Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.342
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Lembaga Penelitian Universitas Mataram Unram Law Review Jurnal Jatiswara Jurnal Abdi Insani Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Fundamental Justice Empiricism Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law
Wiwiek Wahyuningsih
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pelaksanaan Perjanjian Penyedia Jasa Satuan Keamanan (SATPAM) Antara Bank Danamon Indonesia Dan PT. Bravo Satria Perkasa Farah Savira; Lalu Hadi Adha; Wiwiek Wahyuningsih
Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2619

Abstract

This study aims to find out the implementation of the security guard service provider agreement at PT. Bank Danamon Indonesia and PT. Bravo Satria Perkasa and to find out the obstacles encountered in implementing the security service provider agreement at PT. Bank Danamon Indonesia and PT. Bravo Satria Perkasa. The method used is an empirical normative legal research method. The results of the study can be concluded that (1) The implementation and legal protection for contract workers at PT Bravo Satria Perkasa are in accordance with the PKWT Work Agreement and the Labor Law (2) Obstacles that arise in the implementation of work agreements for a certain time at PT Bravo Satria Perkasa in the form of contract changes every 5 years for workers (security guards) so that PT Danamon Indonesia needs to conduct training or retraining for new workers (security guards) related to knowledge about banking and with the replacement of new security guards they cannot adjust to work rhythms, therefore need to be given periodic explanations in order to meet the disciplinary standards set by Bank Danamon.
Eksistensi Bank Tanah Sebagai Lembaga Pengelolaan Tanah Negara Bening Tyas Wijayanti; Arief Rahman; Wiwiek Wahyuningsih
Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2620

Abstract

This study aims to determine and analyze the existence of a land bank as a state land management agency and to find out how the land bank is regulated according to positive law in Indonesia. The method used is normative, and then the data is analyzed by descriptive analysis. The results of this study indicate that the land bank regulation according to positive law in Indonesia is in Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency and the existence of the land bank as a state land management institution is that the land bank has the task of managing state land to become more valuable and beneficial following its designation. It is hoped that this land bank can become a helpful institution and run following favourable laws in Indonesia.
Kekuatan Hukum Akta Pengikatan Dalam Jual Beli Tanah Andriyani, Shinta; Wahyuningsih, Wiwiek; Rahman, Arief
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.43

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: bentuk kekuatan hukum akta penikatan jual beli tanah yang di buat oleh notais bagi para pihak akibat hukum dari pembatalan akta pengikatan jual-beli tanah. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan (the statute approach), pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data kemudian dianalisis kualitatif. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan, dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual-Belinya adalah sangat kuat, karena merupakan akta notaril yang bersifat akta otentik, 2) Akibat-akibat hukum yang timbul dari pembatalan akta Pengikatan Jual Beli Tanah: (a) Para pihak dapat dikenakan denda yang besarnya telah disepakati dari jumlah yang harus dibayar pembeli kepada penjual atau pembeli, untuk tiap-tiap hari keterlambatan. Denda tersebut harus dibayar dengan seketika dan sekaligus, (b) Perjanjian berakhir dan sepanjang perlu kedua belah pihak melepaskan diri dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pihak Penjual wajib untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Pembeli setelah dipotong beberapa persen dari harga jual tanah dan bangunan tersebut sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Penjual ditambah denda yang harus dibayar oleh Pihak Pembeli kepada Pihak Penjual.
UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK TERKAIT PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI Arief Rahman; Wahyuningsih, Wiwiek; Andriyani, Shinta; Mulada, Diman Ade
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.127

Abstract

Kegiatan Penyuluhan hukum mengenai UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK TERKAIT PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI dilaksanakan di Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Pada hari Jumat 27 Juli 2022. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan diskusi. Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini diharapakan dapat membantu pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan Upaya Pencegahan Konflik Terkait Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli.. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta sesuai dengan protokol kesehatan. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Sigerongan, sebab materi yang di sampaikan meliputi Peralihan Hak atas Tanah Melalui Jual Beli Hak-Hak Tas Tanah yag dapat diperjual belikan, Upaya-Upaya Yang dilakukan Untuk menghindari terjadi konflik atau permasalahan dalam jual beli hak atas tanah.Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat memberikan pencerahan (wawasan) kepada masayarakat
Pentingnya Pendaftaran Tanah Hak Milik Adat Untuk Kepastian Hukum Arief Rahman; Wahyuningsih, Wiwiek; Andriyani, Shinta; Mulada, Diman Ade
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.226

