Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

Jadwal A‘māl al-Aḥzāb al-Islāmīyah fī Indonesia al-Mu‘āṣirah: Bayn al-Sharī‘ah wa al-Dīmūqratīyah Tasman, Tasman
Studia Islamika Vol. 20 No. 1 (2013): Studia Islamika
Publisher : Center for Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sdi.v20i1.351

Abstract

This article discusses the responses of the proponents of political Islam toward the downfall of New Order regime and in creating political power at grassroots level. This trend has been marked by the demand to include those ‘seven words’ of the Jakarta Chapter of 1945 into the constitution. This aspiration has been represented by three major Islamic parties: United Development Party (PPP); the Crescent Star Party (PBB); and the Justice Party (PK). However, this political Islam aspiration has also been expressed by Muslim–based parties, namely the Nation’s Awakening Party (PKB) and the National Mandate Party (PAN). These two parties represent Indonesia’s largest Muslim organisations, Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah respectively. PKB and PAN do not have agendas to implement Islamic sharī‘ah. The two parties consider that, theoretically, a relation between Islam and politics exists but not in the formal sense of a governmental system.DOI: 10.15408/sdi.v20i1.351 
Naḥwa al-Tafattuḥi al-Islāmī: I’ādat binā’ al-Fikr al-Islāmī bi Indūnīsīyā Tasman, Tasman
Studia Islamika Vol. 17 No. 2 (2010): Studia Islamika
Publisher : Center for Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sdi.v17i2.464

Abstract

This article discusses about Islamic thinking on religious diversity in Indonesia. Indonesia is one of the most pluralist countries in the world because of its diverse ethnic groups and religions. Although the majority of its population are Muslim, the country has become neither a religious nor a secular state. In this country, every citizen regardless of his or her religious background has the freedom to express their belief and faith as long as they abide to the religious tolerance established by the state (kerukunan hidup beragama), and does not impinge on other religious institutions.DOI: 10.15408/sdi.v17i2.464
Al-Radīkālīyah al-Islāmīyah: Afkāruhā wa Ḥarakātuhā fī Indūnīsīyā al-Ma’āṣir Tasman, Tasman
Studia Islamika Vol. 16 No. 1 (2009): Studia Islamika
Publisher : Center for Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sdi.v16i1.492

Abstract

This article endeavors to explain the notion of radicalism in the context of Islamic movements in Indonesia. Of late, radicalism has become a subject of debate among religious groups, especially radical religious movements such as the FPI (Front Pembela Islam, Islamic Defenders' Front) and the Laskar Jihad (Holy War Fighters). One of the issues debated is whether the term 'radical' is appropriate and indeed reflects their characteristics. Or, what is the right term to use for these groups. An Islamic movement, as one variant of social movements, is a collective first by an Islamic group to use Islamic teaching's norms and values as the foundation of economic, social, cultural and political life. In this context, Islam is not merely understood as a doctrine that regulates relations between man and God, but also as the basis of political life and as the foundation of the state.DOI: 10.15408/sdi.v16i1.492
Ḍahīrah Ḥarakah Taṭbīq al-Sharī’ah al-Islāmīyah bi Cianjur: Dirāsah Tamhīdīyah Tasman, Tasman
Studia Islamika Vol. 12 No. 2 (2005): Studia Islamika
Publisher : Center for Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sdi.v12i2.591

Abstract

This piece focuses its attention on the process of 'the implementation of Islamic law in Cianjur' in West Java, in the local social-political context. The background to the ideology and concept of the implementation of Islamic law in Cianjur is a response to social and political developments both locally and nationally. Cianjur is a region which encourages and supports Gerakan Pembangunan Masyarakat Beraklakul Karimah (The Movement for the Development of a Society with Good Character) - often referred to as Gerbang Marhamah.DOI: 10.15408/sdi.v12i2.591
SENGKETA SAKO DAN PENYELESAIANNYA OLEH PERADILAN ADAT NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR BERDASARKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI Utama, Nanda; Murniwati, Rahmi; Tasman, Tasman
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.290

Abstract

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan (litigasi) dan dapat juga diselesaikan diluar lembaga pengadilan (non litigasi). Penyelesain sengketa non litigas lebih dikenal dengan Alternative Disputes Resolution (ADR). Penyelesaian sengketa secara non litigasi lahir karena beberapa kelemahan dalam penyelesaian sengketa secara litigasi. Lahirnya Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari memberikan pembaruan hukum bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya pada Kabupaten Tanah Datar dimana semula penyelesaian sengketa sako maupun pusako diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari beralih kepada lembaga Peradilan Adat Nagari yang dibentuk oleh KAN. Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah penelitian yaitu: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa sako melalui mediasi oleh peradilan adat Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari? 2) Bagaimana peran peradilan Adat di Kabupaten Tanah Datar dalam penyelesaian sengketa sako? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, bersifat deskriptif analitis, dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian merumuskan: 1). Penyelesaian sengketa sako di oleh peradilan adat nagari di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku yaitu bajanjang naiak batanggo turun. 2) . Peran Peradilan Adat di Kabupaten Tanah Datar dalam penyelesaian sengketa sako dilihat dari 3 nagari yaitu Nagari Balimbiang, Nagari Sungayang, dan Nagari Sumani yaitu tidak berperan karena diketahui bahwa KAN dari 3 Nagari tersebut belum mebentuk Peradilan Adat Nagari sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari sehingga penyelesaian sengketa sako masih dilakukan secara musyawarah mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM DENGAN RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA Sabri, Fadillah; Zahara, Zahara; Tasman, Tasman
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.293

