Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.957
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dinamika Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ISLAM KONTEMPORER Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Padaringan : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan JURNAL KEISLAMAN Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan Journal of Pesantren and Diniyah Studies
Ikhwanuddin, Mohammad
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Article has been withdrawn by author Ikhwanuddin, Mohammad
Jurnal Keislaman Vol. 2 No. 2 (2019): Jurnal Keislaman
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54298/jk.v2i2.3388

Abstract

Article has been withdrawn by author.
NISTA MARRIAGE PRACTICES AT THE LOWEST MARRIAGE LEVEL URF PERSPECTIVE IN PEGAYAMAN SUKASADA VILLAGE, BULELENG, BALI Tarik, Atika Agustina; Stiawan, Thoat; Ikhwanuddin, Mohammad
istinbath Vol. 23 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v23i1.708

Abstract

The research method used in this research is qualitative research, a descriptive study type. The researcher uses qualitative research methods to obtain, study, and understand the phenomenon through in-depth data regarding the community's perspective on the practice of nista marriages in Pegayaman Village, Sukasada, Buleleng, Bali. This type of research uses descriptive research to explain and examine the phenomenon of nista marriages in Pegayaman Village from an 'Urf perspective. The researcher's data collection techniques are observation, documentation and interviews with informants from three categories, including other key informants from local community leaders, primary informants who are residents, and complementary informants who are migrants who live in the village and work in the village office. People in Bali use levels as identities according to their position, especially the Hindu population, which starts from the highest Brahmana, Ksatria, Waisya, and Sudra, the lowest caste. In contrast to the community in Pegayaman, where the majority of the population is Muslim, the level is implemented within the scope of marriage. Local traditions, empowerment, and community perceptions regarding nista marriages are the benchmarks for researchers analysing ancestral heritage from an Urf perspective. Binary opposition is used to explore the relationship between Islamic teachings and ancestral cultural heritage. The existence of 'Urf about Islamic teachings is the basis for the empirical facts of nista marriages in Pegayaman village. In studying the data obtained by researchers regarding slanderous marriages from the perspective of 'urf, it is limited to 'urf fasid, namely in nista marriages as the lowest level of marriage, which is contrary to the law and enriches the elements of family formation.
Pemahaman Masyarakat Terhadap Aplikasi Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah ) Studi Kasus Masyarakat Kec Driyorejo Kab Gresik Ikhwanuddin, Mohammad
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 10 No. 2 (2021)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam hukum dasar perkawinan, menyegerakan perkawinan bagi pasangan yang telah mampu (istiṭā’ah) dan memiliki bekal (al-bā’ah) merupakan anjuran. Oleh karena itu, memberi kemudahan dalam proses pernikahan menjadi harapan banyak pihak, baik otoritas penyelenggara perkawinan maupun keluarga mempelai. Kantor Urusan Agama, sebagai pihak yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, berkomitmen untuk menuju harapan tersebut. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, KUA meluncurkan aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) sejak 08 November 2018. Artikel ini hendak menelaah tentang pemahaman masyarakat Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terhadap aplikasi SIMKAH. Penelitian ini adalah bagian dari penelitian lapangan (field research), dengan sumber data dari 17 responden berupa pemahaman masyarakat Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terhadap Aplikasi SIMKAH. Metode penelitian dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 responden, 7 responden (46 %) di antaranya belum dan baru pertama kali mengetahui tentang Aplikasi SIMKAH, 5 responden (33%) pernah mendengar namun belum begitu memahami Aplikasi SIMKAH, dan 3 responden (21%) mengaku memahami dan bisa menggunakan Aplikasi SIMKAH. Penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman dan pemanfaatan masyarakat terhadap Aplikasi SIMKAH masih rendah. Peneliti menyarankan agar beberapa pihak, KUA atau Kementerian Agama, unsur masyarakat dan sivitas akademik bisa menjadi unsur pendukung dalam peningkatan pemahaman terhadap Aplikasi SIMKAH. Kata kunci: Pemahaman, Pencatatan Perkawinan, SIMKAH
Peran Muhammadiyah Covid -19 Command Center (Mccc) Muhammadiyah Surabaya Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syari’ah Ikhwanuddin, Mohammad
