Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR: 460K/PDT/2016) Marihot Manurung, Edward Lambok; Suhaidi, Suhaidi; Rizky, Fajar Khaify
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2356

Abstract

Abstract: Life which is characterized by regular interaction and interdependence is an ecosystem structure which contains an important essence, where the environment lives as an inseparable unit. This type of research method itself uses a normative juridical research method, namely research carried out by examining library materials or secondary materials. Environmental protection and management based on Law No. 32 of 2009, environmental protection and management is a s ystematic and integrated effort carried out to preserve environmental functions and prevent environmental pollution and/or damage which includes planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement. Environmental dispute resolution can be achieved through court or outside court. A lawsuit through the court can only be pursued if the chosen effort to resolve the dispute outside the court is declared unsuccessful by one or the parties to the dispute. In terms of preserving the environment, the application of civil law is also expected to be able to guarantee the implementation of environmental preservation and restoration of the damaged environment, so by reviewing decision. Keywords: Damage, Environment, Life Abstrak: Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, di mana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jenis dari metode penelitian ini sendiri menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Dalam hal menjaga kelestarian lingkungan penerapan hukum perdata juga diharapkan harus dapat menjamin terlaksana nya pelestarian lingkungan serta pemulihan terhadap lingkungan yang di rusak tersebut, sehingga dengan meninjau dari putusan No.460K/PDT/2016 yang dimana dalam putusannya tidak di temui adanya unsur sanksi untuk melakukan. Kata kunci: Kerusakan, Lingkungan, Hidup 
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIKAN TNI ANGKATAN LAUT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN KAPAL DI WILAYAH LAUT TERITORIAL Harahap, Mhd Ripai; Yunara, Edi; Suhaidi, Suhaidi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4230

Abstract

Abstract: This study examines the legal authority of the Indonesian Navy (TNI AL) to investigate the crime of ship piracy in the territorial waters of Indonesia, with an emphasis on the limits of authority between law enforcement officers and the potential for regulatory conflicts. Indonesia's vast and strategic sea area involves many institutions in law enforcement functions, such as the TNI AL, Polri, Bakamla, Ministry of Transportation, and Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. This multi-institutional involvement often results in overlapping authority, especially in the process of investigating crimes of piracy that are cross-border and international in nature. This research is to answer (this uses a normative legal method with a statute approach and a case approach. Authority is very important to be given legal rules so that there is no clash of authority and conflict between law enforcement institutions including the sea area has various types of law enforcers who on average have the authority to conduct investigations including the Indonesian Navy. However, in the crime of ship hijacking, seen from the existing law, the Indonesian Navy has not been authorized to investigate the crime, due to the absence of a legal basis that is relevant and certain to provide the authority to investigate the Indonesian Navy.Keyword: Investigative Authority, Indonesian Navy, Ship Hijacking, Territorial Sea Area, Conflict of Authority, Law of the SeaAbstrak: Penelitian ini mengkaji secara yuridis kewenangan penyidikan TNI Angkatan Laut (TNI AL) terhadap tindak pidana pembajakan kapal di wilayah laut teritorial Indonesia, dengan menitikberatkan pada batasan kewenangan antar-aparat penegak hukum dan potensi konflik regulasi. Wilayah laut Indonesia yang luas dan strategis melibatkan banyak institusi dalam fungsi penegakan hukum, seperti TNI AL, Polri, Bakamla, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keterlibatan multi-institusi ini seringkali menimbulkan tumpang tindih kewenangan, khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana pembajakan yang bersifat lintas batas dan berskala internasional. Penelitian ini untuk menjawab (ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kewenangan sangat penting diberi aturan hukum agar tidak terjadi benturan kewenangan dan konflik antar lemabaga penegak hukum termasuk wilayah laut memilik berbagai macam penegak hukum yang rata-rata memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan termasuk TNI Angkatan Laut. Namun pada tindak pidana pembajakan kapal dilihat dari undang-undang yang ada TNI Angkatan Laut belum berwenang menyidik Tindak Pidana tersebut, akibat ketiadaan dasar hukum yang secara relevan dan pasti memberikan kewenangan penyidikan pada TNI Angkatan Laut.Kata kunci: Kewenangan Penyidikan, TNI Angkatan Laut, Pembajakan Kapal, Wilayah Laut Teritorial, Konflik Kewenangan, Hukum Laut