Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.322
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM JURNAL HUKUM UNSRAT LEX PRIVATUM LEX CRIMEN SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya LEX ET SOCIETATIS Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Ekonomi Indonesia Journal of International Conference Proceedings Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia Mamangan Social Science Journal Innovative: Journal Of Social Science Research
Deasy Soeikromo, Deasy
Universitas Sam Ratulangi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Capacity Building for Traditional Market Traders through Sales Optimization and Financial Management Training in Watutumou-2 Village Soegoto, Agus Supandi; Lumanauw, Bode; Soeikromo, Deasy; Soegoto, Andini Pratiwi; Satriani, Andi Wiratama
Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026)
Publisher : Media Publikasi Cendekia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56303/jppmi.v5i1.1107

Abstract

Traditional markets face significant threats from modern markets and e-commerce due to superior management and technology. The decline in the number of buyers has resulted in a decrease in the number of traditional markets in various regions. This Community Partnership Program (PKM) aimed to enhance the competitiveness of traders in Watutumou-2 Village, North Minahasa, through Sales Optimization and Financial Management Training. The program involved 29 participants and utilized a multi-stage method: lectures/counseling, hands-on training, and intensive mentoring. Results indicated a significant success rate, with 95% of the 29 participants (including 25 traders and 4 stall owners) being able to understand and apply the materials. Notably, the mentoring stage encouraged in mindset shift and practice. Traders began rearranging product layouts to attract buyers and adopting digital financial recording via smartphones. This program proves that integrated training and mentoring can effectively transform traditional trading patterns into professional business management
Marketing strategies for tourism development in frontier and outermost Talaud Islands Soegoto, Agus Supandi; Silaban, Daniel Peterson; Soeikromo, Deasy; Soegoto, Andini P.
Jurnal Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Vol 15 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Jurnal Ekonomi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52813/jei.v15i1.781

