Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.296
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Advokasi Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Bakti Saraswati Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam KERTHA WICAKSANA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Analisis Hukum Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Saraswati JUMAHA YUSTHIMA Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
PUTU SEKARWANGI SARASWATI
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali-Indonesia
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search
Journal : JUMAHA

 1 
EFEKTIVITAS PASAL 34 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DENPASAR I Made Yogi Adianggara Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.72 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2588

Abstract

Pasal 34 Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah ditegaskan bahwa setiap orang dilarang:memasukkan sampah ke dalam wilayah Denpasar, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka danmembakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.Dari larangan tersebut oleh Pemerintah melalui Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015, belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat. Kendala yang dihadapi yaitu membangun kesadaran masyarakat sehingga dibutuh proses yang lama. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Simpulan penelitian ini Efektivitas Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar, belum berjalan efektif. Jika terjadi pelanggaran tidak membuang sampah pada tempatnya dikenai sanksi administrasi ataudiancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA DI UNIT (ARFF) BANDARA I GUSTI NGURAH RAI I Made Gede Paris Wiranta Putra; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.289 KB)

Abstract

Keselamatan kerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan maupun oleh manajemen. Salah satu pekerjaan dengan resiko pekerjaan yang tinggi adalah petugas pemadam kebakaran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum serta upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja di unit Airport Rescue and Fire Fighting (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam melindungi tenaga kerja utamanya masih belum efektif dikarenakan masih banyak terdapat kendala-kendala yang dialami seperti birokrasi antar instansi. Upaya pencegahan masih belum dilakukan secara maksimal dimana belum adanya pemeliharaan alat yang dilakukan secara rutin agar bisa menghindari kecelakaan kerja secara teknis dan kejadian diluar kontrol.
PERANAN DISKRESI HAKIM DALAM KEWENANGAN MENGADILI I Putu Dede Karyadi; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.151 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang diskresi hakim dalam kewenangan mengadili suatu perkara, serta bentuk-bentuk diskresi hakim dalam kewenangan mengadili suatu perkara yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bagaimana peranan diskresi hakim dalam kewenangan mengadili dapat membantu hakim dalam mengambil suatu keputusan mulai dari pemeriksaan, penentuan alat bukti sampai pada penjatuhan sanksi pidana berdasarkan teori Kepastian Hukum dan teori Kewenangan serta bagaimana pengaturan tentang diskresi hakim. Adapun bentuk bentuk diskresi hakim dalam kewenangan mengadili yang berkaitan dengan sikap hakim untuk menembus kekakuan undang-undang yaitu, diskresi yang berkaitan dengan upaya paksa, diskresi yang berkaitan dengan proses pembuktian, diskresi yang berkaitan dengan penentuan pidana, diskresi yang berkaitan dengan status barang bukti.
Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar I Gst Ngurah Nangga Jaya D; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul penelitian ini yakni penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perkosaan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Denpasar. Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana pemberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Terdapat beberapa faktor pemerkosaan anak semakin sering ditemui di Indonesia salah satunya ialah kemajuan teknologi yang membawa dampak positif dan negatif. Hal ini mengakibatkan kerusakan moral masyarakat dan juga menjadi salah satu sebab maraknya kasus-kasus kriminal berupa pemerkosaan ataupun pelecehan seksual di negeri ini. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : yaitu, bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar dan apa yang menjadi kendala dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI INDONESIA Gede Agus Angga Wijaya; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the land registration process for the first time, it must go through several stages and mechanisms, one of which is the process of collecting and processing physical data and juridical data. Before taking physical data, namely in this case the measurement of land parcels, of course there must be an implementation of determining the boundaries of land parcels. The provisions regarding the determination of the boundaries of the land parcels are contained in Articles 17, 18, and 19 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The provisions regarding the determination of boundaries in the article, do not clearly state whether in the process of setting boundaries it is mandatory to obtain the approval of the holder of the rights to the bordering land or not. Because if the determination of boundaries without obtaining boundary agreement with neighbors, it will have an impact on the legal strength of the land certificate and the possibility of boundary disputes in the future. Therefore, to avoid potential boundary disputes, the determination of the boundaries of the land parcels must obtain a boundary agreement with the holder of the rights to the adjacent land.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SOBANGAN, KECAMATAN MENGWI, BADUNG Hanasari, Ni Kadek Mirah; Saraswati, Putu Sekarwangi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BPD memiliki kewenangan BPD mengawasi kinerja kepala desa. Apabila dalam pelaksanaanya terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan pemerintah desa, maka BPD wajib hukumya memberikan teguran kepada kepala desa. Desa Sobangan merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Badung, yang sudah terbentuk BPD guna mengawasi kinerja kepala desa. Dalam penelitian ini penulis mengambil topik pemberian laporan tentang kegiatan desa kepada BPD yang wajib dilakukan oleh kepala desa. Laporan yang diberikan ini adalah tolak ukur untuk BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa Sobangan, sebagaimana yang telah disiratkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa BPD belum melakukan pengawasan kinerja kepala desa secara maksimal disebabkan oleh kurangnya kewajiban kepala desa dalam memberikan laporan kegiatan desa. Keterhambatan dari kepala desa yang tidak memberikan laporan secara rutin kepada BPD adalah adanya faktor tertentu seperti masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan desa serta faktor budaya Bali yang mengambat kegiatan desa itu sendiri.