Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

Manajemen Kepemimpinan dalam Menunjang Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Stunting di Puskesmas Kecamatan Galang, Batam Roja Roja; Isfandir Hutasoit; Edwar Kelvin; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pendidikan Siber Nusantara (April - Juni 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jpsn.v4i2.601

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia, kualitas standar operasional prosedur (SOP), dan pengawasan internal terhadap efektivitas pengendalian stunting di Puskesmas Kecamatan Galang, Kota Batam. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa pengendalian stunting di wilayah kepulauan tidak hanya ditentukan oleh intensitas program, tetapi juga oleh mutu tata kelola layanan primer, terutama pada aspek pengawasan, kepatuhan prosedural, dan kesinambungan tindak lanjut keluarga berisiko. Penelitian menggunakan desain eksplanatori kuantitatif dalam kerangka yuridis empiris (socio-legal), dengan memadukan analisis dokumen normatif dan data lapangan. Data empiris diperoleh melalui survei simulatif terhadap 48 responden yang terlibat langsung dalam program stunting, dilengkapi telaah SOP dan dokumen pengawasan internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas SDM, kualitas SOP dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian stunting, dengan koefisien determinasi sebesar 0,62. Pengawasan internal merupakan faktor paling dominan, diikuti kapasitas SDM dan kualitas SOP. Temuan dokumen juga menunjukkan adanya kelemahan pada audit pengukuran dan pencatatan, dokumentasi umpan balik rujukan, serta tindak lanjut keluarga berisiko, yang menyebabkan SOP belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan supervisi suportif berbasis indikator, standardisasi SOP kritis, dan pelembagaan bukti akuntabilitas administratif sangat diperlukan untuk menjaga efektivitas pengendalian stunting di Puskesmas Kecamatan Galang.
Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kualitas SOP, dan Pengawasan Internal terhadap Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Kota Batam Lucky Imam Santoso; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti; Seftia Azrianti
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.754

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana faktor tata kelola internal mempengaruhi efektivitas penegakan Peraturan Daerah (Perda) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam. Penegakan pada level pemerintah daerah tidak memadai bila hanya dipahami sebagai intensitas operasi penertiban, melainkan harus dibaca sebagai kualitas tindakan pemerintahan yang sah secara prosedural, akuntabel, dan defensible sesuai prinsip legalitas serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian menggunakan desain kuantitatif eksplanatori dengan survei potong lintang. Data dikumpulkan dari 101 aparatur Satpol PP yang terlibat langsung dalam kegiatan penegakan Perda. Pengujian model dilakukan menggunakan PLS SEM untuk mengestimasi pengaruh Human Resource Capacity (HRC), SOP Quality (SOPQ), dan Internal Control (IC) terhadap Effectiveness of Local Regulation Enforcement (EE). Hasil menunjukkan bahwa HRC berpengaruh positif dan signifikan terhadap EE (β=0.435; T=5.281; p=0.000), yang menandakan bahwa penguasaan aturan dan batas kewenangan, keterampilan teknis penertiban, komunikasi persuasif, serta kualitas pemecahan masalah dan diskresi berasosiasi dengan meningkatnya konsistensi tindakan, kepatuhan prosedur dan dokumentasi, ketepatan penanganan, serta persepsi keadilan dan legitimasi penegakan. SOPQ tampil sebagai prediktor paling dominan terhadap EE (β=0.704; T=6.410; p=0.000), menegaskan bahwa SOP yang jelas, lengkap, konsisten, dan auditabel merupakan tuas utama untuk memastikan keseragaman tindakan dan akuntabilitas administratif. Sebaliknya, IC berpengaruh negatif dan signifikan terhadap EE (β=−0.181; T=2.741; p=0.006), yang mengindikasikan bahwa pengawasan internal yang lebih dirasakan sebagai pemeriksaan administratif dan pelaporan dibanding pengawasan korektif dapat mendorong kepatuhan semu, bukan perbaikan kualitas penegakan. Model menunjukkan daya jelaskan dan relevansi prediktif yang kuat, sehingga efektivitas penegakan Perda di Batam terutama ditentukan oleh kapasitas aparatur dan kualitas prosedur, dengan pengawasan internal perlu direorientasikan menjadi mekanisme korektif berbasis perbaikan berkelanjutan.
ONE CITY, TWO AUTHORITIES: A STUDY OF JURISDICTIONAL COMPETENCE IN THE BATAM FREE TRADE ZONE Hary Suwenda; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Edwar Kelvin
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 4 (2026): December - ON PROGRESS
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the historical dualism and legal vacuum in the governance of Batam, Indonesia, stemming from the overlapping authorities between the Batam Municipal Government (territorial autonomy) and the Batam Authority/BP Batam (functional economic autonomy). This prolonged legal uncertainty, originating from unfulfilled legislative mandates post-1999 regional autonomy laws, has significantly hindered the region's economic competitiveness and overall investment climate. Conducting a normative legal research methodology utilizing statute and conceptual approaches, this paper critically analyzes the institutional integration and the strict demarcation of authority between the two entities. The findings reveal that the structural deadlock was resolved through the ex-officio mechanism, institutionalized by Government Regulation (PP) No. 62/2019 and PP No. 4/2025, which designates the Mayor and Deputy Mayor as the Chairmanships of BP Batam. The Supreme Court validated this arrangement by classifying BP Batam as a Public Service Agency (BLU), circumventing standard dual-office prohibitions. Furthermore, the study demonstrates a fundamental paradigm shift in business licensing within the Free Trade Zone. Driven by risk-based licensing reforms (PP No. 25/2025 and PP No. 28/2025), BP Batam is now firmly established as the single licensing authority. Applying the principle of lex specialis derogat legi generali, this specific regulatory framework overrides the general regional licensing provisions (PP No. 6/2021), rendering the local government's licensing authority null and void within the free trade zone delineation. Ultimately, this research theorizes that Batam has successfully transitioned into a dual governance model. This model harmonizes territorial decentralization for public service delivery with functional autonomy for strategic economic zone management, proving that the existence of a special economic authority reconfigures, rather than eradicates, local government functions, thereby ensuring absolute legal certainty for domestic and foreign investors.
The Principle of Objectivity in the Discretionary Powers of Municipal Police (Satpol PP): An Administrative Law Analysis of Regional Regulation Enforcement Daman Arsa Nova; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni
Siber Journal of Advanced Multidisciplinary Vol. 4 No. 2 (2026): Siber Journal of Advanced Multidisciplinary (July - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/sjam.v4i2.1024

