Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.085
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAM : Jurnal Aplikasi Manajemen Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) RESAM Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) International Journal of Public Administration Studies Journal of Research and Development on Public Policy Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Muklir Muklir
Fakultas Llmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam  Menangani Pengelolaan Sampah di Kota Bireuen (Studi TPS Pasar Induk Cureh dan TPA Blang Beruru di Kota Juang) Deya Dara Ponna; Teuku Alfiady; Depita Kardiati; Muhammad Hasyem; Muklir Muklir
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/yfvk7e02

Abstract

Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan sampah dianalisis untuk mengetahui pelaksanaan strategi serta faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan sampah di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah telah dilakukan melalui pelayanan pengangkutan dan TPS, pengembangan TPS3R, Program Adiwiyata, Program Kampung Iklim (ProKlim), serta penguatan Bank Sampah. Namun, implementasinya belum optimal karena keterbatasan anggaran, defisit armada dan personel, belum aktifnya TPS3R, penggunaan metode open dumping di TPA Blang Beururu, rendahnya penerapan prinsip 3R, dan partisipasi masyarakat yang masih pasif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pembiayaan dan sarana-prasarana, revitalisasi TPS3R, modernisasi TPA, penegakan regulasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Implementasi Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Studi di Sd Negeri 013817 Sei Pasir Kabupaten Asahan Annisa Farizki; Muhammad Hasyem; Syamsuddin Syamsuddin; Muklir Muklir; Lisa Iryani
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/70smtc83

Abstract

  Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak merupakan aspek penting dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang aman, sehat, nyaman, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi standar sarana dan prasarana berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 di SD Negeri 013817 Sei Pasir, Kabupaten Asahan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan disposisi telah berjalan relatif baik melalui koordinasi antarpihak serta komitmen kepala sekolah dan guru dalam mempertahankan proses pembelajaran. Namun, aspek sumber daya dan struktur birokrasi masih menjadi kendala utama. Keterbatasan anggaran, kewenangan sekolah, kerusakan ruang kelas dan toilet, serta panjangnya prosedur pengajuan bantuan menyebabkan pemenuhan standar belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar normatif dan realitas fasilitas pendidikan di wilayah pesisir. Penelitian merekomendasikan penetapan prioritas bantuan berdasarkan tingkat kerusakan, keselamatan, dan kelayakan sanitasi.    
Collaborative Governance dalam Mengatasi Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Langkat Yusril Ihza Mahendra Lubis; Muklir Muklir; Yuli Santri Isma; Aiyub Aiyub; Syamsuddin Syamsuddin
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/f4szp831

Abstract

Collaborative governance merupakan arena strategis yang mempertemukan institusi publik, sektor swasta, dan masyarakat dalam sebuah kerangka kerja untuk menyelesaikan persoalan publik yang kompleks, termasuk kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini mendeskripsikan proses collaborative governance dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Langkat serta mengkaji mengapa kasus yang dilaporkan terus meningkat meskipun kolaborasi antarpemangku kepentingan telah diterapkan. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Ansell dan Gash (2008) yang meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aktor kunci dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Unit PPA Polres Langkat, Dinas Sosial, serta Lembaga Aliansi Sumut Bersatu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah menghasilkan kemenangan kecil (small wins), terutama meningkatnya keberanian masyarakat untuk melapor, namun belum sepenuhnya mampu menekan angka kekerasan seksual karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan, faktor sosial-budaya berupa keengganan keluarga untuk terbuka, serta belum adanya pengaturan kelembagaan formal yang mengintegrasikan aktor nonpemerintah ke dalam struktur kolaborasi.
Tugas dan Wewenang Majelis Pendidikan Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten  Bener Meriah Tahun 2023-2025 Juli Safriga; Muklir Muklir; Teuku Muzaffarsyah; Nur Hafni; Amad Yani
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/xzx4rc38

Abstract

The Regional Education Council (Majelis Pendidikan Daerah/MPD) of Bener Meriah Regency is an autonomous and independent institution that holds a strategic role in the implementation of education at the regional level, as mandated by Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and Government Regulation Number 17 of 2010 concerning Education Management and Implementation. This study aims to describe the implementation of the duties and authorities of the Bener Meriah MPD for the 2023-2025 period and to identify its supporting and inhibiting factors. A qualitative approach with a descriptive method was employed, with data collected through interviews, non-participatory observation, and documentation. Informants comprised the Vice Chairman of MPD, the Head of Basic Education Development at the Education Office, the Principal of MIN 2 Bener Meriah, and a community representative, selected purposively. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, with validity ensured through source, technique, and time triangulation, and interpreted through the lens of the public organization performance theory of Ongena, van der Horst, and Ravesteijn (2026). The findings show that the implementation of MPD's duties and authorities has generally proceeded in line with its mandated roles and functions, encompassing the advisory, mediation, community-government liaison, and educational development-oversight functions, as reflected in the Belangi Schools and Madrasahs Program, the development of Gayo-language local content, the sending of outstanding teachers to the national level, the initiation of a local regulation (qanun) on local content, and the handling of disaster-affected schools. Supporting factors include local government support, effective coordination with the Education Office, and support from schools and the community, while inhibiting factors include budget constraints from refocusing policies, the suboptimal role of school committees, and reduced intensity of field visits. The study recommends strengthening budget advocacy, optimizing digital technology, enhancing stakeholder capacity, and revitalizing the MPD organizational structure.
Kebijakan Rekam Medis Elektronik di UPTD Puskesmas Blang Mangat Ayu Andira; Muklir Muklir; Depita Kardiati; Cut Sukmawati; Teuku Muzaffarsyah
Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 5 No. 3 (2026): September: Journal of Research and Development on Public Policy
Publisher : Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jarvic.v5i3.219

