Garuda - Garba Rujukan Digital

Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Melalui Insentif Fiskal Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kurniawan, Dwi Ardianta; Wismadi, Arif; Adji, Artidiatun
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (22.594 KB)

Subsidi Bahan Bakar Minyak di Indonesia meningkat secara tajam dalam beberapa tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 18,29% per tahun dalam periode 2006 â 2013. Besaran subsidi mengambil porsi antara 22% hingga 39,7% terhadap APBN pada periode tersebut. Tingginya besaran subsidi tersebut menimbulkan beban berat pada anggaran pemerintah pusat. Salah satu upaya untuk mengurangi beban pemerintah adalah dengan mengurangi jumlah subsidi yang diberikan. Pengurangan subsidi tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih produktif, salah satunya dalam bentuk insentif fiscal pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Mekanisme pemberian insentif kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi konsumsi BBM. Metode perhitungan besaran insentif dapat dilakukan dengan beberapa skenario dengan mempertimbangkan penghematan anggaran pemerintah karena pengurangan subsidi dan perubahan Dead Weight Loss (DWL) sebagai kerugian yang timbul karena alokasi anggaran yang tidak tepat. Hasil perhitungan besaran insentif fiskal berdasarkan skenario harga BBM memperlihatkan adanya perbedaan cukup signifikan antara skenario 1 yang berbasis besaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah, dengan skenario 3 yang berbasis pada besaran DWL. Alternatifnya, dapat diperhitungkan besaran insentif berdasarkan proporsi pengurangan DWL dibandingkan penghematan anggaran. Hasil perhitungan berdasarkan skenario ini memperlihatkan besaran insentif antara Rp1,2 tilyun (pada harga bensin Rp7.100) hingga Rp3,3 trilyun (pada harga bensin Rp9.500 atau subsidi dicabut). Sementara pada solar, besarannya antara Rp1,08 trilyun (pada harga solar Rp7.100) hingga Rp2,97 trilyun (pada harga solar Rp9.500 atau subsidi dicabut). Besaran ini relatif moderat dan dapat menjadi acuan dalam pemberian insentif kepada daerah.

Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Melalui Insentif Fiskal Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dwi Ardianta Kurniawan; Arif Wismadi; Artidiatun Adji
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 2 (2015): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Subsidi Bahan Bakar Minyak di Indonesia meningkat secara tajam dalam beberapa tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 18,29% per tahun dalam periode 2006 – 2013. Besaran subsidi mengambil porsi antara 22% hingga 39,7% terhadap APBN pada periode tersebut. Tingginya besaran subsidi tersebut menimbulkan beban berat pada anggaran pemerintah pusat. Salah satu upaya untuk mengurangi beban pemerintah adalah dengan mengurangi jumlah subsidi yang diberikan. Pengurangan subsidi tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih produktif, salah satunya dalam bentuk insentif fiscal pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Mekanisme pemberian insentif kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi konsumsi BBM. Metode perhitungan besaran insentif dapat dilakukan dengan beberapa skenario dengan mempertimbangkan penghematan anggaran pemerintah karena pengurangan subsidi dan perubahan Dead Weight Loss (DWL) sebagai kerugian yang timbul karena alokasi anggaran yang tidak tepat. Hasil perhitungan besaran insentif fiskal berdasarkan skenario harga BBM memperlihatkan adanya perbedaan cukup signifikan antara skenario 1 yang berbasis besaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah, dengan skenario 3 yang berbasis pada besaran DWL. Alternatifnya, dapat diperhitungkan besaran insentif berdasarkan proporsi pengurangan DWL dibandingkan penghematan anggaran. Hasil perhitungan berdasarkan skenario ini memperlihatkan besaran insentif antara Rp1,2 tilyun (pada harga bensin Rp7.100) hingga Rp3,3 trilyun (pada harga bensin Rp9.500 atau subsidi dicabut). Sementara pada solar, besarannya antara Rp1,08 trilyun (pada harga solar Rp7.100) hingga Rp2,97 trilyun (pada harga solar Rp9.500 atau subsidi dicabut). Besaran ini relatif moderat dan dapat menjadi acuan dalam pemberian insentif kepada daerah.

