Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.406
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) GUYUB: Journal of Community Engagement Journal of Science and Education (JSE) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) PETITA Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Lex Publica Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Jurnal Dunia Ilmu Hukum Journal of Law and Social Politics Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Siber Journal of Advanced Multidisciplinary Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy
Rizki Tri Anugrah Bhakti
FH, Universitas Riau Kepulauan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Peran Kepemimpiman di Satpol PP Kota Batam dalam Meningkatkan Kinerja Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Ervina Maria Pasaribu; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Isfandir Hutasoit
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 4 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Juni- Juli 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i4.8256

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepemimpinan di Satpol PP Kota Batam dalam meningkatkan kinerja penertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta mengidentifikasi dimensi kepemimpinan yang paling menentukan kualitas pelaksanaan tugas. Penelitian menggunakan metode campuran, kuantitatif, dilakukan melalui survei terhadap personel Satpol PP yang terlibat dalam fungsi penertiban, serta wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi untuk memperdalam penjelasan atas temuan statistik. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear, sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja penertiban. Dimensi pengawasan, pemberian arahan dan pengambilan keputusan berkontribusi paling kuat terhadap peningkatan disiplin, koordinasi, ketepatan tindakan dan profesionalitas petugas. Motivasi kerja berpengaruh positif, namun dengan kontribusi yang lebih terbatas. Sementara itu, komunikasi internal menunjukkan arah pengaruh positif, tetapi belum berperan sebagai prediktor langsung yang dominan, terutama karena belum meratanya konsistensi alur informasi antartim dan antarwaktu kerja. Penelitian menegaskan peningkatan kinerja Satpol PP tidak cukup melalui intensifikasi operasi, tetapi memerlukan penguatan kepemimpinan operasional yang mampu mengintegrasikan kontrol, arahan, keputusan taktis dan sistem komunikasi organisasi secara berkelanjutan. Temuan berkontribusi pada pengembangan studi hukum dan kebijakan publik serta perbaikan tata kelola penertiban yang lebih efektif, profesional dan akuntabel.
Konstruksi Kewenangan Atributif dan Delegatif Satpol PP dalam Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah Frangki Kalser Lamhot Pardede; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Isfandir Hutasoit
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (April - Mei 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i3.8257

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kewenangan atributif dan delegatif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pelanggaran peraturan daerah (Perda) dan implikasi terhadap legalitas tindakan dan pertanggungjawaban administratif. Fokus penelitian berangkat dari praktik penertiban sering diperdebatkan pada aspek efektivitas, ketepatan, sumber kewenangan, batas tindakan dan ketertelusuran tanggung jawab pejabat yang bertindak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum administrasi serta literatur yang relevan dengan diskresi, akuntabilitas dan legitimasi tindakan aparatur lapangan. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan atributif berfungsi sebagai landasan institusional penegakan, namun tidak secara otomatis menjadi dasar seluruh tindakan administratif yang bersifat intrusif. Tindakan penertiban memerlukan dasar delegatif atau otorisasi normatif yang lebih spesifik, disertai prosedur dan dokumentasi yang memadai. Penelitian ini menemukan pencampuran istilah penugasan, perintah, pelimpahan dan koordinasi dalam praktik kelembagaan berpotensi mengaburkan batas kewenangan dan pertanggungjawaban administratif. Kontribusi penelitian terletak pada perumusan kerangka analitis yang menghubungkan sumber kewenangan, klasifikasi tindakan penertiban, batas legal penggunaan kewenangan dan model akuntabilitas administratif. Temuan menegaskan pentingnya penataan arsitektur kewenangan dan tata administrasi tindakan sebagai fondasi penegakan Perda yang sah, proporsional dan akuntabel.
Legal Foundations and Implications of Civil Deeds of Settlement in the Indonesian Legal System Ilham Eka Hartawan; Pristika Handayani; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Lex Publica Vol. 11 No. 1 (2024)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.11.1.2024.210

