Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Peran dan Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ibadah Haji di Kabupaten Bengkulu Utara Astirani, Verenica Nefa; Suharto, Sugeng; Yunilisiah, Yunilisiah
Empiricism Journal Vol. 7 No. 1: March 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/ej.v7i1.4696

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan upaya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat Bagian Kesejahteraan Rakyat, pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara, serta jamaah haji. Analisis kualitas pelayanan dilakukan dengan memadukan kerangka peran pemerintah (regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator) serta dimensi Hajjsequal yang meliputi health, guidance, accommodation, transportation, dan facilities. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah menjalankan perannya sebagai regulator melalui penyusunan kebijakan teknis dan pembentukan kepanitiaan manasik haji. Sebagai dinamisator, pemerintah menggerakkan kesiapan jamaah melalui pelaksanaan manasik yang terstruktur. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan dukungan sarana dan prasarana, termasuk bantuan transportasi dan identitas daerah bagi jamaah. Sebagai katalisator, pemerintah membangun koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait guna mendukung kelancaran pelayanan. Pada dimensi kualitas layanan, aspek guidance dan facilities tergolong baik, sedangkan aspek health dan accommodation masih memerlukan penguatan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan pada dataran input, proses, dan output, yang meliputi penguatan sumber daya manusia, pelaksanaan pelayanan yang terkoordinasi, serta hasil pelayanan yang dirasakan langsung oleh jamaah. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis peran pemerintah daerah dengan dimensi kualitas layanan haji berbasis Hajjsequal dalam konteks pemerintah kabupaten. Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji, meskipun penguatan regulasi daerah yang lebih komprehensif masih diperlukan untuk mendukung keberlanjutan pelayanan. The Role and Efforts of the Government in Improving the Quality of Hajj Service Delivery in Bengkulu Utara Regency Abstract This study aims to analyze the role and efforts of the North Bengkulu Regency Government in improving the quality of hajj services. The study employed a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Research informants consisted of officials from the Public Welfare Division, representatives of the Ministry of Religious Affairs Office of North Bengkulu Regency, and hajj pilgrims. Service quality analysis was conducted by integrating the government role framework (regulator, dynamizer, facilitator, and catalyst) with the Hajjsequal dimensions, namely health, guidance, accommodation, transportation, and facilities. The findings show that the local government performed its role as a regulator through technical policy formulation and the establishment of hajj guidance committees. As a dynamizer, the government enhanced pilgrims’ readiness through structured hajj guidance programs. As a facilitator, it provided supporting facilities and infrastructure, including transportation assistance and regional identity attributes for pilgrims. As a catalyst, the government built cross-sectoral coordination with related institutions to support smooth service delivery. In terms of service quality, the guidance and facilities dimensions were relatively strong, while the health and accommodation dimensions still require improvement. Efforts to improve service quality were carried out at the input, process, and output levels, including human resource strengthening, coordinated service implementation, and service outcomes directly perceived by pilgrims. The novelty of this study lies in integrating the local government role framework with Hajj service quality dimensions based on Hajjsequal in the context of district-level governance. Overall, the North Bengkulu Regency Government has demonstrated commitment to improving the quality of hajj services, although stronger local regulations are still needed to ensure service sustainability.
POLICY BACKLASH AGAINST EQUALITY REFORMS: A MULTI-LEVEL REVIEW OF THREAT, MORALIZATION, AND MOBILIZATION Yunilisiah; Aditia, Rafinita; Hutapia
International Journal Multidisciplinary (IJMI) Vol. 3 No. 2 (2026): International Journal Multidisciplinary (IJMI)
Publisher : Antis-Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61796/ijmi.v3i2.480

