Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.751

P-Index

This Author published in this journals

All Journal ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA Jurnal Taman Vokasi COMPTON: Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Media Manajemen Pendidikan SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme

Ki Supriyoko

Unknown Affiliation

Author-ID : 394149

Automotive Engineering Education Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Mechanical Engineering Physics Other

Published : 1291 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

PLUS MINUS PENGATURAN GELAR AKADEMIK Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.73 KB)

Â Â Â Â Â Â Isu paling aktual pada perguruan tinggi sekarang ini ialah menyangkut pengaturan pemakaian gelar akademik bagi lulusan perguruan tinggi. Hal ini tercermin di dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomer 036/U/1993 yang dikeluarkan pada awal tahun 1993 ini. Â Â Â Â Â Â Â Keluarnya SK Mendikbud itu sendiri oleh kalangan akademik sudah diantisipasiÂ sejak lama karena munculnya fenomena kerancuan pemakaian gelar akademik di masyarakat sesungguhnyaÂ bukan akhir-akhir ini saja terjadinya; sejak dulu fenomena ini telah berkembang meskipun belum serancu sekarang ini. Sekarang ini masalah pemakaian gelar akademik bukan saja rancu tetapi sudah cenderung berbau kriminal yang merugikan masyarakat. Â Â Â Â Â Â Â Keadaan tersebut di atas menimbulkan gagasan dan pemikiran tentang perlu diaturnya pemakaian gelar akade-mik; dan oleh karena pemberi gelar akademik pada umumnya ialah lembaga-lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Depdikbud,Â meski ada pula yang berada di bawah naungan depertemen lain,Â maka Mendikbud menjadi tumpuan harapan untuk mengeluarkan aturan ataupun ketentuan mengenai hal tersebut. Kalau sekarang ini Mendikbud benar-benar telah merealisasi aturan atau ketentuan yang tertuang dalam SK kiranya memang bukan hal baru, apalagi surprisse.

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DI DAERAH BENCANA ALAM Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: MAJALAH FASILITATOR
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.161 KB)

Setelah terjadi gempa bumi yang berkekuatan 5,9 Skala Richter di Yogyakarta Bulan Mei 2006 yang lalu, kejadian demi kejadian yang sangat mengkhawatirkan kehidupan manusia pun terjadi susul menyusul di persada Indonesia; baik di Jawa maupun di luar Jawa. Gempa yang sesungguhnya bukan pertama kalinya di Indonesia itu pun kemudian disusul di daerah lain, bahkan dengan kekuatan yang lebih besar; misalnya terjadi di Nabire Papua yang berkekuatan 6,9 Skala Richter, di Sumatera Barat yang berkekuatan di atas 5,9 Skala Richter, dsb. Di Yogyakarta sendiri pasca terjadinya gempa di Bulan Mei 2006 masih terjadi banyak kali gempa susulan, meski dengan kekuatan yang lebih rendah namun ternyata cukup membuat kecemasan di kalangan masyarakat. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Gempa bumi adalah salah satu wujud dari bencana alam; dan wujud lain yang terjadi di Indonesia antara lain banjir besar yang melanda Jakarta, banjir dan tanah longsor yang terjadi di Manggarai NTT, Sulawesi Tengah, dsb, semburan lumpur di Jawa Timur, angin beliung di Yogyakarta dan di Jawa Tengah, dsb. Bencana alam tersebut tentu saja sangat merugikan manusia karena bukan saja harta benda yang hilang dan/atau hancur akan tetapi lingkungan pun menjadi rusak. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Permasalahan lain yang muncul dari bencana alam tersebut adalah masalah pendidikan, terutama menyangkut pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Kalau kita berbicara pendidikan formal misalnya; banyak gedung sekolah yang hancur dan tidak dapat digunakan untuk me-laksanakan proses pembelajaran; atau kalau pun dapat, kondisinya sangat menghawatirkan. Permasalahannya ialah, bagaimana nasib anak-anak yang bersekolah di tempat itu? Akankah mereka dibiarkan saja tidak bersekolah karena kondisinya memang sedang chaos? Permasalahan seperti inilah yang harus memperoleh solusi terbaik, utamanya bagi anak-anak korban bencana alam itu sendiri.

