Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer JURNAL AKADEMIKA Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Prima: Jurnal Pendidikan Matematika KEK (Kajian Ekonomi dan Keuangan) Jurnal Simbur Cahaya Proceedings Series of Educational Studies Journal of Law and Legal Reform PUBLIDIMAS
sri lestari rahayu
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Game Design Document dalam Perancangan Game Edukasi yang Interaktif untuk Menarik Minat Siswa dalam Belajar Bahasa Inggris Rahayu, Sri Lestari; Fujiati, Fujiati
Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Vol 5 No 3: Juni 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.679 KB) | DOI: 10.25126/jtiik.201853694

Abstract

Pentingnya belajar bahasa inggris pada usia dini dikarenakan bahasa inggris merupakan bahasa internasional. Metode belajar pada anak usia dini adalah belajar sambil bermain, anak-anak juga akan lebih mudah untuk menerima informasi dalam bentuk multimedia. Media pembelajaran yang interaktif akan membantu anak dalam menguasai pelajaran bahasa inggris sejak dini. Pada penelitian ini penulis membuat Game edukasi sebagai media pembelajaran yang interaktif. Dalam pembuatan game edukasi yang interaktif dibutuhkan perancangan Game Desain Document. Pada saat anak belajar dengan metode konvensional maka anak akan susah memahami dan cepat bosan karena anak belajar dari buku dan mendengarkan guru menjelaskan tetapi dengan adanya game edukasi sebagai media pembelajaran yang interaktif maka diharapkan akan memudahkan anak dalam mempelajari, memahami dan menguasai bahasa asing khususnya bahasa inggris. Aplikasi game yang dibangun menggunakan metode Game Design Document (GDD) dan metode perancangannya menggunakan metode waterfall.  Adapun hasil dari penelitian ini berupa aplikasi media pembelajaran dan mendapatkan nilai presentase 80% dari kuesioner yang diisi oleh pengguna. AbstractThe importance of learning English at an early age because English is an international language. The method of learning in early childhood is learning while playing, children will also be easier to receive information in multimedia form. Interactive learning media will help children to master English language lessons early. In this study the author makes educational games as interactive learning media. In making interactive educational games, it is necessary to design a Document Design Game. When the child learns by conventional methods, the child will be difficult to understand and get bored quickly because the child learns from the book and listens to the teacher explaining but with the educational game as an interactive learning media it is expected to facilitate the child in learning, understanding and mastering foreign languages, especially English . Game applications are built using the Game Design Document (GDD) method and the design method uses the waterfall method. The results of this study are in the form of learning media applications and get a percentage value of 80% from the questionnaire filled in by the user.
PERLINDUNGAN HAM PEKERJA MIGRAN: KAJIAN NORMATIF KEWAJIBAN INDONESIA BERDASAR PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA HUKUM INTERNASIONAL Rahayu, Sri Lestari; Muslimah, Siti; Sasmini, Sasmini
Yustisia Vol 2, No 1: April 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11082

Abstract

AbstractThis research is conducted to get a legal argumentation related to responsibility of Indonesia on protection of its citizen, especially migrant workers. The question will be answered by determining the norms and principles that underlie Indonesia in protecting the human rights of its citizens. The sources of this research are international conventions, customary international law, doctrine, legal instruments in Indonesia and some of publications concerning the state responsibility to protect migrant workers. The legal sources collected by study documentation are analyzed by interpretation and content analysis. The results show that the general legal principles in which become basic of Indonesia associated with its obligation to provide protection of human rights of women migrant workers are based on the principle of nationality/citizenship of Indonesia, the principle of pacta sunt servanda, the principle of exhaustion of local remedies, the shift in meaning of the sovereignty principle and recognition principles theory of natural rights which inherent in every human being. While the norms are contained in the Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97), the Convention on Migrant Workers (Supplementary Provisions), 1975 (No. 143), United Nations Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990.Key words: human rights, migrant workers, obligations, international lawAbstrakPenelitian ini dilakukan untuk memperolah gambaran yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab Negara Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya, khususnya pekerja migran. Penulis mencoba menjawab permasalahan tersebut dari sisi normatif yaitu dengan mendasarkan pada norma-norma dan prinsip-prinsip yang mewajibkan setiap negara termasuk Indone- sia untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Bahan penelitian yang digunakan meliputi perjanjian- perjanjian internasional, doktrin, hukum kebiasaan internasional, peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta beberapa publikasi yang terkait dengan kewajiban negara atas perlindungan pekerja migran. Bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi dokumen selanjutnya dianalisis melalui interpretasi teks dan analisis isi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum umum yang menjadi dasar Indonesia terkait dengan kewajibannya untuk memberikan perlindungan HAM pekerja migran didasarkan pada prinsip nasionalitas, prinsip pacta sunt servanda, prinsip exhaustion of local remedies, pergeresan makna prinsip kedaulatan dan diakuinya prinsip teori hak-hak kodrati yang melekat dalam diri setiap manusia. Sedangkan norma-normanya terdapat dalam Konvensi Migrasi untuk Pekerjaan (Revisi), 1949 (No. 97), Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan-Ketentuan Tambahan), 1975 (No. 143), United Nations Convention on The Protection of The Rights of All Migran Workers and Member of Their Families tahun 1990.Kata kunci: hak asasi manusia (HAM), pekerja migran, kewajiban, hukum internasional
Penguatan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Paser di Kabupaten Panajam Paser Utara Dari Dampak Pemindahan Ibukota Indonesia Rahayu, Sri Lestari; Mulyanto, Mulyanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i1.77478

