Claim Missing Document
Check
Articles

Pengelolaan Limbah B3 yang Tidak Efektif di Indonesia Memacu Perlunya Penegakan Hukum yang Lebih Ketat Andriansyah, Mohammad; Rosnawati, Emy
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3085

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh industri besar di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus perundang-undangan, penelitian ini menyoroti kesenjangan yang signifikan dalam implementasi peraturan pengelolaan limbah B3 yang optimal. Temuan menunjukkan bahwa beberapa industri besar gagal memenuhi persyaratan undang-undang, sehingga berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Meskipun ada sanksi pidana dan administratif berdasarkan Pasal 103 dari undang-undang yang sama, ketidakpatuhan masih terus terjadi, menggarisbawahi perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman perusahaan tentang kewajiban pengelolaan limbah B3. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan ini, sehingga mengurangi konsekuensi negatif dari penanganan limbah B3 yang tidak tepat.
Penegakan Hukum Pidana pada Kasus Pembakaran Hutan Tanpa Izin yang Sah Rangga, Naufal Catur; Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2998

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana dalam kasus pembakaran hutan tanpa izin di Bangka Belitung, Indonesia, untuk menjawab kesenjangan yang signifikan dalam peraturan lingkungan hidup di tengah-tengah pemanasan global. Berfokus pada putusan PN Sungailiat (No. 16/Pid.B/LH/2020, 395/Pid.B/LH/2020, dan 17/Pid.B/LH/2020), penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis penerapan hukum seperti UU Kehutanan No. 41/1999 dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan No. 18 Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum yang efektif sesuai dengan kerangka kerja legislatif, menggarisbawahi perlunya mekanisme yang kuat untuk mencegah kegiatan hutan ilegal. Studi ini menyoroti implikasi bagi para pembuat kebijakan dalam meningkatkan penegakan hukum untuk mempertahankan integritas lingkungan.
Analisis Yuridis Kasus Perdagangan Orang oleh Suami Terhadap Istri F. M., Izza Saltsa; Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3063

Abstract

Studi ini mengkaji Putusan No. 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA dari Pengadilan Negeri Sidoarjo mengenai kekerasan seksual dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengulas penerapan prinsip Concursus Delictorum dalam hukum pidana, khususnya bagaimana pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana dihukum secara kumulatif. Temuan penelitian menekankan bahwa dalam sistem ini, setiap tindak pidana berhak atas hukuman tersendiri sesuai dengan keparahan kejahatan yang dilakukan. Penelitian ini mengisi kesenjangan dalam pemahaman penerapan hukuman kumulatif dalam kasus kekerasan seksual dalam hubungan domestik, serta menggarisbawahi implikasi bagi praktik hukum dan kebijakan terkait pelaku kejahatan semacam itu.
Konsistensi Sanksi Kejahatan Lingkungan Bentuk Lahan Hukum Indonesia Safari, Ferdi; Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3066

Abstract

Studi ini mengkaji evolusi hukum lingkungan di Indonesia dari Undang-Undang 4/1982 hingga Undang-Undang 6/2023, dengan fokus pada jenis sanksi yang diberlakukan terhadap kejahatan lingkungan dan analisis putusan pengadilan dari tahun 1997 hingga 2009. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan sejarah, penelitian ini mengidentifikasi berbagai jenis sanksi dan prinsip yang berbeda dalam berbagai undang-undang lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan konsistensi dalam putusan pengadilan selama periode tertentu, yang cenderung mendukung sanksi pidana. Analisis ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penegakan regulasi lingkungan dan menyoroti implikasi untuk perkembangan legislatif dan yudisial di masa depan dalam tata kelola lingkungan.
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Soamole, Muhammad Giffari; Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3081

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Jawa Timur melalui analisis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Dengan meninjau kasus pengadilan dari tahun 2010 hingga 2022, penelitian ini menangani kesenjangan pengetahuan yang signifikan dalam memahami hasil praktis dari proses peradilan terhadap kontrol polusi. Secara spesifik, analisis ini mengkaji penerapan dan dampak sanksi terhadap para pencemar, menyediakan bukti bahwa intervensi yudisial telah efektif mengurangi insiden pencemaran dengan menerapkan sanksi yang ketat. Temuan ini menekankan pentingnya kerangka hukum yang kuat dan penegakan hukum yudisial yang aktif dalam mitigasi degradasi lingkungan, menyarankan peningkatan kebijakan untuk lebih memperkuat upaya perlindungan lingkungan.
Analisis Putusan Pembalakan Liar Terhadap Hutan Lindung di Indonesia Pramitaqwati, Anindya; Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3084

