Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.81
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Jurnal Restorative Justice Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Bacarita Law Journal Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Science Techno Health Journal Animha Law Journal
Salvadoris Pieter
Fakultas Hukum Universitas Musamus
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Penegakan Hukum Terhadap Delik Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Polewali Mandar Retno Wulan; Salvadoris Pieter
Jurnal Restorative Justice Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i1.5088

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini dilakukan di Polres Polewali Mandar, Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dan Pengadilan Negeri Polewali Mandar, menggunakan tipe penelitian normatif empiris dengan pengumpulan data melalui kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar belum efektif karena pihak penyidik dalam melalukan memeriksaan terhadap salah satu pelaku anak yang telah melakukan delik kesusilaan yaitu penyidik melakukan pengehentian penyidikan dengan alasan pelaku mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana, jadi hal yang dilakukan penyidik tersebut adalah diluar dari kewenangannya karena yang berwenang menentukan seseorang tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana karena mengalami gangguan jiwa adalah majelis hakim.
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Prespektiff Kriminologi Pieter, Salvadoris; Utami, Gusti Ayu
Bacarita Law Journal Vol 5 No 1 (2024): Agustus (2024) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v5i1.14913

Abstract

This research aims to determine and analyze the factors that cause moral crimes committed by children along with efforts to overcome them. This type of research is empirical legal research. The research results show that the most potential factors that can cause children to become perpetrators of crimes of decency or sexual violence are 1) family factors, 2) environmental factors, 3) educational factors, and 4) mass media factors. Efforts that can be made to overcome criminal acts of sexual violence committed by children are through early preventive efforts and repressive measures as a form of providing a deterrent effect to the child.
Asistensi dan Pelatihan Penyusunan Kontrak Sewa Menyewa Bagi Pengusaha Rumah Kos di Kelurahan Rimba Jaya Pieter, Salvadoris; Parera, Zegovia; Rahail, Emiliana Bernadina
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 2 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v1i1.18321

Abstract

Perjanjian sewa menyewa diatur di dalam Pasal 1548 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa, sewa menyewa merupakan suatu persetujuan di mana satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang disanggupi. Hal ini berarti bahwa penyewa rumah kost berkewajiban menepati 2 hal utama. Pertama, memakai barang sewa sebagai kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut penyelesaian yang menyangkut keadaan. Kedua, membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penyewa memiliki tanggung jawab terhadap hal apa yang terjadi atas barang yang di sewakan jika hal tersebut menyimpang dari apa yang diperjanjikan dimana hal tersebut menimbulkan akibat hukum yang disebut wanprestasi. Namun permasalahan yang timbul adalah para pengusaha rumah kost yang berada di Kelurahan Rimba Jaya, RT. 09 sampai RT. 14 Belum memahami tata cara dan prosedur penyusunan kontrak perjanjian persewaan rumah kost yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan pendampingan dan pelatihan tentang pentingnya membuat kontrak perjanjian sewa menyewa rumah kost termasuk kepastian hukum dan akibat hukumnya menurut KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik yang memberikan jaminan perlindungan hukum, baik bagi pemilik maupun penyewa rumah. The Assistance and Training on Drafting Rental Contracts for Boarding House Entrepreneurs in Rimba Jaya VillageAbstract: The leasing agreement is regulated in Article 1548 of the Civil Code which explains that, leasing is an agreement in which one party binds itself to provide the enjoyment of an item to another party for a certain time by paying an agreed price. This means that boarding house tenants are obliged to fulfill 2 main things. First, use the object of rent as a good head of the household, in accordance with the purpose of the item according to the lease agreement or there is no agreement regarding it, in accordance with the purpose of the item according to prejudice regarding the circumstances. Second, pay the rent at a predetermined time. Therefore it can be said that the lessee has responsibility for what happens to the item being leased if it deviates from what was agreed upon where it causes legal consequences called default. However, the problem that arises is the boarding house entrepreneurs who are in the Rimba Jaya Village, RT. 09 to RT. 14 do not understand the procedures and procedures for preparing a boarding house rental agreement contract that is good and correct in accordance with applicable legal provisions. Therefore the solution offered is to provide assistance and training on the importance of making boarding house rental agreement contracts including legal certainty and legal consequences according to the Civil Code and Government Regulation No. 44 of 1994 concerning Occupation of Houses by Non-Owners which guarantees legal protection, both for house owners and tenants. 
Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Dalam Penanganan Perkaran Anak Pieter, Salvadoris; Mote, Herry Hendri Fernando; Fenetiruma, Raymond Paradays
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6038