KENDALA PENELITIAN PERGURUAN TINGGI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KOMPAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.815 KB)

Apakah ada perguruan tinggi, PTN maupun PTS, di Indonesia yang sekarang ini sudah layak dimasukkan dalam kategori "research university"? Kalau kita mau menjawab pertanyaan ini dengan jujur maka jawabnya adalah belum; artinya belum ada satu pun perguruan tinggi di Indonesia yang sekarang ini cukup layak dimasukkan dalam kategori "research university"!Â Â Â Â Â Â "Research university" merupakan satu kategorisasi dari sebuah perguruan tinggi yang di dalamnya telah tumbuh iklim meneliti bagi segenap civitas akademikanya; mekanisme dan proses penelitian berlangsung terus dalam kapasitas yang memadai.Â Mekanisme dan proses ini mengakibatkan penemuan-penemuan ilmiah,Â baik yang fungsional terhadap pengembangan ilmu maupun yang fungsional bagi pemecahan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitarnya, akan senantiasa bermuncul-an.Â Â Â Â Â Â Perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya masih berada dalam taraf yang lebih rendah,Â "teaching university";Â yang mana kegiatan belajar di kelas masih sangat mendominasiÂ seluruh kegiat-an pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

LIMA "WARNING" BAGI TPI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.344 KB)

Â Â Â Â Â Â Pada tanggal 23 Januari 1991 satu tahun yang lalu Presiden Soeharto berkenan meresmikan lahirnya Televisi Pendidikan Indonesia (TPI); itu berarti bahwa hari ini TPI telah genap berusia satu tahun. Satu tahun yang lalu pula di harian ini saya menulis tentang kerinduan bangsa kita untuk mempunyai program pengajaran nonkonvensional melalui televisi guna memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bagi rakyat banyak (Supriyoko, "Selamat Datang Televisi Pendidikan", Suara Karya: 23/01/91). Â Â Â Â Â Â Â Dalam usianya yang baru setahun ini ternyata TPI begitu banyak mendapatkanÂ kritik, saran, bahkan sinisme dari masyarakat. Apabila teman-teman TPI sempat mengiden tifikasi maka akan menemukan berbagai kritik yang sangat konstruktif, akan tetapi tentu banyak pula kritik yang destruktif. Tidak apa-apa; berbagai kritik, saran, serta sinisme itu justru menunjukkan begitu besarnya kecintaan dan harapan masyarakat yang ditujukan pada TPI.Â Hal ini sekaligus membuktikan pula bahwa kerinduan atas hadirnya TPI di tengah-tengah masyarakat memang benar-benar telah diendapkan sejak lama; paling tidak semenjak akhir tahun 60-an ketika Depdikbud mulai aktif mengadakan penelitian atau studi kelayakan tentang kemungkinan dikembangkannya sistem pengajaran bermedia (mediated instruction). Â Â Â Â Â Â Â Mengapa masyarakat kita cukup gencar melayangkan kritik dan saran terhadap TPI? Banyak hal yang menyebabkannya; antara lain adanya keinginan masyarakat agar TPI dapat meningkatkan profesionalitas segenap jajarannya.

TAWARAN INOVASI YANG BERVARIASI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.552 KB)

