Articles
<![CDATA[KETIDAKADILAN PSB DI SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: HARIAN JAWA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.011 KB)
<![CDATA[ Penerimaan Siswa Baru (PSB) di sekolah, dalam hal ini khususnya SMP dan SMA, secara formal segera dimulai. Baik sekolah negeri mau-pun swasta sama-sama berusaha menjaring kandidat sebanyak mungkin untuk kemudian dipilih atau diseleksi sesuai dengan kapasitas siswa baru yang tersedia.        Memang setiap sekolah berusaha bisa menjaring kandidat sebanyak mungkin karena banyaknya kandidat akan menguntungkan sekolah. Per-tama, semakin banyak kandidat akan semakin mempertinggi ratio antara pendaftar dengan yang diterima di mana angka ratio ini akan diberi kredit dalam proses akreditasi sekolah. Kedua, semakin banyak kandidat makin mempermudah pihak sekolah untuk memilih calon-calon siswa baru yang sesuai dengan kriteria sekolah.        Dalam era Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sekarang ini, setiap sekolah (seharusnya) memiliki kebebasan untuk menentukan kriteria bagi para calon siswa barunya; meskipun dalam prakteknya penentuan kriteria ini pada kebanyakan sekolah harus melaksanakan petunjuk dinas pendi-dikan di kabupaten/kota setempat. ]]>
<![CDATA[NEM SEBAGAI DASAR SELEKSI:KELEBIHAN DAN KEKURANGANNYA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (109.989 KB)
<![CDATA[      Pada pergantian abad ke 19 dan 20 seorang ilmuwan Barat, Louis William Stern (1871-1938) berhasil menciptakan teori konvergensi yang merupakan gabungan dari teori nativismenya Schoppenhauer dengan Empiris-nya John Locke. Menurut teori konvergensi-nya Stern, pengembangan diri seseorang sangat ditentukan oleh dua faktor sekaligus ; ialah "pembawaan" dan "pengalaman".      Teori tersebut sampai sekarang diacu oleh hampir seluruh pendidik di seluruh dunia; baik di negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang; tak terkecuali Indonesia.      Itulah sebabnya maka para pakar pendidikan telah meyakini dengan sepenuh hati bahwa keberhasilan belajar seorang siswa/mahasiswa ditentukan oleh dua faktor sekaligus; ialah faktor input dan faktor proses. Yang pertama lebih menunjuk pada "pembawaan", dan yang kedua lebih menunjuk pada "pengalaman".      Implikasinya: apabila dalam dunia pendidikan kita sering ditemui diskusi atau polemik tentang efektivitas sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS, sesungguhnya itu tidak lebih dari manifestasi keinginan masyarakat agar lembaga pendidikan tersebut mempunyai input yang benar-benar berkualitas, karena input ini memiliki posisi yang sangat strategis untuk mencapai keberhasilan belajar yang maksimal.]]>
<![CDATA[STRATEGI MENGHADAPI PTA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.258 KB)
<![CDATA[ Â Â Â Â Â Sekarang ini Indonesia sudah menerima request dari 6 negara, yaitu Amerika Serikat (AS), Australia, Inggris, Cina, Korea, dan Jepang untuk mendirikan Perguruan Tinggi Asing (PTA) di Indonesia. Untuk sementara, Indonesia mengajukan beberapa persyaratan di antaranya kota yang akan direkomendasi ada lima yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Yogyakarta. Demikian informasi yang terungkap dalam diskusi âImplikasi Kesepakatan WTO terhadap Keberlangsungan Pendidikan Tinggi di Indo-nesiaâ yang diadakan oleh Aptisi V di Yogyakarta baru-baru ini. Â Â Â Â Â Â Dari diskusi tersebut juga diperoleh informasi bahwa di dunia pendi-dikan, Indonesia melakukan persyaratan dalam menghadapi kesepakatan WTO. Diantaranya, PTA yang masuk harus berpartner dengan perguruan tinggi lokal dan keduanya terakreditasi; di sisi lain secara temporer jika ada dosen luar yang mengajar, perlu juga dilakukan penilaian. Sementara itu di dalam RPP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan, share asing maksimum 49 persen dan harus menggunakan tenaga pendidik dan kependidikan domestik minimum 70 persen. Â Â Â Â Â Â Di luar berbagai persyaratan tersebut ada catatan yang perlu diperhati-kan, karena di Indonesia yang diakreditasi adalah program studi maka kerja sama antara perguruan tinggi manca negara yang mendirikan PTA dengan perguruan tinggi lokal adalah antar-program studi. ]]>
