Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

6.364

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL HUKUM Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Soshum Insentif Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Interdental Jurnal Kedokteran Gigi (IJKG) JURNAL USM LAW REVIEW Journal La Sociale Journal of Social Research Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Riset Ilmu Hukum Journal of Sharia (JOSH) Bandung Conference Series: Law Studies Journal of Scientific Research, Education, and Technology International Journal of Law and Society Intellectual Law Review (ILRE) Legalis : Journal of Law Review KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)

Dey Ravena

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Author-ID : 358796

Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 43 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Penegakan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Muhammad Ravli; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Law Number 12 of 1995 concerning Corrections Article 1 number 3 which reads "Penitentiary Institutions, hereinafter referred to as LAPAS, are places to carry out the guidance of Prisoners and Correctional Students. Then in article 1 number 2 it is written "The Correctional System is an order regarding the directions and boundaries as well as the method of fostering Correctional Inmates so that they are aware of their mistakes, improve themselves, and do not repeat criminal acts so that they can be accepted again by the community, can play an active role in development. , and can live naturally as good and responsible citizens”. Based on the rules above, this study wants to convey that prisons are part of the legal system in Indonesia, which needs to get great attention from the government of the Republic of Indonesia. The research method is using a qualitative approach, the nature of the research is descriptive with secondary data sources. The results of the study concluded that the current Correctional system still has many shortcomings in various aspects. Both in terms of human resources and in terms of infrastructure. The results showed that, correctional officers still abuse their authority as law enforcers in Correctional Institutions which are contrary to Article 12 Letter B Number 20 of 2001 concerning Criminal Acts of Corruption. To overcome these problems, preventive and countermeasures can be carried out through penal and non-penal means. Abstrak. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lalu dalam pasal pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Berdasarkan aturan di atas, penelitian ini ingin menyampaikan bahwa Pemasyarakatan adalah bagian dari sistem hukum di Indonesia, yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintahan Republik Indonesia. Adapun metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, sifat penelitian adalah deskriptif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem Pemasyarakatan yang berjalan saat ini, masih memiliki banyak kekurangan di berbagai sisi. Baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi sarana prasarana. Hasil penelitian menunjukan bahwa, petugas pemasyarakatan masih melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai penegak hukum di Lembaga Pemasyarakatan yang bertentangan dengan Pasal 12 Huruf B Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Untuk Mengatasi Permasalah Tersebut, dapat dilakukan tindak pencegahan dan penanggulangan melalui sarana penal dan non penal.

Proses Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Lembaga PemasyarakatanProses Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Reivan Noor Fazry; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Adanya pergeseran sistem pemidanaan dari sistem kepenjaraan mejadi sistem pemasyarakatan menjadi titik awal lahirnya konsep pembinaan terhadap narapidana. Pembinaan adalah suatu upaya dari negara untuk memperbaiki diri narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana setelah selesai menjalani masa pidananya. Pembinaan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian.Namun sehubungan dengan tujuan dari pembinaan tersebut pada kenyataannya, angka residivis setiap tahun meningkat dan berdasar pada fakta tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan identifikasi masalah: 1) Bagaimana proses pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap warga binaan pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Kabupaten Bandung? 2) Bagaimana upaya untuk meningkatkan proses pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap warga binaan pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa dalam penerapan proses pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap warga binaan pemasyarakatan pada kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan adanya beberapa kendala yang kompleks dan masalah tersebut sangat berpengaruh terhadap proses perbaikan diri warga binaan pemasyarakatan dalam menyikapi hidup, kehidupan dan penghidupan saat mereka kembali ke lingkungan masyarakat

Criminal Law Policy in Stopping Investigations in the Taxation Dadang Sumarna; Dey Ravena; Dini Dewi Herniati; Aji Mulyana
Journal La Sociale Vol. 3 No. 6 (2022): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v3i6.736

Taxes are a source of state income obtained from community contributions for the sustainability of the State, but in reality there are elements of the community who do not carry out their obligations as taxpayers, even misuse the money from the tax proceeds for personal interests which result in state losses, therefore The author aims to examine and analyze more deeply about how criminal law policies stop investigations in the field of taxation, because the Ministry of Finance regulations do not regulate that. As for the conclusion case this should go to court so as not to violate the provisions, must go through a court decision and be acquitted by a court decision so that it has legal force.

