Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.661
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan JWP (Jurnal Wacana Politik) Kemudi Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Journal of Contemporary Governance and Public Policy Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan
Data Wardana
Department Of Government Studies, Universitas Islam Riau, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Ropandi, Syahrul; Wardana, Data
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24010

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetauhi Tugas Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan evaluasi kebijakan William N Dunn. Adapun indicator dalam penelitian ini yakni:efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan,ketepatan,dan responsivitas. Penelitian ini dilakukan di DesaPematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu yaitu dengan cara melibatkan orang-orang yang berkaitan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tugas kepala desa masih kurang baik dalam Pengelolaan Aset Desa,khususnya Aset bangunan. Banyak Aset Desa yang kurang terawat dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkatnya dalam Pengelolaan Aset Desa, agar Aset Desa dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta mendukung Pembangunan Desa yang berkelanjutan.
Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Kurniadi, Rudi; Wardana, Data
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24163

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyampaikan aspirasi warga di Desa Tenggayun, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsinya. Meskipun BPD telah berupaya mengadakan musyawarah desa dan memanfaatkan media sosial, beberapa hambatan masih ditemukan, seperti kurangnya sosialisasi, dana terbatas, kurang transparan, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Selain itu, keterbatasan jumlah anggota dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia turut menjadi faktor penghambat. Beberapa masyarakat merasa aspirasi mereka telah direalisasikan, namun tidak sedikit pula yang menganggap aspirasi hanya berhenti di BPD tanpa tindak lanjut. Penelitian ini merekomendasikan agar dukungan pemerintah desa terhadap BPD diperkuat, sosialisasi ditingkatkan, alokasi anggaran dan pelatihan bagi anggota BPD diperbanyak, serta dibangun sinergi yang lebih kuat antara BPD dan masyarakat. Dengan demikian, BPD diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan optimal sebagai penghubung pemerintah desa dengan warga.
Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 Sukmawan, Deni; Wardana, Data
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 1 Januari 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24672

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dalam pelaksanaan perbaikan dan pembangunan jalan lintas provinsi di Rokan Hulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau sejalan dengan makna yang terkandung dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 mengenai perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur pekerjaan umum serta perumahan rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi William N. Dunn, yang memiliki indikator meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala seksi bidang bina marga dan kepala seksi UPT, serta wawancara dengan pengendara untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau dalam pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2025 belum sepenuhnya optimal dalam hal responsivitas dan ketepatan. Meskipun kinerja ini sudah cukup baik, namun dalam aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran, peningkatan kualitas jalan, pengawasan yang lebih baik, serta pemerataan dalam pembangunan dan perbaikan jalan lintas provinsi di Kabupaten Rokan Hulu.
Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Putra, Tri Kurnia; Wardana, Data
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 1 Januari 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24838

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dan Untuk mengetahui hambatan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. Teori yang digunakan adalah teori Peran Soekanto, 2002 yang memiliki 3 indikator yaitu peran normatif, peran faktual dan peran ideal.  Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Peran Normatif sudah dijalankan sengan baik dengan memberikan masukan untuk program yang dijalankan oleh BUMDes. Pengawasan dalam pelaksanaan program BUMDes Desa Tanjung Harapan itu dilakukan dengan menunjuk saudara Tharmizi sebagai pihak pengawas dari kegiatan BUMDes tersebut maka dengan demikian diharapakan .Indikator Peran Faktual dapat disimpulkan Pemeriksaan laporan yang disampaikan oleh pihak BUMDes setiap bulannya akan di periksa dan evaluasi oleh Kepala desa. Indikator Peran Ideal dapat disimpulkan Adanya BUMDes tentunya diharapakan mampu membantu mengembangkan perekonomian masyarakat desa Tanjung Harapan.  Program BUMDes yang dijalankan saat ini ialah Sewa Kios, Sewa Peralatan Molen, Jasa Digital Printing, Penjualan Usaha Printing, dan Permainan Anak-Anak. Semua program ini sudah berjalan dengan baik. Hambata dalam membangun Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga antara lain sebagai berikut: Kurangnya Modal usaha yang dimiliki oleh BUMDes. Usaha sewa kios yang dimiliki oleh BUMDes membutuhkan beberapa perbaikan. Serta pemilihan jenis usaha yang kurang tepat sehingga mengakibatkkan usaha yang dimiliki BUMDes kurang ramai dikunjungi karena bukan kebutuhan pokok.
Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Anita Putri, Dwi; Wardana, Data
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 1 Januari 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.25489

