Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JANE (Jurnal Administrasi Negara)

RESILIENSI ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DI MASA PANDEMI COVID-19 Shalsabilla Syifa Enasta; Didin Muhafidin; Tomi Setiawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41374

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena Pandemi Covid-19 di Indonesia dan pemerintah yang terus mengeluarkan perubahan aturan dan kebijakan untuk menekan angka pandemi Covid-19. Namun, perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai covid-19 telah menimbulkan masalah baru bagi sebagian besar lingkungan internal organisasi, termasuk Ditjen P2P. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan resiliensi suatu organisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan pada masa Pandemi Covid-19, melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan guidance theory resiliensi organisasi yang dikemukakan oleh Hollnagel et. (2011). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teknik analis data melalui tiga tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal P2P mampu bertahan selama krisis pandemi Covid-19 yang berdampak pada ketidakstabilan manajemen organisasi, namun masih terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan dalam mengimplementasikan strategi dalam upaya resilien tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali yaitu jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dan sistem budaya kerja online untuk jangka panjang, terutama terkait double meeting. This research is motivated by the phenomenon of the Covid-19 Pandemic in Indonesia and the government which continues to issue changes to rules and policies to reduce the number of the Covid-19 pandemic. However, the policy changes made by the government to break the Covid-19 chain have created new problems for most of the organization's internal environment, including the Directorate General of P2P. This study aims to determine the resilience capability of an organization carried out by the Directorate General of P2P of the Ministry of Health during the Covid-19 Pandemic, through a qualitative approach, using the organizational resilience theory guidelines proposed by Hollnagel et. (2011). The data collection methods used were observation, interviews, documentation studies and literature studies. This study uses data analysis techniques through three stages, namely data condensation, data display, and drawing and verifying conclusions. The results of this study indicate that the Directorate General of P2P survived during the Covid-19 pandemic crisis which had an impact on the instability of organizational management, but there were still some shortcomings and limitations in implementing the strategy in this resilience effort. Therefore, there are several things that need to be reconsidered, namely the number of human resources owned and the online work culture system for the long term, especially related to multiple meetings.
EVALUASI PELATIHAN VOKASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SELAMA PERIODE PANDEMI COVID-19 (2021) Stevanus Agung Wibowo; Sinta Ningrum; Tomi Setiawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45193

Abstract

A study based on the Covid-19 pandemic situation and government policies to reduce unemployment through vocational training. But his Department of Labor job training program during the COVID-19 pandemic in 2021 didn't make much of an impact. This study aims to determine the evaluation of the Department of Labor's vocational training programs during his COVID-19 pandemic in 2021. This survey was conducted using a qualitative approach using the CIPP counseling theory. Data collection methods used unstructured and/or semistructured observations and interviews, documents, and literature review. The study used data analysis techniques with three stages, in the form of data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results of the study concluded that the vocational training program at the Ministry of Manpower had not been successful in terms of input, process, and product aspects. From the input aspect, vocational training resources are not sufficient. From the aspect of the process, there are still obstacles in the realization of training, supervision, and instructor skills. Meanwhile, from the product aspect, it is not possible to ensure that participants are placed after being trained.  Penelitian berdasarkan kondisi pandemi covid-19, dan kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dengan pelatihan vokasi. Akan tetapi program pelatihan vokasi di Kementerian Ketenagakerjaan selama periode pandemi covid-19 pada tahun 2021 tidak memberikan dampak yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi program pelatihan vokasi kementerian ketenagakerjaan selama periode pandemi covid-19 pada tahun 2021. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif, menggunakan guidance theory CIPP. Metode pengumpulan data menggunakan  observasi dan wawancara tidak terstruktur dan/atau semi terstruktur, dokumen, dan studi literatur. Penelitian memakai teknik analisis data dengan tiga tahapan, berupa kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menyimpulkan program pelatihan vokasi yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan  belum berhasil dilihat dari aspek input, proses, dan produk. Dari aspek input, sumber daya pelatihan vokasi belum mencukupi kebutuhan. Dari aspek proses, masih memiliki kendala pada realisasi pelatihan, pengawasan, dan  skills instruktur. Sedangkan dari aspek produk tidak bisa memastikan peserta ditempatkan setelah dilatih.
JEJARING KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) MELALUI PEROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDUNG Firda Pujianti; Entang Adhy Muhtar; Tomi Setiawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45112