Strategi Pemulihan Industri Jasa Logistik Pasca Pandemi Covid-19 arif wismadi; Agus Taufik Mulyono; sa'duddin sa''duddin; Kuncoro Harto Widodo; Dewi Pratitha Rachmi; Umiyatun Hayati Triastuti; Dedy Cahyadi; Akhmad Rizal; yuveline aurora; Reslyana Dwitasari; Herawati herawati; Hsariwan Putra; Suci Susanti; Rita Rita
Jurnal Transportasi Multimoda Vol 18, No 2 (2020): Desember
Publisher : Puslitbang Transportasi Antarmoda-Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/mtm.v18i2.1724

Dampak Pandemi Covid berdampak pada industri jasa logistik baik secara kinerja maupun finansial. Dalam kondisi pandemi Covid-19, beberapa bisnis di industri jasa logistik tidak berjalan tidak seperti biasanya (busines as usual mode), tetapi bagaimana dapat bertahan (survival mode) dan dapat bergerak untuk ke tahapan pemulihan dan pertumbuhan (recovery and growth mode). Namun, tidak semua industri jasa logistik terkena dampak negatif dari Pandemi Covid-19, untuk itu diperlukan proses pemetaan industri terdampak dan yang dapat bertahan sehingga dapat dibuat strategi pemulihan bisnis pasca pandemi Covid-19.Dampak dan respon Industri Jasa Logistik terhadap upaya pemulihan sangat bervariasi, secara umum strategi pemulihan melambat karena kontradiksi antara “keinginan untuk meraih pasar baru” dan “kondisi tidak siap berinvestasi untuk pemulihan akibat tersendatnya aliran kas selama pandemi. Kontradiksi tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa “Prinsip Inovasi” pelayanan logistik, termasuk dengan referensi “Praktek Baik” yang sukses di masa pandemik untuk menjadi standar Model Bisnis layanan logistik nasional.Perubahan model bisnis yang dapat menjamin aliran kas dapat membantu terkumpulnya keberanian untuk berinvestasi, dengan semangat menciptakan pasar baru dan memperkuat sistem layanannya agar segera pulih dan tumbuh. Ketika komunitas industri tidak sanggup untuk mengubah bisnis modelnya karena keterbatasan pendanaan dalam masa pandemi, maka Pemerintah dapat hadir dengan stimulus keuangan yang dapat memicu dan memacu pergerakan angkutan barang. Perubahan “Mekanisme Anggaran” (APBN/APBD/BUMN) diperlukan untuk menjamin aliran kas di dunia usaha sehingga mempercepat pergerakan barang dan ekonomi nasional.

Integrasi Sistem Angkutan Umum Perkotaan Guna Meningkatkan Peran Perkeretaapian Di Kawasan Perkotaan Mebidangro Arif Wismadi; M. Zhudy Irawan; Deni Prasetio Nugroho; Listantari Listantari; Yessi Gusleni
Jurnal Transportasi Multimoda Vol 20, No 2 (2022): Desember
Publisher : Puslitbang Transportasi Antarmoda-Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/mtm.v20i2.2243

Kawasan Mebidangro memiliki permasalahan transportasi berupa kemacetan di jam sibuk karena rendahnya pengguna angkutan umum, simpul transportasi yang sepi dari aktifitas penumpang, dan perilaku masyarakat yang cenderung memilih menggunakan kendaraan pribadi dan angkutan online dari pada angkutan umum. Moda yang ada di Kawasan Mebidangro dilayani moda udara, moda darat, dan moda rel, namun belum secara efektif dapat melayani pergerakan di kawasan ini. Sehingga diperlukan evaluasi transportasi eksisting untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Artikel ini bertujuan untuk mengintegrasikan jaringan transportasi angkutan umum yang terdiri dari jaringan prasarana, jaringan pelayanan dan layanan, yang terfokus pada simpul transportasi guna memfasilitasi penumpang untuk beralih moda dalam satu perjalanan yang menerus. Metode Business Model Canvas digunakan untuk mengevaluasi layanan eksisting untuk mendapatkan usulan bisnis yang lebih baik kedepan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengembalikan peran angkutan umum perkotaan khususnya angkutan massal kereta api dalam jangka pendek berupa integrasi dan rekonsolidasi, lajur khusus semua rute angkutan umum dan penambahan layanan KA Bandara dengan door-to-door dan smart service agar perjalanan seamless menuju ke tujuan. Tahap jangka menengah melakukan rekonsolidasi zonasi sekolah dan rute angkutan umum perkotaan, penyediaan integrasi fisik layanan di stasiun KA dengan shelter BRT maupun halte angkutan pengumpan (feeder) untuk kemudahan melakukan alihmoda dan reaktivasi rute kereta api Pusat Kota – Belawan untuk pergerakan penumpang. Tahap jangka panjang mengubah bisnis angkutan barang sebagai penutup defisit angkutan penumpang dan memanfaatkan TOD di perlintasan sebidang dan di atas terminal dan bangunan publikuntuk mentrigger pergerakan penumpang menggunakan angkutan umum.

