Articles
<![CDATA[Output Program Love Jamsostek Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Dimas Prihardito Budhiarto]]>;
<![CDATA[Agus Suryono]]>;
<![CDATA[Mochammad Makmur]]>
<![CDATA[ Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (620.313 KB)
<![CDATA[Malang merupakan salah satu kota industri, dimana didalamnya banyak berdiri industri-industri yang cukup banyak menyerap tenaga kerja. Memasuki era good governance ini, lembaga sektor publik dituntut harus memberikan pelayanan seoptimal mungkin kepada masyarakat dalam hal ini Jamsostek kepada peserta nya yaitu tenaga kerja. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu inovasi dalam reformasi pelayanan publik kearah yang lebih baik. Penelitian ini mengangkat judul output program love Jamsostek dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan pada PT.Jamsostek (persero) Kantor Cabang Malang. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan  program love jamsostek dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Fokus penelitian ini adalah output program love jamsostek dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan program love jamsostek pada pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada PT.Jamsostek (persero) Kantor Cabang Malang. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknis pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah analisa secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.Jamsostek (persero) Kantor Cabang Malang pada pelaksanaan program love jamsostek dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi pelayanan publik yang berkualitas. Berdasarkan hasil penelitian output yang dicapai pada program love jamsostek yaitu terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan angka kepesertaan Jamsostek. Dalam penelitian ini penulis menyarankan bahwa pelayanan yang diberikan PT.Jamsostek (persero) Kantor Cabang Malang dengan adanya program love jamsostek dalam pemberian pelayanan kepada para peserta harus lebih baik lagi dan lebih profesional lagi dan kendala-kendala yang dihadapi harus diminimalisir agar terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik kearah yang lebih baik. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[Implementasi Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Garam Rakyat (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep) ]]>
<![CDATA[Bagus Ananda Kurniawan]]>;
<![CDATA[Agus Suryono]]>;
<![CDATA[Choirul Saleh]]>
<![CDATA[ Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (581.5 KB)
<![CDATA[Penelitian dengan metode kualitatif ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebuah kebijakan yang tujuannya untuk memberdayakan usaha garam rakyat di Kabupaten Sumenep yang dipotret melalui kajian Implementasi Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dengan penekanan pada model implementasi Kebijakan Grindle yang terdiri dari isi (contents of Policy) dan (contexts of policy) pelaksanaan kebijakan. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang bersumber dari APBN merupakan program pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan bagi petambak garam, serta peningkatan produksi dan kualitas produk garam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Isi Kebijakan (Content Of Policy) meliputi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) ini telah ditetapkan melalui peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 41 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan. pelaksanaan kebijakan (Context of Policy) meliputi tim pendamping PUGAR Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep melakukan identifikasi keberadaan kelompok dan lokasi lahan kepada kelompok PUGAR yang telah mengajukan proposal permohonan bantuan PUGAR dan lokakarya maupun sosialisasi setiap tahunnya. Kesimpulan penelitian ini meliputi pemberian informasi tentang pelaksanaan program PUGAR hingga proses pencairan bantuan PUGAR kurang jelas diterima oleh kelompok usaha petani garam (KUGAR). Kelompok usaha petani garam rakyat (KUGAR) Penerima PUGAR setiap tahunnya berharap dana PUGAR dicairkan sebelum masa Produksi Garam, dana bantuan PUGAR ini ditransfer ke rekening bank milik kelompok usaha petani garam (KUGAR) dan penggunaan dana PUGAR ini harus disesuaikan dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) proposal pengajuan dana PUGAR setiap kelompok petani garam rakyat (KUGAR). Kata Kunci: Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), teori implementasi kebijakan publik grindle]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI MASTER PLAN KEGIATAN SERAYU RIVER VOYAGE (SRV) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN BANYUMAS (Studi Di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas) ]]>
<![CDATA[Imam Pamungkas]]>;
<![CDATA[Agus Suryono]]>;
<![CDATA[Sarwono Sarwono]]>
<![CDATA[ Pro Bisnis Vol 8, No 1: Februari (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Amikom Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (430.997 KB)
|
DOI: 10.35671/probisnis.v8i1.348