Abstract

This study examines the role of marketing strategies in developing frontier and outermost island tourism destinations, with a focus on the Talaud Islands, North Sulawesi, Indonesia. Despite their rich natural and cultural potential—ranging from pristine coastal landscapes and marine biodiversity to distinctive culinary and cultural heritage-the Talaud Islands remain underdeveloped due to weak promotion, limited accessibility, and infrastructural constraints. A qualitative descriptive method was applied, combining interviews with 35 domestic and international tourists and secondary data from official sources. Strategic analysis was conducted using SWOT, supported by the Internal Factor Analysis Summary and External Factor Analysis Summary. The IFAS results revealed strong natural assets but limited optimization, while EFAS highlighted opportunities in ecotourism demand and digital promotion, countered by competition from more accessible destinations and weak connectivity. The SWOT analysis generated four sets of strategies, focusing on digital branding, eco-cultural events, infrastructure development, and community engagement. The findings underscore the importance of adaptive, collaborative, and sustainable marketing approaches to enhance Talaud’s visibility and competitiveness. This study offers policy and managerial insights to strengthen the positioning of frontier islands as distinctive destinations in Indonesia’s national and global tourism landscape.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA Alvin Alexander E. Yauw; Deasy Soeikromo; Edwin N. Tinangon
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan konsumen terhadap praktik penyalahgunaan posisi dominan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap praktik penyalahgunaan posisi dominan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, negara berupaya mencegah pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar besar untuk menyalahgunakan posisinya dengan cara menetapkan harga tidak wajar, menyingkirkan pesaing, atau membatasi akses pasar. Namun demikian, efektivitas perlindungan konsumen masih memerlukan penguatan, baik dari sisi penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, maupun peningkatan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, negara berupaya mencegah pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar besar untuk menyalahgunakan posisinya dengan cara menetapkan harga tidak wajar, menyingkirkan pesaing, atau membatasi akses pasar. Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran strategis dalam mengawasi, menilai, serta menindak praktik penyalahgunaan posisi dominan agar tercipta persaingan usaha yang sehat. Kata Kunci : praktik penyalahgunaan posisi dominan, persaingan usaha tidak sehat, PT. Semen Indonesia
IMPLEMENTASI HUKUM PELAYANAN PUBLIK TERHADAP STANDAR KUALITAS DAN AKSESIBILITAS LAYANAN BPJS KESEHATAN DI PUSKESMAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Iriene Swytclana Takalamingan; Firdja Baftim; Deasy Soeikromo
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 4 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia sekaligus pilar utama pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing bangsa. Pemerintah Indonesia berkomitmen menjamin hak ini melalui pembentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di garda terdepan. Namun, dalam pelaksanaannya, implementasi jaminan kesehatan ini masih mengalami kelambatan dan belum memenuhi standar pelayanan publik yang prima sesuai Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji standar kualitas pelayanan publik dan aksesibilitas layanan BPJS Kesehatan di Puskesmas berdasarkan kerangka yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas jaminan kesehatan terhambat oleh masalah manajemen organisasi, keterbatasan anggaran, fasilitas pendukung yang minim, serta distribusi tenaga medis yang tidak merata—terutama di daerah terpencil seperti wilayah pegunungan Jayawijaya. Kondisi ini membatasi aksesibilitas masyarakat dalam menerima manfaat pelayanan yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan sistem pelayanan secara menyeluruh, penguatan kapasitas organisasi Puskesmas, serta penerapan prinsip transparansi dan responsivitas guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, objektif, dan akuntabel demi pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Aksesibilitas, BPJS Kesehatan, Puskesmas, UU No. 17 Tahun 2023.
TANGGUNG JAWAB HUKUM EKSPORTIR TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KONTAMINASI RADIOAKTIF PADA UDANG BEKU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN Bisma Mahardika; Deasy Soeikromo; Mercy M. M. Setlight
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 4 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kriteria keamanan pangan terkait kontaminasi radioaktif pada komoditas ekspor udang beku menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahum 2012 untuk mengetahui tanggung jawab hukum dari eksportir terhadap kerugian yang timbul akibat ekspor udang beku yang terkontaminasi zat radioaktif sesium- 137. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan kriteria keamanan pangan terkait kontaminasi radioaktif dalam komoditas ekspor udang beku menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tidak diatur secara spesifik dalam satu norma yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem hukum keamanan pangan yang terintegrasi. Undang-undang tersebut mendefinisikan keamanan pangan sebagai kondisi dan upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Dalam konteks ini, kontaminasi radioaktif dikualifikasikan sebagai bagian dari cemaran kimia berbahaya yang keberadaannya dalam pangan tidak diperbolehkan apabila melampaui ambang batas yang ditetapkan. 2. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pangan, eksportir bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi pangan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab eksportir bersifat komprehensif dan tidak terbatas pada aspek administratif semata, tetapi juga mencakup tanggung jawab substantif terhadap kualitas produk yang diperdagangkan. Kata Kunci : tanggung jawab eksportir, kontaminasi radioaktif, udang beku
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN FASILITAS KREDIT MIKRO MELALUI RESTORATIVE JUSTICE Frederik Giovannie Karel Wongkar; Deasy Soeikromo; Thor Bangsaradja Sinaga
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 4 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pembiayaan mikro memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan penyalahgunaan fasilitas kredit mikro berupa penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya (side streaming), yang menimbulkan persoalan mengenai batasan antara wanprestasi dalam ranah hukum perdata dan tindak pidana yang mengandung unsur penipuan atau penyalahgunaan fasilitas kredit. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap debitur usaha mikro yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat, melainkan menghadapi keterbatasan ekonomi atau rendahnya literasi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan fasilitas kredit mikro yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice serta menganalisis penerapannya dalam mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum antara lembaga perbankan dan debitur usaha mikro. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perbankan, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta bahan hukum sekunder yang relevan. Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat, kredit mikro, penyalahgunaan kredit, restorative justice, perlindungan hukum.
Co-Authors Agus Supandi Soegoto Alvin Alexander E. Yauw Anastasia E. Gerungan Andi Wiratama Satria Andini Pratiwi Soegoto Andre Thimothy Tarigan Austin Epafras Rondo Bangsaradja Sinaga, Thor Beatriks Gritania Louhenapessy Betsy A. Kapugu Bisma Mahardika Bode Lumanauw Chandra Israel Palar Sinaulan Cheryl Michelia Valerie Japian Cindy Meinike Tingehe Daniel Peterson Silaban, Daniel Peterson Debora Lingkanwene Roeroe, Sarah Diana N. Lintong Djefry Welly Lumintang Edwin N. Tinangon Emma V.T Senewe Enni Soerjati Priowirjanto Feibe Fransiska Gumeleng Firdja Baftim Fitri Nur Hidayati Salmah Fransiska Gumeleng, Feibe Frederik Giovannie Karel Wongkar Frederik, Wulanmas A. P. G. Friend H. Anis Friend Henry Anis Friend Henry Anis Hendrik Pondaag Iriene Swytclana Takalamingan Jessy Gloria Dien Justisi Devli Wagiu Kathleen C. Pontoh Kurendang, Maya Marshanda Niquita Wuwungan Mercy M. M. Setlight Mercy M. M. Setlight Mokoginta, Jummie S. L. Pandelaki, Glenn Richard Panyalai, Sitti Sarah Putri Prameswari Sudin Rahel Syerin Mokalu Revy S. Korah Roeroe, Sarah D L Ronald J. Mawuntu Ronny A. Maramis Roria Magdalena Rudy Steven Wenas Rudy Steven Wenas, Rudy Steven Sarah Debora Lingkanwene Roeroe Sarah Debora Lingkanwene Roeroe Satria, Andi Wiratama Satriani, Andi Wiratama Setlight, Mercy M M Soegoto, Andini P. Soegoto, Andini Pratiwi Sonny Engelbert Palendeng Syermi S.E. Mintalangi Thor Bangsaradja Sinaga Thor Bangsaradja Sinaga Wahab Youla Olva Aguw