<![CDATA[KEBIJAKSANAAN NONKATROLAN, MUNGKINKAH?! ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.722 KB)
<![CDATA[      TOPIK pembicaraan yang paling hangat saat ini, khususnya dikalangan guru, siswa dan orang tua siswa tiada lain adalah Ebtanas. Betapa tidak, peristiwa besar ini disamping menentukan nasib para siswa (peserta Ebtanas) secara langsung juga akan menyangkut nama baik guru, orang tua/wali, sekolah dan bahkan sampai kepada pemerintah kita sendiri.      Keberhasilan penyelenggaraan Ebtanas, baik dari segi jumlah peserta yang lulus maupun suasana dan kerapian selama momen ini berlangsung bukan saja mengantarkan kebanggaan bagi para siswa melainkan juga bagi para pembina dan penyelenggaranya.      Kita semua tentu berharap agar Ebtanas yang dijadikan sarana peningkatan dan penyeragaman mutu lembaga pendidikan dapat berakhir dengan sukses. Syukur tanpa cela.      Namun sebelum cita-cita itu tercapai kini muncul berbagai kekhawatiran dan kesangsian. Kekhawatiran yang paling mendalam adalah rontoknya para peserta Ebtanas itu sendiri apabila aturan-aturan yang telah dicanangkan terutama yang menyangkut evaluasi dan kriteria kelulusan dijalankan dengan kepala dingin tanpa datangnya kebijaksanaan dari atas.]]>
<![CDATA[MEMPERTAHANKAN UN DENGAN CATATAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (105.309 KB)
<![CDATA[      Mau masuk perguruan tinggi di Jepang? Silakan saja, asal Anda telah lulus SMA (12-year course of school education) di luar Jepang atau berser-tifikat the International Baccalaureate Diploma yang dikeluarkan oleh International Baccalaureate Organization, IBO, yang bermarkas di Swis. Ketentuan ini berlaku pada banyak universitas di Jepang, termasuk univer-sitas ternama seperti Tokyo University, Tohoku University, University of Nagoya, dan sebagainya.        Ketentuan untuk menjadi mahasiswa asing tersebut merupakan penga-kuan berbagai perguruan tinggi di Jepang terhadap sertifikat keluaran IBO; dan karena untuk mendapatkan sertifikat tersebut harus meluli ujian maka ketentuan tersebut secara tidak langsung juga mengakui kualitas ujian yang diselenggarakan IBO oleh berbagai perguruan tinggi di Jepang. Pengakuan semacam ini juga dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi di Eropa dan belahan dunia lainnya.        Apakah kualitas ujian nasional kita telah mendapat pengakuan dunia internasional sebagaimana dengan ujian IBO tersebut? Jangankan di dunia internasional, sedangkan di Indonesia sendiri masih banyak dipermasalah-kan oleh berbagai elemen pendidikan. ]]>
<![CDATA[GURU BESAR DI ATAS KUALIFIKASI AKADEMIK ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.618 KB)
