Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.462
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal Panorama Hukum Jurnal Hukum Sasana Timorese Journal of Public Health COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Hukum Bisnis Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Artemis Law Journal Petitum Law Journal Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Pemuliaan Keadilan Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum
Rosalind Angel Fanggi
Universitas Nusa Cendana
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Kupang Sofie Jashinta Nalle; Rudepel Petrus Leo; Rosalind Angel Fanggi
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 4 (2024): July : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i4.326

Abstract

Sexual violence is an incident that cannot be separated from women and children. The rise in incidents of sexual violence against women and children in the city of Kupang is a fluctuating phenomenon. The Kupang City Police PPA Unit noted that, in 2021 there were 42 cases of violence against women and children, in 2022 it decreased to 39 cases, and increased in 202 to 42 cases. This research aims to determine the factors that cause sexual violence against women and children, and determine the obstacles to solving criminal acts of sexual violence against women and children in Kupang City, as well as efforts to overcome them. This research uses empirical juridical methods, with the type of data used being primary data based on the results of interviews and documentation, as well as secondary data used to complement primary data. The results of this research show that (1) The factors causing sexual violence behavior are sexual desire, lack of sex education, social and environmental factors, and misuse of technology. (2) Obstacles experienced in resolving cases of sexual violence include insufficient evidence, individual factors, and the perpetrator running away. (3) The countermeasures that have been carried out are in the form of preemptive, preventive and repressive measures.
Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT dalam Penanggulangan Kasus KDRT Asa, Paskalia Aprilia Christanti; Medan, Karolus Kopong; Fanggi, Rosalind Angel
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3181

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang yang dibuat pemerintah hanya bersifat sementara dan tidak cukup untuk menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak dalam penanganannya secara maksimal diharapkan dapat memberikan dampak positif. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam upaya pencegahan adalah melakukan sosialisasi. Sedangkan peran yang dilakukan dalam upaya penindakan meliputi: pengaduan, penjangkauan, pengelolaan, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga antara lain: kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, ketidakhadiran pada saat klarifikasi dan mediasi, korban tidak membawa identitas saat melapor dan kurangnya anggaran. Kesimpulan: Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan peraturan dan tujuan dibentuknya.
Tinjauan Kriminologi terhadap Anak yang Melakukan Aksi Balap Liar yang Mengganggu Ketertiban Lalu Lintas di Wilayah Kota Kupang Bessi, Zarlito K. Taku; Leo, Rudepel Petrus; Fanggi, Rosalind Angel
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i01.3326

Abstract

Balap motor adalah salah satu olahraga otomotif yang menggunakan sepeda motor dengan prosedur dan fasilitas yang telah disediakan. Namun, dewasa ini ditemui banyak arena balap liar di Kota Kupang dengan pelaku balap adalah anak. Pebalap anak sangat banyak ditemui di Kota Kupang dan hal ini sangat meresahkan pengguna jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang mengkaji secara langsung fenomena yang terjadi di lokasi balap liar Kelurahan Merdeka, juga penanganan dari pihak Kepolisian Satlantas Kupang Kota dengan melakukan wawancara kepada petugas Kepolisian, anak pelaku balap liar, juga masyarakat sebagai pengguna jalan.Hasil penelitian menunjukkan: (1)Faktor penyebab anak melakukan balap liar yang mengganggu ketertiban lalu lintas di Kota Kupang adalah : Faktor internal yaitu (a)Hobi. (b)Rasa Ingin Tahu yang Tinggi. (c) Faktor Psikologis, dan Faktor eksternal yaitu (a) Keluarga. (b) Lingkungan. (c) Nama besar. (d) Minimnya fasilitas sirkuit. (2) Upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian untuk menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh anak di Kota Kupang adalah (a) Preemtif: Sosialisasi Prosedur Berkendara. (b)Preventif: Melakukan Patroli Malam dan Sosialisasi Tata Tertib Lalu Lintas. (c) Represif: Menyidak dan Membina Anak yang Melakukan Balap Liar.
Kajian Kriminologis terhadap Kekerasan yang Dilakukan oleh Pasangan Kumpul Kebo: Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Manggarai Barat Yeremias Bagul; Heryanto Amalo; Rosalind Angel Fanggi
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 2 (2024): Juni : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v2i2.1841