Abstract

Objective: Equality-oriented policy reforms addressing gender, disability, race, and social inclusion have expanded globally, yet their implementation is frequently accompanied by persistent and organized resistance. This tension raises a critical question about why formally adopted equality policies often struggle to achieve long-term sustainability. This study aims to explain how backlash against equality reforms emerges, stabilizes, and constrains policy trajectories over time. Method: Using a qualitative research design based on secondary data, the study conducts an analytical review and qualitative evidence synthesis of scholarly literature, policy documents, and institutional analyses. Through systematic document analysis and thematic synthesis, the research integrates findings across policy sectors and contexts to identify recurring mechanisms shaping backlash dynamics.Result: The study demonstrates that backlash operates through a multi-level process linking perceived threats to status, identity, and social order; the moralization of policy debates that legitimizes opposition; and political mobilization that institutionalizes resistance within governance structures. These mechanisms interact dynamically, transforming individual anxieties into moral claims and sustained collective action, thereby embedding resistance within policy processes rather than limiting it to episodic dissent.Novelty: The originality of this study lies in its integrative framework, which connects psychological, discursive, and institutional dimensions of backlash into a coherent explanatory model. Theoretically, it advances understanding of backlash as a structured and self-reinforcing political process. Practically, it offers analytical insights relevant to the design and implementation of equality policies that are more resilient to organized resistance.
MODAL SOSIAL SEBAGAI PENDUKUNG PROSES INTEGRASI SOSIAL MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI DESA SURO BALI KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN KEPAHIANG ni made anggraeni puspitasari; yunilisiah yunilisiah; sri putri permata; tamrin bangsu; lisa adhrianti
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.3459

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Modal Sosial Sebagai Pendukung Proses Integrasi Sosial Masyarakat Multikultural di Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Kuatnya peran modal sosial melalui kepercayaan, nilai dan norma sosial serta jaringan ini tentu sangat penting dalam berkembangnya hubungan sosial untuk proses penyesuaian dan penyatuan unsur kebudayaan berbeda masyarakat multikultural, sehingga terciptanya kehidupan masyarakat harmonis. Metode penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif, informan pada penelitian terdiri dari perangkat desa, masyarakat desa, sesepuh/tokoh masyarakat dan tokoh agama. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa social bounding (perekat sosial), social bridging (jembatan sosial), dan social linking (hubungan/jaringan sosial) merupakan aspek modal sosial untuk mendukung proses integrasi sosial di Desa Suro Bali agar terjalannya nilai dan norma sosial secara konsisten, membangun kekuatan atas kelemahan dengan memperkaya kepercayaan serta terjalinnya jaringan dan relasi sehingga terciptanya kesepakatan disetiap masyarakatnya. Adanya proses integrasi sosial atau penyatuan dan penyesuaian unsur berbeda diantara masyarakat multikultural dan didukung oleh modal sosial membuat desa ini memiliki masyarakat yang saling menjaga, melindungi, menghargai dan menghormati serta memiliki rasa toleransi tinggi antara satu dengan lainnya, membuat proses penyatuan dan penyesuaian unsur ini berjalan dengan baik tanpa adanya paksaan dari pihak manapun
BENTUK INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT MULTIKULTURAL DALAM MENINGKATKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL DI DESA RAMA AGUNG KABUPATEN BENGKULU UTARA Rita Anggreani; Yunilisiah Yunilisiah; Panji Suminar; Sri Putri Permata; Aries Munandar
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4177