Abstract

This study aims to determine the role of Social Counselors and find out the obstacles faced. This research is empirical legal research. The results of the research show that the duties of the Community Counselor are conducting community research, mentoring, mentoring, and supervising children in every criminal justice examination process, namely the pre-adjudication stage, namely investigation, the adjudication stage, namely assistance in post adjudication trials, namely supervision and guidance for children who conflict with the law. Obstacles faced by Community Counselors are a) The rule of law does not yet have strict sanctions if there are violations committed by law enforcers, b) facilities and infrastructure that are still inadequate, c) the work area is very wide) d) coordination between law enforcers who other with Correctional Centers that are still not running well, e) limited budget allocations.
Penerapan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke 2024 Gusti Ayu Utami; Andi Ervin Novara Jaya; Salvadoris Pieter
Science Techno Health Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Science Techno Health Journal
Publisher : Science Techno Health Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dari perspektif perlindungan hak Narapidana wanita , pemenuhan hak-hak narapidana wanita dalam mendapatkan akses layanan kesehatan sering kali terabaikan atau tidak menjadi prioritas utama. Hal ini dapat mengakibatkan risiko penularan penyakit menular yang lebih tinggi di antara narapidana wanita . Pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan peningkatan jumlah tenaga medis, perbaikan fasilitas kesehatan, dan peningkatan program pencegahan penyakit menular. Selain itu, diperlukan pula kesadaran dan komitmen yang lebih tinggi dari pihak otoritas Lembaga Pemasyarakatan untuk memastikan perlindungan hak-hak narapidana wanita , termasuk hak atas kesehatan yang layak. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis Penerapan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Hak bagi Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Merauke 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan hak-hak narapidana wanita dalam mendapatkan akses layanan kesehatan. Hasil penelitian akan di publikasikan dalam bentuk artikel pada jurnal hukum kesehatan masyarakat yang terakreditas nasional.
PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA PADA SISWA-SISWI SMP NEGERI 2 MERAUKE Pieter, Salvadoris; Fenetiruma, Raymond Paradeys; Suradinata, Poetri Enindah; Dwi Ardiansyah Pelu, Handika
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2025): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian hukum berjudul "Penyuluhan Hukum Pencegahan Kenakalan Remaja pada Siswa-Siswi SMP Negeri 2 Merauke" oleh LBH Pelita Kasih GPI Papua bertujuan mengatasi kompleksitas kenakalan remaja di Merauke, khususnya narkotika, perundungan, dan minuman keras, akibat minimnya pemahaman siswa dan kerentanan lingkungan. Metodologi kegiatan melibatkan observasi lapangan, studi pustaka terkini, perencanaan detail, serta pelaksanaan interaktif yang dilaksanakan pada 25 April 2025 di SMP Negeri 2 Merauke, dengan penulis sebagai narasumber. Hasil yang ingin dicapai meliputi peningkatan pemahaman hukum, kesadaran bahaya, perubahan sikap positif, meningkatnya masa depan cerah generasi muda dan terciptanya lingkungan sekolah yang aman. Kegiatan ini berkontribusi signifikan dalam membentuk remaja yang sadar hukum dan bertanggung jawab, serta menjadi dasar bagi upaya pengabdian berkelanjutan.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA 2024: ANALISIS TERHADAP AMBANG BATAS DAN PELANGGARAN TSM Wijaya, Nasri; Muddin, Ahmad Ali; Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Hasyim Rado, Rudini; Pieter, Salvadoris
Animha Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional Head Elections (Pilkada) are a form of implementing direct democracy in Indonesia which provides space for the people to choose their leaders. However, in practice, disputes over regional election results often occur, either due to differences in vote results or serious violations that affect the election process. The Constitutional Court (MK) plays a strategic role in resolving regional election results disputes based on the provisions of Law Number 10 of 2016, especially Article 158 which regulates the threshold for vote differences and exceptions for structured, systematic and massive (TSM) violations. This research uses a normative juridical method with an analytical approach to statutory regulations, Constitutional Court decisions, and empirical data related to the 2024 Pilkada. The results of the research show that the application of the vote difference threshold provisions provides initial screening for incoming lawsuits, while proving TSM violations remains the main challenge due to the complexity of the evidence and political pressure. The conclusion of this research confirms that the role of the Constitutional Court is very important in maintaining the legitimacy of the regional election results and the integrity of the democratic process in Indonesia.
PENYULUHAN HUKUM BAHAYA NARKOTIKA DAN PENANGANGANANNYA BAGI GENERASI MUDA GEREJA DI KABUPATEN MERAUKE Pieter, Salvadoris; Parera, Zegovia
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2024): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narcotics abuse is one of the serious challenges faced by the young generation, including the young generation of churches in Merauke Regency. Its devastating impact not only on individuals, but also families and communities, requires special attention. This service describes the implementation of a legal education program with a focus on the dangers of narcotics and steps to handle them aimed at the young generation of the church in Merauke Regency.  Therefore, the solution offered is to conduct legal education on the dangers of narcotics and how to deal with them for the young generation of the church in Merauke Regency. This will increase knowledge and have great potential in preventing narcotics crimes among young people, especially the younger generation of the church. This activity aims to increase understanding of the law, build awareness of the bad effects of narcotics, and encourage the active role of the younger generation in prevention and rehabilitation. Counseling methods include exposure to legal material based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, interactive discussions, and case simulations.  The output of this activity is a journal. This includes providing material and legal rules governing narcotics crimes from resource persons and case studies.  The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the dangers of narcotics, related legal mechanisms, and handling strategies. It is hoped that this counseling will become a model of service that can be applied in other areas to empower the younger generation of the church to face the threat of narcotics more effectively.  
Co-Authors Andi Ervin Novara Jaya Emiliana Bernadina Rahail Erni Dwita Silambi Fenetiruma, Raymond Paradays Fenetiruma, Raymond Paradeys Gusti Ayu Utami Handika Dwi Ardiansyah Pelu Herry Hendri Fernando Mote Julianto Jover Jotam Kalalo Muddin, Ahmad Ali Muhamad Aljebra Aliksan Rauf Mulyadi Alrianto Tajuddin Nasri Wijaya Nurul Widhanita Y. Badilla Parera, Zegovia Parera, Zegovia A Retno Wulan Rudini Hasyim Rado Suradinata, Poetri Enindah Utami, Gusti Ayu Zegovia Parera