Abstract

   
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Dan Pihak Ketiga Di Kawasan Mandalika (Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Andriyani, Shinta; Rahman, Arief; Wahyuningsih, Wiwiek
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.157

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemanfaatan tanah kas desa secara swakelola di Kawasan Mandalika Desa Kuta Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah dan pelaksanaan pemanfaatan tanah kas desa yang sudah sesuai dengan UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mendasarkan kajiannya pada studi kepustakaan. Penelitian hukum empiris mengkaji dan menganalisa keberlakuan asas-asas/prinsip-prinsip hukum, norma-norma dan konsep-konsep hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan prilaku masyarakat. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang- undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa di desa Kuta Kecamatan Pujut didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri RI No. 1 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 Tentang pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah.Tanah kas desa yang dimiliki desa Kuta 32 are yang merupakan Kantor Desa Kuta dan masih dalam proses pendaftaran karena Desa Kuta merupakan desa pemekaran dan tanah kas desa tersebut ada di kantor desa sehingga lahan tanah yang kosong di manfaatkan untuk beberapa usaha yang memang sedang diperlukan yang kiranya bisa menambah pendapatan asli desa seperti pembangunan home stay, kios, galery UMKM, bank sampah yang pembangunannya mendapat bantuan dari BUMD dalam rangka CSR dan di kelola melaui Bumdes.untuk menambah kesejahteraan masyarakat ada beberapa kios yang bisa di sewa masyarakat namun untuk pendapatan desa belum ada mengingat pasca covid penjualan masih terbilang sepi sehingga hasil yang diperoleh belum stabil. Pada masa mendatang penyewaan dari kios yang dibangun di atas kas desa di buat perjanjian tertulis dan di sepakati harga yang sesuai untuk lebih menjamin kepastian bagi kedua belah pihak.
Hak dan Kewajiban dalam Peralihan Hak Atas Tanah dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat) Andriyani, Shinta; Rahman, Arief; Wahyuningsih, Wiwiek
Empiricism Journal Vol. 4 No. 1: June 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/ej.v4i1.1297

Abstract

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai Hak dan Kewajiban Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat ini dilakukan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi. Adapun manfaat secara umum kegiatan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait  hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh masing-masing pihak dalam hal ini penjual dan pembeli ketika melakukan peralihan hak atas tanah apa saja kewajiban yang harus dipenuhi dan dengan dilaksanakan kewajiban tersebut akan mempermudah proses pendaftaran tanah yang akan lebih menjamin kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah tersebut sehingga tertib hukum dan tertib administrasi pertanahan dapat terwujud. Adapun secara khusus penyuluhan ini bertujuan untuk merubah sikap dan pola pikir masyarakat serta memberi motivasi masyarakat akan hak dan kewajiban dalam peralihan hak atas tanah yang di sertai dengan  pendaftaran hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan kepemilikan tanah dan untuk menghindari terjadinya sengketa hak atas tanah yang sering kali terjadi di masyarakat. Rights and Obligations in the Transfer of Land Rights in the Context of Land Registration (Jatisela Village, Gunungsari District, West Lombok Regency) Abstract Legal counseling activities regarding Rights and Obligations in the Transfer of Land Rights in the Context of Land Registration (Jatisela Village, Gunungsari District, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara) are carried out using the lecture method followed by discussion. The general benefit of this activity is to assist the government in the context of increase public legal awareness regarding the rights and obligations that must be fulfilled by each party in this case the seller and the buyer when transferring land rights what are the obligations that must be fulfilled and by carrying out these obligations will facilitate the process of land registration which will guarantee greater certainty law in the transfer of land rights so that legal order and orderly administration of land can be realized. Specifically, this counseling aims to change the attitude and mindset of the community and to motivate the community about the rights and obligations in the transfer of land rights accompanied by the registration of land rights land to guarantee legal certainty related to land ownership and to avoid disputes over land rights that often occur in the community.
Penguasaan Lahan Oleh Masyarakat Pada Kawasan Wisata (Studi Di Kawasan Pesisir Taman Loang Baloq) Shinta Andriyani; Arief Rahman; Wahyuningsih, Wiwiek
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.260

