Articles
            
            
            
            
            
                            
                    
                        Pengendalian Penyakit Diplodia Pada Tanaman Jeruk Dengan Bubur California dan Campuran Antara Insektisida, Fungisida & Zat Pengatur Tumbuh 
                    
                    Tiara Anggraini; 
Salamiah Salamiah; 
Zairin Zairin                    
                     Agroekotek View Vol 1, No 1 (2018) 
                    
                    Publisher : Universitas Lambung Mangkurat 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.20527/agtview.v1i1.654                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Citrus plants (Citrus sp.) Currently experiencing major problems with the presence of diplodiadisease both wet and dry. The purpose of this study was to determine the effect of Californiaporridge and mixture of Microthiol, Primavit, Sidametrin and Ridomil against diplodia skindisease in Siam Banjar orange plant in Batola district. This research was conductedexperimentally using Completely Randomized Design. Based on the results obtained bycontrolling diplodia disease with no treatment (control), california slurry, and the mixturebetween pesticides and growth regulators did not have a significant difference. The largestaverage yield reduction was on the california slurry treatment of 3.15 cm2, followed by thesecond largest reduction area by a mixture of pesticides and growth regulators by 2.49 cm2 andthe widest reduction area of attack by no pesticied (control) of 1.39 cm2
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        Efektivitas Beberapa Macam Pestisida Nabati dalam Mengendalikan Hama Daun Tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.) 
                    
                    Reno Julian Putera Nalu; 
Samharinto Samharinto; 
Salamiah Salamiah                    
                     Agroekotek View Vol 4, No 2 (2021) 
                    
                    Publisher : Universitas Lambung Mangkurat 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.20527/agtview.v4i2.3000                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Telah dilakukan penelitian aplikasi pestisida nabati yang berasal dari daun Tembakau, daun Pepaya, daun Mimba, kulit pohon Kepayang, dan bahan aktif Propenofos untuk mengendalikan hama daun pada tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pestisida nabati yang efektif dalam mengendalikan serangan hama daun pada tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.) dan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat kerusakan daun. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari-April 2020 di jalan Sukamara Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang kota Banjarbaru. Metode yang digunakan adalah metode percobaan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) satu faktor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pestisida nabati dari ekstrak daun mimba sangat berpengaruh nyata terhadap tingkat kerusakkan daun yang disebabkan oleh hama daun pada tanaman pakcoy.
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        Pengaruh Zeolit Alam Terhadap Kadar Fe-larut dan Al-dd Pada Tanah Sulfat Masam di Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar 
                    
                    Timur Priono; 
Syaifuddin Syaifuddin; 
Salamiah Salamiah                    
                     Agroekotek View Vol 1, No 1 (2018) 
                    
                    Publisher : Universitas Lambung Mangkurat 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.20527/agtview.v1i1.658                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Problems of acidity and heavy metal levels in tidal land can be improved by using ameliorant one of them natural zeolite. Based on ability to exchange ions and improvements in chemical properties of the soil. Klaten natural zeolite of Yogyakarta contains 29.4% mordenite with size 500 nm -20 nm.This research using (RAL) one factor with 5 treatment, 4 replication and 20 unit experiment. The treatment consists of a). Control (0 ton.ha-1) b). 2.5 ton.ha-1 c). 5 ton.ha-1 d). 7.5 ton.ha-1 and e). 10 ton.ha-1 natural zeolite. Treatment 10 ton.ha-1 natural zeolite can decrease Fe2+ to 15.90 ppm and Al-dd to 1.07 me. 100 g-1 on soil.
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        PERLINDUNGAN HUKUM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN GAMBUT DAN RAWA MENJADI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BARITO KUALA 
                    
                    MUTHIA SEPTARINA; 
NAHDHAH NAHDHAH; 
SALAMIAH SALAMIAH; 
NINGRUM AMBARSARI                    
                     Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022) 
                    
                    Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.32801/damai.v7i1.10204                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kearifan local masyarakat adat akibat alih fungsi lahan rawa dan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit dan untuk mengetahui bagaimana tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode penelitian sosiologi hukum (socio legal research) dengan mengunakan metode pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif, dengan menganalisa suatu data secara mendalam dan holistik. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa perlindungan hokum dapat diberikan kepada seluruh masyarakat apabila semua pihak khususnya pemerintah memberikan pengaturan terkait hak-hak dan kewajiban yang harus dilindungi demi martabat masyarakat setempat. Terkait perijinan untuk Kabupaten Barito kuala sendiri proses perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit harus berdasarkan dengan Rencana Tata Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit, serta terpenuhinya persyaratan-persyaratan dan kesesuaian rekomendasi dari Bupati dan Dinas Terkait. Dibentuknya Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit ini mengingat bahwa perkebunan Kelapa sawit merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah yang saat ini berkembang pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian melalui pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit.  
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM KEGIATAN JUAL BELI 
                    
                    Salamiah salamiah                    
                     Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 12 (2014) 
                    
                    Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                    |
                            
                            
                                Full PDF (567.905 KB)
                            