Abstract

. In everyday life, people often take legal actions that can lead to disputes due to differing opinions and perspectives. This research looks at the legal basis for civil deeds of settlement in the Indonesian legal system by examining relevant regulations and laws, such as Articles 1851 of the Civil Code and Article 130 of the Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Using a normative legal research method, the study analyzes existing laws, highlighting how peace agreements can help resolve disputes through litigation or alternative dispute resolution (ADR). It emphasizes the importance of good faith during mediation and the role of judges in encouraging amicable settlements. The findings underscore that civil deeds of settlement serve as a valuable mechanism for resolving conflicts outside traditional litigation, with their legal binding nature reinforced through documentation as peace deeds, which acquire the same legal force as court decisions when registered. This aspect provides assurance that agreements will be upheld, promoting security in contractual relationships. Moreover, while judges play a minimal role in enforcement, they facilitate mediation, ensuring parties explore amicable resolutions. Ultimately, this study advocates for a broader understanding and adoption of civil deeds of settlement, enhancing the effectiveness of dispute resolution in Indonesia.   Abstrak. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering melakukan tindakan hukum yang dapat menimbulkan sengketa karena adanya perbedaan pendapat dan sudut pandang. Penelitian ini mengkaji dasar hukum akta perdamaian dalam sistem hukum Indonesia dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 130 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyoroti bagaimana perjanjian perdamaian dapat membantu menyelesaikan sengketa melalui litigasi atau penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Penelitian ini menekankan pentingnya itikad baik selama mediasi dan peran hakim dalam mendorong penyelesaian secara damai. Temuan penelitian ini menggarisbawahi bahwa akta perdamaian berfungsi sebagai mekanisme yang berharga untuk menyelesaikan konflik di luar litigasi tradisional, dengan sifat mengikat secara hukum yang diperkuat melalui dokumentasi sebagai akta perdamaian, yang memperoleh kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan saat didaftarkan. Aspek ini memberikan jaminan bahwa perjanjian akan ditegakkan, sehingga meningkatkan keamanan dalam hubungan kontraktual. Selain itu, meskipun hakim memainkan peran minimal dalam penegakan hukum, mereka memfasilitasi mediasi, memastikan para pihak mencari penyelesaian secara damai. Pada akhirnya, penelitian ini menganjurkan pemahaman dan adopsi yang lebih luas tentang akta perdata, yang meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di Indonesia. Kata kunci: Mediasi, Penyelesaian sengketa, Perjanjian damai, Kepastian hukum, Pendekatan hukum normatif
Investigating the Correlation Between Formal Tax Law Violations and the Manifestation of Tax Crimes in Batam, Indonesia F Fetri; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni
Journal of Science and Education (JSE) Vol. 6 No. 2 (2026): Journal of Science and Education (JSE)
Publisher : Media Digital Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58905/jse.v6i2.768

Abstract

This study examines how formal (administrative) tax non-compliance may, under specific legal and procedural conditions, escalate into tax crimes in Indonesia, using Batam as a case study. Batam is a free trade zone with intensive cross-border transactions and stringent VAT documentation requirements, making it a relevant setting for observing the administrative–criminal boundary in enforcement practice. Employing normative legal research, we analyze statutes and implementing regulations (including KUP provisions on Articles 38, 39, and 39A), OECD guidance as a comparative analytical lens and selected Indonesian court decisions (2020–2025) to map escalation thresholds and taxpayer safeguards consistent with the ultimum remedium principle. The findings suggest that formal violations, such as late or non-filing, deficient bookkeeping, and documentary irregularities, primarily serve as compliance-risk signals and should typically receive administrative attention. Criminal exposure becomes plausible only when these violations are accompanied by qualifying elements such as intent (dolus), patterned repetition, falsification/forgery, and demonstrable fiscal consequences supported by preliminary evidence procedures. Overly expansive criminalization may undermine legal certainty, taxpayer trust, and investor confidence. We recommend standardizing escalation indicators, strengthening the consistency of preliminary evidence assessment, and enhancing taxpayer legal literacy and administrative rectification pathways to ensure a fair and measurable boundary between administrative sanctions and criminal prosecution.
Implementation of Enforcement of Regional Regulations on Advertising by Batam’s Public Order Agency (Satpol PP) Nono Haryadi; Isfandir Hutasoit; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Edwal Kelvin
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 3 (2026): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i3.2053