Pelaksanaan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Penipuan di Polwiltabes Bandung Dikaitkan dengan Peraturan Polisi Nonor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tidak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Noviyanti Nurjannah; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4900

Abstract. Referring to Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes based on Restorative Justice, the process of its application by investigators at the Bandung Polwiltabes, SP3 may only be issued after fulfilling special requirements, namely by attaching evidence that the victim's rights have been restored. But in fact, SP3 was issued by Bandung Polwiltabes investigators without attaching evidence of recovery of the victim's rights. This is of course very contradictory in the settlement of fraud cases based on Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes based on Restorative Justice. The purpose of writing this thesis is to analyze how the implementation of the mechanism for handling criminal acts of fraud in the Polwiltabes Bandung uses a restorative justice approach and how is the form of certainty for the restoration of victims' rights based on restorative justice related to Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes based on Restorative Justice. Types in this research is Nondoctrinal legal research or sociological juridical, namely research that is carried out directly by looking at the reality that exists in practice in the field, and is based on a study of the operation of law in society. The research method used by researchers is normative juridical. Data collection techniques use primary, secondary and tertiary legal materials. The mechanism carried out by the Bandung Polwiltabes Criminal Investigation Unit investigators in implementing restorative justice has helped resolve cases of criminal acts of fraud in the jurisdiction of the Bandung Polwiltabes. However, a different thing happened to Prison Number: LP/2624/XI/2020/JBR/POLWILTABES related to the criminal act of fraud for business capital/investment cooperation in the procurement of ammonia, in the end after the issuance of SP3 by Satreskrim Polwiltabes Bandung, obstacles were found related to evidence of restoration of victim's rights . The reported party fled while the fulfillment of the victim's right to compensation or compensation has not been fully obtained. In the implementation of restorative justice, investigators or investigators must first complete the material and formal requirements as stated in Articles 4 and 5 of the Republic of Indonesia Police Regulation No. 8 of 2021. Furthermore, regarding the document evidence of victim recovery, it has also been regulated in Article 15 paragraph (3). After all the requirements have been met, the new investigator or investigator can stop the investigation or investigation with reasons for the sake of law. Abstrak. Merujuk pada Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tetang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif proses penerapannya oleh penyidik di Polwiltabes Bandung, SP3 hanya boleh dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan khusus, yaitu dengan melampirkan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Namun faktanya, SP3 dikeluarkan oleh penyidik Polwiltabes Bandung tanpa melampirkan bukti pemulihan hak korban. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dalam penyelesaian perkara penipuan berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tetang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Tujuan dari penulisan skripsi ini guna menganalisis terkait bagaimana pelaksanaan mekanisme penanganan tindak pidana penipuan di Polwiltabes Bandung dengan pendekatan keadilan restoratif dan bagaimana bentuk kepastian atas pemulihan hak korban berdasarkan keadilan restoratif dihubungkan dengan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tetang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.Jenis pada penelitian ini adalah penelitian hukum Nondoktrinal atau yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Mekanisme yang dilakukan penyidik Satreskrim Polwiltabes Bandung dalam menerapkan restorative justice telah membantu menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan pada wilayah hukum Polwiltabes Bandung. Akan tetapi, hal yang sngat berbeda terjadi pada Laporan Polisi Nomor : LP/2624/XI/2020/JBR/POLWILTABES terkait tindak pidana penipuan modal usaha/investasi kerjasama pengadaan Amoniak, pada akhirnya setelah diterbitkannya SP3 oleh Satreskrim Polwiltabes Bandung, ditemukan kendala terkait bukti pemulihan hak korban. Terlapor melarikan diri sementara pemenuhan hak korban atas ganti kerugian atau kompensasi belum didapatkan seutuhnya. Pelaksanaan keadilan restoratif, penyelidik atau penyidik harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan baik materiil dan formiil sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2021. Selanjutnya terkait dokumen bukti pemulihan korban juga telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3). Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka penyelidik atau penyidik baru dapat menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan demi hukum.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keterlibatan Dokter dan Perawat dalam Tindak Pidana Aborsi di Klinik Ditinjau dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHP Indah Sintia; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4932