Abstract

Pemerintah Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan berbagai program pembangunan infrastruktur pada tahun 2020 sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, berdasarkan hasil pengamatan lapangan, tidak semua program pembangunan berjalan optimal karena adanya keterbatasan anggaran serta kendala teknis dalam pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Rawa Makmur tahun 2020 serta menilai sejauh mana program tersebut memberikan dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar program pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan gedung pendidikan, fasilitas kesehatan, pasar desa, dan akses transportasi, telah terealisasi dengan baik dengan total anggaran sebesar Rp394.764.000. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi akibat keterbatasan dana dan faktor teknis di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Rawa Makmur telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, meskipun masih diperlukan evaluasi lanjutan agar pelaksanaan pembangunan ke depan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2024: Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024 Cahyani, Lolita Sigi; Wardana, Data
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 1 Januari 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.25491

Abstract

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024. Untuk mengetahui hambatan-hambatan ataupun kendala didalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dengan partisipasi masyarakat di Kota Pekanbaru. Strategi politik adalah rencana untuk tindakan, dimana penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi itu pada akhirnya. Teori yang digunakan ialah teori strategi menuurt Peter Schroder Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diambil dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian yang dianggap tepat adalah penelitian bertipe deskriptif dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Strategi Ofensif ini meliputi tiga fokus utama, yaitu: Strategi Defensif ini meliputi tiga fokus utama, yaitu: Penguatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Riau terus memperkuat kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai langkah utama mempertahankan partisipasi masyarakat. Kolaborasi dan Kemitraan KPU Provinsi Riau menyadari bahwa penyelenggaraan pemilu yang sukses tidak bisa dilakukan secara mandiri. Evaluasi dan Monitoring Partisipasi Sebagai bagian dari strategi defensif, KPU Provinsi Riau secara rutin melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tingkat partisipasi pemilih di setiap tahapan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas program sosialisasi, mengidentifikasi kendala di lapangan, dan menemukan solusi perbaikan bagi tahapan berikutnya
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gotong Royong dalam Perbaikan Saluran Air untuk Mencegah Banjir Lingkungan di RT 003 RW 005 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Wicaksono, Agung; Wardana, Data; Andry, Hendry
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal PkM PATIKALA
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Bakat Indonesia/Education and Talent Development Center of Indonesia (ETDC Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51574/patikala.v5i3.4245

Abstract

Environmental flooding frequently occurs in RT 003 RW 005, Sidomulyo Timur Village, Pekanbaru, posing a significant problem that disrupts daily activities and threatens residents’ health. One of the main causes is clogged drainage channels due to waste accumulation and sediment buildup. This community service program aims to empower residents through collective action (gotong royong) to repair and clean the drainage system. The program was implemented with funding support from the Research and Community Service Institute (DPPM) of Universitas Islam Riau. The methods used include community outreach, technical training, joint clean-up activities, and continuous assistance. The results show substantial improvements in the drainage channels, reduced flood risk, increased environmental awareness, and the formation of an active and sustainable environmental care community. This empowerment model has generated positive and lasting social and environmental impacts.
Affordable housing policy: implications and prospects for low-income communities in Indonesia Data Wardana; Syafhendry Syafhendry; Mendra Wijaya; Abdul Aziz
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v15i3.19428

