Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Notariil

COASTAL LAND UTILIZATION AS TOURISM ACCOMMODATION IN BULELENG Indrawati, Ni Luh Supadmi; Budiartha, I Nyoman Putu; Sudini, Luh Putu
Jurnal Notariil Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.3.1.599.13-24

Abstract

Abstract This research was conducted in Lovina Tourism Area. The problems raised in this thesis are: 1) how is the pattern of the control and use of coastal land for tourism accommodation in Lovina tourism area Buleleng regency? 2) What is the legal protection of coastal land rights used for tourism accommodation in the Lovina tourism area of Buleleng regency? And the finding in the field the acquisition of that the existing land in Lovina tourist area which is located in Kalibukbuk village, dominantly controlled by local community. This study belongs to empirical law study. In the case of the utilization of the lands possessed by the right ownership rights, there is also a leased to a third party. The technique used in collecting data required in this research is interview, observation and document. The result of the research is The development of tourism in the Lovina area of ​​Kalibukbuk Village as the center of the Tourism Area that directly and indirectly affects the economic, social and cultural life of the community, and developments are included in the control and utilization of land in coastal areas and There are two kinds of legal protection, namely preventive and repressive law protection: Protection of repressive law against customary land in Lovina area is a form of legal protection that is done related to the dispute faced by its citizens through the settlement in the judiciary, In the protection of preventive law, to ensure legal certainty of state land and management rights, registration shall be made, as described in the Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 1977, so that the Right to Own, Use and Use Rights may be issued. Keywords: Utilization; Coastal Land; Tourism Accommodation.
EKSISTENSI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAHAAN Sudini, Luh Putu; Arini, Desak Gede Dwi
Jurnal Notariil Vol 2, No 2 (2017): November 2017
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.2.402.141-148

Abstract

ABSTRAK Prosedur pengajuan penyelesaian sengketa perusahaan nasional maupun internasional antar perusahaan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum melalui BANI dengan didaftarkannya surat permohonan penyelesaian sengketa pada sekretariat BANI yang mencantumkan klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis yang menyebutkan pokok perselisihan, nama dan tempat tinggal para pihak serta tempat tinggal para wasit dan bila dalam perjanjian tersebut para pihak tidak mencantumkan klausula arbitrase maka sengketa yang timbul diantara mereka tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Hal yang harus ada bila sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu adanya klausula arbitrase yang menyebutkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh arbitrase yang ditunjuk menurut peraturan tersebut. Dan juga adanya persetujuan atau kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Akibat hukum dan eksekusi putusan BANI adalah Pihak yang dikalahkan dalam pemeriksaan sengketa harus melaksanakan putusan secara sukarela dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, serta putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh panitera dengan juru sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dua orang saksi juga dapat dibantu oleh polisi. Akibat hukum dari putusan BANI apabila pihak yang dikalahkan tersebut tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan untuk melakukan sita terhadap barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan. Dan pihak yang dikalahkan tidak dapat dilakukan penyanderaan terhadapnya, serta meninggalnya salah satu pihak tidak menghentikan akibat-akibat suatu klausul perwasitan. Kata kunci: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Penyelesaian Sengketa, Perusahaan.   ABSTRACT Procedures for dispute resolution of national and international companies between legal entities and non-legal entities through BANI with the registration of a dispute resolution application at the BANI secretariat which includes a written arbitration clause stating the subject of dispute, name and place of residence of the parties and the place stay referees and if in the agreement the parties do not include the arbitration clause then the dispute arising between them can not be resolved through arbitration. The thing that must exist if the dispute can be resolved by arbitration is an arbitration clause stating all disputes arising from this agreement will be settled in the first and final level according to BANI procedure rules by the arbitration designated under the rule. And also the agreement or agreement of the parties to resolve the dispute through arbitration. The consequences of the law and the execution of the BANI ruling shall be the Party which is defeated in the dispute of the dispute shall execute the decision voluntarily within 30 (thirty) days after the request for execution is registered to the Clerk of the District Court, and the ruling may be executed by the clerk with the bailiff on the orders of the Chief Justice of the District Court and two witnesses can also be assisted by the police. As a result of the law of BANIs verdict if the defeated party refuses to enforce the verdict, the Head of District Court orders to seize the moving goods belonging to the defeated party. And the defeated party can not be held hostage against him, and the death of either party does not stop the consequences of an arbitration clause Keywords: Indonesian National Arbitration Board (BANI), Dispute Settlement, Company
Nominee Agreement Made For The Purposes Of Land Ownership By Foreign Citizens On The Basis Of ANotarial Deed Sudini, Luh Putu; Utama, I Wayan Kartika Jaya
Jurnal Notariil Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.3.2.849.109-115

