Garuda - Garba Rujukan Digital

Legal Protection of Child As Victims of Crime of Rape Arianus Harefa
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 1 (2023): Economic History, Education Media, and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v6i1.29683

Abstract: Along with the rapid flow of globalization and the negative impact of the development of information and communication technology is the occurrence of violence against children, especially related to sexual violence, which is increasing, where since the last year (2021) cases of violence against children have been reported reaching 11,952 cases, including 58,6 percent or 7,004 were cases of sexual violence. Based on this, the aim of this research is to identify and analyze forms of legal protection for children as victims of rape. This study uses a normative legal research type using approaches (1) statutory approach, (2) case approach, (3) conceptual approach, and also (4) analytic approach. (analitycal approach) with the data used, namely secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, as well as qualitative analysis data using a descriptive, logical, and systematic approach so that they can answer problems or issues that exist and make withdrawals inductive to deductive conclusions. Based on the results of the research that legal protection for children as victims of the crime of rape in the Bandung District Court decision Number 989/Pid.Sus/ 2021/PN.Bdg and the Bandung High Court decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg on behalf of the defendant Herry Wirawan still has not provided protection to victims, especially in terms of providing compensation to victims in the form of compensation borne by the state and also fulfilling victims' rights in the form of recovery in the form of implementing both medical and social rehabilitation.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN Arianus Harefa
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v2i1.914

Seiring pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah terjadinya kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang semakin meningkat, dimana sejak satu tahun terakhir (tahun 2021) kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan mencapai 11.952 kasus, diantaranya 58,6 persen atau 7.004 adalah kasus kekerasan seksual. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengalisis bentuk perlidungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan (1) peraturan perundang-undangan (statute approach), (2) kasus (case approach), (3) konsep (conceptual approach), dan juga (4) pendekatan analitik (analitycal approach) dengan data yang dingunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta data analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, logis, dan sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan atau yang isu ada serta dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif ke deduktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pekosaan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg atas nama terdakwa Herry Wirawan masih belum memberikan perlindungan kepada para korban terutama dalam hal memberikan ganti rugi kepada para korban yang dalam bentuk kompensasi yang dibebankan kepada negara dan juga pemenuhan hak-hak korban berupa pemulihan dalam bentuk penerapan rahabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial.

PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II B GUNUNGSITOLI Arianus Harefa
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Vol 6 No 2 (2023): JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Juli 2023
Publisher : Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/mathedu.v6i2.5451

Pembebasan bersyarat merupakan cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah salah satu program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Prinsip dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan untuk mengajarkan bahwa narapidana adalah orang tersesat karena itu harus diayomi dan diberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Pembinaan narapidana adalah upaya untuk mempersiapkan narapidana kembali kemasyarakat jadi tidak selayaknya dalam sistem pemasyarakata masih ada kemungkinan seorang narapidana tidak dapat kembali kemasyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan upaya pembinaan narapidana di Lapas Kelas II B Gunungsitoli terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Kemudian metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan analitik (analitycal approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research, dengan data yang dikumpulkan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Setalah data dikumpulkan lalu, analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, logis, sistematis dan koheren, kemudian terik kesimpulan dari induktif ke deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Kelas II B Gunungsitoli kepada narapidana atau warga binaan yang sedang menjalani pembebasan bersyarat adalah dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dilakukan dengan memberikan sarana pendidikan dan memberikan pelatihan keterampilan warga binaan dalam di Lapas dengan tujuan untuk memperkecil hukuman, mempermudah atau memberi kenyaman kepada narapidana, dan yang bukan merupakan sebagai toleransi atau pemaaf (leniency) atas tindakan yang telah dilakukannya.

Legal Protection of Child As Victims of Crime of Rape Arianus Harefa
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 1 (2023): Economic History, Education Media, and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v6i1.29683

Abstract: Along with the rapid flow of globalization and the negative impact of the development of information and communication technology is the occurrence of violence against children, especially related to sexual violence, which is increasing, where since the last year (2021) cases of violence against children have been reported reaching 11,952 cases, including 58,6 percent or 7,004 were cases of sexual violence. Based on this, the aim of this research is to identify and analyze forms of legal protection for children as victims of rape. This study uses a normative legal research type using approaches (1) statutory approach, (2) case approach, (3) conceptual approach, and also (4) analytic approach. (analitycal approach) with the data used, namely secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, as well as qualitative analysis data using a descriptive, logical, and systematic approach so that they can answer problems or issues that exist and make withdrawals inductive to deductive conclusions. Based on the results of the research that legal protection for children as victims of the crime of rape in the Bandung District Court decision Number 989/Pid.Sus/ 2021/PN.Bdg and the Bandung High Court decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg on behalf of the defendant Herry Wirawan still has not provided protection to victims, especially in terms of providing compensation to victims in the form of compensation borne by the state and also fulfilling victims' rights in the form of recovery in the form of implementing both medical and social rehabilitation.