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2021)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu upaya MCCC Surabaya dalam menigkatkankan ketahanan keluarga pada masa pandemi covid 19 dengan beberapa program yaitu (1) Program preventif dan kuratif adalah program yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya Covid dan penyembuhan terhadap masyarakat yang terkena covid-19 (2) Program lumbung pangan adalah berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena covid -19 berupa sembako murah dan pemberian masker (3) Program pendataan adalah data masyarakat yang terdampak covid-19 (4) Program isolasi mandiri adalah orang yang terkena rapid tes atau sudah positif covid-19 sehingga MCCC ini sudah bekerja sama dengan pemerintah provinsi atau kota. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Peran MCCC Muhammdiyah Surabaya dalam meningkatkan ketahanan keluarga pada masa pandemi Covid-19 dan analisis peran MCCC Muhammadiyah Surabaya dalam menigkatkan ketahanan keluarga pada masa pandemi perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kulitatif yang datanya diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sedangkan jenis sumber data ialah data primer berupa data-data program MCCC Muhamamdiayh Surabaya dan data sekundernya berupa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan hasil peneliatian di PDM Surabaya sesuai dengan judul yaitu Peran Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Muhammadiyah Surabaya dalam Menigkatkan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Persefektif Maqasid Syari’ah. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa MCCC Surabaya sangat berperan penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga baik dari segi psikologis, ekonomi dan sosial yang sesuai dengan Persefektif Maqasid Syari’ah, terutama pada penjagaan jiwa (ḥifẓ al-nafs), penjagaan pada harta (ḥifẓ al-māl), dan penjagaan pada akal luhur manusia (ḥifẓ al-‛aql). Kata kunci: Peran MCCC, Ketahanan Keluarga, Pandemi Covid -19
Penerapan Konseling Keluarga Di Biro Konseling Keluarga Sakinah Aisyiyah Pimpinan Daerah Aisyiyah Surabaya Perspektif Maqāṣid Sharī‛Ah Ikhwanuddin, Mohammad
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 11 No. 1 (2022)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam ikatan pernikahan, yang dinamakan permasalahan dalam rumah tangga pasti ada. Dan Aisyiyah Kota Surabaya membuat sebuah biro konseling untuk seluruh pasangan suami istri yang ada di Surabaya yang bertujuan untuk membangun keharmonisan keluarga itu lagi. Penelitian ini membahas tentang Penerapan Biro Konseling di Surabaya yang didirikan oleh Aisyiyah. Peneliti ingin menjawab permasalahan yaitu tentang Penerapan Biro Konseling yang terdapat di Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori pendekatan deskriptif dengan wawancara dan dokumentasi serta telaah pustaka. Penerapan Biro Konseling Keluarga Sakinah Aisyiyah selaras dengan Syariat Islam ataupun hukum hukum Islam dan bahkan selaras dengan Maqās}id Shariah, khususnya dalam kemaslahatan/memelihara agama (hifz al-dīn), kemaslahatan/memelihara jiwa (hifz al-nafs) dan kemaslahatan/memelihara keturunan (hifz al-nasl). Kata kunci: Konseling Keluarga, Biro Konseling, Maqāṣid Sharī‛ah, Aisyiyah
اإلحداد ملوظفات احلكومية أو املرأة العاملة يف وجهة نظر زعيمات عائشية يف إدارة فرع عائشية نغورو موجوكرتو Ikhwanuddin, Mohammad; Ammar, Farikh Marzuqi; Pramana, Dekky
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 9 No. 1 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A woman (wife) has an obligation to carry out Ihdad, because her husband has died for four months and ten days. This is a condition in which the wife must restrain or mourn. During that time, the wife should express her grief by not decorating and not leaving the house. It aims to respect the death of the husband. If the Iddah period is over, then there is no prohibition for women to decorate themselves, make proposals, and even enter into a marriage contract. But in this era, many women who have work outside to make a living such as career women or civil servants. If Ihdad is implemented, they will automatically be unable to work and will not get income. This is the main problem that will be discussed in this thesis to get a balanced answer. The author focuses the discussion on the main opinion of the elite figure of PC Aisyiah Ngoro, Mojokerto.From the background of the problem the writer formulates the problem into 3. They are 1) How is Ihdad in Islamic Sharia? 2) What is the opinion of the elite figure of PC Aisyiah Ngoro, Mojokerto about Ihdad and its application for civil servants orcareer women? 3) What is the wisdom of applying Ihdad syariah from the perspective of the elite figure of PC Aisyiah Ngoro, Mojokerto? This research is a qualitative research using interview data collection method with the object of the elite figure PCAisyiah Ngoro, Mojokerto and analyzing it using descriptive qualitative analysis of the results of the interview.The results of this study are that women (wives) who have been left by their husbands because of death are obliged to carry out Ihdad for 4 months and 10 days leaving all jewels and not leaving the house, according to the view of the elite figureof PC Aisyiah Ngoro Mojokerto a woman (wife) left by her husband may leave the house in the context of urgent and dhorurah needs, because going out to make a living for women today is part out of necessity, while still paying attention to the problem of decorating, is limited to his needs in his work, so that no man may come near him so that marriage does not occur during his Iddah. The wisdom of Ihdad is as a form of tafakkur and obedience to Allah SWT and His Rasul, maintaining the health of a woman, her temperament and honor before other men, as a form of respect for herhusband and family.
CHILD PROTECTION IN THE FATWA OF MUHAMMADIYAH COUNCIL FOR RELIGIOUS OPINION AND TAJDID IN 2024 AND LAW NO. 35 OF 2014 Efendy, Imam Nur; Ikhwanuddin, Mohammad; Al Farisi, Salman; Stiawan, Thoat; Berkah, Dian
istinbath Vol. 24 No. 2 (2025): December
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v24i2.978

