Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Khaira Ummah Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Pandecta Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum Tadulako Law Review Jurisprudence Jurnal Daulat Hukum The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Law Development Journal Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Jurnal Studi Islam dan Sosial Jurnal Jurisprudence
Eko Soponyono
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Legal Analysis of Crimes in Contracts Validity in the Digital Era Herwin Sulistyowati; Sri Endah Wahyuningsih; Eko Soponyono
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i1.2701

Abstract

Today’s digital era, which is inseparable from the rise in online transactions, makes e-contract a trending issue to discuss. E-mail account hacking, targeted by various crimes in business world, is used as a way for those who use e-contracts as a loophole in carrying out cybercrimes. Hence, laws are needed to protect both business actors and consumers in this digital era. This study aims to find out the legal analysis of crimes in contracts validity in the digital era. This descriptive analytic study applied doctrinaire approach. Meanwhile, the type of the study itself was normative juridical. Secondary legal material both in the form of regulations and legal theories were used in this study. The regulations on Electronic Information and Transactions used were Law No. 11 of 2008, Government Regulation on The Implementation of Electronic System and Transaction No. 82 of 2012, Law No. 2 of 2014 on Notary Position, the Indonesian Civil Code, HIR (Herzein Inlandsh Reglement), and Rbg (Rechtriglement voor dee buitengewesten). The results showed that the validity of e-contract is regulated in Article 1 paragraph 17 of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions stating that electronic contract is an agreement of parties entered by means of electronic systems. In Indonesia, an explanation of the legal basis of electronic contract has not yet been formally regulated in e-contract Law. All agreements made are still based on the basic legal rules of agreement, namely the Indonesian Civil Code and Book IV Bulgelijk Weatbook (BW), which are also used as guidance when there is a dispute in the validity of contract. Finally, the legal implication is that the crimes in contracts validity in the digital era have not been matched by the readiness of law enforcement officials.Analisa Hukum tentang Kejahatan dalam Keabsahan Kontrak di Era DigitalMemasuki Era digital yang tidak lepas dari maraknya transaksi yang dilakukan dengan online menjadi bagian dari pembuatan e-kontrak yang menjadi tranding saat ini. Pembobolan akun email yang menjadi sasaran dalam aksi kejahatan di berbagai dunia bisnis menjadi tujuan bagi mereka yang menggunakan e-kontrak sebagai celah dalam melakukan kegiatan jahat ini. Hukum diperlukan dalam hal memberi perlindungan untuk kenyamanan para pelaku usaha dan konsumen dalam era digital. Tujuan penelitian ini adalah uintuk mengetahui analisis hokum tentang kejahatan dalam keabsahan kontrak di era digital. Penelitian ini bersifat deskripsi analitis . Jenis penelitian adalah yuridis normative, pendekatan doktriner yang mempelajari aturan hokum, bahan hokum sekunder, baik berupa peraturan- peraturan maupun teori- teori hokum. Dalam penelitian adalah peraturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik Nomor 82 tahun 2012, Undang- undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR (Herzein Inlandsh Reglement) dan Rbg (Rechtriglement voor dee buitengewesten). Hasil penelitian dan pembahasan bahwa kejahatan keabsahan hukum  kontrak dalam penggunaan digital elektronik diatur dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 angka 17 bahwa segala kontrak yang dibuat dengan system elektronik adalah disebut kontrak elektronik. Di Indonesia sendiri penjelasan tentang dasar hokum yang legal tentang kontrak elektronik belum diatur secara formil Undang- undang e kontrak. Semua macam jenis perjanjian yang dibuat masih berdasarkan pada aturan hokum dasar perjanjian yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Buku IV Bulgelijk Weatbook (BW) menjadi pedoman ketika terjadi sengketa dalam beban pembuktian kontrak dan penyelesaiann. Implikasi hokum yang banyak terjadi adalah kejahatan keabsahan dalam kontrak era ditigal belum diimbangi dengan kesiapan aparat penegak hukum.
The Criminal Law Policy Regarding the Death Penalty in Renewing of Indonesian Criminal Law Yudi Alvisahrin; Eko Soponyono; Umar Ma'ruf
Law Development Journal Vol 4, No 1 (2022): March 2022
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.4.1.170-181

Abstract

This study aims to examine in depth the criminal law policy regarding the death penalty in the renewal of Indonesian criminal law. This research was expected to contribute ideas in the realm of literature in the field of Islamic law as well as input for observers and law enforcers to determine policies related to the death penalty law. To achieve this goal, this research was conducted by observing events or facts deemed relevant to the research, by collecting primary data and secondary data through a juridical-normative approach with qualitative analysis methods. The study with this theme can be concluded that the choice or stipulation of the death penalty as a means to tackle crime is essentially a policy choice. The concept of the draft Criminal Code issues the death penalty from the main criminal system and lists it as a special principal crime or as an exception (special) punishment. These laws are made to maintain the balance of human life in order to create harmony and order.
KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Nabila, Daulika Sausan Zahra; Soponyono, Eko; Sutanti, Rahmi Dwi
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.37879