Abstract

The decision of the Indonesian government to move its capital from Jakarta to North Penajam Paser Regency (PPU) in East Kalimantan Province has affected the vulnerable local indigenous people (MHA). This study aims to determine the impact of this relocation and formulate a strategy that protects Dayak Paser in PPU Regency as a traditional community despite challenges from modern society. Historical and statutory approaches were used for literature documentation., while qualitative data analysis was based on inductive and deductive reasoning logic. The results showed that capital relocation affects Dayak Paser's existence in economics, environment, natural resources, environment, politics, livelihood, and security fields, though three strategies can be adopted for legal protection. These include drafting and ratifying a law on the State Capital for regulating the legal protection of indigenous people in the PPU Regency area, guaranteeing the determination of the legal standing of MHA automatically and permanent human rights for people of MHA origin. Therefore, the government and legislature should use these findings to formulate policies and regulations about the existence of the state capital. 
Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Produk Masyarakat Adat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Rahayu, Sri Lestari; Mulyanto, Mulyanto; Prabowo, Raffel Pradityo
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i2.82670

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum terhadap hak milik tradisional berupa hak indikasi geografis (IG) masyarakat adat. Laporan ini juga mengkaji perlunya mengoptimalkan perlindungan hukum IG masyarakat adat demi kesejahteraan masyarakat lokal. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian sosio-legal, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara terhadap narasumber yang dipilih secara purposive sampling. Penelitian ini juga melakukan pengujian normatif dengan pendekatan undang-undang dan menganalisis data dan bahan hukum secara kualitatif dengan metode interpretasi futuristik dan hermeneutik. Temuan menunjukkan bahwa urgensi perlindungan hak IG masyarakat adat mempunyai lima argumentasi: a) Masyarakat adat mempunyai potensi besar untuk menghasilkan IG yang unik berdasarkan kearifan lokal namun belum didaftarkan; b) IG mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga memerlukan perlindungan terhadap eksploitasi pihak luar yang tidak bertanggung jawab; c) Perlunya peningkatan daya saing komoditas IG; d) Pentingnya kemudahan menjangkau pasar internasional karena mempunyai reputasi dan jaminan mutu; e) Perlindungan hukum memberikan penghargaan dan insentif kepada masyarakat adat untuk memproduksi IG. Perlindungan GI terhadap masyarakat adat dioptimalkan melalui tiga cara, antara lain: a) Merumuskan kembali peraturan untuk memenuhi persyaratan perlindungan GI; b) Penguatan kelembagaan tripartit antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat adat; c) Mengubah budaya hukum dan pola pikir masyarakat adat mengenai pentingnya pendaftaran IG untuk melindungi kekayaan intelektual kolektif.
Co-Authors Achmad Rasyad Anis Widyawati Anugrah Adiastuti Ayub Torry Satriyo Kusumo Budi Murtiyasa Erdiyasa, Grishafa Anggita Erna Dyah Kusumawati Fujiati ., Fujiati Hayati, Ratna Sri Khairi, Ibni Latifah, Emmy - Mochammad Imron Awalludin Mulyanto Mulyanto Nethania, Etta Prabowo, Raffel Pradityo Rika Rosnelly, Rika Sari, Rita Novita Sasmini Siti Muslimah Surbakti, Muhammad Aditya Umi Dayati Wahyuni, Linda