Abstract. A clinic is a place or public facility that has a small scale to provide care to patients, besides that the clinic is also used as a place for giving birth and is often used as a place for abortions. Abortion is divided into two types, namely Abortus Provocatus Medicalis and Abortus Provocatus Criminalis which are classified as criminal acts. Abortion of the Criminal type does not only ensnare the patient but also the staff working in the illegal clinic, namely doctors and nurses. Therefore, it is necessary to have criminal responsibility for those involved in this illegal abortion activity. The purpose of this study is to find out how criminal liability is towards a doctor and nurse in an Abortion Crime in a Clinic from the point of view of Law no. 36 of 2009 concerning Health and the KUHP and knowing about the legal considerations that were decided against Decision No. 406/Pid.sus/2020/PN Jkt Pst. This research uses normative juridical method through literature study by collecting secondary data. The results of this study are criminal liability for a doctor and nurse who are involved in the crime of abortion in a clinic in terms of Law no. 36 of 2009 concerning Health and KUHP, where parties who practice illegal abortions can be subject to article 194 of Law no. 36 of 2009 concerning Health Jo article 75 paragraph 1 Jo article 438 Jo 349 of the KUHP. In the case brought up in decision No. 406/pid.sus/2020/PN Jkt Pst, based on his legal considerations, charged the defendant with Article 194 of Law No. 36 of 2009 concerning Health Jo 75 paragraph 1 of Law no. 36 of 2009 concerning Jo's Health article 64 paragraph (1) of the KUHP with imprisonment for 1 year and 4 months and a fine of Rp. 100,000,000, - with the provision that if the fine is not paid it is replaced with imprisonment for 4 (four) months Abstrak. Klinik merupakan suatu tempat atau fasilitas umum yang memiliki skala kecil untuk memberikan perawatan kepada pasien, selain itu klinik juga dijadikan sebagai sarana untuk tempat bersalin dan sering kali dijadikan sebagai tempat untuk melakukan aborsi. Aborsi dibedakan menjadi dua macam yaitu Abortus Provocatus Medicalis dan Abortus Provocatus Criminalis yang tergolong kedalam tindak pidana. Aborsi jenis Criminalis tidak hanya menjerat pasien tetapi tenaga-tenaga yang berkerja pada klinik ilegal tersebut yaitu dokter dan perawat. Maka dari itu perlu adanya pertanggungjawaban pidana atas pihak yang terlibat dalam kegiatan aborsi ilegal ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seorang dokter dan perawat dalam suatu Tindak Pidana Aborsi dalam sebuah Klinik ditinjau dari sudut pandang UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHP dan Mengetahui terkait pertimbangan hukum yang diputus terhadap Putusan No. 406/Pid.sus/2020/PN Jkt Pst. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap seorang dokter dan perawat yang terlibat dalam tindak pidana aborsi di sebuah klinik ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta KUHP, dimana pihak yang melakukan praktik aborsi ilegal dapat dikenakan pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo pasal 75 ayat 1 Jo pasal 438 Jo 349 KUHP. Dalam kasus yang diangkat pada putusan No. 406/pid.sus/2020/PN Jkt Pst berdasarkan pertimbangan hukumnya menjerat terdakwa dengan pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo 75 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Implementasi Pembinaan Terhadap Narapidana Kasus Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung Ditinjau dari Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Firoos Alqowiy H.D Sofyan; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4965