Â Â Â Â Â Â Baru-baru ini, atau tepatnya tanggal 30 dan 31 Januari 1995, di Yogyakarta telah diselenggarakan presentasi pada final Lomba Inovasi Teknologi Mahasiswa (LITM).Â Lomba ilmiah ini diikuti oleh kelompok mahasiswa se Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); baik mahasiswa PTN maupun PTS.Â Lomba yang dimaksudkan untuk merangsang berkembangnya inovasi di bidang teknologi ini diikuti oleh sebanyak 20 kelompok mahasiswa dari berbagai PTN dan PTS yang dinyatakan "lolos" oleh tim evaluasi. Â Â Â Â Â Â Â Di Yogyakarta lomba semacam itu bukan untuk pertama kalinya karena pada tahun ini pelaksanaan LITM sudah terhitung yang ketujuh kalinya.Â Lomba tersebut dilaksanakan secara akademis,Â yaitu dengan cara memberikan kesempatan (waktu) dan stimulan dana bagi para mahasiswa untuk melakukan penelitian (research) di bawah bimbing-an seorang dosen untuk selanjutnya mempresentasi hasilnya di dalam forum ilmiah. Dalam forum ini mereka diuji sejauh mana pelaksanaan atas ide inovatifnya dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Â Â Â Â Â Â Â Para mahasiswa sebagai peserta lomba diberi kebebasan untuk mengembangkan gagasan inovatifnya;Â sedangkan gagasan inovatifnya boleh yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari, tetapi tidak harus demikian adanya.Â

MENGANALISIS TANGGUNG JAWAB SEKOLAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.38 KB)

Â Â Â Â Â Â Hubungan antara sekolah dengan dunia kerja dewasa ini menjadi topik pembicaraan lagi. Dalam kerja perkenal lan dengan Komisi IX DPR RI baru-baru ini Menteri Pendidikan dan KebudayaanÂ Prof. Dr. Fuad Hasan mengemukakan bahwa tak mungkin sekolah dapat menjamin pekerjaan bagi para lulusannya.Â Â Â Â Â Â "Bagaimana mungkin kalau memilih sekolah saja tidak diurus oleh sekolah kok memilih lapangan pekerjaan harus diurus oleh sekolah.Persepsi ini perlu diluruskan, sebab sangat membebani para guru dan pendidik, lebih-lebih bila sekolah dianggap menghasilkan penganggur", demikian apa yang dikemukakan oleh Mendikbud dalam pertemuan tersebut (Kompas 13/11/87).Â Â Â Â Â Â Adalah sebuah mission impossible apabila sekolah harus bertanggung jawab terhadap para lulusannya yang tidak memperoleh pekerjaan dalam artian tugas untuk mencarikan pekerjaan menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.Â Demikian kira-kira inti materi yang dikemukakan oleh beliau.Â Â Â Â Â Â Lebih lanjut Mendikbud menyodorkan ilustrasi, apabila seseorang mengetahui bahwa lulusan dari pabrik itu bakal meng-anggur maka yang bersangkutan tidak perlu lagi masuk pabrik itu. Contoh lainnya diberikan, kini banyak SMEA diberbagai tempat, meskipun lulusannya tidak bisa bekerja setempat, arus peminat terus datang juga. Kalau nantinya mereka tidak mendapat pekerjaan masakan Departemen P dan K harus bertanggung jawab.

BEBAN PENDIDIKAN SEMBILAN NEGARA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.752 KB)

Â Â Â Â Â Â Â Selama tiga hari berturut-turut, 10 s/d 12 Maret 2008, para menteri dan pakar pendidikan dari sembilan negara anggota E-9 mengadakan pertemuan di Denpasar Bali, âE-9 Ministerial Review Meeting on Education For Allâ. Adapun kesembilan negara yang dimaksud ialah Bangladesh, Brazilia, China, India, Indonesia, Meksiko, Mesir, Nigeria, dan Pakistan. Kriteria sembilan negara sebagai peserta adalah negara yang jumlah penduduknya sangat tinggi; puluhan hingga ratusan juta jiwa. Â Â Â Â Â Â Â Pertemuan seperti itu sesungguhnya bukan pertama kalinya dilakukan karena sudah beberapa kali dilaksanakan; misalnya tahun 2006 bertempat di Monterey, Meksiko; tahun 2003 di Kairo, Mesir; tahun 2001 di Beijng, China; tahun 2000 di Recife, Brazilia, dan sebagainya. Dalam pertemuan di Bali kali ini delegasi Indonesia langsung dipimpin oleh Pak Bambang Sudibyo selaku menteri pendidikan nasional. Â Â Â Â Â Â Â Para delegasi dari sembilan negara angggota E-9 umumnya antusias mengikuti acara pertemuan internasional tersebut karena topik yang dibahas selalu saja disesuaikan dengan isu-isu pendidikan yang aktual di negaranya masing-masing; meskipun isu-isu tersebut terkadang sifatnya âpermanenâ karena sulitnya mensolusi permasalahan didalamnya. Isu buta aksara misal-nya; sejak pertama kali pertemuan tersebut dilaksanakan, yaitu tahun 1993 di New Delhi, India, maka sampai sekarang pun masalah tersebut tidak pernah dapat dituntaskan.

