Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.322
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM JURNAL HUKUM UNSRAT LEX PRIVATUM LEX CRIMEN SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya LEX ET SOCIETATIS Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Journal of International Conference Proceedings Mamangan Social Science Journal Innovative: Journal Of Social Science Research
Deasy Soeikromo, Deasy
Universitas Sam Ratulangi
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
IMPLEMENTASI HUKUM PELAYANAN PUBLIK TERHADAP STANDAR KUALITAS DAN AKSESIBILITAS LAYANAN BPJS KESEHATAN DI PUSKESMAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Iriene Swytclana Takalamingan; Firdja Baftim; Deasy Soeikromo
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 4 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia sekaligus pilar utama pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing bangsa. Pemerintah Indonesia berkomitmen menjamin hak ini melalui pembentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di garda terdepan. Namun, dalam pelaksanaannya, implementasi jaminan kesehatan ini masih mengalami kelambatan dan belum memenuhi standar pelayanan publik yang prima sesuai Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji standar kualitas pelayanan publik dan aksesibilitas layanan BPJS Kesehatan di Puskesmas berdasarkan kerangka yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas jaminan kesehatan terhambat oleh masalah manajemen organisasi, keterbatasan anggaran, fasilitas pendukung yang minim, serta distribusi tenaga medis yang tidak merata—terutama di daerah terpencil seperti wilayah pegunungan Jayawijaya. Kondisi ini membatasi aksesibilitas masyarakat dalam menerima manfaat pelayanan yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan sistem pelayanan secara menyeluruh, penguatan kapasitas organisasi Puskesmas, serta penerapan prinsip transparansi dan responsivitas guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, objektif, dan akuntabel demi pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Aksesibilitas, BPJS Kesehatan, Puskesmas, UU No. 17 Tahun 2023.
TANGGUNG JAWAB HUKUM EKSPORTIR TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KONTAMINASI RADIOAKTIF PADA UDANG BEKU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN Bisma Mahardika; Deasy Soeikromo; Mercy M. M. Setlight
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 4 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kriteria keamanan pangan terkait kontaminasi radioaktif pada komoditas ekspor udang beku menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahum 2012 untuk mengetahui tanggung jawab hukum dari eksportir terhadap kerugian yang timbul akibat ekspor udang beku yang terkontaminasi zat radioaktif sesium- 137. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan kriteria keamanan pangan terkait kontaminasi radioaktif dalam komoditas ekspor udang beku menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tidak diatur secara spesifik dalam satu norma yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem hukum keamanan pangan yang terintegrasi. Undang-undang tersebut mendefinisikan keamanan pangan sebagai kondisi dan upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Dalam konteks ini, kontaminasi radioaktif dikualifikasikan sebagai bagian dari cemaran kimia berbahaya yang keberadaannya dalam pangan tidak diperbolehkan apabila melampaui ambang batas yang ditetapkan. 2. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pangan, eksportir bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi pangan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab eksportir bersifat komprehensif dan tidak terbatas pada aspek administratif semata, tetapi juga mencakup tanggung jawab substantif terhadap kualitas produk yang diperdagangkan. Kata Kunci : tanggung jawab eksportir, kontaminasi radioaktif, udang beku
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN FASILITAS KREDIT MIKRO MELALUI RESTORATIVE JUSTICE Frederik Giovannie Karel Wongkar; Deasy Soeikromo; Thor Bangsaradja Sinaga
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 4 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pembiayaan mikro memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan penyalahgunaan fasilitas kredit mikro berupa penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya (side streaming), yang menimbulkan persoalan mengenai batasan antara wanprestasi dalam ranah hukum perdata dan tindak pidana yang mengandung unsur penipuan atau penyalahgunaan fasilitas kredit. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap debitur usaha mikro yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat, melainkan menghadapi keterbatasan ekonomi atau rendahnya literasi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan fasilitas kredit mikro yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice serta menganalisis penerapannya dalam mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum antara lembaga perbankan dan debitur usaha mikro. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perbankan, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta bahan hukum sekunder yang relevan. Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat, kredit mikro, penyalahgunaan kredit, restorative justice, perlindungan hukum.
Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum Terhadap Korban Penipuan Digital Berkedok Investasi Bodong Dengan Kerugian Berskala Besar Berita Tiara Maharani Amisi; Wulanmas A.P.G Frederik; Deasy Soeikromo
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 6 No. 4 (2026): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penipuan digital berkedok investasi bodong dengan kerugian berskala besar (di atas satu miliar rupiah) telah menjadi kejahatan ekonomi struktural yang mengancam stabilitas finansial masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi korban serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan siber ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Pasti belum optimal dalam memitigasi ekosistem fraud digital yang non-face-to-face. Secara represif, penegakan hukum masih mengalami hambatan sosiologis dan substansial akibat ketergantungan pada pembuktian unsur formil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sering kali berfokus pada penghukuman badan pelaku daripada pemulihan kerugian korban (restitusi). Diperlukan integrasi regulasi lintas sektor dan optimalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) untuk menyita aset hasil kejahatan demi menjamin keadilan substantif.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penipuan Digital, Investasi Bodong, Restitusi, Sistem Peradilan Pidana.