Abstract

Loang Baloq berada di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram yang merupakan salah satu diantara enam kecamatan yang ada di Kota Mataram. Loang Baloq merupakan salah satu distinasi wisata kota Mataram yang berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata mengembangkan wilayah tersebut sebagai obyek wisata dengan mengembangkan taman Loang Baloq sebagai salah satu daya tarik pengunjung yang ingin menikmati suasana pantai Loang Baloq. Usaha-usaha tersebut berada di taman Loang Baloq berupa lapak-lapak kuliner yang di bangun menghadap utara dengan desain terbuka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Berdasarkan hasil penelitian status taman Loang Baloq merupakan tanah negara dengan status hak pakai dan pengelolaan di serahkan kepada pada Dinas Pariwisata yang bermitra dengan kelompok sadar wisata dalam pengelolaannya. Kelompok sadar wisata merupakan organisasi yang peduli dengan pengembangan pariwisata yang ada di daerah setempat. Kelompok sadarwisata (Pokdarwis) memiliki peran dan posisi di dalam pengembangan wisata.
Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Dengan Objek Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Orang Lain: Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.Praya Jannatun, Baiq Haulia; Wahyuningsih, Wiwiek
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main objectives this research is to determine the concept of granting credit with Ownership Certificate in the name of another person, as well as the considerations of the Judge in Decision Number 8/Pdt.G/2023/PN.Praya. This study classified as normative legal research. Based on the results obtained, it is shows that the concept of granting credit with others' Ownership Certificate is as follows: firstly, the bank shall adhere to the principle of prudence; secondly, the making of a Deed of Mortgage concerns to ensure legal certainty; lastly, the registration of the latter deed is indeed aims to obtain legal certainty. In Decision Number 8/Pdt.G/2023/PN.Praya, the judge granted some of the plaintiff's claims, one of which stated that the defendant had committed a breach of contract, as stated in the judge's considerations Number 24. From the principle of legal certainty, the decision in this case seems appropriate. However, from the principles of justice and legal protection, it is less appropriate, namely the dismissal of the plaintiff's claim in the form of seizing the collateral, which should have been possible because the defendant was proven to have committed a breach of contract.
Kajian Yuridis Pelaksanaan Roya Obyek Hak Tanggungan Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Kota Mataram Wahyuningsih, Wiwiek; -, Arba; Andriyani, Shinta
JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.150

Abstract

Deposit Rights is the right to pledge the right to land as a credit guarantee to the Bank. The Deposit Rights is an accecoire agreement (agreement) of the main agreement, namely debt agreement receivable. The right of Dependent must be made a Deed of Granting of Dependent Rights and must be registered in the Land Registry Office of the National Land Agency to obtain a certificate for guarantee of legal certainty, and must also diroya 'if the debts are due. Roya is a deletion of the security expense of a land right that is the object of the Mortgage Right that has expired or has been removed because it has already ended its credit by the Land Registry Office at the request of the interested parties. This research is empirical law research that aims to examine the juridical-empirical implementation of roya Object of Mortgage by the Land Registry Office of Mataram City. The result of the research shows that the implementation of registration of the Land Rights of the Land on Land has been clearly regulated with the requirements and procedures. While the implementation of Roya Object of Mortgage Rights at the Office of BPN Kota Mataran has been implemented well in accordance with the provisions and procedures that have been determined by the applicable legislation.
Co-Authors -, Arba Ade, Diman Ade Mulada Almaqiah, Fatma Alvin Julian Pradana Angga Dimas Pratama Any Suryani Arba - Arba, H.M. Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief, Arief rahman Aris Munandar Aulia Abdat, Nilna Azizah, Eliya Nurul Bening Tyas Wijayanti Diman Ade Mulada Diman Ade Mulada, Diman Ade Farah Sahirah Farah Savira H. Arba Arba I Kadek Tisna Ira Sulistya Jannatun, Baiq Haulia Lalu Hadi Adha MELI YANTI Miftahul Hayati Mohammad Irfan Mohammad Irfan Mr. Arba Mr. Sahnan Mualifah Mualifah Muhamad Izrul Gunawan Muhammad Arba Muhammad Samsul Muhammad Teguh Rahmadi Muhammad Yusril Alawi Muzakkir Walad Rina Rizqika Aolia Sahnan Sahnan Sahnan Sahnan Sahnan Sahnan Shinta Andriyani Shinta Andriyani Wawan Satriawan Yanti, Meli