Articles
<![CDATA[TERMINOLOGI SEKOLAH KITA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.621 KB)
<![CDATA[       Banyak pengamat menyatakan bahwa akhir-akhir ini Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tengah mendapatkan angin baik dalam pengembangannya; dan angin baik ini terasakan mulai semilir sejak Pak Wardiman Djojonegoro mendapatkan tugas untuk memimpin departemen pendidikan yang terlalu syarat dengan berbagai permasalahan. Tegasnya: semenjak Pak Wardiman dipercaya Presiden RI menjadi menjadi orang nomor satu di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Dep-dikbud) pengembangan SMK mendapat perhatian secara pro-porsional, bahkan cenderung mendapat prioritas.        Pernyataan atau sinyalemen tersebut kiranya tidak terlalu salah; kita lihat saja akhir-akhir ini relatif banyak kebijakan-kebijakan yang bersangkut-paut langsung untuk memajukan sekolah kejuruan. Ambillah contoh antara lain kebijakan tentang penyelenggaraan SLTP Keterampilan, Sistem Magang (Apprentice System), Program Sekolah Seu-tuhnya (School Integrated Development), Pengembangan SDM Sekolah Kejuruan (Vocational HRD), dan sebagainya.        Memang demikianlah keadaannya; sekolah kejuruan memang sedang mendapat tempat.Meski demikian kita sempat sedikit "terkejut" dengan pernyataan Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan, J.Pakpahan, baru-baru ini bahwa mulai tahun depan Sekolah Teknologi Menengah (STM) dan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (SMEA) akan dihapuskan.]]>
<![CDATA[HARUSKAH IKIP BANDUNG MENJADI UNIVERSITAS? ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.516 KB)
<![CDATA[Selama ini banyak orang menyatakan salut kepada IKIP Bandung sebagai kelompok Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang tidak mudah dan pernah tergiur untuk mengubah eksistensinya menjadi universitas. Namun demikian kesalutan ini akhirnya menjadi luntur, bahkan hilang bersamaan dengan munculnya informasi bahwa senat institut keguruan dan ilmu pendidikan ini menyatakan siap untuk mengubah eksistensi lembaga keguruannya menjadi universitas; meski dengan beberapa catatan.      Seperti yang telah kita ketahui bersama pembicaraan mengenai pengubahan status IKIP menjadi universitas akhir-akhir ini menjadi aktual lagi setelah Depdikbud,baik Pak Wardiman Djojonegoro selaku menteri pendidikan maupun Pak Bambang Soehendro selaku direktur jenderal pendidikan tinggi, memberi lampu hijau mengenai hal itu.       Banyak orang menyatakan bahwa pengubahan status IKIP tidak akan menyelesaikan masalah kependidikan; bahkan tidaklah mustahil dilaksanakannya pengubahan status IKIP nanti justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru.Itulah sebabnya maka banyak orang yang menyatakan salut dan simpati kepada IKIP Bandung, yang di tengah-tengah gencarnya IKIP lain ingin mengubah eksistensi dan statusnya maka IKIP Bandung tetap bersikukuh untuk bertahan. Dengan cara ini diharapkan IKIP Bandung justru dapat menjadi pioner untuk mengem-balikan kejayaan IKIP dengan peran aktifnya dalam memproduksi tenaga kependidikan yang diperlukan di lapangan.      Rasa salut serta simpati itupun akhirnya sirna bersamaan dengan munculnya informasi bahwa IKIP Bandung akan "ikutan" mengubah eksistensi dan statusnya menjadi universitas. Bahkan kini muncul ber-bagai pertanyaan sekitar dasar, tujuan dan alasan IKIP Bandung harus mengubah diri menjadi universitas.]]>
<![CDATA[ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PENATAAN GURU ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (89.188 KB)