PENGARUH PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Arianus Harefa; Selatieli Zendrato; Aca Surya Putra Zai
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 1 (2024): Vol 12 No 1 Januari 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan perbuatan yang harus dipandang sebagai kejahatan extra ordinary crime atau graviora delicta (sebagai kejahatan yang sangat serius) yang memerlukan upaya luar biasa (extra ordinary effort) pula untuk memberantasnya.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau library reseach yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perandingan hukum, sejarah hukum, inventarisasi hukum positif, dan penemuan hukum in concreto, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekendur yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum, tersier. Lalu, setelah bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas masalah yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjuk bahwa pengaruh pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sangat berpengaruh secara psikologis dan secara sosial. Dimana secara psikologi pelaku dapat menurunkan niat jahatnya dan penjabat publik yang akan melakukan perbuatan yang sama dapat menghentikan niatnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan pencabutan hak politik oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan stigma atau pengucilan sosial terhadap individu atau kelompok yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Akibat dari pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu pelaku merasa malu, aibnya terbongkar (tersiar di masyarakat umum), hapusnya hak memilih dan dipilih selama waktu tertentu (berdasarkan putusan hakim yang telah Inkracht), serta mencegah terjadinya perbuatan yang sama (recividis) bagi pelakunya.

MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSANAAN NEGERI NIAS SELATAN Arianus Harefa; Hasaziduhu Mӧhӧ
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 2 (2024): Vol 12 No 2 Mei 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, dalam praktiknya penyelesian perkara pidana melalui restorative justice di beberapa Kejaksanaan Negari di Indonesia masih hal yang tabu untuk dilakukan oleh Penutut Umum. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris. Dimana dalam penelitian ini penulis mengkaji kesuaian antara pengaturan restorative justice dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan implikasi di Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach) serta pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder atau library research dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, logis, sistematis guna menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan restorative justice pada perkara tindak pidana di Kejaksanaan Negeri Nias Selatan adalah telah sesuai nilai-nilai rasa keadilan hukum bagi korban dan juga nilai-nilai falsafah bangsa dan Negara Republik Indonesia, dimana dalam penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Nias Selatan mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai syarat-syarat penerapan restorative justice dan juga Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai tata cara atau mekanisme penerapan restorative justice pada perkara pidana. Sedangkan yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini adalah hendaknya pembuat Undang-Undang (Pemerintah bersama-sama DPR) mengakomodir penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restorative justice dengan kriteria-kriteria tertentu dalam hukum positif di Indonesia dengan cara merefisi/mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar eksistensi restorative justice diakui secara legal formal dalam penegakan hukum di Indonesia.

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN DI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI Arianus Harefa
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 3 (2024): Vol 12 No 3 September 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v12i3.6550

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pengajuan tuntutan ganti rugi hanya dapat dilakukan melalui permohonan prapredilan atau menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana ke Pengadilan Negeri tempat dimana domisi tersangka atau terdakwa berada. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian akibat penghentian penyidikan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (legal research) dengan metode pendakatan yang digunakan berupa pendekatan peraturan perundang undangan, pendakatan kasus dan pendakatan analitis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumen dengan mengumpulkan data sekender yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kulitatif dengan pendakatan deskriptif, yaitu data yang telah dikumpulkan, diinventarisasi dan dianalisis secara deskriptis, logis dan sistematis dengan menggunakan teori-teori sebagai pisau analisis, dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan kerangka berpikir baik dari induktif keduktif maupun dari deduktif keinduktif. Berdasar hasil penelitian dan bahasan menunjukan bahwa prosedur dan tata cara pengajun tuntutan ganti kerugian akibat penghentian penyidikan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat dilakukan melalui praperadilan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk diregister, kemudian Ketua Pengadilan segera menunjuk hakim dan paniteranya, dan pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal, sera tata cara pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu adanya persidangan antara pihak pemohon dengan termohon dan dalam waktu 7( tujuh) hari hakim sudah menjatuhkan putusannya. Pelaksanaan ganti kerugian akibat penghentian penyidikan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yaitu dengan cara mengajukan macam-macam kerugian yang diderita si pemohon, dengan besarnya jumlah ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon yaitu ganti kerugian materil yang nyata dialami oleh si pemohon, dengan batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Effectiveness of Law Enforcement in Eradicating Gambling Crimes Committed Online in Indonesia Harefa, Arianus
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 1 (2024): JHK-December
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v2i1.257