Abstract

This study analyzes the protection of children's rights from a comparative perspective between the Fatwa of the Muhammadiyah Tarjih and Tajdid Council Number 54/KEP/I.0/B/2024 concerning Child Protection Jurisprudence (Fiqh) and the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The research problem focuses on the similarities and differences in the legal substance between the aforementioned Fatwa and the Child Protection Law in terms of guaranteeing children's rights. Both legal sources share four main similarities: the right to life and development, the right to education, the right to custody (hadanah), and the right to express an opinion. However, there are three main differences: (1) the legal sources used, where the Fatwa is derived from Islamic teachings, while the law is based on state law; (2) the Fatwa does not directly address the rights of children with disabilities, although attention to this issue is contained in a separate Fiqh for Disabilities; and (3) (Assumption: Insert the third explicit difference if available in the original text, or focus on implications). This research used a qualitative method with a juridical-normative approach, analyzing relevant documents and literature. The results indicate that significant issues remain to require attention, such as the lack of clear regulations for child protection in the digital age, the continued occurrence of child marriage despite its prohibition, and the limited space for children to express their opinions due to authoritarian family cultures. This research recommends the importance of incorporating religious values into state policy and the need for further study on the protection of children with disabilities and children in the digital world from an Islamic perspective.
DISPARITY OF LEGAL CULTURE AND SOCIAL IDENTITY CRISIS IN INTER-RELIGIOUS MARRIAGE. (CASE STUDY OF MEPAMIT CUSTOM IN THE VIEW OF RELIGIOUS FIGURES IN PETANG VILLAGE, BADUNG, BALI.) Jessica Aulia; Gandhung Fajar Panjalu; Mohammad Ikhwanuddin
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 5 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i5.3283

Abstract

This study aims to examine the position of the mepamit custom in Indonesian marriage law and to understand the views of religious leaders on the implementation of this tradition in the context of interfaith marriage in Petang Village, Badung Regency, Bali. Mepamit is a traditional procession in Balinese Hindu society that functions as a request for spiritual permission to ancestors when someone wants to change religions due to interfaith marriage. This study uses a qualitative approach with case study methods, in-depth interviews, and participatory observation. The results of the study indicate that mepamit has a position as a living customary law and plays an important role in maintaining the continuity of spiritual relationships between individuals and their ancestors. Hindu religious leaders emphasize that this procession is a moral and spiritual obligation, while Islamic religious leaders show a tolerant attitude as long as its implementation does not violate the principles of faith. These findings show that mepamit is a symbol of reconciliation between individual freedom and collective values, and reflects the practice of functional tolerance in a multicultural society. This study contributes to strengthening legal pluralism in Indonesia and provides new understanding of the role of customary law in contemporary socio-religious dynamics.
Istiḥsān and Judicial Recalibration of Marital Property Rights in Indonesia's Religious Courts Darmawan; Nur Lailatul Musyafaah; Mohammad Ikhwanuddin; Muhammad Syafiq Mughni
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 26 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v26i1.50333

