Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PERLINDUNGAN HAM PEKERJA MIGRAN: KAJIAN NORMATIF KEWAJIBAN INDONESIA BERDASAR PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA HUKUM INTERNASIONAL Rahayu, Sri Lestari; Muslimah, Siti; Sasmini, Sasmini
Yustisia Vol 2, No 1: April 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11082

Abstract

AbstractThis research is conducted to get a legal argumentation related to responsibility of Indonesia on protection of its citizen, especially migrant workers. The question will be answered by determining the norms and principles that underlie Indonesia in protecting the human rights of its citizens. The sources of this research are international conventions, customary international law, doctrine, legal instruments in Indonesia and some of publications concerning the state responsibility to protect migrant workers. The legal sources collected by study documentation are analyzed by interpretation and content analysis. The results show that the general legal principles in which become basic of Indonesia associated with its obligation to provide protection of human rights of women migrant workers are based on the principle of nationality/citizenship of Indonesia, the principle of pacta sunt servanda, the principle of exhaustion of local remedies, the shift in meaning of the sovereignty principle and recognition principles theory of natural rights which inherent in every human being. While the norms are contained in the Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97), the Convention on Migrant Workers (Supplementary Provisions), 1975 (No. 143), United Nations Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990.Key words: human rights, migrant workers, obligations, international lawAbstrakPenelitian ini dilakukan untuk memperolah gambaran yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab Negara Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya, khususnya pekerja migran. Penulis mencoba menjawab permasalahan tersebut dari sisi normatif yaitu dengan mendasarkan pada norma-norma dan prinsip-prinsip yang mewajibkan setiap negara termasuk Indone- sia untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Bahan penelitian yang digunakan meliputi perjanjian- perjanjian internasional, doktrin, hukum kebiasaan internasional, peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta beberapa publikasi yang terkait dengan kewajiban negara atas perlindungan pekerja migran. Bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi dokumen selanjutnya dianalisis melalui interpretasi teks dan analisis isi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum umum yang menjadi dasar Indonesia terkait dengan kewajibannya untuk memberikan perlindungan HAM pekerja migran didasarkan pada prinsip nasionalitas, prinsip pacta sunt servanda, prinsip exhaustion of local remedies, pergeresan makna prinsip kedaulatan dan diakuinya prinsip teori hak-hak kodrati yang melekat dalam diri setiap manusia. Sedangkan norma-normanya terdapat dalam Konvensi Migrasi untuk Pekerjaan (Revisi), 1949 (No. 97), Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan-Ketentuan Tambahan), 1975 (No. 143), United Nations Convention on The Protection of The Rights of All Migran Workers and Member of Their Families tahun 1990.Kata kunci: hak asasi manusia (HAM), pekerja migran, kewajiban, hukum internasional
Penguatan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Paser di Kabupaten Panajam Paser Utara Dari Dampak Pemindahan Ibukota Indonesia Rahayu, Sri Lestari; Mulyanto, Mulyanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i1.77478

Abstract

The decision of the Indonesian government to move its capital from Jakarta to North Penajam Paser Regency (PPU) in East Kalimantan Province has affected the vulnerable local indigenous people (MHA). This study aims to determine the impact of this relocation and formulate a strategy that protects Dayak Paser in PPU Regency as a traditional community despite challenges from modern society. Historical and statutory approaches were used for literature documentation., while qualitative data analysis was based on inductive and deductive reasoning logic. The results showed that capital relocation affects Dayak Paser's existence in economics, environment, natural resources, environment, politics, livelihood, and security fields, though three strategies can be adopted for legal protection. These include drafting and ratifying a law on the State Capital for regulating the legal protection of indigenous people in the PPU Regency area, guaranteeing the determination of the legal standing of MHA automatically and permanent human rights for people of MHA origin. Therefore, the government and legislature should use these findings to formulate policies and regulations about the existence of the state capital. 
Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Produk Masyarakat Adat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Rahayu, Sri Lestari; Mulyanto, Mulyanto; Prabowo, Raffel Pradityo
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i2.82670

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum terhadap hak milik tradisional berupa hak indikasi geografis (IG) masyarakat adat. Laporan ini juga mengkaji perlunya mengoptimalkan perlindungan hukum IG masyarakat adat demi kesejahteraan masyarakat lokal. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian sosio-legal, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara terhadap narasumber yang dipilih secara purposive sampling. Penelitian ini juga melakukan pengujian normatif dengan pendekatan undang-undang dan menganalisis data dan bahan hukum secara kualitatif dengan metode interpretasi futuristik dan hermeneutik. Temuan menunjukkan bahwa urgensi perlindungan hak IG masyarakat adat mempunyai lima argumentasi: a) Masyarakat adat mempunyai potensi besar untuk menghasilkan IG yang unik berdasarkan kearifan lokal namun belum didaftarkan; b) IG mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga memerlukan perlindungan terhadap eksploitasi pihak luar yang tidak bertanggung jawab; c) Perlunya peningkatan daya saing komoditas IG; d) Pentingnya kemudahan menjangkau pasar internasional karena mempunyai reputasi dan jaminan mutu; e) Perlindungan hukum memberikan penghargaan dan insentif kepada masyarakat adat untuk memproduksi IG. Perlindungan GI terhadap masyarakat adat dioptimalkan melalui tiga cara, antara lain: a) Merumuskan kembali peraturan untuk memenuhi persyaratan perlindungan GI; b) Penguatan kelembagaan tripartit antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat adat; c) Mengubah budaya hukum dan pola pikir masyarakat adat mengenai pentingnya pendaftaran IG untuk melindungi kekayaan intelektual kolektif.