” sertifikat sebagai alat bukti yang kuat yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain” bersasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sistem publikasi pendaftaran tanah yang dimuat yaitu sistem publikasi negative yaitu sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak.hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum yang harus di terima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat bukti yang lain.]]>
<![CDATA[Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Yang Menolak Vaksinansi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Fernanda, Huzein Valdyan]]>;
<![CDATA[Ferry Rosando, Abraham]]>
<![CDATA[ Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Era Digital Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59066/jel.v2i3.415
<![CDATA[State law rule the people to obay the rules, specialy in Indonesia. As a state who take the community interests on the top, make the state do coercion for some rules for the people. In covid-19 pandemic situation is a hard time for the people because we had epidemic that threaten people's life, but the state give some protection by the obligation to get the covid-19 vaccination to protect the people by the epidemic so they can get normal activity. The law for must get covid-19 vaccinitation is enforced in many public activity so people must to have the covid-19 vaccinitation. Without law, people life did not in a good control, and the goverment want all the people get the best, so the goverment made the rule to supporting people’s good life so they can prottected from the virus in pandemic situation.the rule for people must had the vaccinitation belongs to all people, from the goverment, until the civilian, so they can protect eachother and didn’t get sick about covid-19 pandemic in the world, spescially in Indonesia.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Koki terhadap Konsumen yang Mengalami Keracunan Makanan (Studi Kasus: Kasus Keracunan Makanan di Restoran Cepat Saji X Tahun 2021) ]]>
<![CDATA[Akbar, Muhammad]]>;
<![CDATA[Rosando, Abraham Ferry]]>
<![CDATA[ Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Era Digital Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59066/jel.v4i1.926
<![CDATA[Food poisoning in restaurants is still a serious problem in the culinary industry, where the responsibility of chefs in maintaining food hygiene and safety plays an important role. This study aims to analyze the criminal liability of chefs towards consumers who experience food poisoning, using case studies of incidents in fast food restaurants in the last five years. The research method used is a qualitative approach with case studies and legal document analysis as well as in-depth interviews with several related parties, including chefs, restaurant management, and health services. The results of the study indicate that chefs' negligence in maintaining food hygiene standards can cause significant health risks to consumers, and in developed countries, the criminal liability of chefs is strictly regulated. In Indonesia, regulations on the criminal liability of chefs in cases of food poisoning are not yet clear, so this responsibility is often divided between chefs and restaurant management. The role of health services in conducting inspections and education is also very important in ensuring that hygiene standards are met. More specific regulations and strict sanctions are needed to improve compliance with hygiene standards in restaurants. This study concludes that the criminal liability of chefs in cases of food poisoning needs to be regulated in more detail in Indonesia. With clear regulations and consistent supervision from the health department, it is hoped that food poisoning incidents can be minimized, so that consumer safety can be more assured.]]>
<![CDATA[PT Pertamina (Persero) Bertanggung Jawab terhadap Korban Kebakaran yang Disebabkan oleh Konsumen ]]>
<![CDATA[Maulana, Galih Putra Mahendra]]>;
<![CDATA[Rosando, Abraham Ferry]]>
<![CDATA[ Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Era Digital Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59066/jel.v4i1.927
<![CDATA[This research aims to analyze PT Pertamina's legal responsibility in cases of fires caused by the use of their fuel products by consumers, by applying strict liability theory. This study uses normative juridical methods, referring to various statutory regulations, scientific journals and related legal literature. The research results show that PT Pertamina can be held legally responsible for fires that occur, without the need for direct proof of fault, based on the principle of strict liability. The application of this theory allows victims to claim compensation if it is proven that the product is not equipped with adequate safety guidelines, which violates consumer rights in accordance with the Consumer Protection Law. This study emphasizes the important role of PT Pertamina in educating consumers regarding the use of high-risk products, as well as the need for strict regulations in the safety aspects of fuel products to protect the public interest. The implication of this research is the need to strengthen company policies regarding efforts to prevent product hazards as well as increasing corporate social and ethical responsibility in minimizing the risk of fire.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Peserta Event Lari Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja ]]>
<![CDATA[Hermawati, Galuh Dwi]]>;
<![CDATA[Rosando, Abraham Ferry]]>
<![CDATA[ Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Era Digital Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59066/jel.v4i1.996
<![CDATA[As living beings, survival is a basic human instinct. An effective approach to achieving this goal is by prioritizing physical well-being. Engaging in regular exercise is among the most reliable methods to preserve overall health and enhance physical fitness. Among the various types of sports, running is the most popular physical activity. Some factors that make running popular are because it is economical and can be done anywhere. There are many reasons why people choose to run, from maintaining physical health, as a recreational activity, to as a permanent profession that is generally done by athletes. The type of running that is most in demand by the public is long-distance running. Legal protection for participants in running events in the Work Accident Insurance program is an important effort to provide safety and security for participants who take part in sports activities. The Work Accident Insurance program managed by Social Security Administering Body for Employment, especially for Non-Wage Recipient participants, offers safeguards against the possibility of accidents that might happen during the activity. This research seeks to examine the effectiveness of legal protections provided by the program in ensuring the safety of participants during running events, specifically in mitigating risks of injuries or accidents.]]>
<![CDATA[HAK ANAK DAN PEREMPUAN YANG MENJADI HAMBA (ata) AKIBAT PEMBAGIAN KASTA DITINJAU PADA HAM ]]>
<![CDATA[Nenabu, Prilly Rambu Puteri]]>;
<![CDATA[Rosando, Abraham Ferry]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v4i06.1776
<![CDATA[Dalam masyarakat Sumba Timur, sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) telah ada pada zaman dahulu dan terus ada sampai sekarang. Karena itu, sistem ini bermengenaian dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) mempunyai aturan dan prosedur adat yang unik. Jadi, pembebasan Hak Asasi Manusia masih jauh dari sempurna. Hal ini berdampak pada kurangnya kebebasan berpikir, moral, dan agama. Kasta ini masih ada, jadi pemerintah kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat adat dan memberikan informasi kepada mereka. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk mengetahui dampak terhadap masyarakat adat Sumba Timur.]]>
<![CDATA[Ratio Decidendi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 2073/Pid.Sus/2023/Pn.Sby Tentang Pornografi ]]>
<![CDATA[Afandi, Zainal]]>;
<![CDATA[Rosando, Abraham Ferry]]>
<![CDATA[ Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.14204560
<![CDATA[This research discusses the ratio decidendi in the Surabaya City District Court Decision Number 2073/Pid.Sus/2023/PN.Sby regarding the crime of digital pornography. The ratio decidendi or legal basis used by the judge plays an important role in reaching a fair decision, providing a deterrent effect to the perpetrator, and protecting the victim from the negative impacts of pornography. This research uses normative juridical methods with a case study approach and literature analysis, including Law no. 44 of 2008 concerning Pornography. The research results show that the ratio decidendi used does not only consider punitive aspects but also preventive and educative functions for society. The judge emphasized protecting public morals, protecting victims, as well as providing a strong message regarding the legal consequences of spreading pornographic content. It is hoped that this ratio decidendi can become a legal precedent for similar cases in the future and become the basis for developing more comprehensive regulations in the digital era.]]>
