Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.406
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) GUYUB: Journal of Community Engagement Journal of Science and Education (JSE) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) PETITA Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Lex Publica Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Jurnal Dunia Ilmu Hukum Journal of Law and Social Politics Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Siber Journal of Advanced Multidisciplinary Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy
Rizki Tri Anugrah Bhakti
FH, Universitas Riau Kepulauan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Hukuman Disipliner Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Sektor Publik Muhamad Raja'i; Indra Sakti; Edwar Kelvin; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8373

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai instrumen hukum administratif dalam menata perilaku aparatur dan mendorong kinerja organisasi sektor publik. Penelitian menggunakan desain mixed methods dalam kerangka socio-legal research dengan memadukan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, telaah dokumen administratif serta observasi praktik penegakan disiplin pada instansi pemerintah yang dipilih secara purposif. Analisis integrasi untuk menilai kesesuaian normatif pengaturan disiplin dan efektivitas implementasinya dalam praktik kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan PP No. 94 Tahun 2021 memberikan dasar normatif yang lebih jelas, terukur dan sistematis dalam pengaturan kewajiban, larangan, klasifikasi sanksi serta kewenangan pejabat yang berwenang menghukum. Regulasi efektif dalam memperkuat kepatuhan administratif, terutama terkait kehadiran, jam kerja dan ketertiban prosedural. Namun, efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor publik belum berlangsung secara otomatis dan masih dipengaruhi oleh konsistensi penegakan, kualitas kepemimpinan, kapasitas pengawasan internal, persepsi keadilan prosedural serta integrasi antara sistem disiplin dan manajemen kinerja. Penelitian ini menyimpulkan PP No. 94 Tahun 2021 penting sebagai fondasi penegakan disiplin aparatur, tetapi dampak terhadap performa organisasi lebih optimal apabila didukung penerapan yang adil, konsisten dan berkelanjutan dalam lingkungan birokrasi.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN (Studi Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mjy) Rian Rusmana Putra; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti; Ispandir Hutasoit; Tri Novianti
PETITA Vol 7, No 1 (2025): PETITA VOL 7, NO 1 JUNI 2025
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v7i1.7729

Abstract

Kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil". Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam pasal 362 KUHP dan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP. Analisis Hukum penerapan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan putusan perkara pidana Nomor : 43/Pid.B/2025/PN Mjy Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Tentang pencurian dengan pemberatan. Dalam persidangan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun, sanksi dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu ringan. Sanksi Pidana dalam rumusan Pasal 362 KUHP paling lama Lima Tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan melihat Pertimbangan yuridis: perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 KUHP. Pertimbangan Non-yuridis dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan halyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni; Edward Kelvin; Lindu Deni
PETITA Vol 6, No 2 (2024): PETITA VOL. 6 NO. 2 DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v6i2.7525

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Permasalahan yang sangat mendasar dalam memberlakukan hukum secara efektif tidak lain karena kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat itu sendiri. Namun dalam kenyataannya kesadaran hukum tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tunduknya masyarakat terhadap hukum. Untuk itulah perlu ada sebuah dorongan yang lebih bersifat memaksa atau biasa dikenal dengan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Penegakan Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum dalam kenyataannya dimasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum ini dilakukan antara lain dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut kewenangan masing-masing lembaga, untuk mencapai terciptanya ketertiban dan kepastia hukum maka perlu adanya system kerjasama yang baik antar lembaga-lembaga penegak hukum.
INSIDEN PENEMBAKAN WNI DI MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL Evi Febri Sartika; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti
PETITA Vol 7, No 2 (2025): PETITA VOL. 7, NO. 2 DESEMBER 2025
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v7i2.8944

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas respons diplomatik Indonesia terhadap insiden penembakan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat keamanan Malaysia di Selangor, yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum internasional. Tujuan utama kajian adalah untuk menilai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada Malaysia serta menelaah fungsi diplomasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa antarnegara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji sumber hukum internasional, dokumen resmi, dan data sekunder lainnya. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia telah menempuh jalur diplomatik melalui penyampaian nota protes, pemberian pendampingan hukum oleh KBRI, serta intensifikasi komunikasi bilateral. Namun demikian, tanggapan Malaysia cenderung bersifat formalistik tanpa mencerminkan komitmen substantif terhadap prinsip akuntabilitas hukum. Kondisi ini menimbulkan implikasi negatif terhadap perlindungan HAM, kepercayaan publik, dan hubungan bilateral. Sebaliknya, respons yang lebih kooperatif dari Malaysia berpotensi memperkuat hubungan diplomatik dan menjamin perlindungan bagi pekerja migran. Studi ini menegaskan keterbatasan mekanisme diplomasi bilateral dalam menuntut akuntabilitas negara, serta pentingnya penguatan kerangka kerja sama internasional dalam penegakan HAM lintas batas negara.
Manajemen Kepemimpinan dalam Menunjang Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Stunting di Puskesmas Kecamatan Galang, Batam Roja Roja; Isfandir Hutasoit; Edwar Kelvin; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pendidikan Siber Nusantara (April - Juni 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jpsn.v4i2.601