Abstract

Pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika hingga saat ini belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya pecandu narkotika yang dipidana penjara, bahkan tanpa mendapatkan rehabilitasi. Padahal sesuai amanat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum positif saat ini dan dalam pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, serta metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu dalam kebijakan hukum saat ini yang diatur dalam UU Narkotika dan peraturan-peraturan lain di luar UU Narkotika, pecandu narkotika mendapatkan rehabilitasi dengan dua jalur, yaitu secara voluntary (wajib lapor) dan secara compulsory (selama proses peradilan, vonis putusan hakim, dan restorative justice). Kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam pembaharuan hukum pidana patut memperhatikan: pengutamaan rehabilitasi melalui restorative justice, serta pengakomodiran seluruh peraturan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika ke dalam UU Narkotika. Kajian ini juga didasarkan pada studi komparasi dengan membandingkan kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di negara Portugis dan Selandia Baru.
Construction of Criminal Policies for Handling Football Riots in the Kanjuruhan Tragedy Astuti, Laras; Soponyono, Eko; Sularto, RB; Genovés, Manuel Beltrán
Jurnal Media Hukum Vol 31, No 1: June 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v31i1.20139

Abstract

Even though conflicts between supporters caused the majority of the riots, other factors were no less important. Specifically, those related to the organization of football matches that were not yet professional could not guarantee security or order. The incident at Kanjuruhan Stadium serves as a significant reminder that hosting football matches without prioritizing proper safety measures and collaborative procedures will undoubtedly fail to promote fair competition in line with the principles of organizing sporting events that uphold sportsmanship, fair play, and respect. This paper is compiled through normative research by prioritizing secondary data that focuses on statutory and case approach, which are collected and analyzed descriptively and qualitatively. The results shows that the legal construction used in carrying out security by the Police in the Kanjuruhan Tragedy refers to the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2009 on the Use of Force in Police Action while after the Kanjuruhan Tragedy, the Police compiled a new legal construction, the Republic of Indonesia National Police Regulation Indonesia Number 10 of 2022 on Security for the Implementation of Sports Competitions which can be used specifically in securing the implementation of football in Indonesia
Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara di Indonesia Ervanda, Vivi Amelia; Soponyono, Eko
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 29 No 2 (2020)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.29.2.131-147

Abstract

The teleconference emerged as a new legal discovery in the field of proof which was used in the event that the witness gave his testimony in the trial, but the Criminal Law Book as a legal umbrella in the court had not yet been regulated. Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions regulates electronic documents and electronic information as valid evidence which is an extension of the evidence set out in the Criminal Procedure Code. When viewed based on the understanding of electronic documents, teleconference is part of electronic documents, so indirectly, Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions states that teleconferences are evidence that can be used in substantiation at court, but this is contrary to Article 185 of the Criminal Procedure Code which states that witness testimony as evidence is what the witness stated at the hearing. The urgency of this research is because there are no provisions governing Teleconference as legal evidence so there is no legal certainty.Keywords: Electronic Evidence; Legitimacy; Teleconference.AbstrakTeleconference muncul sebagai penemuan hukum baru dalam bidang pembuktian yang digunakan dalam hal saksi memberikan keterangannya dalam persidangan, namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai payung hukum bercara di persidangan belum mengaturnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai dokumen elektronik dan informasi elektronik merupakan alat bukti sah yang merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila dilihat berdasarkan pengertian dokumen elektronik, teleconference merupakan bagian dari dokumen elektronik, sehingga secara tidak langsung, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa teleconference merupakan alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan, namun hal ini betentangan dengan Pasal Pasal 185 KUHAP yang menyatakan bahwa, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didalam persidangan.Kata kunci: Alat Bukti Elektronik; Keabsahan; Teleconference
ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF CRIMINAL ACT OF ASSAULT CAUSING DEATH FROM THE PERSPECTIVE OF VICTIM PROTECTION (Decision Study Number: 185/Pid.B/2024/PN Smg) Alifka, Muhammad Fauzi Nur Alifka; Soponyono, Eko
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 19, No 3 (2024): September 2024
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v19i3.19440