<![CDATA[The background of research is that Master Plan Activity Serayu River Voyage (SRV) that compiled by department of tourism and culture Banyumas Regency in 2007 but the implementation has not been in line with expectations and stagnation. That Master Plan Activity Serayu River Voyage (SRV) expected completed within five years from 2008 to 2012, but during the period until 2013 programs and activities in the Master Plan Activity Serayu River Voyage (SRV) most have not been implemented. The results showed that the Master Plan of Activities Serayu River Voyage (SRV) in the Framework of Tourism Development in Banyumas Regency has not been implemented properly the cause is is the absence of good coordination between agencies, the lack of integration of programs and activities (overlap), supporting documents have not been revised, no good socialization, and the role of the private sector is still lacking. The actors that constrain and support implementation of the Master Plan Activity Serayu River Voyage (SRV) is supporting factors : competent human resources (implementor) already available at the managerial level and who have intellectual tourism, only need to be added to personnel in the field of culture , pamong budaya. The availability of adequate budget. Institutions that have been effective and efficient. High community response. High commitment of Regent Banyumas and cooperation related parties (stakeholders). Natural conditions Serayu tend to calm the river slope condition ( i ) is small. The constrain factors: regulatory policies, integration of programs and activities, Coordination and socialization that occurs sectoral ego that it is time to be addressed]]>
<![CDATA[AKUNTABILITAS POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PADA PELAKSANAAN PILKADA 2010 KABUPATEN SITUBONDO ]]>
<![CDATA[Vita Novianti]]>;
<![CDATA[Agus Suryono]]>;
<![CDATA[Imam Hanafi]]>
<![CDATA[ JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tunggadewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (264.488 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i3.135
<![CDATA[Akuntabilitas politik KPU, pada dasarnya dapat dimaknai sebagai akuntabilitas yang dilakukan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum kepada rakyat pemilih dan sekaligus pemegang kedaulatan tertinggi. Penelitian terhadap persoalan akuntabilitas politik KPU, terutama akuntabilitas politik KPU dalam pelaksanaan Pilkada sangat urgen dan relevan dilakukan seiring dengan terjadinya sejumlah masalah yang dialami saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Situbondo 2010. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, hal ini disesuaikan dengan permasalahan yang muncul dari tujuan penelitian serta fokus penelitian tentang Akuntabilitas Politik KPU Kabupaten Situbondo pada Pelaksanaan Pilkada 2010. Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Pengukuran akuntabilitas politik KPU Kabupaten Situbondo pada Pelaksanaan Pilkada 2010 bahwa KPU sebagai lembaga yang bersifat Independen tentunya dalam melaksanakan kinerjanya harus tetap berpegang teguh pada aturan perundang-undangan yang ada. Dalam menjalankan segala tata cara pelaksanaan pilkada di Kabupaten Situbondo maka sangat diperlukan azas keterbukaan. Kata kunci: Akuntabilitas, Komisi Pemilihan Umum; Pemilihan Umum]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA DESA MELALUI BKAD ]]>
<![CDATA[Sri Handayani]]>;
<![CDATA[Agus Suryono]]>;
<![CDATA[M. Saleh Soeaidy]]>
<![CDATA[ JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tunggadewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.819 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i1.82
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Kerjasama Desa melalui BKAD. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) adalah bentuk program yang memusatkan wilayah kerjanya untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah perdesaan. Pemberdayaan dilaksanakan dengan mengorganisir masyarakat. Tujuannya adalah agar ada ruang pembelajaran untuk masyarakat sekaligus adanya jaminan akan keberlanjutan serta pelestarian yang telah dihasilkan program yaitu yang berupa bangunan fisik sarana prasarana, Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan (SPP), dan kelembagaan. Pada implementasi PNPM MPd, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah lembaga yang memayungi Badan Pengawas UPK (BP UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Selanjutnya BKAD diperkuat dengan dukungan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 38 Tahun 2008 Tentang Kerjasama Desa yang mengamanahkan agar desa membentuk Badan Kerjasama Desa (BKD). Sehingga dua jenis kerjasama yang dapat dilakukan oleh desa adalah kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ke tiga. Kata Kunci: kerjasama desa, pemberdayaan, BKAD, pembangunan desa]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROYEK PEMBANGUNAN DESENTRALISASI I DAN II UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DI DISTRIK BOBONARO – TIMOR LESTE ]]>
<![CDATA[Martinho Pereira]]>;
<![CDATA[Agus Suryono]]>;
<![CDATA[Tjahjanulin Domai]]>
<![CDATA[ JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tunggadewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.327 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i1.92
<![CDATA[Implementasi proyek PDD di Distrik Bobonaro untuk memperkuat institusi dan menyediakan insfrastruktur dasar serta peningkatan pemberdayaan pengusaha lokal di Distrik Bobonaro. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, menganalisis implementasi proyek PDD untuk memperkuat perekonomian di Distrik Bobonaro metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Sumber daya manusia pelaku implementasi kebijakan yang masih terbatas dan perusahaan sebagai pelaksana proyek yang masih minim sumber daya baik sumber daya manusia, finansial dan material; Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan sudah berjalan maksimal; CDD sebagai badan pelaksana telah memaksimalkan seluruh unit kerja yang ada di struktur CDD; Dalam Implementasi proyek PDD ini dengan anggaran yang terbatas sehingga tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat; Kecenderungan Pelaksana (Implementors) dalam pelaksanaan proyek PDD ini CDD secara konsisten dengan kesediaan, mendukung dan berkomitmen serta menjunjung tinggi fungsi tugas dan tanggung jawab yang diberikan; Keterlambatan pembayaran anggaran proyek menyebabkan implementasi proyek selesai tidak sesuai kalender; koordinasi antara pimpinan CDD dan Para kepala desa kurang maksimal. Untuk itu Perlu menata kembali sistem perencanaan anggaran dan tinjauan lokasi serta memperbaiki sistem koordinasi dalam jajaran CDD. Kata kunci: Perencanaan Pembangunan , Implementasi proyek, dan pembangunan desentralisasi]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENANAMAN MODAL (STUDI DI KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) ]]>