Abstract

Abstract: The enforcement of Regional Regulations by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) frequently involves the exercise of discretionary authority due to regulatory gaps, ambiguous norms, and complex field conditions. However, such discretion carries the risk of arbitrariness and abuse of authority if it is not guided by clear legal standards. This article examines how the principle of objectivity functions as a legal benchmark in the exercise of Satpol PP discretion under Indonesian administrative law. Using normative legal research with statute, conceptual, and limited case approaches, the study analyzes the framework of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, Law No. 23 of 2014 on Regional Government, Government Regulation No. 16 of 2018 on Satpol PP, relevant administrative law doctrines, and judicial interpretations. The analysis demonstrates that discretionary authority is lawful only when it is grounded in verifiable facts, rational decision-making, impartial treatment of similar cases, careful consideration of risks and impacts, and transparent reason-giving supported by adequate documentation. The study concludes that objectivity operates as an operational legal standard that transforms the abstract principles of good governance (AUPB) into measurable criteria for evaluating Satpol PP enforcement actions. By formulating indicators such as factual basis, rationality, non-partisanship, due care, and transparency, this research provides a normative framework for assessing whether discretionary enforcement actions are consistent with legality, proportionality, and accountability within the rule-of-law and good governance framework
Objectivity in Law Enforcement by Indonesia’s Civil Service Police Unit in Maintaining Public Order Rio Winata; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Siber Journal of Advanced Multidisciplinary Vol. 4 No. 2 (2026): Siber Journal of Advanced Multidisciplinary (July - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/sjam.v4i2.1028

Abstract

Selective public-order enforcement in Indonesia continues to erode public trust and generate recurrent allegations of discriminatory practice. This article clarifies the legal meaning of ‘objectivity’ in enforcement by the Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP) and proposes an operational framework for assessing whether non-judicial public-order measures comply with the requirements of administrative justice. Using doctrinal legal research and statutory and conceptual approaches, the study examines the normative framework governing Satpol PP’s authority and standards of conduct. Particular attention is given to the multi-layered mandate derived from the 1945 Constitution, Law No. 23 of 2014, Government Regulation No. 16 of 2018, Law No. 30 of 2014 on Government Administration, and the General Principles of Good Governance (AUPB). The findings show that objectivity is not merely an ethical aspiration; it is a binding administrative standard that must be demonstrated through verifiable procedures and reasons. The study formulates eight interlocking parameters that translate this mandate into auditable practice: (1) a clear legal basis; (2) consistent enforcement criteria; (3) non-discrimination; (4) verified and documented facts; (5) proportional escalation; (6) minimum transparency through the provision of reasons; (7) traceable command accountability; and (8) accessible channels for objection and internal review. Together, these parameters provide a practical framework for designing, supervising, and auditing standard operating procedures and for distinguishing lawful, accountable enforcement from selective or abusive action, thereby strengthening the legitimacy of local public-order governance.
Strengthening MSME Legal Compliance by Examining Legal Literacy, Licensing Readiness and Contract Quality Jemi Jemi; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni; Edwar Kelvin
Siber Journal of Advanced Multidisciplinary Vol. 4 No. 2 (2026): Siber Journal of Advanced Multidisciplinary (July - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/sjam.v4i2.1084