Abstract

Harmonisasi yang ada di Desa Rama Agung tidak lepas dari kuatnya rasa toleransi, saling mendukung dan tidak mengganggu agama atau budaya yang dimiliki masyarakat lain. Hal ini terjadi karena terciptanya interaksi sosial positif didalamnya yang meliputi asosiatif atau bentuk penyatuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bentuk Interaksi Sosial Masyarakat Multikultural dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial di Desa Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara. Terciptanya harmonisasi sosial di desa ini karena adanya interaksi sosial yang saling menguntungkan antar masyarakatnya mulai dari sikap toleransi, saling mendukung, dan saling menjaga di tengah keberagaman. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan yang terdiri dari kepala desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk interaksi sosial asosiatif (penyatuan) yakni kerjasama berupa tolong menolong dalam suka maupun duka, akulturasi (percampuran budaya) berupa kuliner dan bahasa, asimilasi (percampuran budaya yang membentuk kebudayaan baru) berupa pernikahan beda agama dalam satu keluarga, serta akomodasi (penyesuaian diri) yang sudah berjalan dengan baik. Bentuk interaksi sosial disosiatif (pemisahan) berupa persaingan terjadi dalam bentuk positif berupa kompetisi, kontravensi (ketidaksepakatan) terjadi hanya dalam forum diskusi yang tidak menimbulkan perpecahan serta konflik yang tidak pernah terjadi di desa ini. Hal ini dikarenakan pemerintah desa mempunyai wadah dalam memediasi konflik yakni FPUB (Forum Perwakilan Umat Beragama).
Efektivitas Pemenuhan Jam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam Meningkatkan Kinerja Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Bengkulu Kusumaningrum, Rafika; Ramadhan, Adityo Pratikno; Yunilisiah, Yunilisiah
Empiricism Journal Vol. 7 No. 3: September 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/ej.v7i3.6821

Abstract

Surat Edaran Bersama Nomor 11 Tahun 2024 menetapkan standar pengembangan kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebesar 120 Jam Pelajaran (JP) per tahun. Namun, rata-rata realisasi diklat pada Inspektorat Provinsi Bengkulu menurun dari 87 JP (2023) menjadi 55 JP (2025), dengan tingkat pemenuhan standar sebesar 0,00% dan 82,41% pegawai tidak mengikuti diklat pada 2025. Kondisi ini diperburuk oleh pembatasan anggaran akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pemenuhan standar 120 JP, transfer pembelajaran ke praktik pengawasan, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif hermeneutik melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap sembilan informan yang dipilih secara purposif. Analisis menggunakan Teori Efektivitas Sutrisno (2007) dan Teori Pengukuran Kinerja Mustopadidjaja (2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengembangan kompetensi bersifat parsial dan adaptif. APIP yang memenuhi 120 JP menunjukkan inovasi perangkat pengawasan berbasis spreadsheet dan peningkatan ketajaman analisis hukum, sedangkan kelompok yang belum memenuhi standar mempertahankan kinerja operasional melalui pembelajaran mandiri, webinar, dan berbagi pengetahuan antarrekan. Capaian PKPPT sebesar 78% menunjukkan keberlanjutan kinerja operasional, meskipun penguatan kinerja strategis masih menghadapi kendala. Penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi transfer pembelajaran, pemetaan kompetensi, pelembagaan berbagi pengetahuan, dan evaluasi kinerja tiga bulan pascadiklat sebagai pelengkap standar berbasis jam. The Effectiveness of Fulfilling Education and Training Hours in Improving the Supervisory Performance of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) at the Inspectorate of Bengkulu Province Abstract Pursuant to Joint Circular Letter No. 11 of 2024 establishes an annual competency development standard of 120 instructional hours for Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) personnel. However, average training participation at the Bengkulu Provincial Inspectorate declined from 87 hours in 2023 to 55 hours in 2025, with no personnel meeting the required standard and 82.41% recording zero training hours in 2025. These challenges were exacerbated by budget restrictions under Presidential Instruction No. 1 of 2025. This study examines the effectiveness of competency development, learning transfer into supervisory practices, and its supporting and inhibiting factors. A qualitative hermeneutic approach was employed, involving observations, document analysis, and interviews with nine purposively selected informants. Data were interpreted using Sutrisno's Effectiveness Theory (2007) and Mustopadidjaja's Performance Measurement Theory (2003). The findings reveal partial and adaptive effectiveness. Personnel meeting the standard demonstrated innovations in spreadsheet-based audit tools and improved legal analysis, whereas those below the standard maintained operational performance through self-directed learning, webinars, and peer knowledge sharing. The 78% achievement of the annual supervision program (PKPPT) indicates sustained operational performance despite persistent strategic constraints. The study highlights the importance of competency mapping, institutionalized peer knowledge sharing, and post-training performance evaluation as essential complements to instructional-hour requirements.