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia, kualitas standar operasional prosedur (SOP), dan pengawasan internal terhadap efektivitas pengendalian stunting di Puskesmas Kecamatan Galang, Kota Batam. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa pengendalian stunting di wilayah kepulauan tidak hanya ditentukan oleh intensitas program, tetapi juga oleh mutu tata kelola layanan primer, terutama pada aspek pengawasan, kepatuhan prosedural, dan kesinambungan tindak lanjut keluarga berisiko. Penelitian menggunakan desain eksplanatori kuantitatif dalam kerangka yuridis empiris (socio-legal), dengan memadukan analisis dokumen normatif dan data lapangan. Data empiris diperoleh melalui survei simulatif terhadap 48 responden yang terlibat langsung dalam program stunting, dilengkapi telaah SOP dan dokumen pengawasan internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas SDM, kualitas SOP dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian stunting, dengan koefisien determinasi sebesar 0,62. Pengawasan internal merupakan faktor paling dominan, diikuti kapasitas SDM dan kualitas SOP. Temuan dokumen juga menunjukkan adanya kelemahan pada audit pengukuran dan pencatatan, dokumentasi umpan balik rujukan, serta tindak lanjut keluarga berisiko, yang menyebabkan SOP belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan supervisi suportif berbasis indikator, standardisasi SOP kritis, dan pelembagaan bukti akuntabilitas administratif sangat diperlukan untuk menjaga efektivitas pengendalian stunting di Puskesmas Kecamatan Galang.
Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kualitas SOP, dan Pengawasan Internal terhadap Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Kota Batam Lucky Imam Santoso; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti; Seftia Azrianti
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.754