Abstract

This study examines the implementation of regional regulation enforcement on outdoor advertising (reklame) by the Satpol PP of Batam using a simple quantitative approach. It investigates how’s the implementation factors of —communication, resources, implementers’ disposition and bureaucratic structure/standard operating procedures (SOP)—shape enforcement effectiveness. Data were collected through a 1–5 Likert-scale questionnaire administered to all Satpol PP personnel in Batam (N=82) using a census technique and analyzed in SPSS using descriptive statistics, reliability testing and multiple linear regression. Reliability results indicate that all constructs are internally consistent (Cronbach’s Alpha: communication=0.86; resources=0.88; disposition=0.84; SOP=0.82; effectiveness=0.90). Descriptively, all variables fall within the “high” category, with mean scores of 3.74 (SD=0.56) for communication, 3.45 (SD=0.63) for resources, 3.88 (SD=0.52) for disposition, 3.60 (SD=0.58) for SOP and 3.51 (SD=0.65) for enforcement effectiveness. The regression model is statistically significant (F=34.96; p<0.001) and explains 64.5% of the variance in enforcement effectiveness (R²=0.645). At the partial level, resources (β=0.39; p<0.001), communication (β=0.28; p=0.002) and SOP (β=0.23; p=0.010) have significant positive effects, while disposition is not significant (p=0.201). These findings suggest that enforcement effectiveness is primarily driven by organizational capacity, consistent information flow and procedural clarity rather than individual attitudes alone. The study recommends strengthening the advertising-object database, standardizing escalation procedures within SOPs and enhancing inter-agency coordination to improve enforcement consistency. From a broader policy perspective, these findings indicate that enforcement effectiveness in Batam is shaped less by individual commitment alone than by the city’s ability to maintain a reliable advertising-object database, sustain inter-agency information consistency, and apply SOP-based escalation uniformly across cases. The practical implication of this study therefore lies in strengthening data-driven and procedurally standardized enforcement design, rather than treating effectiveness as a purely operational or attitudinal issue
Discretion of Public Order Agency (Satpol PP) in Enforcing Regional Regulations: A Normative Review of Conditions, Limits and Accountability Muhammad Nasar; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni; Indra Sakti
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 3 (2026): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i3.2054

Abstract

This study aims to formulate the legal basis for the Public Order Agency (Satpol PP) discretion in enforcing regional regulations, focusing on the distinction between routine and discretionary authority, the conditions for exercising discretion, normative limits, and the legal accountability model. The study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed through legal interpretation, systematic reasoning, and legal argumentation to develop operational parameters for testing discretion in the practice of enforcing regional regulations. The results show that the main problem does not lie in the existence of discretion, but rather in the absence of consistent parameters for assessing the validity, limits, and accountability of its use. The study produced six main findings, namely the classification of Satpol PP actions between routine and discretionary authority; formal and material conditions for the use of discretion; a matrix for testing the limits of discretion based on legality, general principles of good governance (AUPB), the purpose of authority and proportionality; a typology of risks of deviation; a legal accountability model; and the operational flow of discretion as a framework for institutional evaluation. The findings confirm that the Public Order Agency (Satpol PP)discretion remains legitimate within the framework of a state governed by law, provided it is based on clear authority, a documented rationale, appropriate position objectives, and verifiable accountability mechanisms. This research contributes to strengthening regional administrative law and improving governance to achieve more measurable and accountable regional regulatory enforcement. More specifically, the primary novelty of this study lies in the formulation of an operational flow of Satpol PP discretion that translates abstract principles of legality, AUPB, purpose of authority, proportionality, documentation, and correction into a sequential decision-making framework that can be applied institutionally in daily regional regulation enforcement.
The Role of Satpol PP in Handling Buskers and Beggars in Batam City Devi Emelda Br Lumbantobing; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Isfandir Hutasoit
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 3 (2026): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i3.2055

