Articles
<![CDATA[MANISNYA BUAH SIMALAKAMA :PRASELEKSI MANIFESTASI REALISME SOSIAL ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (104.898 KB)
<![CDATA[Membaca problematika sosial untuk mendapatkan keragaman masukan yang maksimal yang dapat dijadikan basik dan landasan pemikiran untuk menghasilkan satu keputusan yang bijak itu bukan pekerjaan yang sangat mudah.Dengan adanya dimensi dan kepentingan yang berbeda, serta kemampuan intelektual masing-masing individu yang bertangga seringkali menyebabkan kebijakan yang diambil oleh orang pertama sulit diterima bahkan sulit dimengerti oleh orang kedua, orang ketiga, keempat dan seterusnya.Keadaan demikian memberikan peluang untuk menimbulkan polemik diantara orang-orang yang terlibat, baik terlibat secara langsung maupun lewat perantara. Apalagi bila orang-orang tersebut berada pada iklim demokrasi. (Beruntung kita hidup di negara Demokrasi Pancasila yang selalu berusaha menghindarkan diri dari polemik yang berlebihan yang menjurus kepada konflik sosial yang mendalam).Demikian pula yang terjadi dinegara kita, kalau beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan gagasan mentahnya Pak Nugroho tentang The Best Ten yang sempat mengundang berbagai reaksi, kini kita dihadapkan pada satu konsep baru lagi tentang Pra Seleksi di SMA dalam kaitannya dengan persiapan masuk keperguruan tinggi.]]>
<![CDATA[KEGELISAHAN PERS NASIONAL INDONESIA DARI KERTAS SAMPAI SIBERKOMUNIKASI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: MAJALAH PUSARA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (147.9 KB)
<![CDATA[      Kurang lebih tiga tahun lalu atau tepatnya pada Januari 1995 saya memperoleh kesempatan untuk mengunjungi salah satu pabrik kertas yang terbesar di Philippina,namanya Trust International Paper Cor-poration (TIPCO), yang terletak di Kota Pampangga dekat Quezon City; atau sekitar dua jam perjalan darat dari Manila. Ketika itu saya diundang oleh suatu organisasi internasional yang bergerak di bidang pendidikan global dan perdamaian, Peaceful Council and Philippine Global Education (PCPGE).       Di samping diminta memberikan presentasi dalam suatu seminar internasional di Kota Manila, oleh PCPGE saya juga diminta mengunjungi pabrik kertas TIPCO tersebut. Rupanya pimpinan PCPGE ingin menunjukkan pada saya bahwa Philippina telah memiliki pabrik kertas yang di samping berkapasitas internasional juga sangat memperhatikan lingkungan. Dan nyatanya memang benar; pabrik kertas tersebut memang sangat memperhatikan lingkungan. Sebagai bukti air limbah pabrik ditampung di dua kolam besar yang penuh dengan ikan besar dan kecil yang semuanya ternyata layak konsumsi.      Selanjutnya dalam pertemuan dengan direksi TIPCO saya tanyakan masa depan pabrik kertas tersebut. Saat itu saya nyatakan bahwa masyarakat dunia sekarang ini, termasuk masyarakat Indonesia serta negara-negara lain di Asia termasuk Philippina sendiri, sedang berada dalam masa transisi dari ketergantungan pada media tulis ke media elektronik khususnya televisi dan komputer. Dengan keadaan seperti itu apakah pabrik-pabrik kertas tidak akan "gulung tikar" nantinya.      Jawaban dari direksi ternyata di luar "perhitungan" saya; beliau mengatakan bahwa kemajuan teknologi pada bidang apapun, termasuk didalamnya teknologi elektronika akan selalu diiringi dengan kebutuh-an kertas. ]]>
<![CDATA[DUA "PEKERJAAN RUMAH" MASALAH PENDIDIKAN 1992 ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN SURABAYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.68 KB)