MASYARAKAT SEMI INDUSTRI KITA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.288 KB)

Â Â Â Â Â Â Ada banyak sebutan bagi masyarakat yang tergolong sudah maju, antara lain ialah masyarakat industri, masyarakat modern, masyarakat global, mayarakat informasi, masyarakat teknologi, dan masih banyak sebutan spesifik yang lainnya. Dalam hubungannya dengan keterkaitan antar bidang studi dan antar disiplin maka sebutan masyarakat industri (industrial society) lebih banyak digunakan.Â Para pakar ilmu sosial dan kaum akademisi pada umumnya sepakat menggunakan istilah ini, masyarakat industri, untuk kelompok masyarakat yang sudah maju di berbagai dimensi sekaligus; sosial,budaya, politik, ekonomi, teknologi dan pendidikan. Â Â Â Â Â Â Â Banyak ciri-ciri masyarakat industri;Â antara lain adalah memiliki orientasi teknologi yang tinggi (technology oriented),Â telah sanggupÂ menguasai informasi, memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, serta berpendidikan. Para sosiolog dan budayawan menambahkan ciri-ciri masyarakat maju adalah masyarakat yang telah memiliki struktur dan sistem sosial yang handal serta berbudaya. Â Â Â Â Â Â Â Mengacu referensi para sosiolog dan budayawan tersebut maka otomatisasi masyarakat di negara industri sebagai masyarakat industri kiranya perlu didiskusikan kembali. Mari kita mengambil sampel pada masyarakat Amerika Serikat (AS) misalnya. Bahwa AS merupakan negara industri tidak terdebatkan lagi;Â secara otomatis masyarakatnya memiliki orientasi teknologi yang tinggi, menguasai informasi, punya kemampuan ekonomi yang memadai, dan pendidikannya relatif tinggi. Semua ini dapat dilihat dari indikasi produk teknologi, GNP, income per kapita, pemakaian teknologi informasi, dan parrtisipasi pendidikan masyarakat. Kalau demikian apakah masyarakat AS termasuk dalam masyarakat industri? Nanti dulu!

GAJI DAN RASIONALISASI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.843 KB)

Â Â Â Â Â Â Isu yang paling aktual sesaat setelah disampaikannyaÂ keterangan pemerintah tentangÂ Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-gara (RAPBN) dalam beberapa tahun terakhir ini adalah soal kenaikan gaji bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Naik gaji atau tidak; inilah berita yang paling ditunggu oleh para PNS.Â Bahkan masyarakat non-PNS pun ikut berhasrat mendengarkan berita ini karena bagaimanapun secara empirik kenaikan gaji PNS berpengaruh pada perilaku ekonomi masyarakat kita umumnya.Â Â Â Â Â Â Rutinitas tahunan itu pun kini tengah berlangsung.Â Sesaat setelah Presiden Soeharto selesai menyampaikan naskah RAPBN di hadapan Sidang Paripurna DPR pada tanggal 6 Januari 1997 yang lalu maka pembicaraan mengenai kemungkinan adanya kenaikan gaji bagi PNS menjadi hangat.Â Bahkan saat ini sedang hangat-hangatnya pembicara-an mengenai kenaikan gaji PNS.Â Â Â Â Â Â Kenaikan anggaran yang besarnya diatas 11 persen ternyata telah memacu para analis untuk menghitung-hitung berapa besarnya kenaik-an gaji PNS yang paling mungkin. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk pertama kalinya RAPBN kita bernilai di atas 100 trilyun rupiah; atau tepatnya RAPBN 1997/1998 bernilai 101,1 trilyun rupiah. Angka ini mengalami kenaikan di atas 11 persen kalau dibandingkan dengan APBN 1996/1997 senilai 90,6 trilyun rupiah yang sedang berjalan ini. Kenaikan inilah yang menimbulkan analisis dan spekulasi mengenai kemungkinan naiknya gaji bagi PNS.Â Â Â Â Â Â Apalagi dalam pidatonyaÂ secara eksplisit Presiden SoehartoÂ me-nyatakan bahwa setiap kali merencanakan pengeluaran negara untuk gaji pegawai maka dengan sendirinya dipertimbangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri kita. Dari kalimat ini sepertinya Presiden Soeharto memang sengaja membuka kemungkinan akan naiknya gaji PNS.

