Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.784
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAM : Jurnal Aplikasi Manajemen Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) RESAM Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) International Journal of Public Administration Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Muklir Muklir
Fakultas Llmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam  Menangani Pengelolaan Sampah di Kota Bireuen (Studi TPS Pasar Induk Cureh dan TPA Blang Beruru di Kota Juang) Deya Dara Ponna; Teuku Alfiady; Depita Kardiati; Muhammad Hasyem; Muklir Muklir
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/yfvk7e02

Abstract

Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan sampah dianalisis untuk mengetahui pelaksanaan strategi serta faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan sampah di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah telah dilakukan melalui pelayanan pengangkutan dan TPS, pengembangan TPS3R, Program Adiwiyata, Program Kampung Iklim (ProKlim), serta penguatan Bank Sampah. Namun, implementasinya belum optimal karena keterbatasan anggaran, defisit armada dan personel, belum aktifnya TPS3R, penggunaan metode open dumping di TPA Blang Beururu, rendahnya penerapan prinsip 3R, dan partisipasi masyarakat yang masih pasif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pembiayaan dan sarana-prasarana, revitalisasi TPS3R, modernisasi TPA, penegakan regulasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Implementasi Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Studi di Sd Negeri 013817 Sei Pasir Kabupaten Asahan Annisa Farizki; Muhammad Hasyem; Syamsuddin Syamsuddin; Muklir Muklir; Lisa Iryani
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/70smtc83

Abstract

  Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak merupakan aspek penting dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang aman, sehat, nyaman, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi standar sarana dan prasarana berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 di SD Negeri 013817 Sei Pasir, Kabupaten Asahan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan disposisi telah berjalan relatif baik melalui koordinasi antarpihak serta komitmen kepala sekolah dan guru dalam mempertahankan proses pembelajaran. Namun, aspek sumber daya dan struktur birokrasi masih menjadi kendala utama. Keterbatasan anggaran, kewenangan sekolah, kerusakan ruang kelas dan toilet, serta panjangnya prosedur pengajuan bantuan menyebabkan pemenuhan standar belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar normatif dan realitas fasilitas pendidikan di wilayah pesisir. Penelitian merekomendasikan penetapan prioritas bantuan berdasarkan tingkat kerusakan, keselamatan, dan kelayakan sanitasi.    
Collaborative Governance dalam Mengatasi Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Langkat Yusril Ihza Mahendra Lubis; Muklir Muklir; Yuli Santri Isma; Aiyub Aiyub; Syamsuddin Syamsuddin
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/f4szp831

Abstract

Collaborative governance merupakan arena strategis yang mempertemukan institusi publik, sektor swasta, dan masyarakat dalam sebuah kerangka kerja untuk menyelesaikan persoalan publik yang kompleks, termasuk kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini mendeskripsikan proses collaborative governance dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Langkat serta mengkaji mengapa kasus yang dilaporkan terus meningkat meskipun kolaborasi antarpemangku kepentingan telah diterapkan. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Ansell dan Gash (2008) yang meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aktor kunci dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Unit PPA Polres Langkat, Dinas Sosial, serta Lembaga Aliansi Sumut Bersatu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah menghasilkan kemenangan kecil (small wins), terutama meningkatnya keberanian masyarakat untuk melapor, namun belum sepenuhnya mampu menekan angka kekerasan seksual karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan, faktor sosial-budaya berupa keengganan keluarga untuk terbuka, serta belum adanya pengaturan kelembagaan formal yang mengintegrasikan aktor nonpemerintah ke dalam struktur kolaborasi.
Co-Authors Aiyub Aiyub Annisa Farizki Asrul Fahmi Depita Kardiati Deya Dara Ponna Fadhil Fadhil Fadillah Fadillah Falah Hayati Naz Lubis Indra Setia Bakti Lisa Iryani Milli Milli Muhammad Hasyem Muhammad Nazaruddin Muryali Muryali Nur Hazizah Risna Dewi Sufi Sufi Susi Diana Mustika Syamsuddin Syamsuddin Teuku Alfiady Ti Aisyah Yuli Santri Isma Yusril Ihza Mahendra Lubis