Abstract

National land laws prohibit the ownership right of land by foreigners as reflected in the provisions of Article 9 UPPA, the Basic Agrarian Law, which confirm that only Indonesian citizens who can have ownership rights on the land. In addition, the provisions of Article 26 Paragraph (2) UUPA also prohibit the transfer of ownership of land from the citizen of Indonesian to foreign citizen, both directly and indirectly. Legal consequences of the deed of agreement of the land ownership rights of Indonesian citizen by foreign citizens made by a notary public is null and void because the objective conditions are not met, as postulated by Article 1320 of the Civil Code. Indeed ownership rights to land by foreign citizens, either directly or indirectly does not promise a legal protection to the party concerned.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN WISATA BAHARI DI NUSA LEMBONGAN sudini, luh putu
Jurnal Notariil Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.1.153.46-57

Abstract

Laut merupakan sumber daya alam (sda) untuk pengganti sumber kehidupan umat manusia di darat, yang mana sumber kehidupan manusia di darat keberadaannya dewasa ini sudah semakin menipis.Selain itu, laut beserta lingkungannya selain merupakan sumber daya alam, juga bermanfaat sebagai pariwisata khususnya pariwisata berupa wisata bahari.Wisata bahari di Bali utamanya di Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida sudah mengalami kemajuan pesat yang banyak didatangi oleh wisatawan nasional /domestic maupun internasional. Potensi utama wisata bahari yang dikelola di Desa Lembongan, yakni : snorkeling, diving, surfing, pariwisata baik hotel, layanan wisata bahari dan penyewaan sepeda motor. Nusa Lembongan Bali, memiliki pantai pasir putih, tempat terbaik untuk wisata diving, snorkeling, surfing, fishing dan island trekking. Selain itu, wisata bahari yang dikenal di Nusa Lembongan, ada juga berupa hutan lindung, yang disebut sebagai Hutan Mangrove Nusa Lembongan. Selanjutnya, Perlindungan hukum terhadap lingkungan wisata bahari di Nusa Lembongan, dalam hal ini pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan, baik bersifat nasional maupun lokal di Provinsi Bali, sebagai payung hukum atau yuridis dari pelaksanaan atau pengelolaan wisata bahari yang ada di Nusa Lembongan. Peraturan tersebut, antara lain : Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan; Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali; Perda Provinsi Bali No. 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali 2015 – 2029.
ROYALTY OF INDONESIAN SONGS COPYRIGHTS AT YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA ISSUED BY LAW NUMBER 19 OF 2002 ON COPYRIGHTS Sudini, Luh Putu
Jurnal Notariil Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.3.1.650.25-37

Abstract

Abstract This article aims at describing the role of Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) in copyright protection in Indonesia and the mechanism of royalty payment on Indonesian songs to the YKCI. Conceptual and statute approaches to legislation are the approach used in designing this study. Data were collected through library documentation. Data were analyzed qualitatively. The results show that YKCIs role as an administrator body in copyright protection is to collect royalties from parties that use songs or music commercially and help dispute resolution between creators, users or record producers of songs or music creations. Furthermore, the mechanism of royalty payments to YKCI shall be initiated by the authorization of YKCI by the creator or the copyright holder of the song, so on the basis of such power of attorney. Law Number 19 of 2002 on Copyright should be accompanied by the willingness and ability of the apparatus in enforcing it so that what to be achieved with the Act can be obtained. It is recommended that the government immediately issue provisions on the roles, duties and functions of the Copyright Council as well as the organic rules that explain the authority of YKCI which may be the appointment of the Director-General of Intellectual Property Rights (IPR) as endorsement of a collective society in order to attract royalties. Keywords: Royalty, Copyrights of Song, YKCI