Abstract

This study aims to analyze the role of the Batam’s Satpol PP in handling buskers, vagrants and beggars from an administrative law perspective. The study focuses on operational actions, cross-agency coordination patterns, and implementation constraints that affect the sustainability of enforcement outcomes in public spaces. The study employed a qualitative approach with a case study strategy. Data were collected through semi-structured interviews, field observations, and reviews of policy and administrative documents, analyzed using thematic analysis, strengthening trustworthiness through source and technique triangulation, audit trails, and adequate context descriptions. The results indicate that enforcement practices in Batam utilize a hybrid enforcement pattern, combining persuasive approaches, administrative actions, and situational enforcement according to the field context. Satpol PP plays a crucial role as a liaison between agencies, but its long-term effectiveness is limited by inconsistent referral channels, varying social service capacity, and a weak post-enforcement follow-up mechanism. The findings emphasize that the success of enforcement is not solely measured by the immediate restoration of order, but rather by the legality of actions, procedural proportionality, quality of coordination, and the sustainability of social impacts. The research contributes to strengthening administrative law studies by showing that effective handling requires integration between norm enforcement, social protection, and the design of more institutionalized cross-agency collaboration.
Mengukur Efektivitas Penindakan Kenakalan Remaja Sekolah Oleh Pemerintah Kota Batam Nenny Dwiyana; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti; Seftia Azrianti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7937

Abstract

Kenakalan remaja sekolah di Kota Batam meliputi membolos, berkeliaran pada jam pelajaran dan pelanggaran tata tertib menjadi persoalan yang berdampak pada ketertiban belajar dan ketenteraman ruang publik. Pemerintah Kota Batam merespons melalui penindakan, pengawasan pelajar pada jam sekolah, namun efektivitas kebijakan perlu dinilai tidak hanya dari intensitas operasi, melainkan mekanisme yang menjelaskan perubahan perilaku. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh efektivitas penindakan pemerintah (X) terhadap luaran perilaku siswa (Z) dengan menempatkan legitimasi/keadilan prosedural (Y) sebagai mediator. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan survei pada 100 siswa SMA/SMK di Batam dan dianalisis menggunakan SEM-PLS (SmartPLS). Indikator memenuhi kelayakan model pengukuran outer loading ≥0.70, reliabilitas konstruk α 0.722-0.765; CR 0.703-0.784 dan validitas konvergen AVE 0.625-0.642. Hasil model struktural menunjukkan pengaruh langsung yang kuat dan signifikan X-Y (β=0.828; t=45.543; p<0.001) serta Y-Z (β=0.735; t=10.730; p<0.001) dan efek tidak langsung X-Y-Z signifikan (β=0.609; t=10.593; p<0.001) menegaskan peran mediasi legitimasi/keadilan prosedural. Temuan mengindikasikan bahwa penindakan yang konsisten, sesuai SOP, disertai penjelasan dan tindak lanjut yang jelas lebih efektif ketika membangun persepsi keadilan, sehingga mendukung kepatuhan siswa terhadap ketertiban sekolah atau penurunan kecenderungan kenakalan. Secara praktis, kebijakan Batam perlu menekankan kualitas prosedur, komunikasi yang menghormati dan mekanisme tindak lanjut berbasis pembinaan.
Transparansi Informasi Penanganan Perkara Pidana oleh Denpom I/6 Batam: Antara Kepentingan Publik dan Rahasia Penyidikan Riza Fahlevy; Isfandir Hutasoit; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Edwar Kelvin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8226

Abstract

Penelitian ini menganalisis batas transparansi informasi dalam penanganan perkara pidana oleh Denpom I/6 Batam serta implikasinya bagi perlindungan due process of law. Desain penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penguatan socio-legal melalui analisis regulasi keterbukaan informasi dan pengecualian penegakan hukum, studi dokumen layanan informasi, serta wawancara semi-terstruktur dengan 12 informan. Data empiris dilengkapi telaah komunikasi publik untuk menilai konsistensi isi, waktu, dan tingkat detail informasi. Hasil menunjukkan praktik transparansi beroperasi dalam spektrum yang bervariatif. Dari 10 permintaan informasi analisis, 4 dipenuhi penuh, 4 dipenuhi sebagian dan 2 ditolak. Informasi yang paling sering dibatasi meliputi identitas saksi/korban/pelapor, strategi penyidikan, dokumen pemeriksaan serta bukti digital; pembatasan didorong oleh risiko menghambat penyidikan, keselamatan pihak rentan, praduga tak bersalah dan keamanan institusi. Sementara itu, kebutuhan klarifikasi cepat untuk meredam disinformasi mendorong pelembagaan fakta minimum yang terverifikasi sebagai respons awal, diikuti pembaruan saat risiko menurun. Temuan menegaskan problem utama bukan rendahnya komitmen keterbukaan, melainkan belum seragamnya uji konsekuensi dan format argumentasi pembatasan yang terdokumentasi, sehingga respons mudah dipersepsikan inkonsisten. Studi ini mengusulkan model transparansi bertanggung jawab tiga lapis—minimum verifiable facts, controlled disclosure dan protected information yang dioperasionalkan melalui matriks klasifikasi informasi, template jawaban standar, dan SOP komunikasi hukum. Model ini memperkuat akuntabilitas, memperbaiki manajemen ekspektasi publik dan menjaga integritas penyidikan. Kontribusi penelitian terletak pada pemetaan parameter operasional transparansi bagi lembaga penegak hukum peradilan militer; riset lanjut menguji dampaknya terhadap kepercayaan publik.
Tinjauan Hukum terhadap Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelaporan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Batam Saddam Saddam; Isfandir Hutasoit; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Edwar Kelvin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8227