Konektivitas Jaringan Infrastruktur Transportasi Pariwisata (Studi Kasus Mandalika dan Labuan Bajo) Achmad Munawar; Arif Wismadi; Dewanti Dewanti; Deni Prasetio Nugroho; Jan Prabowo Harmanto; Rita Pasaribu
Jurnal Transportasi Multimoda Vol 20, No 2 (2022): Desember
Publisher : Puslitbang Transportasi Antarmoda-Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/mtm.v20i2.2244

Konektivitas jaringan infrastruktur transportasi antar simpul transportasi menuju kawasan pariwisata di Mandalika NTB dan Labuan Bajo NTT perlu dukungan Pemerintah dan pemangku kebijakan terkait. Ketersediaan dan kemudahan akses dari dan menuju kawasan wisata ini tentu akan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang akan menikmati kawasan pariwisata. Artikel ini bertujuan menilai konektivitas transportasi antar moda wilayah di kawasan pariwisata Mandalika dan Labuan Bajo. Metode yang digunakan adalah mengukur nilai konektivitas jaringan infrastruktur transportasi antar simpul transportasi di kawasan pariwisata dan jaringan jalan penghubungnya. Permasalahan transportasi pariwisata tidak hanya terkait prasarana transportasi ke dan/dari kawasan wisata tetapi juga pergerakan di dalam kawasan wisata itu sendiri. Integrasi jaringan lokal dengan jaringan regional harus tersedia dengan baik agar perubahan mobilitas dari perjalanan ke/dari destinasi wisata dan perjalanan menikmati obyek wisata bisa dilakukan dengan mudah. Berdasarkan hasil analisis konektivitas, Mandalika memiliki sifat jaringan yang kompleks dan konektivitas sedang dengan nilai indeks beta (β) sebesar 1,294 dengan indeks gamma (γ) 0,489, sedangkan Labuan Bajo memiliki sifat jaringan sederhana dan konektivitas rendah dengan indeks beta (β) sebesar 0,727 dengan Indeks gamma (γ) 0,296. Berdasarkan hasil penilaian tersebut terlihat masih adanya gap infrastruktur dari dan menuju simpul transportasi di kawasan pariwisata. Berbagai upaya mendorong peningkatan konektivitas harus diprioritaskan dengan penambahan jaringan jalan (dan jembatan), perbaikan kualitas perkerasan jalan serta serta lebar jalan. Pengelola kawasan wisata maupun pemerintah daerah setempat dapat bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk menyediakan transportasi pendukung tersebut dengan memperhatikan kenyamanan dan keselamatan wisatawan.

Pusat Informasi Konservasi dengan Fasilitas AR dan VR pada Candi Borobudur dengan Metode SWOT Purwanto, Azahar; Cahyadi, Hary; Ramandha, Dino; Raharjo, Wiryono; Wismadi, Arif
Aksen : Journal of Design and Creative Industry Vol. 6 No. 2 (2022): Aksen: Journal of design and creative industry
Publisher : Universitas Ciputra Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37715/aksen.v6i2.2225

Intergenerational Equity merupakan konsep yang berbicara keadilan antargenerasi, tidak hanya bidang ekonomi dan sosial melainkan bidang sumber daya dan cagar budaya. Sebagaimana tindak lanjut Kongres Kebudayaan Indonesia yang telah dilaksanakan. Kebudayaan inklusif perlu hadir dalam menjawab kebutuhan akan cagar budaya yang ramah terhadap difabel. Makalah ini bertujuan untuk dapat melakukan analisa berkaitan dengan AR dan VR sehingga dapat menjadi jawaban dalam pelestarian cagar budaya yang telah dilakukan di Borobudur dalam pengembangan berupa Pusat Informasi Konservasi. Metode yang digunakan dalam makalah ini menggunakan metode kualitatif deskripti, studi literatur berupa peraturan-peraturan mengenai kebijakan, perundang-undangan, perpres dan dokumen UNESCO yang berkaitan dengan Cagar Budaya. Selain itu menggunakan metode wawancara secara online untuk mendapatkan pandangan akan teknologi AR dan VR. Metode skoring juga digunakan untuk mendapatkan analisa SWOT berkaitan dengan penggunaan teknologi pada PIK. Hasil menunjukkan PIK memiliki kelemahan dan keunggulan akan eksistensinya apabila diterapkan dalam pelestarian cagar budaya. Selanjutnya perlunya rekomendasi desain dengan pendekatan multimedia dalam menghadirkan kebudayaan yang inklusif.

Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Melalui Insentif Fiskal Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dwi Ardianta Kurniawan; Arif Wismadi; Artidiatun Adji
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 2 (2015): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.7383

Subsidi Bahan Bakar Minyak di Indonesia meningkat secara tajam dalam beberapa tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 18,29% per tahun dalam periode 2006 – 2013. Besaran subsidi mengambil porsi antara 22% hingga 39,7% terhadap APBN pada periode tersebut. Tingginya besaran subsidi tersebut menimbulkan beban berat pada anggaran pemerintah pusat. Salah satu upaya untuk mengurangi beban pemerintah adalah dengan mengurangi jumlah subsidi yang diberikan. Pengurangan subsidi tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih produktif, salah satunya dalam bentuk insentif fiscal pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Mekanisme pemberian insentif kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi konsumsi BBM. Metode perhitungan besaran insentif dapat dilakukan dengan beberapa skenario dengan mempertimbangkan penghematan anggaran pemerintah karena pengurangan subsidi dan perubahan Dead Weight Loss (DWL) sebagai kerugian yang timbul karena alokasi anggaran yang tidak tepat. Hasil perhitungan besaran insentif fiskal berdasarkan skenario harga BBM memperlihatkan adanya perbedaan cukup signifikan antara skenario 1 yang berbasis besaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah, dengan skenario 3 yang berbasis pada besaran DWL. Alternatifnya, dapat diperhitungkan besaran insentif berdasarkan proporsi pengurangan DWL dibandingkan penghematan anggaran. Hasil perhitungan berdasarkan skenario ini memperlihatkan besaran insentif antara Rp1,2 tilyun (pada harga bensin Rp7.100) hingga Rp3,3 trilyun (pada harga bensin Rp9.500 atau subsidi dicabut). Sementara pada solar, besarannya antara Rp1,08 trilyun (pada harga solar Rp7.100) hingga Rp2,97 trilyun (pada harga solar Rp9.500 atau subsidi dicabut). Besaran ini relatif moderat dan dapat menjadi acuan dalam pemberian insentif kepada daerah.

ANALISIS POTENSI ANGKUTAN BARANG MELALUI KERETA API DI PULAU JAWA Kurniawan, Dwi Ardianta; Dewanti; Wismadi, Arif; Furjatullah, Sarah Auliya; Nugroho, Deni Prasetio
Berkala Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi Vol. 1 No. 1 (2023): Berkala Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi
Publisher : Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jember dan Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The market share of freight transport via railway is quite small, which is below 1% compared to the total volume. Nevertheless, the future potential is quite large, due to the volume growth and government targets in various policy documents. This paper aims to analyze the potential of freight transport via rail in Java. This paper uses a quantitative method with secondary data processing the origin to destination of national travel and service areas of each PT KAI Daop. Analysis results of freight transportation, the largest potential is Daop 1, followed by Daop 3 and 6. The lowest potential is Daop 7, followed by Daop 4 and 9. Daop 1, 3, 4, 5, 6, and 8 have higher manufacturing potential, while in Daop 2, 7 and 9 agricultures has a higher volume. If this potential can be transported, the proportion of freight transportation via railway in Java will increase from 0.16% to 0.54% of the total freight transportation. ABSTRAK Pangsa pasar angkutan barang melalui KA masih cukup kecil, yaitu di bawah 1% dibandingkan volume total. Meskipun demikian, potensi angkutan barang di masa mendatang cukup besar, ditunjukkan dengan pertumbuhan volume yang cukup besar serta target pemerintah dalam berbagai dokumen kebijakan. Paper ini bertujuan menganalisis potensi angkutan barang melalui kereta api di Jawa. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pengolahan data sekunder berupa asal tujuan perjalanan nasional serta wilayah layanan masing-masing Daop PT KAI. Hasil analisis memperlihatkan potensi angkutan barang terbesar adalah Daop 1, disusul Daop 3 dan Daop 6. Potensi pengangkutan terendah pada Daop 7 disusul Daop 4 dan Daop 9. Daop 1, 3, 4, 5, 6, dan 8 memiliki potensi angkutan manufaktur yang lebih tinggi, sementara pada Daop 2, 7 dan 9 angkutan pertanian memiliki volume yang lebih tinggi. Apabila potensi tersebut dapat diangkut, maka proporsi angkutan barang melalui KA di Jawa akan meningkat dari 0,16% menjadi 0,54% terhadap total angkutan barang.

