Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.78
P-Index
This Author published in this journals
All Journal STUDIA ISLAMIKA Nagari Law Review Unes Law Review JKEP : Jurnal Keperawatan Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan BIMIKI (Berkala Ilmiah Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia) Jurnal Kesehatan Pasak Bumi Kalimantan Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan Mitra Raflesia (Journal of Health Science) UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Penyuluhan Agama Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Masyarakat Mandiri: Jurnal Pengabdian Dan Pembangunan Lokal Jurnal Keperawatan Sehat Mandiri Studia Islamika
Tasman Tasman
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Al-Radīkālīyah al-Islāmīyah: Afkāruhā wa Ḥarakātuhā fī Indūnīsīyā al-Ma’āṣir Tasman, Tasman
Studia Islamika Vol. 16 No. 1 (2009): Studia Islamika
Publisher : Center for Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sdi.v16i1.492

Abstract

This article endeavors to explain the notion of radicalism in the context of Islamic movements in Indonesia. Of late, radicalism has become a subject of debate among religious groups, especially radical religious movements such as the FPI (Front Pembela Islam, Islamic Defenders' Front) and the Laskar Jihad (Holy War Fighters). One of the issues debated is whether the term 'radical' is appropriate and indeed reflects their characteristics. Or, what is the right term to use for these groups. An Islamic movement, as one variant of social movements, is a collective first by an Islamic group to use Islamic teaching's norms and values as the foundation of economic, social, cultural and political life. In this context, Islam is not merely understood as a doctrine that regulates relations between man and God, but also as the basis of political life and as the foundation of the state.DOI: 10.15408/sdi.v16i1.492
Ḍahīrah Ḥarakah Taṭbīq al-Sharī’ah al-Islāmīyah bi Cianjur: Dirāsah Tamhīdīyah Tasman, Tasman
Studia Islamika Vol. 12 No. 2 (2005): Studia Islamika
Publisher : Center for Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sdi.v12i2.591

Abstract

This piece focuses its attention on the process of 'the implementation of Islamic law in Cianjur' in West Java, in the local social-political context. The background to the ideology and concept of the implementation of Islamic law in Cianjur is a response to social and political developments both locally and nationally. Cianjur is a region which encourages and supports Gerakan Pembangunan Masyarakat Beraklakul Karimah (The Movement for the Development of a Society with Good Character) - often referred to as Gerbang Marhamah.DOI: 10.15408/sdi.v12i2.591
SENGKETA SAKO DAN PENYELESAIANNYA OLEH PERADILAN ADAT NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR BERDASARKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI Utama, Nanda; Murniwati, Rahmi; Tasman, Tasman
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.290

Abstract

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan (litigasi) dan dapat juga diselesaikan diluar lembaga pengadilan (non litigasi). Penyelesain sengketa non litigas lebih dikenal dengan Alternative Disputes Resolution (ADR). Penyelesaian sengketa secara non litigasi lahir karena beberapa kelemahan dalam penyelesaian sengketa secara litigasi. Lahirnya Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari memberikan pembaruan hukum bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya pada Kabupaten Tanah Datar dimana semula penyelesaian sengketa sako maupun pusako diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari beralih kepada lembaga Peradilan Adat Nagari yang dibentuk oleh KAN. Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah penelitian yaitu: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa sako melalui mediasi oleh peradilan adat Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari? 2) Bagaimana peran peradilan Adat di Kabupaten Tanah Datar dalam penyelesaian sengketa sako? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, bersifat deskriptif analitis, dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian merumuskan: 1). Penyelesaian sengketa sako di oleh peradilan adat nagari di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku yaitu bajanjang naiak batanggo turun. 2) . Peran Peradilan Adat di Kabupaten Tanah Datar dalam penyelesaian sengketa sako dilihat dari 3 nagari yaitu Nagari Balimbiang, Nagari Sungayang, dan Nagari Sumani yaitu tidak berperan karena diketahui bahwa KAN dari 3 Nagari tersebut belum mebentuk Peradilan Adat Nagari sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari sehingga penyelesaian sengketa sako masih dilakukan secara musyawarah mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM DENGAN RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA Sabri, Fadillah; Zahara, Zahara; Tasman, Tasman
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.293