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah di Kota Batam serta konsekuensi hukumnya bagi akuntabilitas penegakan dan perlindungan hak warga. Desain penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan strategi normatif-terapan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, didukung telaah literatur serta analisis dokumen kebijakan dan praktik kelembagaan. Analisis dilakukan dengan membangun rantai proses pelaporan–penindakan  dan mengevaluasinya menggunakan matriks lima dimensi: legalitas dan AUPB, tata kelola data pribadi, keamanan aplikasi, pembuktian serta jejak administratif dan mekanisme pengawasan serta keberatan. Hasil menunjukkan pelaporan digital berpotensi meningkatkan responsivitas dan transparansi proses, namun efektivitas hukumnya sangat ditentukan oleh standar verifikasi minimum, minimisasi data, kontrol akses dan retensi, audit keamanan berkala, serta dokumentasi tindakan yang konsisten. Titik rawan teridentifikasi pada fase verifikasi, penyimpanan bukti data, serta eskalasi tindakan. Penelitian merekomendasikan kerangka due process digital untuk penegakan peraturan daerah melalui SOP verifikasi dan eskalasi, privacy-by-design dan security-by-design, audit trail yang dapat diaudit, indikator kinerja yang memasukkan fairness dan inklusivitas serta kanal koreksi yang mudah diakses. Kontribusi penelitian terletak pada parameter operasional yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memperkuat legitimasi penindakan berbasis laporan digital di kota maju dalam konteks negara berkembang.
Co-Authors Agus Priyo Trapsilo Agus Riyanto Alwan Hadiyanto Andi Safirul Ula Anto Anto Arja Nelta ARTANTO, TRI Ayu Nurhayati Oktavia Bahtiar Bahtiar Banar Maejaya Daman Arsa Nova Devi Emelda Br Lumbantobing Dian Wiris Woro Wardani Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Edwal Kelvin Edwal Kelvin Edwar Kelvin Edwar Kelvin Edwar Kelvin Edwar Kelvin Edward Kelvin Enan Nova Solihin Erik Arianto Matondang Ervina Maria Pasaribu Evi Febri Sartika Evy Yusriani F Fetri Febriadinata Febriadinata Frangki Kalser Lamhot Pardede Frans Borgias Gugi Gustamam Harianto Harianto Hary Suwenda Hasiholan Gultom Hendriyanto Ibnu Setiadi Ibrahim Ridwan Hasibuan Ilham Eka Hartawan Indra Indra Indra Sakti Indra Sakti Indra Sakti Indra Sakti Indra Sakti Indra Sakti Indra Sakti Irma Solvia Isfandir Hutasoit Isfandir Hutasoit Isfandir Hutasoit Isfandir Hutasoit Isfandir Hutasoit Ispandir Hutasoit Jemi Jemi Juanda Andika Agustian Jumadi Jumadi Lindu Deni Luciana Luciana Lucky Imam Santoso Mazlan Mazlan Muhamad Raja&#039;i Muhammad Arif Muhammad Nasar Muhammad Zulkifli Nenny Dwiyana Nono Haryadi Pristika Handayani Pristika Handayani Rabu Rabu Rabu Rabu Rabu Raja Mhd Kamil Raja Zukifli Rian Rusmana Putra Rio Winata Riza Fahlevy Roja Roja Rudi Rudi Ryan Lubis Saddam Saddam Sariyanto Sariyanto Seftia Azrianti Seftia Azrianti Tri Novianti Ukas Padrisan Jamba - Yamamoni Telaumbanua Yusniarti