ABSTRACT- The pandemic conditions affect various aspects of life, including law enforcement in narcotics crime cases. Drug abuse during the Covid-19 pandemic has greatly increased. This is because people are experiencing stress due to the pandemic because losing their jobs will be used by drug dealers to get involved in drug abuse because many people have lost their jobs or livelihoods. This study aims to identify and analyze the implementation of coaching for narcotics convicts at Narcotics Prison Class II A Bandung. used through observation, interview documentation, literature study using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and data analysis methods used qualitative analysis. The results of the study show that in general the coaching carried out for Narcotics Convicts at the Class II A Narcotics Correctional Institution in Bandung is in accordance with Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections. The implementation of fostering narcotics convicts at the Bandung Class II A Narcotics Penitentiary is carried out routinely and concurrently. The coaching carried out includes personality development and independence. Specifically for narcotics convicts, rehabilitation is carried out. Prisoners also receive educational, religious and other coaching at the Class II A Narcotics Correctional Institution in Bandung. ABSTRAK- Kondisi pandemi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam penegakan hukum kasus tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi Covid-19 sangat meningkat. Hal ini disebabkan karena orang mengalami stress akibat pandemi karena kehilangan pekerjaan akan dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis impelementasi pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dokumentasi, studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa secara umum pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Implementasi pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung dilakukan secara runtin dan bersamaan. Pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Khusus narapidana narkotika dilakukan pembinaan rehabilitasi. Narapidana juga mendapatkan pembinaan pendidikan, keagamaan dan lain-lain di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung..

Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Tahanan dan Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan Anida Lailatul Fitria; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4969

ABSTRACT-This research was motivated by the constraints and problems faced by Rutan in Indonesia, where the current functions of Rutan seem to be mixed up. Given the condition of many Lapas that are overcrowded, so that many of the defendants who have served their sentences in Rutan, who should have moved from Rutan to serve their sentences in Lapas, many remain in Rutan until their sentence ends. Correctional institutions aim to provide guidance to inmates. In carrying out its duties, functions and responsibilities, Correctional Institutions (Lapas) work based on Law No. 22 of 2022 concerning Corrections. However, in practice, not only Lapas work to foster convicts, Rutan also foster convicts. This is certainly not in line with the function of the detention center which is only a place of service and care for detainees. This research is a qualitative research, using a normative legal approach. In collecting data, this study used interview techniques to obtain an overview of conditions in Rutan and study the literature. The results of the study show that the placement of convicts in the Rutan Class IIB Pandeglang Detention Center is carried out the same as in Lapas, apart from that there is the fact that the handling of convicts/detainees in narcotics cases is still treated the same. as convicts/detainees in other cases, so far from the principle of rehabilitation. Keywords: Narcotics Detainees/Convicts, State Detention Centers (Rutan), Detainees/Convict Development. ABSTRAK-Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kendala dan permasalahan yang dihadapi Rutan di Indonesia, di mana fungsi Rutan saat ini terkesan bercampur. Mengingat kondisi banyak Lapas yang kelebihan kapasitas, sehingga para terdakwa yang telah menjalani masa hukumannya di Rutan, yang seharusnya berpindah dari Rutan untuk menjalani hukuman di Lapas, banyak yang tetap berada di Rutan hingga masa hukumannya berakhir. Lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Lapas bekerja berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya tidak hanya Lapas yang bekerja membina narapidana, Rutan juga membina narapidana. Hal ini tentu tidak sejalan dengan fungsi rutan yang hanya sebagai tempat pelayanan dan perawatan tahanan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh gambaran tentang kondisi di Rutan dan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa penempatan terpidana di Rutan Kelas IIB Pandeglang dilakukan sama seperti di Lapas, selain itu terdapat fakta bahwa penanganan terpidana/tahanan kasus narkotika masih diperlakukan sama, sebagaimana narapidana/tahanan kasus lain, sehingga jauh dari prinsip rehabilitasi.