Abstract

Abstract: Legal compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) remains a critical issue in strengthening business governance, as many business actors operate adaptively without being adequately supported by legal preparedness. This study analyzes the effects of legal literacy, licensing readiness, and contract quality on MSME legal compliance. A quantitative approach with a cross-sectional survey design was employed. Data were collected through Likert-scale questionnaires administered to 120 MSME actors selected purposively according to the research criteria. The data were analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). The measurement model assessment indicates that all constructs satisfy the required validity and reliability criteria. In the structural model, an R² value of 0.694 shows that 69.4% of the variance in MSME legal compliance is explained by legal literacy, licensing readiness, and contract quality. Hypothesis testing demonstrates that legal literacy has a positive and significant effect on MSME legal compliance (β = 0.241; p = 0.006), licensing readiness has a positive and significant effect (β = 0.287; p = 0.002), and contract quality has a positive and significant effect (β = 0.356; p = 0.000). Among the three predictors, contract quality emerges as the most dominant determinant. These findings affirm that MSME legal compliance should not be understood merely as the fulfillment of administrative obligations, but as the outcome of interaction among legal understanding, legal-administrative preparedness, and the quality of contractual arrangements in business relationships. This study contributes to empirical business law scholarship and provides a practical basis for designing legal education programs, licensing assistance, and contract-drafting support for MSMEs.
Upaya Preventif Satpol PP dalam Menekan Pelanggaran Peraturan Daerah yang Berpotensi Tindak Pidana di Kota Batam Yamamoni Telaumbanua; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Rabu Rabu
Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pendidikan Siber Nusantara (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jpsn.v4i3.793

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya preventif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menekan pelanggaran Peraturan Daerah yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana, dengan menelaah bentuk tindakan pencegahan, strategi pelaksanaan, pola koordinasi lintas lembaga dan kendala implementasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan desain kualitatif deskriptif-analitis. Data normatif diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan dan bahan hukum yang relevan, sedangkan data empiris melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif dan studi dokumen lapangan di Satpol PP Kota Batam. Informan penelitian berjumlah 12 orang yang terdiri atas unsur pimpinan, pejabat struktural, PPNS, personel lapangan, aparat wilayah, unsur kepolisian dan masyarakat. Hasil penelitian upaya preventif Satpol PP Kota Batam dilaksanakan melalui patroli rutin, pembinaan lapangan, teguran administratif, pemantauan lokasi rawan, tindak lanjut atas aduan masyarakat dan koordinasi antarlembaga. Langkah-langkah tersebut berfungsi sebagai mekanisme intervensi dini untuk menahan pelanggaran administratif agar tidak berkembang menjadi gangguan ketertiban yang lebih serius. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan personel, tingginya mobilitas pelanggaran, belum seragamnya tindak lanjut lintas lembaga dan belum meratanya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan penguatan fungsi preventif Satpol PP memerlukan kapasitas kelembagaan yang lebih memadai, koordinasi yang konsisten dan dokumentasi administratif yang tertata.
Analisis Yuridis atas Tindakan Penertiban oleh Satpol PP terhadap Aktivitas Usaha Tanpa Izin di Kota Batam Sariyanto Sariyanto; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Rabu Rabu
Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pendidikan Siber Nusantara (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jpsn.v4i3.794

