Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Borobudur Law Review Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Journal of Islamic Economics Lariba Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal of Law and Justice Journal of Health and Medicine
Arif Dian Santoso
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
Religion Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW

 1 
PRAKTIK EUTHANASIA TERHADAP PASIEN COVID-19 PADA MASA PANDEMI DITINJAU DARI FIQIH JINAYAH Arif Dian Santoso; Astri Fitriani
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 3, No 2 (2020): Hukum Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v3i2.5383

Abstract

Masa pandemi COVID-19 masih menjadi momok umat dunia. Wabah yang sampai saat ini belum ditemukan penawarnya membuat masyarakat resah.. Praktik euthanasia kemungkinan menjadi opsi penanganan Covid oleh tenaga medis spanyol,dikarenakan angka kematian di episentrum virus corona Eropa yang jauh lebih besar melampaui angka kematian resmi Covid-19 di negara asalnya Cina. Euthanasia memang sudah ada dari abad pertengahan, namun keberadaannya masih tetap eksis sampai saat ini. Praktik yang di asumsikan yunani ternyata tidak sesuai dengan negara pertiwi, dimana negara ini memprioritaskan keagamaan dalam segala aspek kehidupan. Darisinilah muncul permasalahan dengan anggapan euthanasia termasuk aktifitas pembunuhan baik sengaja maupun direncana, serta menyalahi aturan kehidupan yang Allah tetapkan. Maka hadirlah hukum pidana Islam sebagai sarana penentuan kehakiman agar hukum yang ditetapkan membawa keadilan dan kedamaian. Penetapan hukum pidana Islam sering dianggap mengerikan, padahal jika kita melihat lebih dalam, apa yang dikandungnya memiliki interpretasi kehidupan yang sempurna, dimana Allah telah mengatur dengan sebaik-baiknya aturan. Didasari dari perdebatan tersebut, peneliti mengupas lebih dalam praktikeuthanasia pada wabah covid 19 dari segi hukum pidana Islam, penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni pengumpulan data dengan studi pustaka yang bersumber dari buku primer, serta beberapa literatur. Sedangkan untuk analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu data yang didapatkan dari sumber literatur kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Dalam prespektif hukum pidana Islam, praktik euthanasia aktif tidak memiliki ruang untuk diterima. Karena perbuatan ini telah menyalahi aturan kehidupan yang Allah ciptakan. Seseorang yang melakukan praktik ini, baik keluarga, pasien sendiri yang meminta ataupun inisiatif dari sang dokter, semuanya memiliki beban hukuman dari Sang Maha Pencipta.  Kata kunci : COVID-19, Euthanasia, Hukum Pidana Islam
Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan Zulfikri Sidik; Arif Dian Santoso Dian Santoso; Diah Widhi Annisa
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 3, No 2 (2020): Hukum Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v3i2.5386

Abstract

 Penegakan hukum di Indonesia adalah berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menindak lanjuti perkara hukum, Indonesia berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, maka sudah seharusnya penindakan hukum harus berdasarkan hukum pidana Islam juga. Tidak semua tindakan pidana dapat dihukum, salah satu bentuk tindakan mendapatkan penghapusan pidana ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka membela diri. Pada pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP telah disebutkan bahwa seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana untuk menyelamatkan dirinya, diri orang lain, hartanya ataupun harta orang lain tidak akan dipidana. Pada pasal tersebut belum dijelaskan batasan membela diri yang dibebaskan dari hukuman pidana seperti apa dan bagaimana. Pembelaan adalah sebuah upaya menyelamatkan diri dari sendiri, diri orang lain, harta sendiri maupun harta orang lain dari sebuah serangan yang menimbulkan kerugian. Pada hukum Islam penjelasan tentang daf’u As-sail atau pembelaan terpaksa terdapat pada ayat 194 di surah Al-Baqarah yang artinya dapat diambil makna bahwa orang yang menerima serangan dapat diserang balik namun seimbang dengan serangan yang didapatkan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif deskriptif dengan cara menelaah data-data dari buku, jurnal dan tulisan-tulisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yang mana membandingkan antara hukum pidana dan fiqh jinayat dalam masalah yang diangkat oleh penulis. Dari penelitian ini penulis mengambil beberapa point penting. Bahawasanya ada sebuah keselarasan antara hukum pidana dan fiqh jinayat dalam memandang pembelaan terpaksa.Kata kunci : Pembelaan diri, Hukum pidana, Fiqh Jinayat
NECROPHILIA IN PERSPECTIVES OF INDONESIAN POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW : NECROPHILIA imron, Virgin Muthia; Wicaksana , Febrian Arif; Santoso, Arif Dian
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 6 No 2 (2023): Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v6i2.10487

Abstract

Abstract Necrophilia is one of the sexual crimes committed against corpses. In Indonesia, no law regulates the prohibition of Necrophilia. Meanwhile, Islam has specific and detailed laws governing Necrophilia, and most Indonesian people are Muslim so that it can be used as an illustration in the formation of positive law in Indonesia. Strengthen the judge's view of necrophilia perpetrators by implementing rechtvinding through various methods. From this background, in this study, there are two problem formulations. First, how is the necrophilia law in positive Indonesian law? Second, how is the law of Necrophilia in Indonesia from the perspective of Islamic law? This research aims to enforce the law, to reduce necrophilia crimes, and to create the deterrent effect. The research method used is normative juridical. The author uses literature research, statutory approaches, and comparisons between Islamic and positive Indonesian law. Followed by the documentation of study data collection techniques and qualitative data analysis techniques, followed by a deductive mindset. So that a theoretical basis can be formed, that, Necrophilia is reviewed in positive Indonesian law and Islamic law, and analysis of Necrophilia in positive Indonesian law and Islamic law. This study concluded that regarding positive Indonesian law, there are no rules that specifically regulate Necrophilia, as for some regulations that can be imposed in the form of criminal law in accordance with previous crimes such as murder, immorality, and others that can be imposed by judges. As for according to Islamic law, it can be imposed ta'zir or had.
Co-Authors Al Manaanu, Yusuf Ashari, Riza Astri Fitriani Devid Frastiawan Amir Sup Diah Widhi Annisa Fadhila Sukur Indra Fadhilatunnisa, Hilda Fadilla, Intan Nur Fawwaz, Ahmad Febrian Arif Wicaksana Hisan, Khairatun Imam Kamaluddin imron, Virgin Muthia Indonesia, Indonesia Masyitoh, Putri Muhammad Irkham Firdaus Naifah, Nurjihan Rachmawati, Andini Ramadhan , Mahendra Utama Cahya Rohmah Fani, Atifah Sahira Sajjadia Luthia Sasongko, Yogi Banar Septrianto, Wahyu Wibowo, Hendri Setiyo Wulandari, Indonesia Zulfikri Sidik