SMA PLUS MEMOTONG BENANG MERAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN PRIORITAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.016 KB)

Â Â Â Â Â Â Tidak dapat dipungkiri lagi lulusan SMTA (Sekolah Menegah Tingkat Atas) yang tidak terkendali bukan saja memprihatinkan, akan tetapi saat ini sudah masuk pada fase mencemaskan. Mencemaskan bagi pemerintah, bagi birokrat akademis, bagi penyelenggara pendidikan, bagi orang tua siswa, bagi siswa yang bersangkutan dan bagi masyarakat.Â Â Â Â Â Â Pada tahun 1983/1984 terdapat sekitar 429.000 lulusan, satu tahun berikutnya 1984/1985 jumlah ini kian meningkat menjadi 512.000 lulusan. Dan pada tahun ajaran 1985/1986 saat ini terdapat sekitar 635.000 lulusan, dan tahun depan diperkirakan SMTA akan memproduksi lulusan sebanyak 800.000 orang. Jumlah ini sangat kecil bila dibandingkan dengan keseluruhan penduduk negara kita, akan tetapi berbalik menjadi jumlah yang sangat besar bila diban-dingkan dengan daya tampung perguruan tinggi.Â Â Â Â Â Â Deretan angka tersebut di atas ternyata didominasi oleh lulusan SMTA Umum, atau SMA. Sedikit sekali jumlah lulusan SMTA Kejuruan di dalamnya apabila dikomparasikan dengan jumlah lulusan sekolah umum.Â Seperti diketahui tingkat partisipasi SMTA Kejuruan di negara kita masih menunjukkan angka yang sangat rendah, hanya 0,5%. Artinya dari setiap 200 penduduk usia SMTA (15-18 th) hanya ada satu orang siswa sekolah kejuruan.Â Â Â Â Â Â Demikian banyaknya lulusan MA inilah yang akhirnya menimbulkan kecemasan.Â Meneruskan studi sangat sulit karena terbatasnya daya tampung perguruan tinggi, sementara itu untuk memasuki dunia kerja sama sulitnya karena tidak mempunyai disiplin keterampilan yang kualitatif.

Co-Authors Agustinus Mardiyono Christina Nur Ida Wahyuningsih Devy Estu Anna Putri Farida Rahmawati FX Sudarsono I Nyoman Santiawan Ita Faramita Sari Jumariah Jumariah Lambertus Pramudya Wardhana Maria Ernawati Milla Tana Mufrod Teguh Mulyo Muhamad Romdoni Mulyo, Mufrod Teguh Ngatiman Ngatiman Ngatiman Ngatiman, Ngatiman Nuryani Nuryani Purbonuswanto, Welius Purwanti Purwanti Purwanto Purwanto R. Anang Mustofa Ronaldi Ronaldi Saffri Saffri Samsi Haryanto Samsi Haryanto Sidik Wardoyo Siti Toyibatun Khasanah Siti Zumrotul Arifah Sugeng Haryanto Sumarjana Sumarjana Sumarsih Sumarsih Sumini Notodiharjo Supriyatno Supriyatno Tati Hartati Wagiman Wagiman Waruwu, Lestari Wiji Wati Yuli Prihatni

Title

Found 1,291 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 1,291 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 1,291 Documents
Search