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan yuridis dan batas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban terhadap aktivitas usaha tanpa izin di wilayah Kota Batam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan desain kualitatif deskriptif-analitis. Data normatif diperoleh melalui telaah peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan bahan hukum lain yang relevan, sedangkan data empiris dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan studi dokumen lapangan di Satpol PP Kota Batam. Informan penelitian berjumlah 12 orang yang terdiri atas unsur pimpinan, pejabat struktural, PPNS, personel lapangan, aparat wilayah, unsur dinas teknis, unsur kepolisian, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penertiban pada praktiknya diawali dengan verifikasi administratif terhadap status legal usaha, lalu dilanjutkan melalui teguran lisan, surat peringatan, pemantauan ulang, dan dalam kasus tertentu penghentian sementara kegiatan usaha. Temuan juga memperlihatkan bahwa penertiban tidak dilaksanakan secara sepihak, tetapi bergantung pada koordinasi dengan kecamatan, kelurahan, dinas teknis dan kepolisian. Hambatan utama yang ditemukan meliputi ketidaksinkronan data administratif, rendahnya pemahaman hukum pelaku usaha, keterbatasan personel, dan resistensi sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan tindakan penertiban Satpol PP ditentukan oleh kesesuaian asas legalitas, penerapan proporsionalitas, dan kualitas dokumentasi administratif yang menopangnya.
Smart City and Sustainability: Implementasi Smart Transportation di Kota Batam Ayu Nurhayati Oktavia; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni; Agus Riyanto
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.779

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi smart transportation sebagai bagian dari pengembangan smart city berkelanjutan di Kota Batam. Kajian ini berangkat dari pentingnya transportasi cerdas dalam menjawab persoalan mobilitas, kemacetan, efisiensi layanan, dan dampak lingkungan pada kota industri, perdagangan, logistik, dan kawasan lintas batas seperti Batam. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang diperkuat dengan analisis normatif terhadap kebijakan smart city nasional dan daerah, dokumen Masterplan Smart City Kota Batam, serta praktik digitalisasi layanan transportasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batam telah memiliki fondasi kebijakan dan praktik awal smart transportation, terutama melalui digitalisasi pembayaran pada layanan Trans Batam. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya membentuk ekosistem mobilitas cerdas karena integrasi data, konektivitas multimoda, informasi real-time, indikator emisi, dan tata kelola kolaboratif masih perlu diperkuat. Penelitian ini menegaskan bahwa smart transportation tidak dapat direduksi menjadi penggunaan teknologi digital, tetapi harus dipahami sebagai instrumen tata kelola mobilitas yang menghubungkan efisiensi layanan, inklusi sosial, koordinasi kelembagaan, dan akuntabilitas lingkungan. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian smart sustainable city serta memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan transportasi cerdas yang inklusif, terintegrasi, rendah emisi, dan berkelanjutan di Kota Batam.
Kinerja Penegakan Hukum Lapangan Satpol PP BKO Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam: Model Prediktif Berbasis Kejelasan Mandat, Deteksi Dini, dan Koordinasi Ibrahim Ridwan Hasibuan; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni; Agus Riyanto
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.780

Abstract

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kinerja penegakan hukum lapangan Satpol PP BKO Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam melalui model prediktif yang menempatkan kejelasan mandat BKO, deteksi dini gangguan ketertiban, dan koordinasi kecamatan sebagai variabel eksogen. Studi ini penting karena penegakan ketertiban umum di tingkat kecamatan tidak hanya bergantung pada keberadaan aparatur, tetapi juga pada kejelasan ruang tugas, kemampuan membaca potensi gangguan, serta keterhubungan kerja antarunit pemerintahan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis SmartPLS terhadap 87 responden yang terdiri atas personel Satpol PP, aparatur kecamatan dan kelurahan, unsur keamanan wilayah, pelaku usaha, dan masyarakat. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima poin dan diuji melalui evaluasi outer model, validitas diskriminan, inner model, serta bootstrapping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh konstruk memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Nilai R-square sebesar 0,683 menunjukkan bahwa ketiga variabel eksogen mampu menjelaskan 68,3% variasi kinerja penegakan hukum lapangan. Deteksi dini gangguan ketertiban menjadi prediktor paling dominan dengan koefisien 0,331, diikuti kejelasan mandat BKO sebesar 0,294 dan koordinasi kecamatan sebesar 0,287. Seluruh hubungan terbukti positif dan signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa kinerja Satpol PP BKO lebih efektif ketika didukung oleh mandat operasional yang jelas, sistem pencegahan berbasis informasi wilayah, dan koordinasi lokal yang terstruktur. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pedoman BKO, pengembangan sistem deteksi dini, serta penyusunan indikator kinerja yang menilai ketepatan respons, legalitas tindakan, keberlanjutan tindak lanjut, dan keteraturan ruang publik secara lebih menyeluruh, adaptif, dan terukur dalam tata kelola pemerintahan kecamatan sekaligus praktik hukum administrasi perkotaan berbasis kebutuhan masyarakat lokal di Kota Batam berkelanjutan.