<![CDATA[       Perjalanan pendidikan tahun 1991 sudah di ambang batas akhir; sebentar lagi kita akan memasuki babak baru perjalanan pendidikan tahun 1992. Selama menapaki perjalanan di tahun 1991 tentu banyak romantika yang berkesan bagi kita semua, baik kesan positif maupun yang kurang positif. Kesan-kesan ini tak lepas dari prestasi kita di dalam menyelesaikan tugas pendidikan itu sendiri.        Tugas-tugas yang belum terselesaikan sampai ujung tahun 1991 ini akhirnya menjadi "pekerjaan rumah" ("PR") di tahun 1992; sudah barang tentu dengan harapan agar di tahun 1992 nanti dapat terselesaikan dengan baik.        Apabila kita mau menoleh ke belakang sejenak maka setidak-tidaknya masih ada dua tugas yang belum dapat diselesaikan dalam perjalanan pendidikan tahun 1991 ini, dan keduanya secara langsung maupun tidak langsung akan berkaitan dengan kualitas pendidikan di Indonesia; yaitu menyangkut pemberlakuan sistem kenaikan jabatan guru di lingkungan Depdikbud berdasarkan angka kredit, serta pem bentukan badan akreditasi perguruan tinggi. Yang pertama, kenaikan jabatan guru, berkaitan dengan profesionalitas dan karir guru; sedangkan yang kedua berkaitan dengan kualitas perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN NASIONAL PERBUKUAN KITA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.158 KB)
<![CDATA[      Untuk kesekian kalinya para pimpinan sekolah (dan guru) secara tidak langsung kena "semprot" dari atasannya. Kali ini bukan tentang pelaksanaan administrasi sekolah maupun praktik belajar mengajar di kelas; akan tetapi mengenai kebijakan yang menyangkut dunia bisnis, yaitu tentang jual beli buku di sekolah.      Seperti yang kita ketahui bersama bahwa baru-baru ini pimpinan departemen pendidikan kita melarang berlangsungnya transaksi jual beli buku, termasuk buku pelajaran, di sekolah. Rupanya Depdikbud telah mempelajari di lapangan bahwasanya transaksi jual beli buku di sekolah sebagai bentuk kerja sama antara sekolah di satu pihak dengan penerbit di pihak yang lain telah menjurus pada bisnis yang hanya me-nguntungkan oknum-oknum tertentu. Misalnya, komisi yang disediakan oleh pihak penerbit banyak yang tidak masuk ke kas sekolah akan tetapi masuk ke kantong oknum kepala sekolah atau beberapa guru yang melibatkan diri dalam bisnis tersebut.      Pelarangan seperti itu bukan pertama kalinya terjadi. Beberapa waktu yang lalu pimpinan Depdikbud juga melarang penggantian buku teks di sekolah yang terlalu sering. Penggantian buku teks baru dapat dilaksanakan dalam jangka waktu minimal tiga tahun. Hal ini antara lain dimaksudkan guna "melindungi" orang tua dari pengeluaran uang untuk pembelian buku yang terlalu sering. Seandainya setiap tahunnya dilakukan penggantian buku teks dan orang tua diwajibkan membeli bagi anaknya maka akan banyak orang tua yang tidak mampu. Bagi kepala sekolah yang memaksakan penggantian buku teks setiap tahun bahkan akan dikenai sanksi oleh departemen.      Kebijakan pemerintah yang perlu "pemahaman arif" tersebut bu-kan tidak mungkin juga terkait dengan bisnis buku di sekolah. Karena pimpinan sekolah ditawari komisi yang menggiurkan maka digantilah buku teks yang mungkin masih memenuhi syarat mutu dan aktualitas.]]>
<![CDATA[MATAHARI INDONESIA YANG MAKIN REDUP ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (81.89 KB)
<![CDATA[     Di dalam melanjutkan tradisi akademiknya yang telah dimulai sejak tahun 1990 yang lalu, baru saja United Nations Development Programme (UNDP) mempublikasi satu dokumen penting yang diberi judul "Human Development Report 2000". Dokumen ini memuat pres-tasi dari 174 negara anggota PBB dalam melaksanakan pembangunan manusianya berdasar kriteria yang telah ditentukan. Secara global kriteria yang dipakai meliputi tiga aspek pembangunan; yaitu pen-didikan, kesehatan dana kependudukan.      Salah satu yang menarik di dalam dokumen setebal 292 (+14) halaman tersebut adalah posisi Indonesia dalam sistem perankingan yang menunjukkan prestasi pembangunan manusia di negara-negara anggota PBB. Di dalam sistem perankingan ini, ternyata Indonesia hanya menduduki peringkat ke-109 dari 174 negara. Yang menarik adalah tidak ada satu pun negara di Asia Timur dan Asia Tenggara yang peringkatnya lebih rendah dari Indonesia. VietNam yang pada tahun 1999 lalu ada di bawah Indonesia sekarang sudah meningkat pada peringkat ke-108, Philippina ke-77, Thailand ke-76, Malaysia ke-61, Brunei Darussalam ke-32, dan Singapura ke-24. Sementara itu Jepang dan Australia masing-masing sudah berada di peringkat ke-9 dan ke-4.      