Abstract

This research describes an overview of the policy network in the implementation of Child Friendly City policies that focus on programs for the protection and handling of victims of violence against children in the city of Bandung which is a derivative of the Child Friendly City policy in cluster 5, namely special protection. This research is motivated by the existence of problems regarding the unintegrated process of implementing protection programs and handling victims of violence against children in the city of Bandung, the author's interest in researching the implementation of protection programs and handling victims of violence against children involving many actors from the Government, Non-Governmental Organizations, and the Business World. . The theory that is used as a reference in this research is according to Frans Van Waarden (1992), the policy network can be seen from seven dimensions, namely actors, function, structures, institutionalization, rules of conduct, power relations, and actor strategies. This study uses descriptive qualitative research methods The results of the research revealed that the program for the protection and handling of victims of violence against children was not optimal because there were still aspects that were not running optimally, including the dimensions of actors, structure, institutionalization and power relations. First, the actor has not involved the mass media. Second, Second, less than optimal coordination, because there are no implementing instructions, so coordination throwing each other. Third, the same tasks occur, the required resources have not fulfilled due to unscheduled coordination meetings and program activities.  Penelitian ini memberikan gambaran mengenai jejaring kebijakan dalam pelaksanaan kebijkan Kota Layak Anak yang berfokus pada program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung yang merupakan turunan dari kebijakan Kota Layak Anak pada klaster 5 yaitu perlindungan khusus. Penelitian ini dilatarbelakngi dengan adanya permasalahan mengenai tidak terintegrasinya proses pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung, ketertarikan penulis dalam meneliti pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak aktor baik dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha. teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini ialah menurut Frans Van Waarden (1992), jejaring kebijakan dapat dilihat dari tujuh dimensi, yaitu Aktor, Fungsi, Struktur, Pelembagaan, Aturan Bertindak, Hubungan Kekuasaan, serta Strategi Aktor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif  deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan, program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak belum optimal karena masih ditemukan aspek yang belum berjalan secara maksimal diantaranya pada dimensi aktor, pelembagaan, dan hubungan kekuasaan. Pertama, aktor belum melibatkan media massa. Kedua, koordinasi yang kurang optimal, karena tidak adanya petunjuk pelaksana, sehingga terdapat koordinasi yang saling melempar. Ketiga, terjadi pembagian tugas yang sama, belum terpenuhinya sumberdaya yang dibutuhkan karena tidak terjadwalnya pertemuan rapat koordinasi maupun kegiatan program.
JEJARING KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) MELALUI PEROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDUNG Firda Pujianti; Entang Adhy Muhtar; Tomi Setiawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41373

Abstract

This research describes an overview of the policy network in the implementation of Child Friendly City policies that focus on programs for the protection and handling of victims of violence against children in the city of Bandung which is a derivative of the Child Friendly City policy in cluster 5, namely special protection. This research is motivated by the existence of problems regarding the unintegrated process of implementing protection programs and handling victims of violence against children in the city of Bandung, the author's interest in researching the implementation of protection programs and handling victims of violence against children involving many actors from the Government, Non-Governmental Organizations, and the Business World. . The theory that is used as a reference in this research is according to Frans Van Waarden (1992), the policy network can be seen from seven dimensions, namely actors, function, structures, institutionalization, rules of conduct, power relations, and actor strategies. This study uses descriptive qualitative research methods The results of the research revealed that the program for the protection and handling of victims of violence against children was not optimal because there were still aspects that were not running optimally, including the dimensions of actors, structure, institutionalization and power relations. First, the actor has not involved the mass media. Second, Second, less than optimal coordination, because there are no implementing instructions, so coordination throwing each other. Third, the same tasks occur, the required resources have not fulfilled due to unscheduled coordination meetings and program activities.  Penelitian ini memberikan gambaran mengenai jejaring kebijakan dalam pelaksanaan kebijkan Kota Layak Anak yang berfokus pada program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung yang merupakan turunan dari kebijakan Kota Layak Anak pada klaster 5 yaitu perlindungan khusus. Penelitian ini dilatarbelakngi dengan adanya permasalahan mengenai tidak terintegrasinya proses pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung, ketertarikan penulis dalam meneliti pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak aktor baik dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha. teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini ialah menurut Frans Van Waarden (1992), jejaring kebijakan dapat dilihat dari tujuh dimensi, yaitu Aktor, Fungsi, Struktur, Pelembagaan, Aturan Bertindak, Hubungan Kekuasaan, serta Strategi Aktor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif  deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan, program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak belum optimal karena masih ditemukan aspek yang belum berjalan secara maksimal diantaranya pada dimensi aktor, pelembagaan, dan hubungan kekuasaan. Pertama, aktor belum melibatkan media massa. Kedua, koordinasi yang kurang optimal, karena tidak adanya petunjuk pelaksana, sehingga terdapat koordinasi yang saling melempar. Ketiga, terjadi pembagian tugas yang sama, belum terpenuhinya sumberdaya yang dibutuhkan karena tidak terjadwalnya pertemuan rapat koordinasi maupun kegiatan program.