<![CDATA[      Dalam karikatur, seorang guru besar atau profesor sering dilukiskan sebagai orang tua yang berkepala botak dan berkacamata, memakai baju yang berdasi dengan sebuah tas besar yang berisikan buku-buku ditangannya. Didalam "kepala"nya dilukiskan penuh dengan rumus-rumus matematika, formula-formula, serta persoalan-persoalan ilmiah lainnya.      Itulah gambaran "kebesaran" dari seorang guru besar di perguruan tinggi.      Karikaturis lain melukiskan seorang guru besar atau profesor dengan penampilan yang hampir sama, tetapi didalam "kepala"nya berisi sebuah tanda tanya besar yang melukiskan bahwa dia sebenarnya seorang pelupa. Demikian getolnya sang profesor tersebut menekuni masalah-masalah ilmiah di laboratorium sehingga dia lupa terhadap persoalan "sederhana" sehari-hari.      Karena takut kehujanan seorang profesor terpaksa bermalam dirumah kawannya. Ketika tuan rumah tidur, sang profesor pulang kerumahnya untuk mengambil buku meski ha rus berhujan-hujan untuk memenuhi kebiasaannya membaca buku menjelang tidur. Setelah mengambil buku sang profesor kembali lagi kerumah kawannya untuk meneruskan acara "bermalam"nya. Tentu saja hal ini membuat tuan rumah men jadi terheran-heran ketikan bangun.]]>
<![CDATA[KESUKARELAAN SUMBANGAN BP3 ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (116.344 KB)
<![CDATA[      Baru-baru ini Presiden Soeharto berpesan kepada Pak Wardiman Djojonegoro selaku menteri pendidikan agar supaya praktek penarikan sumbangan pendidikan di sekolah-sekolah, baik yang dilakukan oleh pimpinan sekolah maupun pengurus Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), dilaksanakan secara hati-hati dan didasarkan pada prinsip kesukarelaan. Artinya: sumbangan pendidikan harus bersifat suka rela karena tidak semua orangtua mampu membayar. Di samping itu disarankan oleh presiden agar penentuan besarnya sumbangan itu didasarkan pada hasil musyawarah antara unsur sekolah dengan orang tua siswa.      Apa yang disampaikan oleh Pak Harto tersebut kiranya berkaitan dengan banyaknya kasus mengenai banyaknya orang tua yang benar-benar tak mampu memikul beban dana pendidikan bagi anaknya; yang terkadang menyebabkan status ketersekolahan sang anak menjadi ter-putus di tengah jalan.     Saran presiden tersebut rupanya juga berkait erat dengan semakin banyaknya kasus protes dan mogok belajar yang dilancarkan oleh para siswa di berbagai sekolah. Seperti kita ketahui akhir-akhir ini banyak siswa yang melancarkan aksi protes dan/atau mogok belajar dikarenakan kurang transparansinya manajemen keuangan sekolah; tentu saja menurut anggapan mereka.      Kaitannya dengan BP3? Para siswa dan orang tua siswa banyak yang mengeluh dengan besarnya sumbangan pendidikan yang ditentukan oleh pengurus BP3. Meski banyak orang tua yang tak mengalami masalah dengan sumbangan BP3 akan tetapi banyak pula yang merasa berat dan keberatan untuk membayar sumbangan pendidikan tersebut. Muncullah kemudian keluhan; dan keluhan ini sebagian tersalurkan secara destruktif melalui siswa yang ditampilkan secara kurang edukatif dalam bentuk aksi protes dan/atau mogok belajar.      Apabila sampai terjadi mogok belajar memang akhirnya siswa itu sendiri yang akan dirugikan. Wajarlah kalau kemudian banyak orang tua, guru dan pejabat, termasuk Mendikbud Wardiman Djojonegoro, yang menyayangkan terjadinya peristiwa mogok belajar yang "hanya" dikarenakan keluhan mengenai beratnya sumbangan BP3 atau kurang-nya transparansi pengelolaan uang sekolah.]]>
<![CDATA[PROBLEMA PENDIDIKAN GRATIS ]]>
<![CDATA[SUPRIYOKO, KI]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KOMPAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (88.59 KB)