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana faktor tata kelola internal mempengaruhi efektivitas penegakan Peraturan Daerah (Perda) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam. Penegakan pada level pemerintah daerah tidak memadai bila hanya dipahami sebagai intensitas operasi penertiban, melainkan harus dibaca sebagai kualitas tindakan pemerintahan yang sah secara prosedural, akuntabel, dan defensible sesuai prinsip legalitas serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian menggunakan desain kuantitatif eksplanatori dengan survei potong lintang. Data dikumpulkan dari 101 aparatur Satpol PP yang terlibat langsung dalam kegiatan penegakan Perda. Pengujian model dilakukan menggunakan PLS SEM untuk mengestimasi pengaruh Human Resource Capacity (HRC), SOP Quality (SOPQ), dan Internal Control (IC) terhadap Effectiveness of Local Regulation Enforcement (EE). Hasil menunjukkan bahwa HRC berpengaruh positif dan signifikan terhadap EE (β=0.435; T=5.281; p=0.000), yang menandakan bahwa penguasaan aturan dan batas kewenangan, keterampilan teknis penertiban, komunikasi persuasif, serta kualitas pemecahan masalah dan diskresi berasosiasi dengan meningkatnya konsistensi tindakan, kepatuhan prosedur dan dokumentasi, ketepatan penanganan, serta persepsi keadilan dan legitimasi penegakan. SOPQ tampil sebagai prediktor paling dominan terhadap EE (β=0.704; T=6.410; p=0.000), menegaskan bahwa SOP yang jelas, lengkap, konsisten, dan auditabel merupakan tuas utama untuk memastikan keseragaman tindakan dan akuntabilitas administratif. Sebaliknya, IC berpengaruh negatif dan signifikan terhadap EE (β=−0.181; T=2.741; p=0.006), yang mengindikasikan bahwa pengawasan internal yang lebih dirasakan sebagai pemeriksaan administratif dan pelaporan dibanding pengawasan korektif dapat mendorong kepatuhan semu, bukan perbaikan kualitas penegakan. Model menunjukkan daya jelaskan dan relevansi prediktif yang kuat, sehingga efektivitas penegakan Perda di Batam terutama ditentukan oleh kapasitas aparatur dan kualitas prosedur, dengan pengawasan internal perlu direorientasikan menjadi mekanisme korektif berbasis perbaikan berkelanjutan.
NON-TAX STATE REVENUE (PNBP) AND REGIONAL ORIGINAL REVENUE (PAD) FISCAL DUALISM IN BATAM CITY: A COMPARATIVE DESCRIPTION OF THE REVENUE AND BUDGET UTILIZATION OF THE BATAM-INDONESIA FREE ZONE AUTHORITY AND THE BATAM MUNICIPAL GOVERNMENT Arja Nelta; Rizki Tri Anugrah Bhakti Bhakti; Dwi Afni Maileni; Edwar Kelvin
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 4 (2026): December
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of dual managing entities in Batam Island, namely the Batam Municipal Government and the Batam Indonesia Free Zone Authority (BP Batam), creates a unique dynamic of revenue governance within a single jurisdiction. This study aims to analyze and compare the revenue objects of both institutions based on the prevailing legal framework. Employing a normative-juridical approach and a descriptive comparative method, this study dissects the regulations underlying the fiscal authority of each entity. The results reveal the implementation of a dual-track fiscal regime in Batam City. The Municipal Government exercises its fiscal function based on the lex generalis principle (Law No. 1 of 2022) through sovereign rights to collect territorially and consumptively oriented Local Taxes and Retributions. Conversely, BP Batam operates under the lex specialis regime of the free trade zone (Law No. 44 of 2007) with managerial and proprietary authorities to collect Non-Tax State Revenue (PNBP) through a Public Service Agency (BLU) management pattern based on cost recovery. In conclusion, the harmonization of fiscal authority between regional autonomy and special zone management can be implemented in parallel without negating each other's legal instruments. This condition requires transparency and strengthened institutional coordination to prevent overlapping administrative fees for the public and investors.
ONE CITY, TWO AUTHORITIES: A STUDY OF JURISDICTIONAL COMPETENCE IN THE BATAM FREE TRADE ZONE Hary Suwenda; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Edwar Kelvin
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 4 (2026): December
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the historical dualism and legal vacuum in the governance of Batam, Indonesia, stemming from the overlapping authorities between the Batam Municipal Government (territorial autonomy) and the Batam Authority/BP Batam (functional economic autonomy). This prolonged legal uncertainty, originating from unfulfilled legislative mandates post-1999 regional autonomy laws, has significantly hindered the region's economic competitiveness and overall investment climate. Conducting a normative legal research methodology utilizing statute and conceptual approaches, this paper critically analyzes the institutional integration and the strict demarcation of authority between the two entities. The findings reveal that the structural deadlock was resolved through the ex-officio mechanism, institutionalized by Government Regulation (PP) No. 62/2019 and PP No. 4/2025, which designates the Mayor and Deputy Mayor as the Chairmanships of BP Batam. The Supreme Court validated this arrangement by classifying BP Batam as a Public Service Agency (BLU), circumventing standard dual-office prohibitions. Furthermore, the study demonstrates a fundamental paradigm shift in business licensing within the Free Trade Zone. Driven by risk-based licensing reforms (PP No. 25/2025 and PP No. 28/2025), BP Batam is now firmly established as the single licensing authority. Applying the principle of lex specialis derogat legi generali, this specific regulatory framework overrides the general regional licensing provisions (PP No. 6/2021), rendering the local government's licensing authority null and void within the free trade zone delineation. Ultimately, this research theorizes that Batam has successfully transitioned into a dual governance model. This model harmonizes territorial decentralization for public service delivery with functional autonomy for strategic economic zone management, proving that the existence of a special economic authority reconfigures, rather than eradicates, local government functions, thereby ensuring absolute legal certainty for domestic and foreign investors.
The Principle of Objectivity in the Discretionary Powers of Municipal Police (Satpol PP): An Administrative Law Analysis of Regional Regulation Enforcement Daman Arsa Nova; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni
Siber Journal of Advanced Multidisciplinary Vol. 4 No. 2 (2026): (SJAM) Siber Journal of Advanced Multidisciplinary (July - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/sjam.v4i2.1024