Kasus Malpraktik oleh Bidan yang Melakukan Kesalahan Persalinan di Rumah Sakit Riau Melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Rizky Muhammad Casesaria; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5035

Abstract. Restorative justice is a settlement model that prioritizes recovery for victims, perpetrators, and society. The main principle of Restorative Justice is the participation of victims and perpetrators, the participation of citizens as facilitators in resolving cases, so that there is a guarantee that the child or perpetrator will no longer disturb the harmony that has been created in society. Restorative Justice aims to empower victims, perpetrators, families and communities to correct an unlawful act by using awareness and belief as a basis for improving social life explaining that the concept of Restorative Justice is basically simple. In carrying out health actions by health workers, namely nurses and midwives, it is possible for negligence to occur which can be fatal to the patient's soul and body, in legal or medical terms it is called malpractice. In article 29 of Law no. 36 of 2009 concerning health states that "In the event that a health worker is suspected of negligence in carrying out his profession, the negligence must first be resolved through mediation." In accordance with article 29 of Law Number 36 of 2009 concerning health that health workers who are suspected of being negligent in carrying out their profession, the negligence must be resolved first through mediation, therefore many people prefer a settlement through restorative justice. The purpose of this research is to find out how the application of the concept of Restorative Justice to malpractice cases that occurred at Hospital X in Riau based on Law Number 36 of 2009. The results obtained are the results of the settlement of malpractice cases between victims and perpetrators with the concept of Restorative Justice. Abstrak. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Restorative Justice memiliki tujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana. Dalam pelaksanaan tindakan kesehatan oleh tenaga kesehatan yaitu perawat maupun bidan tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kelalaian yang berakibat fatal untuk badan maupun jiwa pasiennya dalam istilah hukum atau medis disebut malpraktik. Pada pasal 29 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.” Sesuai dengan pasal 29 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi, oleh karena itu banyak orang yang lebih memilih melakukan penyelesaian melalui restorative justice. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Restorative Justice terhadap kasus malpraktik yang terjadi di Rumah Sakit X di Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Adapun hasil yang didapatkan adalah hasil dari penyelesaian kasus malpraktik antara korban dan pelaku dengan konsep Restorative Justice.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Sejenis (Homoseksual) yang Dilakukan oleh Pelatih Futsal Bogor Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Rifqi Harta Wiguna Kusumah; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.7139

Abstract. Regulations regarding sexual harassment are contained in Articles 289, 292, 293 Paragraphs (1), (2), (3), 294 Paragraph (2) Number 2 of the Criminal Code (KUHP) which explains that in Article 289: " Whoever with violence or threats of violence forces a person to commit or allow obscene acts to be carried out, shall be punished for committing an act which attacks the honor of decency, with a maximum imprisonment of nine years." As happened to the research object in this thesis where the perpetrator with the initials GJ who sexually abused his male students became victims of verbal abuse. The purpose of this thesis research is to understand the aspects of the responsibility of the perpetrators of sexual harassment towards the victims in this case and to find out the implementation of law enforcement against child sexual abuse. This research method uses a normative juridical approach and the specifications of this research are descriptive-analytical, namely describing, explaining and explaining clearly matters relating to the issues to be disclosed. The results of the study show that sexual harassment is a case that often occurs regardless of gender or age, sexual harassment can happen to anyone and law enforcement against perpetrators of sexual harassment is regulated in article 289 of the Criminal Code. Recommendations based on these problems are that the government is obliged to provide very strict sanctions against perpetrators of sexual harassment by providing clear rules. In addition, the government is obliged to establish legislation that specifically provides legal protection for victims of sexual harassment. Then the community is advised to increase their insight and knowledge regarding true sexual harassment in accordance with article 289 of the Criminal Code concerning law enforcement against perpetrators of sexual harassment so that cases such as the Bogor futsal coach do not occur again sexually harassing their students. Abstrak. Peraturan mengenai pelecehan seksual terdapat dalam Pasal 289, 292, 293 Ayat (1), (2), (3), 294 Ayat (2) Nomor 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya menjelaskan bahwa pada Pasal 289: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”. Seperti yang terjadi pada objek penelitian dalam skripsi ini dimana pelaku berinisial GJ yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak didiknya yang berkelamin laki-laki menjadi korban pelecehan secara verbal. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memahami aspek tanggung jawab pelaku pelecehan seksual terhadap para korban dalam kasus tersebut dan mengetahui implementasi penegakkan hukum terhadap pelecehan seksual anak. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif serta spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan, menguraikan dan memaparkan secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diungkapkan. Hasil penelitian menunjukkan pelecehan seksual merupakan kasus yang sering terjadi tidak melihat gender ataupun usia, pelecehan seksual dapat terjadi pada siapapun dan penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual diatur dalam pasal 289 KUHP. Rekomendasi berdasarkan permasalahan tersebut adalah pemerintah wajib untuk memberikan sanksi yang sangat tegas terhadap para pelaku Pelecehan seksual dengan memberikan aturan yang jelas. Selain itu pemerintah wajib membentuk perundang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang terkena pelecehan seksual. Kemudian masyarakat disarankan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya mengenai pelecehan seksual yang benar sesuai dengan pasal 289 KUHP tentang penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual agar tidak terjadi lagi kasus seperti pelatih futsal bogor melakukan pelecehan seksual terhadap anak didiknya.