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI BNN KOTA DENPASAR Rusdiawan, Sang Putu Aditya; Saraswati, Putu Sekarwangi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The State of Indonesia is a state of law, this can be seen from article 1paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that "The State of Indonesia is a state of law. Where the state of law is defined simply is a state whose administration of government power is based on law. Along with the times, someone at first lay with narcotics turned into an addict who was difficult to escape his dependence, drug addicts suffered from dependency syndrome as a result of self-inflicted drug abuse. Rehabilitation of drug addicts is a treatment process to free drug addicts is a form of social protection that integrates drug addicts into social order so that he no longer abuses drugs. Based on the law, there are at least two types of rehabilitation, namely medical rehabilitation and social rehabilitation The main problem that will be examined is how the implementation of the law on providing rehabilitation for drug users by BNN Denpasar City then what are the factors that hinder BNN in providing rehabilitation for drug users in Denpasar City. Judging from its type, this research is a sociological research, namely by conducting a survey by going directly to the field that is pleased with the problem to be studied, namely at BNN Denpasar City Based on the results of the author's research, the services provided by BNN Denpasar City are still not optimal for drug abuse and addicts. Due to limited funds provided by the government for BNN Denpasar City. But even though the funds provided by the government have been decided to carry out rehab in hospitals, BNN Denpasar City can still provide rehabilitation services by providing an examination, diagnosis, treatment and treatment and treatment for drug abuse and addicts. The obstacle faced is the uncooperation of patients with BNN Denpasar City by reusing narcotics and lying while in rehab. Here the role of family is also important in the rehab process.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MODUS LOVE SCAM DALAM SITUS KENCAN ONLINE DI INDONESIA Sephia Putri, Ni Kadek Dinda; Saraswati, Putu Sekarwangi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon of globalization influencing the development of human civilization, along with the increasing role of the internet and social media in daily life, has led to new challenges such as the rise in love scam cases utilizing technology for criminal activities. The legal conditions in Indonesia, which currently lack specific regulations to address love scam crimes, underscore the need for in-depth research on legal protection for victims of love scams on online dating sites. This study formulates the research problems: 1) legal regulations concerning victims of love scam schemes in Indonesia, and 2) legal protection for victims of love scam schemes on online dating sites. The research employs a normative legal research method by adapting legislative and conceptual approaches, with legal material collection techniques using literature study methods involving prescriptive analysis. Legal regulation regarding perpetrators of love scams in Indonesia faces normative conflicts between Article 378 of the Criminal Code (KUHP) and Article 28 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), leading to legal uncertainty. Law enforcement is challenged in determining which article is more appropriate for prosecuting love scam perpetrators. Therefore, it is necessary to protect victims through education efforts, physical and security protection, fair and transparent legal processes, protection from threats, post trauma recovery, assistance from relevant experts, and protection of victims' identities.
PENGARUH PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BENTUK UPAYA PENCEGAHAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KEROBOKAN Kadek Putri Pramesti; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Residivis merupakan suatu perbuatan mengulang tindak pidana kembali. Pembinaan narapidana merupakan kegiatan pendidikan terhadap narapidana. Namun pengulangan tindak pidana masih terjadi. Dari latar belakang penulis mengkaji tentang bagaimana Pengaruh Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Upaya Pencegahan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan dan kendala apa yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Dalam Upaya Pencegahan Narapidana Residivis. penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu empiris dengan pendekatan lapangan. Data yang digunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yang dikumpulkan menggunakan teknik studi keperpustakaan, teknik wawancara, dan teknik observasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dan kemudian hasil penelitian disajikan secara deskriptif. adalah program pembinaan terhadap narapidana residivis sudah dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Yang menjadi pemicu timbulnya residivis disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan. Serta Pola pikir yang tidak stabil, kurangnya motivasi, dan diskriminasi dari masyarakat menjadi kendala dalam proses pembinaan.
Efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung I Putu Indra Juliarta; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan, dengan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah, termasuk di Provinsi Bali. Untuk meningkatkan kepatuhan, diterbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis ini mengkaji pelaksanaannya di Kabupaten Badung. Hasilnya, peraturan efektif dari aspek struktur dan substansi hukum melalui koordinasi instansi dan dukungan layanan seperti Samsat Keliling dan Samsat Kerthi. Namun, kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Diperlukan edukasi berkelanjutan guna menumbuhkan kepatuhan pajak yang konsisten demi optimalisasi penerimaan daerah.
Co-Authors A.A. KT Sudiana A.A. KT. Sudiana A.A. Putu Wiwik Sugiantari Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Damendra, Gede Agus Darma Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Dewa Gede Edi Praditha Gede Agus Angga Wijaya Gede Agus Wardana Hanasari, Ni Kadek Mirah I Gst Ngurah Nangga Jaya D I Gusti Ngurah Alit Wiswasta I Ketut Sumantra I Ketut Widnyana I Made Budiasa I Made Gede Paris Wiranta Putra I Made Wahyu Wijaya I Made Wena I Nengah Susrama I Nengah Susrama, I Nengah I Putu Dede Karyadi I Putu Indra Juliarta I Wayan Wahyu Wira Udytama I Wayan Wahyu Wira Udytama, I Wayan Wahyu Wira I Wayan Wisadnya Ida Bagus Gede Subawa Kadek Putri Pramesti Lis Julianti Ngurah Galang Jayadhifa Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Ni Komang Ratih Ni Nyoman Listia Vergiana Nik, Nikolas P. Perbawa, Kt Sukowati Lanang Putu Eka Pasmidi Ariati Rusdiawan, Sang Putu Aditya Salsabila, Unik Hanifah Sephia Putri, Ni Kadek Dinda Vijayantera, I Wayan Agus Wiratama, I Gusti Ngurah Made Yakobus Pffeferius Edvend Saba Agu Zofar Agluis Banunaek