Abstract

This study analyzes the evolution of marital property division (harta bersama) jurisprudence in Indonesia’s Religious Courts through the lens of istiḥsān as a method of Islamic legal reasoning (uṣūl al-fiqh). Traditionally, courts applied a rigid 50:50 division upon divorce or death, grounded in the Compilation of Islamic Law and Law No. 1 of 1974. Recent Supreme Court cassation decisions, however, demonstrate a shift toward proportionate division while maintaining doctrinal coherence. Using doctrinal analysis and a structured synthesis of three leading decisions, this study identifies three jurisprudential patterns: 1) reaffirmation of equal division when deviation is unjustified; 2) calibrated adjustment based on economic contribution, unpaid domestic labor, maintenance failure, and childcare responsibilities; and 3) proper sequencing in death cases by allocating marital property before distributing the estate through inheritance. These rulings operationalize istiḥsān within the maqāṣid al-sharīʿah framework to achieve substantive justice where formal equality undermines fairness. The study proposes a practical framework to enhance consistency, gender justice, and legal certainty in future adjudication.   Abstrak Penelitian ini menganalisis perkembangan yurisprudensi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Indonesia melalui pendekatan istiḥsān sebagai metode penalaran hukum Islam (uṣūl al-fiqh). Selama ini, pengadilan cenderung menerapkan pembagian kaku 50:50 dalam perkara perceraian maupun kematian, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, sejumlah putusan kasasi Mahkamah Agung terbaru menunjukkan pergeseran menuju pembagian proporsional tanpa meninggalkan konsistensi doktrinal. Melalui analisis doktrinal dan sintesis terstruktur terhadap tiga putusan kunci, penelitian ini mengidentifikasi tiga pola utama: 1) penguatan pembagian setara ketika tidak terdapat alasan pembeda; 2) penyesuaian proporsional berdasarkan kontribusi ekonomi, kerja domestik tidak berbayar; 3) kegagalan nafkah, dan beban pengasuhan anak; 3) serta penegasan urutan hukum dalam perkara kematian dengan memisahkan harta bersama sebelum pembagian waris. Pendekatan ini menempatkan istiḥsān dalam kerangka maqāṣid al-sharīʿah untuk mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan keadilan gender.
The Views of the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) on the Lontong Kupang Isbat Nikah Program in Surabaya Riany Ayuniemas Parisya Jenar; Mohammad Ikhwanuddin; Salman Alfarisi
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 19, No. 6 : Al Qalam (November 2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v19i6.5679

Abstract

The Lontong Kupang Isbat Nikah program is a collaborative service between the Surabaya City Government, the Religious Court, and the Office of Religious Affairs (KUA) to assist couples who are married religiously but not yet legally registered. This study aims to explore the critical views of KUA heads in the five regions with the highest number of participants regarding the program's implementation. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews and observations. The results indicate that although the program provides a short-term administrative solution, most KUA heads are concerned about its long-term impact. They believe that the program's routine implementation could normalize the practice of unregistered marriages and undermine public awareness of the importance of officially registering marriages from the outset. Criticisms also focused on the weak verification system and the potential for procedural abuse. It was recommended that the program not be implemented annually, but rather only under certain circumstances with strict requirements. Several KUA heads even suggested a comprehensive reevaluation of the program, considering the possibility of its termination. In conclusion, despite its administrative benefits, the program needs to be reviewed to ensure it does not conflict with legal principles and the community's moral education.
Co-Authors Afrizky Fajar Purnawan Amirah Rifdah Darmawan Deky Pramana Dewi, Dyah Makutaning Dian Berkah Efendy, Imam Nur Erna Dewi Fadhilah, Laila Amalia Farikh Marzuqi Ammar Handika, Rico Husna, Fitria Miftakhul Ibn Hamzah, Saiful Idris, Muhammad Anwar Isa Anshori Isa Ansori Jessica Aulia Kharolina Rahmawati Khoiri, M. Nastainul Khumairoh, Elly Lathifah, Ummul Moh. Ali Mualimin Mochammad Sahid Muhammad Syafiq Mughni Nadzifah Aisyah, Salsabila Nur Lailatul Musyafaah Nur Mazaya Hurin In Nurcahaya Nurcahaya Nurul Badriyatus Sholehah Panjalu, Gandhung Fajar Pramana, Dekky Rahayaan, Ahmad Ramadhani, Shinta Salwa Rekak, Nurlailatul Badriyyah Riany Ayuniemas Parisya Jenar Rico Handika Roudhotun Nimah Salman Al Farisi Salman Al Farisi Salman Alfarisi Salsabila Nadzifah Aisyah Salsabila Nadzifah Nur Aisyah Setiadi, Yaya Setiawan, Thoat Tarik, Atika Agustina Thoat Setiawan Thoat Stiawan Thoat Stiawan Zulkarnain Putra Laksmana