Abstract

Penelitian ini dimotivasi oleh transisi pelayanan kesehatan dari sistem rekam medis manual berbasis kertas ke Rekam Medis Elektronik (EMR) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan data pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses implementasi perubahan kebijakan dari rekam medis manual ke elektronik dan mengidentifikasi strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan implementasi di Puskesmas UPTD Blang Mangat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menerapkan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi, presentasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi rekam medis telah berkembang secara bertahap dari fase pengenalan pada akhir tahun 2023 hingga optimalisasi pada tahun 2026, memberikan manfaat nyata seperti percepatan alur kerja registrasi, akses data pasien secara real-time yang lebih mudah, dan peningkatan koordinasi antar unit pelayanan. Namun, implementasi masih menghadapi kendala termasuk konektivitas internet yang tidak stabil, keterbatasan peralatan komputer, gangguan pasokan listrik, dan keterbatasan kompetensi teknis serta kesesuaian latar belakang pendidikan sumber daya manusia pelaksana. Strategi untuk mengatasi tantangan ini berfokus pada penguatan infrastruktur teknologi informasi secara lebih merata dan peningkatan kompetensi teknis staf melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Kesimpulannya, implementasi kebijakan rekam medis elektronik di Puskesmas UPTD Blang Mangat telah berjalan dengan memuaskan dan berdampak positif pada kualitas pelayanan, meskipun penguatan berkala masih diperlukan untuk keandalan infrastruktur digital dan penempatan operator khusus yang kompeten.
Efektivitas Pengelolaan Pajak Hiburan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Lhokseumawe Muhammad Najmi Alamsyah; Nazaruddin Nazaruddin; Depita Kardiati; Muklir Muklir; Mauludi Mauludi
Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 5 No. 3 (2026): September: Journal of Research and Development on Public Policy
Publisher : Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jarvic.v5i3.221

Abstract

Entertainment Tax Management is one of the local government's efforts to optimize Regional Original Revenue (PAD). However, the management of Entertainment Tax in Lhokseumawe City still faces various obstacles, such as suboptimal data collection and mapping of tax objects, limited apparatus competency, and low taxpayer awareness. These conditions cause the Entertainment Tax's contribution to PAD to be less than optimal. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection was carried out through observation, in-depth interviews, and documentation of informants selected using purposive and accidental sampling techniques, consisting of officials of the Lhokseumawe City Regional Financial Management Agency (BPKD), sub-district governments, academics, entertainment business actors, and community elements. This study uses the McKinsey 7S theory by focusing analysis on four dimensions, namely strategy, system, skills, and shared values. Data reduction, data presentation, and drawing conclusions are used as data analysis techniques. The results of the study indicate that the management of Entertainment Tax in Lhokseumawe City has not been running optimally. From a strategic aspect, there is no sustainable data collection plan for all potential Entertainment Tax objects. From a systems perspective, the use of digital systems through the SmartGov application has facilitated tax administration processes, but it is not yet supported by a comprehensive and integrated taxable object database. From a skills perspective, staff competency still needs to be improved through continuous education and training. Meanwhile, from a shared values ​​perspective, inter-agency coordination and taxpayer awareness and compliance still need to be strengthened. The main inhibiting factors stem from limited human resources, suboptimal field data collection, low taxpayer compliance, and weak coordination among stakeholders. Therefore, strengthening data collection strategies, increasing staff capacity, optimizing tax information systems, and strengthening cross-sector collaboration are necessary to improve the effectiveness of Entertainment Tax management and its contribution to Locally Generated Revenue in Lhokseumawe City.
Co-Authors Aiyub Aiyub Amad Yani Annisa Farizki Asrul Fahmi Ayu Andira Cut Sukmawati Depita Kardiati Deya Dara Ponna Fadhil Fadhil Fadillah Fadillah Falah Hayati Naz Lubis Indra Setia Bakti Juli Safriga Lisa Iryani Mauludi Mauludi Milli Milli Muhammad Hasyem Muhammad Najmi Alamsyah Muhammad Nazaruddin Muryali Muryali Muzaffarsyah, Teuku Nur Hafni Nur Hazizah Risna Dewi Sufi Sufi Susi Diana Mustika Syamsuddin Syamsuddin Teuku Alfiady Ti Aisyah Yuli Santri Isma Yusril Ihza Mahendra Lubis