Protection of Farmers Copyright Rights in A Cleaning Agreement By Regional Government Deasy Soeikromo; Mercy M M Setlight; Sarah D L Roeroe; Maya Kurendang
Jurnal Mamangan Vol 12, No 2 (2023): Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Accredited 2 (SK Dirjen Ristek Dikti No. 0173/C3/DT
Publisher : LPPM Universitas PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22202/mamangan.v12i2.6600

Abstract

North Sulawesi Province has a strategic role in national development. As a region that has abundant natural resources, good utilization of regional potential is a prerequisite for accelerating development in the region both from an economic and other aspect. The aim of this research is to find out whether protecting the rights of clove farmers in clove cultivation agreements is very important, because there is inequality in making agreements, where farmers who need money are easily dictated to by buyers. This research uses normative juridical methods and surveys in several villages in North Sulawesi. The social theory used in this research is Behavioral Sociology, which is a science that seeks to apply the principles of behaviorism starting from psychological theory to sociological problems. The research results show that there is no maximum protection for the rights of the farming community, especially in bond agreements, there are no special regulations such as regional regulations that regulate and provide sanctions for buyers who harm farmers, where the practice is still based on agreements. There is an urgent need for oversight by local governments of bond practices and agreements, as well as firm action against purchasers. The conclusion of this research is that regional head regulations regarding clove fishing need to be immediately established so that regional governments have a legal basis for carrying out enforcement and supervision. The novelty of this research is the need to improve the supervision system for bonded laborers by village and district governments with the existence of a bonded labor recording system which is expected to provide legal certainty in engagement agreements. Supervision also includes taking action against parties who intentionally harm farmers in unilateral agreements that harm farmers.
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KEPADA PERGURUAN TINGGI SWASTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA Faldianto Ligua; Deasy Soeikromo; Grace Henni Tampongangoy
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 6 No. 4 (2026): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, keterlibatan perguruan tinggi swasta dalam sektor pertambangan menimbulkan dilema normatif dan risiko konflik kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 serta implikasinya terhadap kepentingan badan usaha dan masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemberian IUP kepada perguruan tinggi swasta dalam UU No. 2 Tahun 2025 merupakan kebijakan perluasan subjek hukum pertambangan sekaligus alternatif pembiayaan pendidikan. Namun, kebijakan ini masih bersifat umum, belum memiliki regulasi teknis yang komprehensif, serta memicu potensi disharmoni dengan rezim hukum pendidikan tinggi yang berasaskan nirlaba. Diperlukan harmonisasi regulasi serta pengaturan teknis yang ketat guna menjamin kepastian hukum, persaingan usaha yang sehat, dan perlindungan terhadap keberlanjutan fungsi tridarma perguruan tinggi. Kata Kunci: Perguruan Tinggi, Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan
Co-Authors Agus Supandi Soegoto Alvin Alexander E. Yauw Anastasia E. Gerungan Andi Wiratama Satria Andini Pratiwi Soegoto Andre Thimothy Tarigan Austin Epafras Rondo Bangsaradja Sinaga, Thor Beatriks Gritania Louhenapessy Betsy A. Kapugu Bisma Mahardika Bode Lumanauw Chandra Israel Palar Sinaulan Cheryl Michelia Valerie Japian Cindy Meinike Tingehe Debora Lingkanwene Roeroe, Sarah Diana N. Lintong Djefry Welly Lumintang Edwin N. Tinangon Emma V.T Senewe Enni Soerjati Priowirjanto Faldianto Ligua Feibe Fransiska Gumeleng Firdja Baftim Fitri Nur Hidayati Salmah Fransiska Gumeleng, Feibe Frederik Giovannie Karel Wongkar Frederik, Wulanmas A. P. G. Friend H. Anis Friend Henry Anis Friend Henry Anis Grace Henni Tampongangoy Hendrik Pondaag Iriene Swytclana Takalamingan Jessy Gloria Dien Justisi Devli Wagiu Kathleen C. Pontoh Marshanda Niquita Wuwungan Maya Kurendang Mercy M M Setlight Mercy M. M. Setlight Mercy M. M. Setlight Mokoginta, Jummie S. L. Pandelaki, Glenn Richard Panyalai, Sitti Sarah Putri Prameswari Sudin Rahel Syerin Mokalu Revy S. Korah Ronald J. Mawuntu Ronny A. Maramis Roria Magdalena Rudy Steven Wenas Rudy Steven Wenas, Rudy Steven Sarah D L Roeroe Sarah Debora Lingkanwene Roeroe Sarah Debora Lingkanwene Roeroe Satria, Andi Wiratama Soegoto, Andini Pratiwi Sonny Engelbert Palendeng Syermi S.E. Mintalangi Thor Bangsaradja Sinaga Thor Bangsaradja Sinaga Tiara Maharani Amisi Wahab Wulanmas A.P.G Frederik Youla Olva Aguw