Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.133
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Yustisia Veritas et Justitia Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Journal of SouthEast Asian Human Rights Bina Hukum Lingkungan Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) DIVERSI : Jurnal Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Jurnal Simbur Cahaya Indonesian Journal of International Law Jurnal Dedikasi Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan International Journal of Law and Society Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora International Journal of Integrated Science and Technology Domus Legalis Cogitatio
Sasmini
Faculty Of Law Universitas Sebelas Maret
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Simbur Cahaya

 1 
Signifikansi Ekosida sebagai Kejahatan Internasional di bawah Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Novantia, Teresa Yokia; Sasmini, Sasmini
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.2915

Abstract

Pada 1 dekade terakhir, terdapat wacana untuk memasukkan ekosida di bawah yurisdiksi Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional sebagai kejahatan internasional. Hal ini didorong oleh kerusakan lingkungan yang semakin parah hingga menyebabkan hancurnya ekosistem, risiko kesehatan terhadap makhluk hidup, serta meningkatnya bahaya dan frekuensi bencana alam. Terdapat pro dan kontra selama diskusi wacana menjadikan ekosida sebuah kejahatan internasional. Beberapa kelompok mendukung secara penuh untuk segera menjadikan ekosida sebuah kejahatan internasional, ada pula beberapa kelompok yang menolak dengan alasan ketidakcocokan karakter ekosida dengan unsur-unsur kejahatan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa ekosida harus menjadi kejahatan internasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 jenis pendekatan yakni pendekatan regulasi, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam ruang lingkup hukum internasional. Penulis berpandangan terdapat 3 alasan mengapa ekosida harus masuk sebagai kejahatan internasional di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Ketiga hal tersebut antara lain (1) ekosida memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional; (2) ekosida merupakan bagian dari asas common concern of humankind yang menjadi dasar dapat diadakannya yurisdiksi universal terhadap kejahatan ekosida; dan (3) tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan kerap kali tidak ditanggapi tegas oleh pemerintah negara.
Meningkatkan Daya Ikat Hukum Internasional: Kajian Filosofis -, Sasmini -; Kusumawati, Erna Dyah; Rahayu, Sri Lestari; Latifah, Emmy -; Adiastuti, Anugrah
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 1, Juni 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.251 KB) | DOI: 10.28946/sc.v29i1.1804

Abstract

Daya ikat hukum internasional banyak mendapatkan tantangan dengan berbagai pelanggaran atas hukum internasional yang penyelesaiannya masih sarat dengan kepentingan politik negara. Tulisan ini mengkaji dua pertanyaan fundamental dalam hukum internasional, yaitu apa dasar atau landasan filosofis daya ikat Hukum Internasional bagi negara?; dan bagaimana negara-negara terikat dan patuh pada norma-norma Hukum Internasional dalam praktek masyarakat internasional kontemporer?. Hasil analisis menyimpulkan bahwa walaupun hukum internasional sebagai suatu sistem hukum diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat internasional, namun demikian masih terdapat kelemahan utamanya dalam hal kekuatan mengikatnya. Realitanya, hukum internasional tetap ada dan semakin diperlukan untuk mengatur hubungan-hubungan internasional yang semakin kompleks dan itulah yang menjadi dasar mengikat HI bagi masyarakat internasional. Dalam rangka meningkatkan lagi legitimasi hukum internasional, maka sistem hukum internasional harus memberikan lebih banyak kesempatan kepada negara-negara berkembang dan NGO untuk mengekspresikan sudut pandang mereka dalam negosiasi di tingkat internasional serta prosedur pengambilan keputusan dari organisasi internasional.
Mengkaji Kembali Pengaturan Kewajiban Kerja Sama Internasional Negara Anggota Statuta Roma 1998 Dalam Melaksanakan Surat Perintah Penangkapan Shamsa Malika; Sasmini; Kusumawati, Erna Dyah
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.4903

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi ketentuan mengenai kerja sama internasional dalam Statuta Roma 1998, khususnya terkait pelaksanaan surat perintah penangkapan oleh negara-negara anggota. Artikel ini membahas dua permasalahan utama, yaitu kelemahan dalam Bagian 9 Statuta Roma 1998 mengenai kerja sama internasional dan bantuan hukum, khususnya dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan; dan bagaimana seharusnya ketentuan tersebut dioptimalkan agar pelaksanaan surat perintah penangkapan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam rangka menjawab kedua permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu Statuta Roma 1998; dan pendekatan kasus, yaitu kasus Omar Al-Bashir dan Vladimir Putin. Penelitian ini juga menggunakan teknik penalaran retorika dengan cara memberikan argumentasi-argumentasi yang meyakinkan dalam menjawab permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan struktural dan politis dalam pengaturan kerja sama internasional telah mengurangi efektifitas surat perintah penangkapan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan tiga strategi penguatan: yaitu memperluas yurisdiksi OTP melalui prinsip yurisdiksi universal, memperkuat peran Assembly of States Parties (ASP), serta mengoptimalkan keterlibatan Dewan Keamanan Perserikan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Penelitian ini juga merekomendasikan bahwa penting bagi International Criminal Court (ICC) untuk melakukan pembaharuan hukum terhadap ketentuan kerja sama internasional dalam Bagian 9 Statuta Roma 1998, baik melalui amandemen, pedoman pelaksanaan yang lebih jelas, maupun bentuk pengaturan lain yang mengikat, guna meningkatkan efektivitas surat perintah penangkapan dan memperkuat komitmen negara anggota.
Co-Authors Adriana Grahani Firdausy Adriana Grahani Firdausy Alda Meydiyana Sagita Anang Setiyawan Anugrah Adiastuti Anugrah Adiastuti Arofah, Nurwegia Rahmawati Ayub Torry Satriyo Kusumo Burhanudin Harahap Diah Apriani Atika Sari Diki Kurniawan Emmy Latifah Erna Dyah Kusumawati Ferdianyta, Medianasari Khofidhotur Rovida Kusumawati, Erna Dyah Kusumo, Ayub Torry Satriyo Latifah, Emmy - Maulan, Anas Naila, Anindita Radya Neza Zakaria ,, Neza Zakaria Novantia, Teresa Yokia Oktavia, Nindia Dila Prasetyo Hadi Purwandoko Putri, Regita Cahyani Rachma Indriyani Ramdhani, Arba Nur Wahyu Ristanto, Rohmad Angga Rovida, Khofidhotur Setyowati, Yuliana Dyah Shamsa Malika Siti Muslimah Siti Muslimah sri lestari rahayu Sri Lestari Rahayu Sri Lestari Rahayu Sulistyawati, Nurul Waluyo Waluyo