Abstract

Violence in cohabiting couples is a problem currently occurring in East Nusa Tenggara Province, West Mangarai Regency. Based on the results of research on July 3 2023 at the West Manggarai Police, the West Manggarai District Prosecutor's Office and the West Manggarai District Court found that there were 4 perpetrators in cases of violence in cohabiting couples. The main problem in this research is the factors that cause violence in cohabiting couples and efforts to overcome violence committed by cohabiting couples. This research is empirical legal research that examines all legal events that occur through a case approach. Data collection was carried out in two ways, namely interviews and document study. The data that has been obtained will then be presented in a qualitative descriptive manner. The research results show that (1) The factors that cause violence perpetrated by cohabiting couples are psychological, economic, environmental, the role of the victim and cultural factors. (2) Countermeasures carried out by the West Manggarai Police, the West Manggarai District Prosecutor's Office and the West Manggarai District Court. Therefore, suggestions for the results of this research are (1) It is recommended that men be able to treat their female partners as well as possible, (2) The parties are expected to understand each other's position as unmarried couples so that they are able to carry out their respective obligations. well. (3) For law enforcers and all parties who are obliged to be more enthusiastic in socializing cases of violence in the social environment in the West Manggarai jurisdiction.
Tinjauan Kriminologi Pekerja Seks Komersial Pasca Penutupan Karang Dempel (KD) di Kelurahan Alak Kota Kupang Meylischa Irna Lamma; Rudepel Petrus Leo; Rosalind Angel Fanggi
Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Vol. 1 No. 3 (2024): Agustus : Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/sosial.v1i3.369

Abstract

In today's developments, especially in Indonesia, many criminal acts are increasing. One of the cases of crime in Indonesia that is high among women is prostitution. The act of prostitution is strictly prohibited in Indonesia because prostitution is an act of crime against morality and is against the law and is against human rights and also falls within the scope of the field of criminology. This research is empirical juridical research. The data collected was taken from primary and secondary data which was then analyzed descriptively qualitatively. The research results show that: (1) The factors causing prostitutes to still operate in Karang Dempel consist of Economic factors, Lifestyle Factors, Social Environmental Factors, Educational Factors, Legal Factors. (2) Law enforcement efforts to deal with prostitutes who are still operating in Karang Dempel consist of pre-emptive efforts, namely prevention so that crimes do not occur, preventive efforts, namely action carried out by authorized officers in accordance with statutory regulations and repressive efforts, namely efforts that carried out to take action against criminals according to their actions. Based on the problem of prostitution, it is recommended that law enforcement officers provide more guidance or outreach to local residents so that they are more aware of the impact of prostitution, especially for teenagers, in order to provide a deterrent effect on perpetrators of prostitution and not doing it again. It is hoped that the local government will continue to monitor the area of ​​prostitution in the hope that the government's promises regarding financial assistance and business assistance can be allocated to create harmony.
Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Ende Matheus Paulino Mude Kiok; Thelma S.M. Kadja; Rosalind Angel Fanggi
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v1i4.186

Abstract

This study aims to find out and analyze the criminological review of the crime of trafficking in persons studied in Ende Regency The type of research used in the study is empirical juridical research. Empirical Juridical Research, where prospective researchers conduct research in the field. Data collection technique by conducting interviews with 3 resource persons. As well as the data analysis techniques used, namely descriptive-qualitative analysis. The results of this study show that: (1) The factors that cause the occurrence of trafficking in Ende Regency. Namely, (a) Financial emotional pressure, (b) Lack of legal and moral awareness, (c) Poverty and economic inequality, (d) Lack of education and employment opportunities, (e) social and cultural, (f) family. (2) Efforts to combat trafficking in Ende Regency. In an effort to overcome trafficking in Ende Regency through 3 efforts, Preemptive, Preventive, and Repressive.
Alasan Pemberatan Hukuman dalam Tindak Pidana Memproduksi dan Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar di Kabupaten Kupang: Putusan No. 58/Pid.Sus/2020/Pn. Olm Adrianty Charmelita Valentine Mali; Deddy. R. CH. Manafe; Rosalind Angel Fanggi
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2024): Desember: Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i4.596

Abstract

Health is a state of health, both physically, mentally, spiritually and socially that allows everyone to live productively socially and economically. Health is based on legal provisions, including health law. The development of criminal acts in the field of health sciences One of the crimes in health law that is rampant is the crime in the field of pharmacy, one of which is circulating pharmaceutical preparations of drugs without a distribution permit. Drugs without a distribution permit cannot be freely traded to the public. This is not without reason, unlicensed drugs must be consumed in the right dosage so as not to endanger the health of the public or the people who consume the drug. This research is a normative juridical research using secondary data through literature studies, namely by using research on various sources of books, laws and regulations related to the crime of producing and distributing pharmaceutical preparations without a distribution permit. From the research conducted, it can be concluded that the application of criminal sanctions against criminal offenders who circulate pharmaceutical preparations without a distribution permit is contained in several laws and regulations, namely, Law No. 17 of 2023 concerning Health and Law No. 36 of 2009 concerning Health as a means of crime prevention. The implementation of this law is expected to ensnare the perpetrators of the crime of distributing pharmaceutical preparations without a distribution permit.
Peran Kejaksaan dalam Penentuan Hak Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Kasus Nomor 27/Pid.sus/2019/PN.Kpg Agatha Melinda Soebesky Uras; Orpa Ganefo Manuain; Rosalind Angel Fanggi
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2024): Desember: Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i4.606