Abstract

Perlindungan terhadap anak telah mendapatkan perhatian dunia internasional dalam Konvensi hak-hak anak (convention on the rights of the child) tahun 1989. Dalam peradilan pidana pada saat mulai berlakunya UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana anak yang menjadi korban tindak pidana belum mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana mendapat perlindungan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. PP No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Yang Menjadi Tindak Pidana. permasalahan bagaimana perlindungan hukum dengan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Untuk menjawab permasalahan ini dilakukan penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa putusan pengadilan, literatur dan artikel dalam jurnal yang ada hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian bahwa perlindungan melalui restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi ini didapatkan dengan mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga ini hanya bersifat reaktif yang baru bereaksi setelah ada permohonan dan sebaiknya dilakukan secara proaktif. Lembaga ini menginventarisir anak yang menjadi korban serta memberikan restitusi kepada yang memenuhi syarat. Bentuk restitusi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Bentuk ini telah diterapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 327-Pid.Sus-2019-PN.Pdg tanggal 26 Agustus 2019 atas inisiatif Penuntut Umum telah berusaha menginventarisir kerugian anak korban tindak pidana sejumlah Rp 194.125.000,-. Eksekusi putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan karena terpidana tidak mampu membayar restitusi tersebut, tidak adanya pidana subside dan tidak adanya peraturan petunjuk pelaksananya.
KONSEP PUBLIC ORDER DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Zora, Zimtya; Tasman, Tasman
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.299

Abstract

Hubungan hukum atau peristiwa hukum tertentu terkadang melibatkan subjek – subjek hukum yang berbeda kewarganegaraan, atau terkadang juga melibatkan objek – objek hukum yang keberadaannya melintasi batas – batas negara, namun satu sama lain memiliki keterkaitan.
PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK PADA PRAKTEKNYA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI Zahara, Zahara; Mirwati, Yulia; Hijriya, Shafira; Tasman, Tasman
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.329

Abstract

Adoption is a necessity for every family that cannot have children, especially for married couples who do not have children so they make adopted children like biological children. Problems arise if the adoptive parents submitted a lawsuit for canceling the adoption. This paper is the result of legal research method using an empirical juridical problem approach. The legal considerations are that a court may not refuse to examine and decide on a case submitted to the court, even though there is no special arrangements or have not been regulated in existing legislation regarding the cancellation of child adoption, the judge who examines the case must be able to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice in society. The reasons for canceling the adoption of this child in this case are the feeling of disappointed with the actions of the adopted child who do not pay attention to their adoptive parents; does not respect his adoptive parents, causing less harmonious communication; adopted children do not take care of their adoptive parents who are elderly or sick, even if their adoptive mother dies, so the adopted child is considered not fulfilling their obligations as a child.
Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Sebagai Budaya Hukum Perbankan di Indonesia Tasman, Tasman; Ulfanora, Ulfanora
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1933

Abstract

Pada Tahun 1999 Indonesia mengalami suatu krisis ekonomi salah satu penyebabnya adalah kegagalan atas penerapan corporate governance. Corporate governance merupakan suatu tata Kelola bagi jalannya suatu kegiatan industrial terutama perbankan. Pentingnya tata Kelola suatu industri perbankan untuk menciptakan suatu mengatasi masalah ekonomi sehingga tidak berdampak sistemik. Penerapan Corporate governance bagian dari budaya hukum dalam lingkungan bisnis sehingga perbankan dapat mempertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun shareholder secara prinsip akuntabilitas dan responsibilitas. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif (doctrinal research). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Corporate governance memperhatikan keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam suatu keberadaan perusahaan berdasarkan prinsip keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Lalu, Budaya hukum dalam bidang perbankan mempengaruhui tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam industri perbankan Indonesia. Faktor-faktor patrimonialism, family capitalism, crony capitalism, harus dicermati dalam penerapan corporate governance di Indonesia.
Pemberdayaan Perempuan melalui Program Desa Damai Wahid Foundation di Kelurahan Pengasinan Kota Depok Aini, Mutia; Tasman, Tasman
Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan Vol 28, No 1 (2024): Dakwah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan
Publisher : Faculty of Dakwah and Communication, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/dakwah.v28i1.42862

Abstract

Women are important actors in creating inclusive peace. However, the potential and contribution of women in peace is often ignored. Women are also a vulnerable group in conflicts of intolerance and violent extremism. Based on this, the Wahid Foundation, supported by United Nations Women, created the Peaceful Village program by approaching it through women's empowerment. The aim of this research is to describe the results of women's empowerment carried out by the Damai Pengasinan Village under the guidance of the Wahid Foundation. This research uses a qualitative research approach with descriptive research type. Data collection techniques in this research used observation, interview and documentation study techniques. The results of this research show that the results of empowerment, namely increasing income, increasing insight, critical awareness for handling conflict resolution, and the benefits of women's participation in development at the sub-district level can be felt by women in the Pengasinan sub-district, Depok City.
Narasi Islamisme Dan Politik Identitas: Pola Penyebaran dan Islam Radikal di Wilayah Lampung Tasman, Tasman; A.V, Lazuardi
Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan Vol 28, No 2 (2024): Dakwah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan
Publisher : Faculty of Dakwah and Communication, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/dakwah.v28i2.42869