Abstract

The act of abuse is one of the phenomena that is difficult to eliminate in community life, which often occurs such as beatings and physical violence often resulting in injuries to the victim's body or limbs, not infrequently making the victim physically disabled for life, or even resulting in death. Even to the point of causing the victim to die, the demands of punishment for the perpetrator of the crime must really provide a sense of justice for the victim, the victim's family and even the perpetrator himself in order to provide a lesson and a deterrent effect. As a responsibility to the perpetrator of the crime in connection with the law enforcement process given to the guilty person lies in what crime he committed. The approach method used is normative juridical, namely a library legal research conducted by examining library materials or secondary data alone using the deductive thinking method. The writing specifications use descriptive analysis, the sources and types of data used are secondary data. The method of data collection by collecting data using the secondary data collection method. The problem is analyzed with the theory of criminal responsibility and the theory of justice. Acts of abuse committed by someone either intentionally or unintentionally must be ascertained first to determine the sanctions that will be punished for that person. The existence of the perpetrator's abuse is actually intended for the pain of a person, not for the purpose of his death, meaning the perpetrator's intention. Human rights are basic rights that are inherently inherent in humans, are universal and direct. This also includes the rights that must be obtained by victims of abuse. In a legal event, of course, it starts from a legal act, from a legal act a legal bond or relationship will arise, so it can be interpreted that the legal consequences can arise from legal acts and/or legal relationships. Victims of crime generally face a criminal justice system that is often busy with police and prosecutorial affairs rather than directly dealing with the perpetrator. Worse still, the focus of attention in the justice and criminal justice system is not on the victim who clearly suffers the most losses, but rather more on the perpetrator of the crime.
CRIMINAL LAW POLICY ON THE PROCESS OF FILING PRE-TRIAL APPEALS IN CASES OF DETERMINATION OF SUSPECTS BY INVESTIGATORS Apdiansyah, Muhammad; Soponyono, Eko
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 19, No 3 (2024): September 2024
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v19i3.19368

Abstract

Pretrial aims to supervise law enforcement officers so that they do not abuse their authority. Regulated in the Criminal Procedure Code, this supervision is important even though it is automatically attached to the institution where the law is based. This ensures that tasks are carried out in accordance with the rules and authority. This study aims to examine in depth the pretrial process in cases of suspect determination. The main focus of this study is to analyze the judge's considerations in deciding pretrial cases, as well as the concept of legal certainty in the context of pretrial determination of suspects. This study uses a normative approach with a descriptive-analytical method. The data used include primary and secondary data obtained through interviews and literature studies. Data analysis was carried out qualitatively using the theory of law enforcement and the theory of legal responsibility. The results of the study indicate that the criminal law policy related to pretrial in cases of suspect determination is currently still limited to the provisions of the Criminal Procedure Code, especially Article 77. This study found that judges in deciding pretrial cases use certain arguments as the basis for consideration. In addition, this study also discusses the concept of legal certainty in pretrial determination of suspects and the possibility of other legal remedies outside the provisions of the Criminal Procedure Code that can be taken by the parties. Finally, this study identifies the problems and criminal law policies related to the pretrial motion submission process in the future.
Legal Analysis of the Urgency of the Role of Amicus Curiae in Proving Criminal Acts at the Trial Stage Ibrahim, Mahdi; Soponyono, Eko
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 20, No 2 (2025): June 2025
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v20i2.46053

Abstract

The submission of amicus curiae can be said to be an informal recognition, because it does not yet have a legal basis that clearly recognizes the use of amicus curiae. When implementing his considerations, the judge exercises his authority by providing considerations that are implemented wisely. The judge is considered to always know everything about the law, when the judge does not know then the judge's job is to find out first. The interest of amicus curiae is limited to providing legal opinions or opinions. amicus curiae is not mentioned in the evidence in the Criminal Procedure Code. Because the power of proof lies in Article 183 of the Criminal Procedure Code. This thesis research aims to analyze and describe the role and position of amicus curiae legally in criminal justice regulations in Indonesia and this thesis aims to analyze and describe regulatory updates related to the role of amicus curiae in a criminal justice system that has legal certainty. The research design in this thesis uses a sociological or empirical legal research type. Based on the research conducted in this thesis, it can be seen that the role and position of amicus curiae legally in criminal justice regulations in Indonesia do not yet have legal certainty. The role of amicus curiae is very important in supporting the relevance of the world of justice as a place to realize justice for people who are in litigation amidst the dynamics of society that continue to develop in a complex manner, however, this has not been balanced with clear regulations regarding the position and role of amicus curiae, such a situation clearly results in legal uncertainty for the position and role of amicus curiae in the national criminal procedure law system. Regulatory updates related to the role of amicus curiae in a criminal justice system with legal certainty need to be carried out, by regulating the matter of amicus curiae by adding the definition of amicus curiae in Article 1 of the Criminal Procedure Code and adding to Article 184 of the Criminal Procedure Code regarding amicus curiae statements as one of the evidence in criminal cases, creating a management and supervisory institution for amicus curiae so that the amicus curiae used in criminal trials can be accounted for in terms of quality and professionalism, it is necessary to provide information and announcements regarding the existence of amicus curiae.
Criminal Law Policy in Efforts to Combat Artificial Intelligence (AI) in Cyber Crime Dharmayanti, Yuliana Putri; Soponyono, Eko
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 20, No 2 (2025): June 2025
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v20i2.46251