<![CDATA[        Setelah gencar menerima masukan, permintaan, permohonan, harapan, aspirasi, dan terkadang juga kritik dari masyarakat luas akhirnya pemerintah mau juga memberi respon secara positif. Dari pidato pengantar nota keuangan yang beberapa hari lalu disampaikan oleh Presiden Megawati bisa disimpulkan adanya perhatian yang cukup serius dari pemerintah terhadap pembangunan pendidikan nasional di negara kita.        Keseriusan perhatian pemerintah tersebut dicerminkan dalam besarnya anggaran yang dialokasi untuk bidang pendidikan, yang tahun ini mencapai angka 11,6 triliun rupiah. Apabila dipersentase terhadap dana pembangunan yang jumlahnya 47,1 triliun maka alo-kasi anggaran pendidikan tahun ini jumlahnya hampir mencapai 25 persen. Sungguh ini merupakan angka yang "menggembirakan".        Selama ini masyarakat kita memang menginginkan anggaran pendidikan yang proporsional karena secara empiris besar kecilnya anggaran pendidikan di suatu negara menentukan mutu pendidikan itu sendiri yang pada akhirnya sangat menentukan kualitas manusia di negara yang bersangkutan. Kalau kita mau belajar dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dsb, umumnya mereka mengalokasi anggaran pendidikan dalam jumlah yang memadai.        Negara jiran Malaysia juga pantas kita contoh; negara yang seperempat abad lalu masih "berguru" kepada Indonesia dalam soal pendidikan kini sudah mencapai kemajuan luar biasa dikarenakan kualitas manusianya yang kompetitif. Rahasianya? Malaysia selalu mengalokasi anggaran pendidikan dalam jumlah yang memadai.  ]]>
<![CDATA[BEAYA PENDIDIKAN PADA PTS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.096 KB)
<![CDATA[      Beaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi nonpemerintah alias swasta (private university), di mana-mana memang cukup mahal; hal itu terjadi baik di negara maju maupun di negara-negara sedang berkembang.      Di Harvard (private) University misalnya, perguruan tinggi swasta (PTS) di Amerika Serikat yang sangat terkenal itu, pengeluaran seorang mahasiswa konon dapat mencapai $ 15.000 untuk tiap tahunnya. Hal itu berarti, apabila seorang mahasiswa memerlukan waktu penyelesaian studi selama lima tahun maka dia harus mengeluarkan beaya pendidikan sebanyak $ 75.000.       Beaya pendidikan pada PTS di Jepang lebih murah lagi, sekitar $ 3.500 tiap mahasiswa tiap tahunnya. Jadi untuk lima tahun masa studi "hanya" memerlukan dana pendidikan sekitar $ 17.500.      Benarkah beaya pendidikan PTS di Jepang tersebut relatif murah? Kiranya tidak juga; beaya pendidikan yang bernilai $ 17.500 tersebut apabila dirupiahkan mencapai 31 juta rupiah lebih. Jumlah ini tergolong tinggi bagi rata-rata penghasilan penduduk Indonesia; bahkan mungkin untuk rata-rata penghasilan penduduk Jepang itu sendiri.]]>
<![CDATA[PENGHAPUSAN STM DAN SMEA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.583 KB)
<![CDATA[       Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Depdikbud, J. Pakpahan, baru-baru ini meluncurkan berita yang mengundang tanda tanya besar di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat akademik. Beliau menyatakan bahwa mulai tahun depan Sekolah Menengah Teknologi (STM) serta Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) akan dihapus.        Informasi resmi, karena dinyatakan oleh seorang pejabat yang memang berwenang di bidangnya, yang berni-lai "news" tersebut ternyata bukan saja mengundang aneka pertanyaan akan tetapi sekaligus menciptakan sedikit ke-bingungan pada sementara masyarakat akademik kita, baik guru, pengurus sekolah, maupun para siswa. Mereka banyak yang mengeluh, kebijakan apa lagi yang akan diaplikasi oleh pejabat departemen pendidikan; kebijakan yang satu belum dapat dilaksanakan secara tuntas sudah muncul ke-bijakan lain lagi.        Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini memang banyak kebijakan-kebijakan pendidikan yang berhubungan langsung dengan pendidikan kejuruan; misalnya kebijakan tentang penyelenggaraan SLTP Keterampilan, Sistem Magang (Apprentice System), Program Sekolah Seutuhnya (School Integrated Development), Institusi Pasangan,Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Kejuruan (HRD of Vocational School), dan sebagainya.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN NONFORMAL TERABAIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2003: HARIAN KOMPAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128.266 KB)
<![CDATA[ Dalam tahap wacana, terminologi globalisasi dan industrialisasi sering dibawa keluar masuk ruangan yang sejuk dan ber-ac untuk didiskusi atau diseminarkan para pakar; meskipun demikian dalam realita ternyata masih sangat banyak anggota masyarakat kita yang belum mampu masuk di pasar global dan sektor industri.        Data dari Depnakertrans yang dikutip oleh Bambang Ismawan (2003) menyatakan sebanyak 44 persen penduduk kita bekerja di sektor pertanian, 13 persen penduduk bekerja di sektor industri, 19 persen penduduk bekerja di sektor jasa dan perdagangan, dan selebihnya di sektor lain. Kalau kita mengacu pada tulisan Daniel Bell dalam âThe Coming of Post Industrial Societyâ (1986) ternyata mayoritas masyarakat kita masih berada pada tingkat masyarakat praindustri (preindustrial society). Seperti kita ketahui di dalam bukunya tersebut Bell membagi masyarakat dunia ini menjadi tiga kelompok; masing-masing ialah masyarakat praindustri, masyarakat indus-tri, dan masyarakat pasca industri.        Selanjutnya hasil survei yang telah dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) (2001) menyatakan bahwa sebanyak 42 persen pekerja kita hanya berpendidikan SD ke bawah, 17 persen berpendidikan SLTP, 30 persen berpendidikan SM, 5 persen berpendidikan diploma, dan hanya sebanyak 6 persen yang berpendidikan sarjana. Ini berarti bahwa profil pekerja kita masih menyedihkan karena mayoritas pekerja kita hanyalah berpendidikan dasar, termasuk tak berpendidikan sama sekali. ]]>
<![CDATA[SKEMA KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.705 KB)
<![CDATA[      Ada berita duka dari "kota buaya" Surabaya; yaitu sekitar meninggalnya beberapa orang pencari kerja secara "bersamaan" waktunya pada saat mereka berdesak-desakan untuk mengadu nasib memanfaatkan peluang kerja yang ada.      Sangat sempitnya peluang kerja yang tersedia pada satu pihak, dan sangat banyaknya para pencari kerja pada pihak yang lainnya telah menciptakan situasi dan kondisi sedemikian rupa sehingga para pencari kerja tersebut "rela" mempertaruhkan nyawanya untuk mengadu nasib guna memanfaatkan peluang kerja yang tersedia.      Peristiwa dan keadaan tersebut tentu saja sangat memprihatinkan; untuk tidak mengangkatnya sebagai sebuah keprihatinan nasional, karena sesungguhnya hal tersebut lebih merupakan "potret mini" tentang skema ketenagakerjaan di Indonesia.      Oleh karena itu kalau Presiden Soeharto dan Menaker Drs. Cosmas Batubara menyatakan keprihatinannya atas musibah itu, maka mungkin saja di balik keprihatinannya tersebut juga terkandung keprihatinan yang lain, yaitu tentang betapa masih sangat kompleksnya masalah ketenagakerjaan di negara kita. Kompleksitas permasalahan yang belum pernah dapat terselesaikan secara sempurna.]]>
<![CDATA[LAMPU MERAH BAGI SMA-SMA DI DIY ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (97.241 KB)