Data tersebut menunjukkan bahwa di dalam hal pembangunan manusia, kita tertinggal dari negara-negara tetangga; baik negara tetangga yang sudah maju (industrialized country) seperti Jepang, Australia dan Singapura maupun juga negara tetangga yang sedang berkembang (developing country) seperti Malaysia, Thailand, dan Philippina. Harus jujur diakui bahwa kita ini masih harus banyak belajar dari mereka.]]>
<![CDATA[PENDEKATAN GOTONG ROYONG DALAM KB MANDIRI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.867 KB)
<![CDATA[      Bahwa Indonesia telah diakui dunia sebagai negara yang berhasil menjalankan program-program kependudukan melalui gerak-an KB-nya sudahlah menjadi kenyataan; namun kemudian muncul tantangan baru, yaitu bagaimana mengalih kelolakan program pelayanan KB dari pemerintah pada masyarakat. Tujuannya: agar KB sepenuhnya menjadi "milik" masyarakat, bukan "subsidi" pemerintah.      Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka dikenal kanlah istilah KB Mandiri dengan lambang lingkaran biru yang cukup terkenal itu.      Pada dasarnya KB Mandiri merupakan suatu proses perubah-an sikap (attitude) dan perilaku (behavior) seseorang kearah pelembagaan dan pembudayaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera berdasarkan kemampuan serta kesadarannya sendiri.      Secara historis KB Mandiri tersebut sesungguhnya sudah ada sejak dulu, yaitu terjadi pada golongan masyarakat yang menyadari benar manfaat KB agar kebutuhan keluarganya, terutama anak-anaknya, dapat terpenuhi hingga dapat menjadi manusia yang berkualitas dan berguna bagi keluarga, masyarakat, serta negara. Golongan inilah yang sebenarnya merupakan perintis KB Mandiri di Indonesia.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN METODOLOGIS UMPTN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.185 KB)
<![CDATA[      Sebagaimana telah diketahui oleh masyarakat luas maka dalam beberapa tahun yang terakhir ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mengaplikasi model Ujian Masuk Perguruan Tinggi Ne-geri (UMPTN) dalam menyeleksi peserta sebagai kandidat mahasiswa baru PTN. Model UMPTN ini dianggap paling baik di antara model-model yang pernah dikembangkan di tahun-tahun yang sebelumnya; utamanya Model Skalu dan Model Perintis.      Ujian tulis UMPTN biasanya diikuti oleh peserta yang dari sisi jumlah biasanya berlipat ganda dibandingkan dengan daya tam-pung mahasiswa baru PTN. Adapun angka kelipatannya bisa mencapai enam, tujuh atau delapan. Bahkan, beberapa tahun lalu pernah mencapai angka 13 atau 14. Kiranya hal ini wajar saja oleh karena di negara kita sampai sekarang ini PTN masih merupakan "universi-ty of choice" bagi masyarakat.      Dari pengalaman mengikuti perjalanan UMPTN selama ini ada hal yang amat menarik untuk diketahui masyarakat luas, utamanya kalangan perguruan tinggi, yaitu mengenai prestasi peserta dalam UMPTN itu sendiri. Sebenarnya, selama ini prestasi peserta UMPTN kita relatif tidak memadai alias jelek. Hal ini dapat kita lihat dari rendahnya skor yang dicapai oleh kebanyakan peserta UMPTN kita. Lebih dari separuh peserta UMPTN kita hanya sanggup mencapai skor di bawah 500 dari kemungkinan skor maksimal 1.000. Keadaan ini berlangsung dari tahun ke tahun.      Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan pada kita; apakah kualitas kandidat mahasiswa baru PTN memang rendah ataukah ada sesuatu yang tidak beres pada materi UMPTN itu sendiri. Secara metodologis ada dua aspek yang perlu diwaspadai menyangkut keti-dakberesan materi UMPTN; yaitu menyangkut tingkat kesulitan soal UMPTN dan keselarasan soal UMPTN dengan materi kurikulum pen-didikan dibawahnya, dalam hal ini kurikulum SMU.]]>