The crime of online gambling is currently very worrying and damaging the joints of the life of the Indonesian people. In the development of science and technology, which is quite rapid, it has a negative impact on the reality of people's lives to be used as a means of playing gambling with the aim of making a profit without having to work hard. The impact of online gambling crimes causes social, economic, legal problems, financial losses, damages physical and mental health, disrupts personal and family relationships, and has the potential to commit new criminal acts. For this reason, law enforcement in combating online gambling is very necessary. Therefore, this research uses normative legal research or library research. While the research approach is statute approach, case approach, and conceptual approach. Then, to analyze the data, qualitative data analysis is used descriptively, logically, systematically to answer existing problems. The results show that law enforcement in the eradication of online gambling in Indonesia requires adequate measures through stricter supervision and enforcement of online gambling players, increased cooperation between law enforcement agencies and online platforms to monitor and identify illegal gambling activities, and massive counseling to the public about the risks and negative impacts of online gambling. In addition, to increase the capacity of investigators in addressing online gambling cases through training and skills development should be considered. And providing easier access for the public to report online gambling cases, and also cooperation with the provision of internet services to block illegal gambling sites to assist and prevent online gambling crimes in Indonesia

Criminal Law Implication on the Spread of Hoax News on Social Media in the Perspective of ITE Law Arianus Harefa; Fariaman Laia
Journal of Strafvordering Indonesian Vol. 1 No. 5 (2024): JOSI-NOVEMBER
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/10z57x15

The phenomenon of hoaxes on social media in Indonesia is a major challenge in the digitalization era, with false information often targeting sensitive issues and potentially triggering public unrest. The increase in internet users accelerates and expands the reach of hoaxes, especially on politics, health, and racial issues, which can lead to social instability. To combat this, the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) provides the legal basis for taking action against perpetrators of hoaxes, particularly through Article 28 Paragraph (1), which prohibits the dissemination of false information that is disturbing. However, the effectiveness of the ITE Law is still hampered by the unclear definition of hoaxes, technical challenges in tracking down perpetrators who often use fake identities, and limited capacity of law enforcement. On the other hand, people's low digital literacy increases the risk of inadvertently spreading hoaxes. Therefore, a normative juridical approach is used in this study to analyze the ITE Law regulation and its challenges, as well as to identify the need for integration between law enforcement and improving digital literacy as a strategic step in reducing the spread of hoaxes and maintaining social stability

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEGAHAN JUDI ONLINE DI INDONESIA Harefa, Arianus
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 1 Januari 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.6906

Tindak pidana judi online saat ini sangat mengakhatirkan dan merusak sendi-sendiri kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Dalam perkembangan IPTEK yang cukup pesat membawa dampak negatif dalam realitas kehidupan masyarakat untuk di jadikan sebagai sarana bermain judi dengan tujuan mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras. Dampak tindak pidana perjudian online menyebabkan masalah sosial, ekonomi, hukum, kerugian finansial, merusak kesehatan fisik dan mental, hubungan pribadi dan keluarga terganggu, serta berpotensi melakukan tindakan kriminal baru. Untuk itu penegak hukum dalam memberantasa perjudian online sangat diperlukan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau library research. Sedangkan pendekatan penelitian yaitu statute approach, case approach, dan conceptual approach. Lalu, untuk menganalisis data digunakan analisis data kualitatif dengan deskriptif, logis, sistematis guna menjawab permasalah yang ada. Hasil penelitian menunjukka bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan perjudian online di Indonesia, membutuhkan langkah-langkah yang harus memadai dengan melalui pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pemain judi online, peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan platform daring untuk memantau dan mengidentifikasi kegiatan perjudian secara illegal, serta penyuluhan secara massif kepada masyarakat tentang resiko dan dampak negatif dari perjudian secara online. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas penyidik dalam mengatasi kasus perjudian online melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang harus diperhatikan. Dan penyediaan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk melaporkan kasus perjudian online, dan juga adanya kerja sama dengan penyediaan layanan internet untuk memblokir situs perjudian secara illegal untuk membantu dan mencegahan tindak pidana perjudian secara online di Indonesia.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search