Abstract

This article discusses the spread of Islamism in Lampung Province. In the research, it was found that the narrative of Islamism, which uses violence such as suicide bombings, was rejected by the informants interviewed in Lampung. The research uses observation and interview methods, the potential for violence comes from other very potential issues; namely the strengthening of ethnic identity and mixing with religious identity between immigrant groups (transmigrants) and local indigenous residents which ends in conflict between groups, the issue of robbery which is more motivated by socio-economic factors. The issue of radicalization of religious groups is caused by loose cultural ties between ethnic groups and other local issues such as regional elections and local political struggles. These issues have resulted in a lot of social violence, mass judgment, clashes between teenagers, and clashes between villages, which started from trivial problems such as problems, theft, and women. These themes are current in society and tend to lead to ethno-centrism. Because Lampung has a long history of transmigration, the presence of migrant communities through an imperfect assimilation process causes the weakening of social ties and solidarity between cultures, triggering the emergence of radicalism. Religion is often used as a justification for ongoing conflicts. Therefore, the argument for the emergence of radicalism and terrorism has a special character for the context of Lampung society.
Pengetahuan, Sikap dan Dukungan Keluarga Lansia dengan Kunjungan Posyandu Lansia di Kelurahan Anduring Wilayah Kerja Puskesmas Ambacang Kota Padang Novita, Marisa; Efitra, Efitra; Bahar, Idrawati; Tasman, Tasman; Suhaimi, Suhaimi
Jurnal Keperawatan Sehat Mandiri Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Keperawatan Sehat Mandiri, Volume 1 No.2 November 2023
Publisher : Jurusan Keperawatan Mandiri Poltekkes Kemenkes Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

community, especially the elderly. Data from DKK Padang in 2020, Ambacang Community Health Center had the lowest coverage of elderly health services, namely (4.3%), the achievement target was (45%). The aim of this research is to determine the relationship between the level of knowledge, attitudes and family support for the elderly and visits to the Posyandu for the elderly in Anduring Village, Ambacang Health Center Working Area, Padang City in 2022. The design of this research is a cross sectional study. The research was conducted from January to June 2022. The population was 183 elderly people who visited the eight Posyandu for the Elderly in Anduring Village in the last 3 months (January to March 2022). The sample was 65 elderly people taken proportionally using accidental sampling technique. Data collection was carried out by questionnaire. Univariate data analysis with descriptive statistics in the form of frequency distribution. Bivariate analysis with Chi-square test. The research results showed that 49.2% of the elderly's knowledge was poor, 43.1% of the elderly's attitudes were negative, 44.6% of the elderly did not receive family support and 70.8% of the elderly visited the Elderly Posyandu regularly. There is a relationship between knowledge (p =0.024), attitude (p =0.017) and family support for the elderly (p =0.006). It is recommended for Community Health Center officers, especially nurses, to increase health promotion efforts about the importance of Posyandu for the Elderly by involving families with elderly people so as to increase visits by the elderly to Posyandu for the Elderly.
Co-Authors A.V, Lazuardi Agus Sri Banowo Aini, Mutia Aisyah Aisyah Alfiyyah Alfiyyah Amri, Lola Felnanda Andri, Chairul Aprilia, Feby Arina Widya Murni Artiarini Puspita A Astuti, Verra Widhi Athiutama, Ari Ayunisri, Dea Efitra Fadillah Sabri Fadriyanti, Yessi Hanny Hafiar Hasna Nur Adilah Hendri, Karnova Heni Pujiastuti Heppi Sasmita Herwati Idrawati Bahar Karin Ardelia Araminta Kholifah Kholifah M. Taufik Hidayatulloh Meisa Fitri Nasution Metti, Elvia Mirwati, Yulia Nabila, Salsa Neherta, Meri Nova Yanti Novita, Marisa Putri, Salsabil Syah Rachmadanur, N. Rahmi Murniwati Renidayati, Renidayati Ridho Maulana Apriandi Rika Sabri Riska Dewi Andriyani Sesra, Sesra Shafira Hijriya Suhaimi Suhaimi Ulfanora, Ulfanora Utama, Nanda Yosi Suryarinilsih Zahara Zahara Zora, Zimtya Zulkifli Musannip Efendi Siregar Zulkifli Zulkifli