<![CDATA[HINDARI AMBIVALENSI KURIKULUM 1994 ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN WAWASAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (66.731 KB)
<![CDATA[      Berita tentang akan dileburnya program studi pada SMA makin hari makin hangat saja. Bermula dari pandangan dan penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. DR. Fuad Hassan, di sela-sela acara rapat kerja nasional (rakernas) Depdikbud baru-baru ini maka berita tentang akan dileburnya program studi pada SMA segera ditangkap secara responsif dan penuh antusias oleh masyarakat.      Baru-baru ini Mendikbud memberi penjelasan bahwa terdapat kemungkinan sistem penjurusan program studi di SMTA Umum (=SMA) akan segera diakhiri. Selanjutnya pada tahun-tahun yang akan datang maka kurikulum SMA akan dibuat yang benar-benar bersifat umum.      Sejalan dengan penjelasan Mendikbud tersebut maka Kepala Balitbang Dikbud, Prof. DR. Harsja W. Bachtiar, mengemukakan bahwa penggantian kurikulum SMA 1984 akan dilaksanakan tahun 1994. Adapun Kurikulum 1994 nantinya bersifat umum, dalam arti kata tidak ada lagi penjurusan program studi sebagaimana yang sekarang masih berjalan.]]>
<![CDATA[REALITAS PERGURUAN TINGGI KITA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN KOMPAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (105.699 KB)
<![CDATA[       Berbicara mengenai demokratisasi perguruan tinggi di Indonesia, dan secara lebih khusus lagi mengenai realitas perguruan tinggi dalam perspektif keilmuan, tidak pernah akan lepas dari perjalanan peran perguruan tinggi itu setelah eksistensinya diakui oleh bangsa-bangsa di dunia ini beberapa abad yang silam. Oleh karena di dalam perjalanannya sering terjadi transformasi konsep-konsep dan kaidah-kaidah, maka introduksi historis mengenai eksistensi perguruan tinggi dengan konsep serta kaidahnya kiranya perlu dipresentasikan terlebih dahulu.        Beberapa pakar sependapat bahwa eksistensi perguruan tinggi di dunia ini dimulai sejak jaman Plato yang hidup sekitar 4 abad SM, atau tepatnya 427-347 SM. Plato adalah murid Socrates (470-399 SM) yang sangat terkemuka. Ketika sang guru "tiada" maka Plato sangat berkeinginan mengembangkan ide-ide gurunya; disamping juga ide-idenya sendiri. Plato berkeliling dunia untuk menemui para ahli filsafat pada waktu itu; antara lain Euclid (Mesir) dan Philolaus (Italia).        Setelah kembali dari Sicilia, tahun 387 SM, Plato segera mendirikan "tempat pertemuan" pada sebuah bukit yang banyak ditumbuhi pohon zaitun di Athena. Tempat per temuan itu dinamakan academia.]]>
<![CDATA[SOAL REFERENSI KERAGAMAN SISTEM PERSEKOLAHAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (193.328 KB)
<![CDATA[       Bagaimana dengan sistem persekolahan di negara-negara anggota PAPE pada umumnya? Beberapa negara di Asia seperti Malaysia, Taiwan, Singapura, Philipina, dsb, nampaknya lebih condong menganut sistem persekolahan di Jepang; termasuk Indonesia. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya ada pengembangan sistem.        Sistem persekolahan di Indonesia sendiri boleh dikatakan persis sama dengan sistem persekolahan di Jepang; meskipun saya tidak me-nyatakan bahwa kita menjiplak Jepang. Di Indonesia anak-anak yang berusia 4 s/d 6 tahun diberikan fasilitas TK sebelum masuk SD; mes-kipun TK di negara kita bukan menjadi prasyarat untuk masuk SD. Sebenarnya SD enam tahun dan SLTP tiga tahun di Indonesia merupakan satu "paket" pendidikan dasar; baru setelah itu anak-anak boleh masuk sekolah menengah selama tiga tahun (dalam prakteknya ada yang empat tahun) yang merupakan "paket" pendidikan menengah. Sistem ini sama dengan yang diterapkan di Jepang, yaitu "6-3-3".        Seperti yang terjadi di negara-negara yang lainnya meski "main stream" sistem persekolahan kita adalah "6-3-3" tetapi pelaksanaannya ada yang menyimpang; misalnya sekolah menengah yang mestinya hanya tiga tahun dilaksanakan empat tahun (STM Pembangunan, dll).]]>