<![CDATA[       Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini minat masyarakat lebih terkonsentrasi pada sekolah umum, SMA, daripada sekolah kejuruan. Oleh karena tingginya keinginan untuk dapat menapaki jenjang pendidikan formal yang seoptimal mungkin, lepas dari sejauh mana kemampuan akademiknya, maka mayoritas anggota masyarakat memilih jalur SMA yang dipandang dapat menghantarkan cita-citanya tersebut.        Memang, lulusan SMA dipersiapkan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, sementara lulusan sekolah kejuruan dipersiapkan untuk terjun langsung ke lapangan kerja. Hal ini secara eksplisit dijamin oleh Peraturan Pemerintah (PP) No:29/1990 mengenai pendidikan menengah. Nah siapa orangnya yang tidak ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi?        Menghadapi keinginan masyarakat yang menggebu itu selanjutnya gedung-gedung SMA dibangun di mana-mana, sam pai menelusup ke desa-desa. Bahkan, dalam satu kecamatan pun seringkali dijumpai lebih dari tiga atau empat SMA; negeri dan swasta (untung belum ada SMA Inpres?!).]]>
<![CDATA[DICARI PAHLAWAN SEKOLAH KEJURUAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.101 KB)
<![CDATA[      Dalam beberapa tahun terakhir ini sekolah kejuruan tengah mengalami "trauma akademis" yang cukup serius. Nasibnya seperti sulit dipegang ujung pangkalnya, dan secara perlahan tetapi pasti pamor akademisnya merosot dan semakin merosot.       Fenomena tentang keadaan ini sebenarnya telah di mulai sejak semakin sulitnya mencari pekerjaan bagi lulusan sekolah kejuruan tersebut. Seperti kita ketahui orientasi sekolah kejuruan adalah mempersiapkan para lulusannya untuk memasuki dunia kerja. Namun begitu adanya "pembatasan" Depdikbud bagi lulusan sekolah kejuruan dalam hal kelanjutan studi yang dieksplisitkan dalam peraturan kiranya ikut memberikan andil yang cukup besar.       Ketika para lulusan sekolah menengah atas, baik umum maupun kejuruan, saling berlomba untuk mencari tempat guna melanjutkan studinya ke perguruan tinggi maka keluarlah peraturan dari Dirjen Dikti Nomer: 212/D/Q/ 1983 tentang persyaratan meneruskan kuliah bagi para lulusan sekolah menengah tingkat atas.       Khusus bagi lulusan SMTA Kejuruan, mereka diperkenankan mendaftar di perguruan tinggi apabila telah memenuhi persyaratan batas nilai rata-rata minimal dalam Surat Tanda Tamat Belajar (yang relatif tinggi), atau telah bekerja dalam bidangnya minimal dua tahun terhitung sejak tamat, dan harus disertai dengan tanda bukti.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN PEREMPUAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.981 KB)
<![CDATA[ Apakah kesamaan dan perbedaan antara Motherâs Day yang diperingati di negara-negara Barat, utamanya Eropa dan Amerika Serikat (AS), dengan Hari Ibu yang diperingati di Indonesia? Demikian pertanyaan yang muncul dari salah satu mahasiswa pascasarjana di sebuah PTN. Â Â Â Â Â Â Â Kesamaannya adalah, baik Motherâs Day maupun Hari Ibu berangkat dari keinginan untuk mengangkat derajat kaum perempuan dan memberikan penghargaan kepada ibu atas jasa yang diberikan pada keluarganya. Kaum ibu yang banyak mencurahkan perhatiannya kepada keluarga sering dilihat sebelah mata. Pada sisi lain, kalau Motherâs Day di AS pernah ditetapkan sebagai hari libur nasional (national holiday), maka Hari Ibu di Indonesia pun demikian pula adanya. Â Â Â Â Â Â Â Perbedaannya, kelahiran Motherâs Day tak bisa dipisahkan dari seorang wanita bernama Anna Jarvis yang pada tahun 1907 mulai berkampanye memasyarakatkan Motherâs Day sebagai peringatan atas kerja keras ibunya; sementara itu lahirnya Hari Ibu memiliki latar belakang yang berbeda, yaitu berkumpulnya utusan organisasi perempuan Indonesia yang mengadakan kongres pertama tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. ]]>