Abstract

Abstract: The enforcement of Regional Regulations by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) frequently involves the exercise of discretionary authority due to regulatory gaps, ambiguous norms, and complex field conditions. However, such discretion carries the risk of arbitrariness and abuse of authority if it is not guided by clear legal standards. This article examines how the principle of objectivity functions as a legal benchmark in the exercise of Satpol PP discretion under Indonesian administrative law. Using normative legal research with statute, conceptual, and limited case approaches, the study analyzes the framework of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, Law No. 23 of 2014 on Regional Government, Government Regulation No. 16 of 2018 on Satpol PP, relevant administrative law doctrines, and judicial interpretations. The analysis demonstrates that discretionary authority is lawful only when it is grounded in verifiable facts, rational decision-making, impartial treatment of similar cases, careful consideration of risks and impacts, and transparent reason-giving supported by adequate documentation. The study concludes that objectivity operates as an operational legal standard that transforms the abstract principles of good governance (AUPB) into measurable criteria for evaluating Satpol PP enforcement actions. By formulating indicators such as factual basis, rationality, non-partisanship, due care, and transparency, this research provides a normative framework for assessing whether discretionary enforcement actions are consistent with legality, proportionality, and accountability within the rule-of-law and good governance framework
Objectivity in Law Enforcement by Indonesia’s Civil Service Police Unit in Maintaining Public Order Rio Winata; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Siber Journal of Advanced Multidisciplinary Vol. 4 No. 2 (2026): (SJAM) Siber Journal of Advanced Multidisciplinary (July - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/sjam.v4i2.1028

Abstract

Selective public-order enforcement in Indonesia continues to erode public trust and generate recurrent allegations of discriminatory practice. This article clarifies the legal meaning of ‘objectivity’ in enforcement by the Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP) and proposes an operational framework for assessing whether non-judicial public-order measures comply with the requirements of administrative justice. Using doctrinal legal research and statutory and conceptual approaches, the study examines the normative framework governing Satpol PP’s authority and standards of conduct. Particular attention is given to the multi-layered mandate derived from the 1945 Constitution, Law No. 23 of 2014, Government Regulation No. 16 of 2018, Law No. 30 of 2014 on Government Administration, and the General Principles of Good Governance (AUPB). The findings show that objectivity is not merely an ethical aspiration; it is a binding administrative standard that must be demonstrated through verifiable procedures and reasons. The study formulates eight interlocking parameters that translate this mandate into auditable practice: (1) a clear legal basis; (2) consistent enforcement criteria; (3) non-discrimination; (4) verified and documented facts; (5) proportional escalation; (6) minimum transparency through the provision of reasons; (7) traceable command accountability; and (8) accessible channels for objection and internal review. Together, these parameters provide a practical framework for designing, supervising, and auditing standard operating procedures and for distinguishing lawful, accountable enforcement from selective or abusive action, thereby strengthening the legitimacy of local public-order governance.
Co-Authors Agus Priyo Trapsilo Agus Riyanto Alwan Hadiyanto Andi Safirul Ula Anto Anto Arja Nelta ARTANTO, TRI Ayu Nurhayati Oktavia Bahtiar Bahtiar Banar Maejaya Daman Arsa Nova Devi Emelda Br Lumbantobing Dian Wiris Woro Wardani Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Edwal Kelvin Edwal Kelvin Edwar Kelvin Edwar Kelvin Edwar Kelvin Edwar Kelvin Edward Kelvin Enan Nova Solihin Erik Arianto Matondang Ervina Maria Pasaribu Evi Febri Sartika Evy Yusriani F Fetri Febriadinata Febriadinata Frangki Kalser Lamhot Pardede Frans Borgias Gugi Gustamam Harianto Harianto Hary Suwenda Hasiholan Gultom Hendriyanto Ibnu Setiadi Ibrahim Ridwan Hasibuan Ilham Eka Hartawan Indra Indra Indra Sakti Indra Sakti Indra Sakti Indra Sakti Indra Sakti Indra Sakti Indra Sakti Irma Solvia Isfandir Hutasoit Isfandir Hutasoit Isfandir Hutasoit Isfandir Hutasoit Isfandir Hutasoit Ispandir Hutasoit Jemi Jemi Juanda Andika Agustian Jumadi Jumadi Lindu Deni Luciana Luciana Lucky Imam Santoso Mazlan Mazlan Muhamad Raja'i Muhammad Arif Muhammad Nasar Muhammad Zulkifli Nenny Dwiyana Nono Haryadi Pristika Handayani Pristika Handayani Rabu Rabu Rabu Rabu Rabu Raja Mhd Kamil Raja Zukifli Rian Rusmana Putra Rio Winata Riza Fahlevy Roja Roja Rudi Rudi Ryan Lubis Saddam Saddam Sariyanto Sariyanto Seftia Azrianti Seftia Azrianti Tri Novianti Ukas Padrisan Jamba - Yamamoni Telaumbanua Yusniarti