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has had a major impact on various areas of life, including in the criminal law aspect. AI is not only used for positive purposes, but also opens up opportunities for new cybercrimes such as deepfakes, automated phishing, and digital identity theft. These crimes pose new challenges in law enforcement, especially regarding criminal liability and the lack of legal regulations that specifically regulate AI-based crimes. This study aims to analyze criminal law policies in dealing with AI-based cybercrime, both in the current positive law and the prospects for its regulation in the future. This study uses a normative legal method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through a literature study of laws and regulations such as the Criminal Code, the ITE Law, and relevant literature. The results of the study indicate that existing regulations have not explicitly regulated the use and misuse of AI in cybercrime. The applicable legal provisions are still general and have not been able to accommodate the complexity of AI-based crimes. This indicates a legal vacuum that must be filled immediately through the renewal of criminal law policies that are more adaptive and progressive to the development of information technology. Based on the results of the analysis, a reformulation of criminal law policies is needed that can answer the challenges of AI-based cybercrime through the approach of the theory of the rule of law, the theory of criminal responsibility, and the theory of criminal policy. This research provides a theoretical contribution to the development of criminal law in the digital era, as well as being a practical reference for policy makers in formulating relevant and effective regulations. Thus, it is hoped that the Indonesian legal system can respond to technological developments by creating regulations that are fair, clear, and able to protect the public from increasingly complex cybercrimes.
Criminal Law Policy in the Framework of Overcoming Criminal Acts of Fraud and Fraudulent Acceptance Based on Justice Ferari Wiranata, Eddy; Soponyono, Eko
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 20, No 3 (2025): September 2025
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v20i3.48033

Abstract

This study aims to determine and analyze criminal law policies in efforts to overcome criminal acts of fraud and receiving money in current positive law, legal problems that occur in criminal law policies to overcome criminal acts of fraud and receiving money in current positive law, and analyze criminal law policies in order to overcome criminal acts of fraud and receiving money based on justice. The normative legal approach method, analytical descriptive research specifications, the data used are secondary data, the data collection method is with literature study, and the data analysis method is qualitative analysis.The theories used are the Pancasila justice theory and progressive legal theory. Based on the research results, it was concluded that the criminal law policy in efforts to overcome the crime of fraud and receiving money in positive law currently still emphasizes retaliation and the injured victim becomes passive, thus not reflecting justice. This is due to legal problems, namely the formulation of criminal sanctions for fraud and the discussion is still thick on the values of imprisonment, the rights of victims are neglected, does not differentiate between minor and serious crimes, resulting in overcrowded prisons. The criminal law policy in order to overcome the crime of fraud and receiving money based on justice is a restorative justice approach, namely by avoiding imprisonment and prioritizing the obligation to pay compensation to victims of criminal acts, with the condition that there is an agreement between the victim and the perpetrator of the crime. This realizes justice for both victims and perpetrators, where the victim receives compensation for the losses they experience, while the perpetrator is accountable for his actions by providing compensation to the perpetrator of the crime.
Co-Authors Alifka, Muhammad Fauzi Nur Alifka Andriyanto Andriyanto Anis Mashdurohatun Apdiansyah, Muhammad Astuti, Laras Bambang Tri Bawono Dharmayanti, Yuliana Putri Ervanda, Vivi Amelia Ferari Wiranata, Eddy Genovés, Manuel Beltrán Herwin Sulistyowati, SH,MH Ibrahim, Mahdi Irwan Irwan Jiwanti, Ainun Kharismunandar, Jhuanda Fratama Mashdurohatun, Anies Melia Dwi Putri Heni Hidayati Munawwarah Munawwarah Nabila, Daulika Sausan Zahra Nurahman, Adiansyah Rahmi Dwi Sutanti Sirait, Trinita Yulinda Sri Endah Wahyuningsih Sularto, RB Teguh Tri Prasetya Tiyas Vika Widyastuti Umar Ma'ruf Umi Rozah Urip Giyono Yudhoyono, Gatot Eko Yudi Alvisahrin Yuristha, RM. Egidius