Articles
Legal Framework and Issues in Hazardous Waste Management: Kerangka Hukum dan Permasalahan Pengelolaan Limbah B3
Setiadi, Fajar Nur;
Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 19 No. 4 (2024): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21070/ijler.v19i4.1182
Background: Environmental protection is crucial for preventing pollution and maintaining balance. Specific background: Hazardous waste (B3) significantly contributes to pollution, especially when mismanaged. Knowledge gap: Despite existing laws like Law No. 32/2009 on Environmental Protection, enforcement remains a challenge. Aims: This study analyzes B3 waste management under Indonesian regulations and assesses local programs and infrastructure developments. Results: While regulations and programs are in place, such as B3 handling policies and a new waste processing plant, poor compliance hampers effectiveness. Novelty: The study highlights evolving local strategies for improving B3 management. Implications: Stronger enforcement and integrated solutions are key to reducing environmental risks and achieving sustainability. Highlights : Local strategies are evolving to improve B3 waste management. Compliance with environmental regulations remains a significant issue. Technological solutions like waste incineration offer promising improvements. Keywords: Environmental protection, hazardous waste, B3 management, regulatory enforcement, sustainability
Legal Analysis of Unauthorized Waste Dumping by Companies
Indriyati, Siti Nuraynul;
Rosnawati , Emy
Rechtsidee Vol. 12 No. 1 (2024): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21070/jihr.v12i1.1026
General Background: Environmental degradation due to human activities has led to significant ecological issues, necessitating robust legal frameworks for environmental preservation and management. Specific Background: In Indonesia, Law Number 32 of 2009 addresses these concerns, highlighting the need for legal regulations to mitigate environmental harm. Knowledge Gap: Despite the existence of such laws, there is a lack of comprehensive understanding regarding the effectiveness and implementation of regulations specifically related to the criminal act of dumping waste by companies. Aims: This research aims to analyze the legal regulations governing the criminal act of waste dumping in environmental media without permission, with a focus on normative legal research methodology. Results: The study reveals that, according to Law No. 32 of 2009 and provincial regulations on waste management, several regencies or cities have established legal frameworks to address this environmental crime, while at least five provinces still lack sufficient regulations. Novelty: This research provides a detailed examination of the regulatory landscape, identifying gaps and inconsistencies in the enforcement of environmental laws across different regions in Indonesia. Implications: The findings underscore the necessity for a more harmonized and stringent regulatory approach at both the provincial and national levels to ensure effective environmental protection and compliance by companies. This study contributes to the existing body of knowledge by offering insights into the legislative and enforcement challenges in environmental law, particularly in the context of criminal activities related to waste management. Highlights: Legal Framework: Examines the effectiveness of Law No. 32 of 2009 and provincial regulations on waste dumping. Regional Disparities: Identifies gaps in regulatory enforcement across different provinces. Normative Research: Emphasizes the use of laws and regulations as primary sources for analysis. Keywords: Legal Arrangements, Waste Dumping, Criminal Acts
Pertanggungjawaban BMKG atas Kesalahan Prakiraan Cuaca Ekstrem dalam Keselamatan Penerbangan
Azizah, Aulia Sarah;
Rosnawati, Emy
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3080
Penelitian ini menyelidiki tanggung jawab Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) atas kesalahan dalam menyampaikan prakiraan cuaca ekstrem yang berdampak pada keselamatan penerbangan. Latar belakang umum menyoroti peran penting prakiraan cuaca yang akurat dalam penerbangan. Secara khusus, penelitian ini membahas tanggung jawab BMKG sebagai penyedia layanan publik. Kesenjangan pengetahuan terkait dengan implikasi hukum dari kesalahan prakiraan cuaca terhadap keselamatan penerbangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab BMKG melalui metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab BMKG dapat ditangani melalui Ombudsman untuk kegagalan pelayanan atau melalui Pengadilan Negeri jika terjadi kerugian akibat kesalahan prakiraan, dengan BMKG harus membuktikan keterbatasan kemampuannya. Hasil ini mengimplikasikan adanya dua jalur hukum untuk mencari keadilan, yang meningkatkan akuntabilitas dan keselamatan dalam layanan cuaca penerbangan.
Pengelolaan Limbah B3 yang Tidak Efektif di Indonesia Memacu Perlunya Penegakan Hukum yang Lebih Ketat
Andriansyah, Mohammad;
Rosnawati, Emy
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3085
Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh industri besar di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus perundang-undangan, penelitian ini menyoroti kesenjangan yang signifikan dalam implementasi peraturan pengelolaan limbah B3 yang optimal. Temuan menunjukkan bahwa beberapa industri besar gagal memenuhi persyaratan undang-undang, sehingga berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Meskipun ada sanksi pidana dan administratif berdasarkan Pasal 103 dari undang-undang yang sama, ketidakpatuhan masih terus terjadi, menggarisbawahi perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman perusahaan tentang kewajiban pengelolaan limbah B3. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan ini, sehingga mengurangi konsekuensi negatif dari penanganan limbah B3 yang tidak tepat.