Analisis Kesediaan Pengguna Kereta Api terhadap Penerapan Protokol Covid-19 Taufiq Mulyono, Agus; Wismadi, Arif; ikaputra, Ikaputra; Kurniawan, Dwi Ardianta; Harmanto, Jan Prabowo; Puspitasari, Reni; listifadah, listifadah
Warta Penelitian Perhubungan Vol. 33 No. 2 (2021): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/warlit.v33i2.1954

Pandemi COVID–19 menyebabkan perlunya penerapan protokol kesehatan pada pengoperasian kereta api. Protokol kesehatan tersebut berbasis pada minimalisasi kondisi 3C (Closed Space, Crowded Place, Closed Contact Setting). Penerapan protokol kesehatan dalam operasional KA memerlukan penerimaan pengguna agar dapat berjalan secara efisien. Untuk mengetahui kemauan pengguna kereta api terhadap penerapan protokol kesehatan, dilakukan survei online dengan metode stated preference. Parameter yang diuji meliputi tarif, kelengkapan dokumen kesehatan, protokol di stasiun, protokol di kereta, serta protokol pribadi. Hasil analisis memperlihatkan tingginya penerimaan penumpang terhadap penerapan protokol Covid pada perkeretaapian, yang diperlihatkan dengan kemauan menggunakan kereta yang lebih tinggi pada penerapan protokol kesehatan secara ketat dibandingkan penerapan secara longgar. Kondisi ini terjadi pada kereta api antar kota maupun kereta Jabodetabek. Kata kunci: pandemi, covid 19, stated preference, persepsi, kereta api

Sepeda untuk Transportasi atau Bukan? Survey Kebijakan Kota Ukuran Menengah untuk Udara yang Lebih Baik Wismadi, Arif; Saduddin, Saduddin; Narotama, Mohamad Rachmadian; Permana, Dionaldy; Kurniawan, Dwi Ardianta; Soemardjito, Joewono; Rachmi, Dewi Prathita; Karim, Abdul Rahman Marwis
Warta Penelitian Perhubungan Vol. 34 No. 2 (2022): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/warlit.v34i2.2112

Polusi udara menjadi masalah yang serius di berbagai kota, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan meningkatkan penggunaan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, salah satunya dengan bersepeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan sepeda sebagai moda transportasi sehari-hari. Manfaat dari penelitian ini adalah tersedianya data mengenai variabel yang mempengaruhi minat bersepeda yang bisa menjadi dasar bagi pengambil kebijakan untuk melakukan intervensi secara efisien untuk meningkatkan minat bersepeda masyarakat, khususnya kota berukuran sedang seperti Yogyakarta. Metode survei Stated Preference yang sering digunakan dalam survei transportasi untuk mengetahui bagaimana beberapa variabel mempengaruhi pilihan masyarakat dalam mobilisasi telah diterapkan. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden menggunakan sepeda bukan sebagai alat transportasi. Kemudian, untuk mengembalikan sepeda sebagai sarana transportasi, terdapat prasyarat infrastruktur lajur khusus sepeda yang merupakan variabel yang berpengaruh secara signifikan dalam perubahan minat bersepeda. Variabel lain yang berpengaruh positif terhadap penggunaan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari adalah fasilitas sepeda pada transportasi publik seperti rak parkir sepeda pada halte bus dan stasiun, atau tempat sepeda di dalam bus atau kereta. Pada kota ukuran medium yang memiliki lebar jalan dan luasan ruang publik yang terbatas, faktor penting tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan. Untuk menjawab tantangan tersebut, telah disusun rekomendasi kebijakan dan konsep teknis yang diperlukan dalam implementasinya untuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search