Abstract

Penebangan liar di hutan lindung Indonesia masih menjadi isu penting yang membutuhkan penegakan hukum yang ketat. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan terhadap pembalak liar untuk menilai efektivitas penegakan hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan statistik, penelitian ini mengevaluasi putusan pengadilan dan tren kasus pembalakan liar. Temuan menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum menjatuhkan hukuman kepada para pelanggar, yang mencerminkan komitmen terhadap ketentuan hukum. Analisis data menunjukkan fluktuasi dalam kasus pembalakan liar, dengan penurunan yang diamati pada tahun 2007-2008, 2010-2012, 2012-2020, dan 2021-2022, dan peningkatan pada tahun 2008-2010 dan 2020-2021. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum cukup kuat, penebangan hutan ilegal masih terus terjadi. Studi ini menyimpulkan bahwa para penegak hukum telah bekerja keras untuk menghentikan penebangan liar, meskipun upaya yang berkelanjutan dan strategi adaptif sangat penting untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.
Enforcement of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic on Vehicle Speed ​​Limits on Toll Roads Firdausi, Muhammad Farrel Alaysia; Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Public Policy Review Vol 11 (2020): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92.88 KB) | DOI: 10.21070/ijppr.v11i0.1164

Abstract

The research method used in this paper is a sociological juridical method, which means a research on legal materials that serves to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. It can also be said that legal research is taken from the factors that exist in a community, legal entity or government. The results of this study are according to existing rules, the actual speed limit of vehicles is on the toll road 60km/hour and a maximum of 100km/hour, but the reality is that in the field there are still many road users who violate these rules. reports from members who are at their respective reconnaissance places using a tool called a speed gun to determine the speed of passing vehicles, the ticket itself is carried out at the toll exit. As for the obstacles themselves for the PJR Jatim 2 unit so far there have been none because everything went smoothly, while the obstacle was during the rainy season, namely the rain that made it difficult for members to measure the speed of passing vehicles because in the field clearly needed views and good weather to measure vehicle speed.
Analysis for Officials Granting Business License without Environmental Permits Mohammad Chandra Bachtiar Effendi; Emy Rosnawati
Athena: Journal of Social, Culture and Society Vol. 3 No. 2 (2025): April 2025
Publisher : CV. Media Digital Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58905/athena.v3i2.428

Abstract

Criminal sanctions for licensing officials operating without environmental permits. In fact, legal violations sometimes occur when commercial permits are issued without considering environmental licensing requirements, which can harm the environment and the surrounding community. This research uses a normative legal method with a legislative approach. Secondary legal materials are the Environmental Protection and Management Law No.32/2009, and secondary legal materials are obtained from literature reviews such as legal books, research by legal experts, and journals related to environmental permits. Conclusions are drawn using deductive reasoning
Simple, Swift, and Low Cost Judiciary in Handling Environmental Crimes by Corporations through Deferred Prosecution Agreement Rosnawati, Emy; Warka, Made; Setyorini, Erny Herlin
Rechtsidee Vol. 13 No. 1 (2025): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v13i1.1065

Abstract

General Background: Indonesia's criminal justice system aspires to uphold the principles of simplicity, swiftness, and cost-efficiency. Specific Background: However, these ideals remain inadequately realized, particularly in addressing environmental crimes perpetrated by corporations—cases often burdened by protracted processes and limited effectiveness in restoring state losses. Knowledge Gap: Conventional legal approaches have failed to achieve significant restitution, signaling a need for alternative mechanisms. Aims: This study examines the potential application of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) framework as a tool to actualize a more efficient judiciary in prosecuting corporate environmental offenses. Results: Using a normative juridical method with statutory and comparative approaches, the study finds that the DPA offers a concrete, legally feasible means of pursuing compensation while streamlining judicial procedures. Novelty: The research introduces the concept of DPA into Indonesia’s legal discourse as an innovative, non-traditional solution for environmental crime cases involving corporate actors. Implications: The adoption of DPA mechanisms, accompanied by normative and institutional adjustments, could significantly enhance Indonesia's judicial efficiency and environmental accountability frameworks. Highlights: Promotes judicial principles of simplicity, speed, and cost-efficiency. Offers innovative restitution for environmental damage by corporations. Requires legal and institutional adaptation for implementation in Indonesia. Keywords: Expedited Justice, Simplicity, Low-Cost Proceedings, Environmental Pollution, Deferred Prosecution Agreement
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Terkait Sampah Elektronik di Sidoarjo Rahmawati, Yuli; Rosnawati, Emy
International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues Vol. 4 No. 1 (2024): April
Publisher : Wadah Inovasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53622/ij3pei.v4i1.389