Abstract

This study aims to find out and analyze the role of the prosecutor's office in determining the right to restitution for the crime of trafficking in persons based on case number 27/Pid.sus/2019/PN.Kpg. This research is a normative legal research (library research) supported by empirical data. This research focuses on the Role of the Prosecutor's Office in Determining the Right to Restitution for the Crime of Trafficking in Persons. The approach used in this study is the case approach. This research uses primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research is analyzed using the Content Analysis legal material analysis technique. The results of this study show that (1) The existence of restitution is contained in Law Number 21 of 2007 concerning Trafficking, Article 4 of Perma No. 1 of 2022, and is contained in the Criminal Procedure Code. (2) The role of the prosecutor's office in determining the right to restitution of victims in the crime of trafficking in persons is to inform the victim of their rights in submitting restitution applications to the court, so that the suggestions that can be given to law enforcers, especially the Public Prosecutor, should be given socialization or training regarding Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons, especially the provision of restitution, so that there is a common perception in handling cases of human trafficking.
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021 Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Ijin dalam Perspektif Keadilan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Diana Ndun; Orpa Ganefo Manuain; Rosalind Angel Fanggi
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2024): Desember: Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i4.617

Abstract

This research is a normative research, so this data is carried out by conducting a literature study on the verdict. Data sources are obtained from primary legal materials, namely: laws and regulations and court decisions, secondary obtained from literature and literature studies, tertiary legal materials obtained from the internet, dictionaries, and encyclopedias. The results of the research obtained from analyzing the verdict show that (1). The basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions against distributors of pharmaceutical preparations without expertise and authority by looking at the Judge's Juridical Considerations and Non-Juridical Considerations of the judge is appropriate and uses an Article that meets the elements of the perpetrator's violation in accordance with the Health Law, but the imposition of criminal sanctions is very light and far from the provisions of the Article. (2). The suitability of the imposition of criminal sanctions in Decision Number 150/Pi.Sus/2021/PN Kupang with the Health Law given by the Judge to the defendant is so light that it cannot guarantee that the defendant will feel frustrated and will not repeat his actions again. This makes the sense of justice, usefulness and legal certainty not fulfilled properly. The author's suggestion that the criminal sanctions imposed by the Panel of Judges against the defendant should not only consider the behavior and actions of the defendant but also look at the consequences of the defendant's actions that can have a bad impact on the health of consumers/patients who take the hard drug.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERKEBUNAN KOPI DI KABUPATEN JEMBER Fanggi, Rosalind Angel
Jurnal Panorama Hukum Vol 1 No 2 (2016): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.061 KB) | DOI: 10.21067/jph.v1i2.1417

Abstract

The dominance land use of the region Jember City is for agricultural activities that area of 5099.283 hectares or 51.47% of the total area of the city. The economic life of the city is more supported by agricultural activities. This condition also occurs in Jember city where good agriculture crop farming and horticulture. The attention to the protection of workers' safety coffee plantations in Jember become essential given that are the basis for improving the quality of the coffee commodity itself. The rise of workplace accidents and lack of attention to workers in the spotlight of its own in the world of the coffee plantation. If workers can work well and healthy then it is not only companies benefiting but the state in its capacity to build the people's welfare have been realized.
Co-Authors Adrianty Charmelita Valentine Mali Adrianus Djara Dima Adrianus Djara Dima Agatha Melinda Soebesky Uras Agatha Novarilla Akong Alfred Setyawan Pratama Alven Patrick Tanggo Alvons H. A. Boymau Antonius Sigaria Aplonia Duru Kana Asa, Paskalia Aprilia Christanti Asriani Jawa Bessi, Zarlito K. Taku Bhisa Vitus Wilhelmus Cahyono, Albert Dwi Deby F. Ng. Fallo Deby F.Ng. Fallo Deddy R. Ch. Manafe Deddy. R. CH. Manafe Delfiana Manugae Desy Nathalia Wehelmince Kock Diana Ndun Dima, Adrianus Djara Djo, Marlin Efri Henderina Bail Elisabeth Puji Sri Rejeki Elvis Hizkia Malelak Guterres, Deny Susilo Heryanto Amalo Imelda Rosari Bau Ismawati Jamaludin Jimy Pello Josshy Christine Dudu Kadja, Gracia Frederika Karolus K. Medan Karolus Kopong Medan Korin, Maria Henderika Arta Leo, Rudepel Petrus LeoDima, Harmingganov Manilani, Flora Apriliana Manuain, Orpa G Manuain, Orpa Ganefo Manubulu, Cristin Octavia Mariela Nikita Putri Matheus Paulino Mude Kiok Meylischa Irna Lamma Nega Mariance Mulik Nenobais, Yosefina Sarlin Nikolas Manu Nitbani, Florensi T Obe, Elfrida Tipe Orpa Ganefo Manuain Pello, Jimmy Ramis, Teresia Avilla Resi, Maria Gracela Putri Rudepel Petrus Leo Rudepel Petrus Leo Salhenover Laibahas Sigit Prabowo Sonbait Sine, Jeremy Alexander Sinurat, Aksi Sofie Jashinta Nalle Sonatha, Neni Thelma S.M Kadja Thelma S.M. Kadja Wihelmus, Bhisa Vitus Wilhelmus, Bhisa V Yeremias Bagul