Abstract

Perlindungan terhadap anak telah mendapatkan perhatian dunia internasional dalam Konvensi hak-hak anak (convention on the rights of the child) tahun 1989. Dalam peradilan pidana pada saat mulai berlakunya UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana anak yang menjadi korban tindak pidana belum mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana mendapat perlindungan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. PP No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Yang Menjadi Tindak Pidana. permasalahan bagaimana perlindungan hukum dengan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Untuk menjawab permasalahan ini dilakukan penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa putusan pengadilan, literatur dan artikel dalam jurnal yang ada hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian bahwa perlindungan melalui restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi ini didapatkan dengan mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga ini hanya bersifat reaktif yang baru bereaksi setelah ada permohonan dan sebaiknya dilakukan secara proaktif. Lembaga ini menginventarisir anak yang menjadi korban serta memberikan restitusi kepada yang memenuhi syarat. Bentuk restitusi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Bentuk ini telah diterapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 327-Pid.Sus-2019-PN.Pdg tanggal 26 Agustus 2019 atas inisiatif Penuntut Umum telah berusaha menginventarisir kerugian anak korban tindak pidana sejumlah Rp 194.125.000,-. Eksekusi putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan karena terpidana tidak mampu membayar restitusi tersebut, tidak adanya pidana subside dan tidak adanya peraturan petunjuk pelaksananya.
KONSEP PUBLIC ORDER DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Zora, Zimtya; Tasman, Tasman
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.299

Abstract

Hubungan hukum atau peristiwa hukum tertentu terkadang melibatkan subjek – subjek hukum yang berbeda kewarganegaraan, atau terkadang juga melibatkan objek – objek hukum yang keberadaannya melintasi batas – batas negara, namun satu sama lain memiliki keterkaitan.
PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK PADA PRAKTEKNYA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI Zahara, Zahara; Mirwati, Yulia; Hijriya, Shafira; Tasman, Tasman
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.329

Abstract

Adoption is a necessity for every family that cannot have children, especially for married couples who do not have children so they make adopted children like biological children. Problems arise if the adoptive parents submitted a lawsuit for canceling the adoption. This paper is the result of legal research method using an empirical juridical problem approach. The legal considerations are that a court may not refuse to examine and decide on a case submitted to the court, even though there is no special arrangements or have not been regulated in existing legislation regarding the cancellation of child adoption, the judge who examines the case must be able to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice in society. The reasons for canceling the adoption of this child in this case are the feeling of disappointed with the actions of the adopted child who do not pay attention to their adoptive parents; does not respect his adoptive parents, causing less harmonious communication; adopted children do not take care of their adoptive parents who are elderly or sick, even if their adoptive mother dies, so the adopted child is considered not fulfilling their obligations as a child.
Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Sebagai Budaya Hukum Perbankan di Indonesia Tasman, Tasman; Ulfanora, Ulfanora
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1933

Abstract

Pada Tahun 1999 Indonesia mengalami suatu krisis ekonomi salah satu penyebabnya adalah kegagalan atas penerapan corporate governance. Corporate governance merupakan suatu tata Kelola bagi jalannya suatu kegiatan industrial terutama perbankan. Pentingnya tata Kelola suatu industri perbankan untuk menciptakan suatu mengatasi masalah ekonomi sehingga tidak berdampak sistemik. Penerapan Corporate governance bagian dari budaya hukum dalam lingkungan bisnis sehingga perbankan dapat mempertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun shareholder secara prinsip akuntabilitas dan responsibilitas. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif (doctrinal research). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Corporate governance memperhatikan keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam suatu keberadaan perusahaan berdasarkan prinsip keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Lalu, Budaya hukum dalam bidang perbankan mempengaruhui tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam industri perbankan Indonesia. Faktor-faktor patrimonialism, family capitalism, crony capitalism, harus dicermati dalam penerapan corporate governance di Indonesia.
Characteristics of Caregivers Caring for Elderly People with Dementia Pardiansah, Syapri; Sabri, Rika; Tasman, Tasman
Indonesian Journal of Global Health Research Vol 6 No 6 (2024): Indonesian Journal of Global Health Research
Publisher : GLOBAL HEALTH SCIENCE GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37287/ijghr.v6i6.3968

Abstract

Elderly individuals often experience physical, social, and psychosocial decline, leading to various health issues, including dementia. In Padang City, the number of dementia cases increased significantly, reaching 458 in 2022. Caregivers play a crucial role in caring for elderly people with dementia, despite facing significant physical and psychological burdens. Objective: This study aims to describe the characteristics of caregivers caring for elderly people with dementia in Padang City in 2023. Method: This descriptive observational study involved 122 caregivers as respondents. Data were collected through direct interviews and analyzed using univariate tests to observe the frequency distribution of each variable studied. The study was conducted from June 2023 to April 2024. Results: The study results showed that the most common age group of respondents (52.5%) was young adults ≤ 40 years old. The majority of caregivers had a basic/secondary education level (97%), and 20.5% had higher education. Regarding marital status, 18.9% were unmarried, 27.9% were divorced, and 54.1% were married. Conclusions: The characteristics of caregivers in Padang City indicate that age, education, marital status, and gender are important variables influencing the quality of care for elderly people with dementia. This study highlights the need for specific support for caregivers to enhance their skills and knowledge, as well as interventions to alleviate the physical and psychological burdens they experience.