Abstract

The inconsistency between Law No. 1 of 2011 on Housing and Settlement Areas and Law No. 23 of 2014 on Regional Government has led to challenges in managing housing and settlement affairs, particularly with the introduction of the Workers' Housing Savings Scheme. This policy mandates workers to contribute to a housing savings program to facilitate home ownership. However, housing and settlement issues are considered mandatory public services, as the state is responsible for fulfilling the basic needs of its citizens. This article employs a qualitative research methodology, utilizing literature studies and policy document analysis to examine the role of local governments in implementing affordable housing provisions within the central government's national housing program. The findings indicate that existing housing policies, particularly, have not effectively addressed the housing needs of workers, as the financial burden of regular contributions or salary deductions is significant. Although government housing programs are designed to support homeownership, they have become an additional financial burden rather than a viable solution. On the other hand, various government subsidy programs, such as the One Million Houses Program, have shown positive results in providing affordable housing. This collaborative initiative between the government and housing developers aims to accelerate housing construction, demonstrating a growing trend in addressing the housing backlog. The article concludes that optimizing existing government housing programs and policies is crucial for enhancing housing accessibility and alleviating the financial burden on low-income workers.    
Enhancing Collaborative Governance in Managing Grand Forest Park in Riau, Indonesia Data Wardana; Mendra Wijaya; Raden Imam Al Hafis
Journal of Contemporary Governance and Public Policy Vol. 4 No. 2 (2023): (October 2023)
Publisher : Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kontemporer, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46507/jcgpp.v4i2.208

Abstract

This article discusses the management of the Riau Provincial Grand Forest Park from the perspective of collaborative governance. With its rich flora and fauna, Forest Park must be sustainably maintained and preserved as the ‘lungs’ of Pekanbaru City. However, limited human resources, regional financial capacity and the large area of land that must be managed are obstacles for local governments. It is therefore necessary to collaborate with various parties to set the initial conditions, institutional design, facilitation of leadership and processes for collaboration. This study employs a qualitative method with a phenomenological approach and describes collaboration events. The data collection techniques include observations, interviews and documentation. The study results show that the initial conditions are an obstacle for the government, requiring cooperation with other parties. Each party blindly covers the standards and provisions outlined in a joint agreement on the efforts and resources for the management of Forest Park facilitated by the Riau Provincial Forestry Service. The goals set for cooperation include the commitment of all parties to be transparent, mutually trusting and sustainable. This cooperation process was carried out in several stages, starting from the initial communication assessment, discussing existing problems and unifying the common perceptions outlined in the memorandum of understanding. Goals were established, action plans were formulated, and monitoring and evaluation were conducted on the results of the cooperation by each party. Collaboration was carried out in the form of the participation of all parties in preserving nature, including community involvement.
HOUSING POLICY DYNAMICS: CAN THE GOVERNMENT MEET HOUSING NEEDS FOR LOW-INCOME COMMUNITIES? Wardana, Data; Ismail, Solahuddin; Wijaya, Mendra; Syafhendry, Syafhendry
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v9i1.44779

Abstract

This article seeks to identify government housing policies for low-income individuals (MBR). The existence of disparities between Housing and Residential Areas Law No. 1 of 2011 and Regional Government Law No. 23 of 2014 regarding the authority of local governments to implement housing and residential area affairs has implications for meeting housing needs, particularly housing for low-income people (MBR). The issue centered on the limitations of the regional authority in instituting MBR housing. This article employs a qualitative methodology involving document analysis, secondary data from government and local government sources, and library research to bolster housing and residential area research. This study concludes that the need for regional authority in implementing MBR housing development significantly impacts regional housing development. For local governments to contribute to the development of MBR housing in licensing and non-licensing fields, the government issued a policy package and various regulations related to the acceleration of housing development and permits for housing construction. Nonetheless, this policy should have been more effective. Financing the housing development program through a Public-Private Partnership (KPBU) is an additional option.gb777
Co-Authors Abdul Aziz Adrian Ilham Putra Agung Wicaksono Agung Wicaksono Anita Putri, Dwi Ayu Rahayu Lubis Bayu Anggara Cahyani, Lolita Sigi Dita Fisdian Adni Erfina, Erfina Geovani Meiwanda Ginting, Arwanto Harimas Hendry Andry Ismail, Solahuddin Kurniadi, Rudi Maulana, Rio Yusri Mendra Wijaya Mendra Wijaya Muhammad Cahyadi Nurman Putra, Tri Kurnia Raden Imam Al Hafis Raden Imam Al Hafis Raden Imam Al Hafis Rahyunir Rauf Riauan, Muhd Ar. Imam Rocky Multapea Ropandi, Syahrul Rosana Febryanti Putri Sasmi, Dini Tiara Sri Maulidiah Sukmawan, Deni Sulis Setiawati Syafhendry Syafhendry Syafhendry Syafhendry Syafhendry, Syafhendry Syaprianto, Syaprianto Welasari Welasari Wijaya, Mendra Yendri Nazir Zainal Zainal Zainal