Abstract

This research uses sociological juridical with an empirical approach. Primary data used is Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Meanwhile, secondary data is in the form of statutory regulations, books, and journals relating to environmental criminal law enforcement related to environmental pollution due to electronic waste. The legal material analysis technique used is deductive. To obtain data that matches the facts in the field, this research was located at the Sidoarjo Regency Environment and Hygiene Service. The results of this research found that government officials as providers of authority or permits regarding the environment, especially electronic waste, only carried out outreach. Administrative law enforcement carried out by the Sidoarjo Regency Environment and Hygiene Service is still not running optimally and only has the authority to issue permits for B3 waste collection on a district scale. Then, the public as law enforcers tend to be indifferent, such as the lack of level of compliance in complying with provisions related to the obligation to carry out electronic waste management.
Co-Authors Afnia Nur Masjidah Ahmad Riyadh Umar Balahmar Andriansyah, Mohammad Anissa, Salsabila Ashar, Bramo Al Asri Widya Trisnani Atikha Sidhi Cahyana Azizah, Aulia Sarah Azmi, Li Ulil Bagus Afianto Budiani, Revalio Budiani, Revalio Putra Drajad Kuncoro Aji Erny Herlin Setyorini, Erny Herlin F. M., Izza Saltsa Fauzi, Lutfiah Fidayanti, Anita Rohma Fiddinia, Irta Firdausi, Muhammad Farrel Alaysia Fitria, Anis Handy Ariansyah Hasan, Rizqi Hermansyah, Malik Muhammad Herni Eva Wulandari Ika Mariyati, Lely Indakto, Ratro Islam, Alif Izza Anshory Jamaaluddin Kharis, Dwishar Khotimah, Siti Dewi Khumairoh, Bulqis Kosasih, Jaylu Krisna Brian Adam Putra Ladita, Firrisa Farah Lestari, Lusiana Lestari, Melati Indah M. Adi Santoso Made Warka, Made Maharani, Yuniar Carmelia Mardiyani, Sindi Mega Marsha Ivo Miranda Masuddin, Noor Masudin, Noor Mawa, Damai Yanti Zulfatal Mochammad Tanzil Multazam Mohammad Chandra Bachtiar Effendi Monica Firda Nurjannah Muhammad Naufal Fatchurrahman Nana Mardiana Nini Ayu Nataria Rawis Nisa' Nur Amalia Noor Fatimah Mediawati Nurhayati Nursukma, Ananda Wahyu Okviani Assa Anggraini Pahlevy, Rifqi Ridhlo Patama, Ilham Muhammad Jalu Perta Wida Subastian Pertiwi, Tahta Pradhista, Vendira De Pramesti, Yusri Ardiyah Pramitaqwati, Anindya Prasetyo, Suyo Gigih Pristiwanto Putri, Syntia Puspita Andini Ika Hariyanto Rachman, Dhea Amanda Aulia Rangga, Naufal Catur Resy Aprista Rifqi Ridho Phahlevy Rifqi Ridlo Phahlevy, Rifqi Ridlo Rositasari, Dewi Safari, Ferdi Safitri, Sifa' Ulya Sanjaya, Yusrizal Sarda Novanda Sari, Dwi Anita Puspita Satrio, Bram Saxti, Muhammad Bima Setiadi, Fajar Nur Sifani Ekawati Siti Musdalifa Soamole, Muhammad Giffari Sri Budi Purwaningsih Sulaiman Sulaiman Sumarsono, Tresnia Octaviani Suyo Gigih Prasetyo Ummah, Faizzah Wardatul Wati, Anindya Pramitaqwati Wulayana, Damar Yuli Rahmawati Yuniar Imroatus Solikhah Yunita, Aingga Rahma Zain, Nur Khofifah