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.31602/al-adl.v6i12.204                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih komplek dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pelaku usaha ,maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Tujuan penyelenggaraan ,pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyalahgunakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi UU perlindungan konsumen sehingga dapat melakukan social control terhadap perbuatan dan prilaku pelaku usaha dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (socio-legal research) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian  sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif. Kata Kunci : Hak Konsumen, Perlindungan Konsumen, Jual Beli.
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DITINJAU DARI HUKUM KESEHATAN 
                    
                    Muthia Septarina; 
Salamiah Salamiah                    
                     Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015) 
                    
                    Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                    |
                            
                            
                                Full PDF (555.605 KB)
                            
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.31602/al-adl.v7i14.227                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Tindakan medis merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter sesuai dengan profesinya dalam rangka memberikan pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat. Sebelum pelayanan kesehatan khususnya pembedahan dalam keadaan yang wajar memerlukan persetujuan dari pihak pasien. Persetujuan ini dapat berupa persetujuan lisan atau persetujuan tertulis. Hal ini tergantung dari besar dan kecilnya risiko dari pembedahan yang dilakukan. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mencari bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai salah satu pihak dalam perjanjian terapetik antara pasien dan dokter di lain pihak. Kegunaan hasil penelitian ini adalah terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapetik antara pasien dan dokter. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien, Perjanjian Terapeutik
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PAEDOFILIA 
                    
                    Salamiah salamiah                    
                     Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 11 (2014) 
                    
                    Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                    |
                            
                            
                                Full PDF (404.823 KB)
                            
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.31602/al-adl.v6i11.200                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Anak berhak mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi, pelecehan seksual, perdagangan anak, penculikan, serta dari berbgai zat adiktif lainnya hal ini tercantum dalam pasal 65 UU No. 35 tahun 1999. Perlindungan dan perhatian khusus ini sebaiknya tidak hanya diberikan oleh pemerintah dan orang tua saja tetapi juga seluruh lapisan masyarakat juga diharapkan mampu berperan secara aktif dalam melindungi dan menjaga hak-hak anak. Keluguan dan dan rasa ingin tahu yang kuat terhdap kehidupan seksualitas  inilah yang dimanfaatkan pelaku tindakan kekerasan pelecehan seksual untuk menjerat korbannya. Metode yang digunakan adalah penelitian normative yaitu dengan cara mempelajari  peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu UU No. 23 tahun 2002. Dimana untuk mengetahui  hambatan-hambatan apa saja yang dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai korban .Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak,
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DITINJAU DARI HUKUM KESEHATAN (Legal Protection for Patients in Therapeutic Agreement Reviewed from Health Law) 
                    
                    Muthia Septarina; 
Salamiah Salamiah                    
                     Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016) 
                    
                    Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                    |
                            
                            
                                Full PDF (630.266 KB)
                            
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.31602/al-adl.v8i1.347                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Tindakan medis merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter sesuai dengan profesinya dalam rangka memberikan pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat. Sebelum pelayanan kesehatan khususnya pembedahan dalam keadaan yang wajar memerlukan persetujuan dari pihak pasien. Persetujuan ini dapat berupa persetujuan lisan atau persetujuan tertulis. Hal ini tergantung dari besar dan kecilnya risiko dari pembedahan yang dilakukan. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mencari bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai salah satu pihak dalam perjanjian terapetik antara pasien dan dokter di lain pihak. Kegunaan hasil penelitian ini adalah terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapetik antara pasien dan dokter.
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PENGAWASAN DALAM MELAKUKAN KONTRAK PADA MANAGEMEN PERBANKKAN 
                    
                    Salamiah salamiah                    
                     Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015) 
                    
                    Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                    |
                            
                            
                                Full PDF (408.021 KB)
                            
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.31602/al-adl.v7i13.211                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Di Indonesia telah banyak rangkaian  peristiwa yang menimpa industri perbankkan seolah tidak berujung, Hal ini  tersebut menimbulkan pertanyaan apa yang salah. Para praktisi meyakini  keterkaitan antara  tata kelola perusahaan yang baik dan adanya program  anti korupsi yang efektif. Krisis keuangan yang terjadi di Asia Timur  pada tahun 1997 menunjukan bahwa lemahnya manajemen perbankkan  yang mengakibatkan luasnya, tindak kecurangan dan korupsi yang kemudian memporak-porandakan perekonomian. Pada tingkat praktis keterkaitan ini sangat jelas, penyuapan secara universal digolongkan sebagai perbuatan illegal dan oleh karenanya untuk menyembunyikan penyuapan yang dilakukan diperlukan rekayasa aku baik instansi yang dilarang oleh standart manajemen perbankan yang baik. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Bank, Tata Kelola,
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK TERKENAL YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS 
                    
                    Muthia Septarina; 
Salamiah Salamiah                    
                     Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020) 
                    
                    Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                    |
                            
                            
                                Full PDF (568.658 KB)
                            
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.31602/al-adl.v12i1.2593                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum dalam pelanggaran merek terkenal yang tidak terdaftar dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan untuk mengetahui bagaimana proses pendaftaran merek terkenal menurut ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode penelitin yuridis normative yaitu penelitian yang mengkaji suatu peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk mendapatkan perlindungan dalam pasal 52 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menambah ketentuan mengenai “permohonan pendaftarn merek internasional” yaitu mengenai permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro internasional dan permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan dari Biro Internasional.