Penegakan Hukum Pidana pada Kasus Pembakaran Hutan Tanpa Izin yang Sah
Rangga, Naufal Catur;
Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2998
Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana dalam kasus pembakaran hutan tanpa izin di Bangka Belitung, Indonesia, untuk menjawab kesenjangan yang signifikan dalam peraturan lingkungan hidup di tengah-tengah pemanasan global. Berfokus pada putusan PN Sungailiat (No. 16/Pid.B/LH/2020, 395/Pid.B/LH/2020, dan 17/Pid.B/LH/2020), penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis penerapan hukum seperti UU Kehutanan No. 41/1999 dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan No. 18 Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum yang efektif sesuai dengan kerangka kerja legislatif, menggarisbawahi perlunya mekanisme yang kuat untuk mencegah kegiatan hutan ilegal. Studi ini menyoroti implikasi bagi para pembuat kebijakan dalam meningkatkan penegakan hukum untuk mempertahankan integritas lingkungan.
Analisis Yuridis Kasus Perdagangan Orang oleh Suami Terhadap Istri
F. M., Izza Saltsa;
Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3063
Studi ini mengkaji Putusan No. 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA dari Pengadilan Negeri Sidoarjo mengenai kekerasan seksual dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengulas penerapan prinsip Concursus Delictorum dalam hukum pidana, khususnya bagaimana pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana dihukum secara kumulatif. Temuan penelitian menekankan bahwa dalam sistem ini, setiap tindak pidana berhak atas hukuman tersendiri sesuai dengan keparahan kejahatan yang dilakukan. Penelitian ini mengisi kesenjangan dalam pemahaman penerapan hukuman kumulatif dalam kasus kekerasan seksual dalam hubungan domestik, serta menggarisbawahi implikasi bagi praktik hukum dan kebijakan terkait pelaku kejahatan semacam itu.
Konsistensi Sanksi Kejahatan Lingkungan Bentuk Lahan Hukum Indonesia
Safari, Ferdi;
Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3066
Studi ini mengkaji evolusi hukum lingkungan di Indonesia dari Undang-Undang 4/1982 hingga Undang-Undang 6/2023, dengan fokus pada jenis sanksi yang diberlakukan terhadap kejahatan lingkungan dan analisis putusan pengadilan dari tahun 1997 hingga 2009. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan sejarah, penelitian ini mengidentifikasi berbagai jenis sanksi dan prinsip yang berbeda dalam berbagai undang-undang lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan konsistensi dalam putusan pengadilan selama periode tertentu, yang cenderung mendukung sanksi pidana. Analisis ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penegakan regulasi lingkungan dan menyoroti implikasi untuk perkembangan legislatif dan yudisial di masa depan dalam tata kelola lingkungan.
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan
Soamole, Muhammad Giffari;
Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3081
Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Jawa Timur melalui analisis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Dengan meninjau kasus pengadilan dari tahun 2010 hingga 2022, penelitian ini menangani kesenjangan pengetahuan yang signifikan dalam memahami hasil praktis dari proses peradilan terhadap kontrol polusi. Secara spesifik, analisis ini mengkaji penerapan dan dampak sanksi terhadap para pencemar, menyediakan bukti bahwa intervensi yudisial telah efektif mengurangi insiden pencemaran dengan menerapkan sanksi yang ketat. Temuan ini menekankan pentingnya kerangka hukum yang kuat dan penegakan hukum yudisial yang aktif dalam mitigasi degradasi lingkungan, menyarankan peningkatan kebijakan untuk lebih memperkuat upaya perlindungan lingkungan.
Analisis Putusan Pembalakan Liar Terhadap Hutan Lindung di Indonesia
Pramitaqwati, Anindya;
Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3084
Penebangan liar di hutan lindung Indonesia masih menjadi isu penting yang membutuhkan penegakan hukum yang ketat. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan terhadap pembalak liar untuk menilai efektivitas penegakan hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan statistik, penelitian ini mengevaluasi putusan pengadilan dan tren kasus pembalakan liar. Temuan menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum menjatuhkan hukuman kepada para pelanggar, yang mencerminkan komitmen terhadap ketentuan hukum. Analisis data menunjukkan fluktuasi dalam kasus pembalakan liar, dengan penurunan yang diamati pada tahun 2007-2008, 2010-2012, 2012-2020, dan 2021-2022, dan peningkatan pada tahun 2008-2010 dan 2020-2021. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum cukup kuat, penebangan hutan ilegal masih terus terjadi. Studi ini menyimpulkan bahwa para penegak hukum telah bekerja keras untuk menghentikan penebangan liar, meskipun upaya yang berkelanjutan dan strategi adaptif sangat penting untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.
Enforcement of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic on Vehicle Speed Limits on Toll Roads
Firdausi, Muhammad Farrel Alaysia;
Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Public Policy Review Vol 11 (2020): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (92.88 KB)
|
DOI: 10.21070/ijppr.v11i0.1164
The research method used in this paper is a sociological juridical method, which means a research on legal materials that serves to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. It can also be said that legal research is taken from the factors that exist in a community, legal entity or government. The results of this study are according to existing rules, the actual speed limit of vehicles is on the toll road 60km/hour and a maximum of 100km/hour, but the reality is that in the field there are still many road users who violate these rules. reports from members who are at their respective reconnaissance places using a tool called a speed gun to determine the speed of passing vehicles, the ticket itself is carried out at the toll exit. As for the obstacles themselves for the PJR Jatim 2 unit so far there have been none because everything went smoothly, while the obstacle was during the rainy season, namely the rain that made it difficult for members to measure the speed of passing vehicles because in the field clearly needed views and good weather to measure vehicle speed.