Rasionalitas Kebijakan Formulasi Penanganan Konflik Ideologi Pancasila Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal Eka Djoneri; Dey Ravena; Dini Dewi Heniarti
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Penelitian ini bertujuan menemukan rasionalitas tujuan dan nilai kebijakan formulasi penanganan konflik ideologi Pancasila berdasarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam perspektif kebijakan kriminal. Penelitian bersifat deskriptif, jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer; sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Pendekatan dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Rasionalitasnya: bertujuan membedakan dan melindungi Ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Ormas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; Melindungi nilai kedaulatan dan keutuhan NKRI, serta mempercepat penanganan konflik dengan menggunakan kaidah tindak pidana yang intensinya sedikit tanpa kualifikasi. Idealnya harus mendahulukan UU No. 7 Tahun 2012 sebelum Perppu No. 2 Tahun 2017 dan Pasal 107 huruf b KUHP.

Co-Authors Ade Mahmud Agus Gede Sutamaya Agus H. Rahim Agus Hadian Rahim Aji Mulyana Amad Sudiro, Amad Anida Lailatul Fitria Aslan Noor Atie Rachmiatie Cani Waharani Putri Chepi Ali Firman Z Chepy Firman Ali Zakaria Dadang Sumarna Dhanila Citra Diah Pudjiastuti Dimas Agung Widodo Dini Dewi Heniarti Dini Dewi Herniati Dini Dewi Herniati Dwidja Priyatno Efik Yusdiansyah Eka Djoneri Elsy, Elsy Nur Anggraeni Emaliawati, Emaliawati Ferra Martian Firoos Alqowiy H.D Sofyan Ganang Andeaz Tazakka Hamja, Hamja Hendral Veno Hendry Herniati, Dini Dewi Indah Sintia Irvan Eka Gumelar Irzan Haryono Joan Amelia Zakaha Kania Khairunisa Kusumah, R. Windi Rachmawati M. Faiz Mufidi Meti Sulastri Mohamad Subur Drajat Muhammad Ravli Muhammad Saleh Armand Pratama Nanda Wijaksana Nandang Sambas Neni Ruhaeni Ningsih, Desy Kartika Nining Noviyanti Nurjannah Nunna, Bhanu Prakash Nurcahyani, Sri Nu’mani, Harits Oji Kurniadi Padlilah Padlilah Putu Dian Ekawati Reivan Noor Fazry Rifqi Harta Wiguna Kusumah Rini Irianti Sundari Rini Irianti Sundary Rizky Muhammad Casesaria Rully Hanafi Dahlan Rully Syahrul Mucharom, Rully Syahrul Siti Nurul Dini Anggraeni Sri Nurcahyani Sri Ratna Suminar Syafrinaldi Syafrinaldi Titi Sutiamah Tono Hadi Susiarno Toto Tohir Suriaatmaja Verticallya Yuri S.E Pratiwi Widia Hafsyah Sumarlina Ritonga, Widia Hafsyah Sumarlina Widya Ismi Yenni Yuniati Yessy Agustina

Title

Found 43 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 43 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 43 Documents
Search