<![CDATA[Angki Sesarrita]]>;
<![CDATA[Agus Suryono]]>;
<![CDATA[Sarwono .]]>
<![CDATA[ REFORMASI Vol 5, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tunggadewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.986 KB)
|
DOI: 10.33366/rfr.v5i2.318
<![CDATA[Investment is one of main factor on the economic growth increasing at the region. Investor will help government and society make the potential of that region be more function than before. But, the problem is investor always get obstacle like the permit or allowance at that field. It makes investor has uncertaint feeling for processing its investment.Now, government have awareness the significant of public service at investment sector. Then create a concept of one stop service which give the whole of processing at permit and non permit, begin from collecting documents until the publishing of allowance letter worked at one office. So that Government of Blitar Region does the same thing for easiness and simplicitiness at permit and non permit for society and investor.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BOS DAN LAPORAN KEUANGAN BOS ]]>
<![CDATA[Rahmad Hidayat]]>;
<![CDATA[Agus Suryono]]>
<![CDATA[ REFORMASI Vol 4, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tunggadewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (166.94 KB)
|
DOI: 10.33366/rfr.v4i1.48
<![CDATA[Education is an important factor for a country. Many of the policies issued by the government in this area, one of which policies the School Operational Grant (BOS-Bantuan Operasional Sekolah). This study aims to determine how the implementation of the policy on the use of funds and financial reports BOS at SMPN 3 Woha and SMPN 3 Palibelo . This type of research is descriptive qualitative approach. The results showed, the process of policy implementation and use of funds in the financial reports BOS SMPN 3 Woha and SMPN 3 Palibelo been implemented but not optimal. There are differences in the implementation of the use of the funds in these two schools. As for financial reporting mechanisms, the two schools that SMPN 3 Woha and SMPN 3 Palibelo have followed the existing technical such as the school work plan and budget (RKAS-Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), bookkeeping, realization of each source of funds of funds, proof of expenditure, reporting, and time reporting is already available in each school, although not optimal.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2012-2032 DALAM PERSPEKTIF PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG ]]>
<![CDATA[Deden Barliahadi]]>;
<![CDATA[Agus Suryono]]>;
<![CDATA[Choirul saleh]]>
<![CDATA[ REFORMASI Vol 5, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tunggadewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.059 KB)
|
DOI: 10.33366/rfr.v5i1.68
<![CDATA[Spatial Plan is accompanied by Spatial Plan Bylaw East Lombok No. 2 of 2012 as a guideline for use and control of space in East Lombok district . To oversee the implementation of the regulation , established the Regional Spatial Planning Coordinating Board of East Lombok (BKPRD) which has the task and the main function is to supervise and control the use of space . However, in practice since the publication of the Spatial regulation , there are still many land use changes and uncontrollable due to the need for space for the community , public and private , as well as granting permissions that are not in accordance with the rules contained in the spatial plan . The method used is qualitative methods of data collection techniques of interview , observation and document study . The findings of the field that BKPRD East Lombok as the implementor of the Spatial Regulation of East Lombok not have good management in the execution of its duties and functions]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN USAHA MICRO PEQUENAS E EMPREZAS (MPEs) DI DISTRIK VIQUEQUE, TIMOR LESTE ]]>
<![CDATA[Ilario da Cruz]]>;
<![CDATA[Agus Suryono]]>;
<![CDATA[Irwan Noor]]>
<![CDATA[ REFORMASI Vol 5, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tunggadewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.198 KB)
|
DOI: 10.33366/rfr.v5i2.321
<![CDATA[Abstract: The Implementation plan of micro businesses or Micro Pequenas Empresas (MPEs) development in Timor Leste conducted by the Directorat Geral Industria e Cooperativas, Ministerio do Comercio, Industria e Ambiente. Implementation in Viqueque district based on Ministerial Decree No. 1/2013 article 18 about MPE development plan. The aim of this plan are for creating jobs, increasing economic growth, reduce unemployment and poverty. Research design in this article is qualitative descriptive study and using Edward Model III to analyse. Research Findings show that policy implementation of MPE development is not match with the targets.it is due to insufficient expert staff who implemented plan, the lack of effective communication between policy makers and implementers of strategic plans, and limited resources and infrastructures. The attitude of officials more inclined to political interests than the professionalism. Changing in the bureaucratic structure made lack of leader traction on taking decisions in the implementation of the plan.]]>