<![CDATA[ Kebijakan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan dasar, SD dan SMP, yang lebih dikenal dengan pendidikan gratis mendapat respon positif dari masyarakat utamanya dari golongan miskin, the have not. Alasannya sederhana, kebijakan tersebut benar-benar dapat mengurangi beban finan-sial yang berat bagi masyarakat tak berpunya. Â Â Â Â Â Â Â Kalau kita mengacu perundangan yang berlaku, kebijakan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan bagi siswa SD dan SMP tersebut memang sangat argumentatif dan legal. Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas secara ekspli-sit menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ter-sedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Â Â Â Â Â Â Â Di tingkat internasional, Indonesia termasuk negara yang telah menge-sahkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Di dalam kovenan tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa negara pihak (maksudnya ialah negara yang mengesahkan kovenan) wajib menyediakan pendidikan dasar bagi semua orang secara cuma-cuma. Artinya, Indonesia pun wajib menyediakan pendidikan dasar secara gratis bagi warganya. Â ]]>
<![CDATA[YANG UNTUNG DAN YANG BUNTUNG ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1984: HARIAN BERITA NASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (112.159 KB)
<![CDATA[TONO: "Tumben kau Tin koq belajar Fisika segala, memangnya kau sekarang pindah jurusan IPA? Biasanya yang kau pelajari kan Sejarah, Tata buku, Geografi, Ekonomi dan buku-buku IPS lainnya, itu pun terbatas kalau akan ada ulangan. Kalau tidak akan ada ulangan mana yang ketempat teman, mana yang latihan balet, mana yang nonton. Tapi kulihat akhir-akhir ini di mejamu ada buku-buku Matematika, Fisika dan Kimia".TINI: "Ah cuma coba-coba saja Mas Ton, .... spekulasi".TONO: "Spekulasi bagaimana, kau sekarang kan sudah duduk dikelas tiga SMA jurusan IPS dan sebentar lagi akan uji-an, mana mungkin kau diijinkan pindah jurusan IPA! Yang benar saja Tin, jangan suka mengkhayal !".TINI: "Maksudku spekulasi bukan untuk pindah jurusan, dari IPS ke IPA, tapi untuk menghadapi Sipenmaru yang akan datang, Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru !".]]>
<![CDATA[LAYAKKAH UT DIPERTAHANKAN ? ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.867 KB)
<![CDATA[      Hari ini empat belas tahun yang lalu, atau tepatnya tanggal empat bulan September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat, di-siarkan pidato Presiden RI, baik melalui radio maupun televisi, yang menandai dimulainya kegiatan operasional akademik Universitas Ter-buka (UT). Pada hari itu juga disampaikan kuliah jarak jauh perdana melalui media massa (mediated instruction).      Pada saat itu tanggapan masyarakat atas kehadiran UT sangatlah beragam; ada yang menyambut secara pesimis, ada pula yang optimis, tetapi banyak yang menyambut dengan penuh tanda tanya (question mark). Kenapa? Sistem pendidikan (formal) terbuka masih merupakan barang baru di Indonesia sehingga belum banyak yang mengenalnya. Benar bahwa kita sudah memiliki pengalaman akan sistem pendidikan terbuka yang lain, misalnya SMP Terbuka, tetapi hal itu tidak diaplikasi pada sistem pendidikan formal. Lebih daripada itu SMP Terbuka (dan lainnya) tidak pernah meraih popularitas yang maksimal sehingga adalah wajar kalau masyarakat banyak yang bertanya-tanya.      Pak Setiyadi selaku perintis UT dan sekaligus menjadi rektor UT yang pertama adalah termasuk orang yang optimis akan keberhasilan UT. Optimisme Pak Setiyadi ini kemudian didukung oleh orang-orang yang belakangan dikenal dengan "Syracuse Sundicate", yaitu mereka yang pernah mengenyam pendidikan di Syracuse University, AS. Meskipun beliau juga mengakui tidak ringan untuk mensukseskan UT akan tetapi Pak Setiyadi berusaha keras mengupayakannya.      Di luar kelompok tersebut diatas sebenarnya banyak anggota ma-syarakat kita termasuk pakar dan praktisi pendidikan, yang meragukan keberhasilan UT. Pasalnya secara empirik penyelenggaraan pendidik-an terbuka di Indonesia umumnya tidak (sepenuhnya) berhasil.]]>
