Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Hari Tua Dalam Meningkatkan Produktivitas Pekerja  Miftahul Hayati; Wahyuningsih, Wiwiek
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/q6zq4e75

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan efektivitas dari adanya program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua dalam meningkatkan produktivitas pekerja pada PT. PELNI (Persero) Cabang Bima. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data yang digunakan adalah data lapangan dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara atau tanya jawab dengan responden dan juga informan dan juga dengan cara studi kepustakaan. Pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua bagi pekerja pada PT. PELNI (Persero) Cabang Bima sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah terlaksana dengan baik, yang dimana semua pekerja dengan total 17 orang pekerja yang terdiri dari pekerja kontrak dan pekerja tetap telah terdaftar di kedua program BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Perusahaan dan Bpjs Ketenagakerjaan setempat juga melakukan sosialisasi terkait tata cara klaim dan manfaat program. Sejauh ini terkait dengan klaim manfaat program tidak ada kendala dan prosesnya juga cepat. Program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua pada PT. PELNI (Persero) Cabang Bima, dapat di simpulkan telah efektif dalam meningkatkan produktivitas pekerja. Hal demikian karena hak-hak tenaga kerja dalam kedua program tersebut telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku. Dengan ada nya jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan kerja para pekerja menjadi lebih produktif karena hak-hak mereka terjamin dalam aturan.
Pembagian Waris Anak Yang Mengganti (Memperbaiki) Jenis Kelamin Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam MELI YANTI; Yanti, Meli; Wahyuningsih, Wiwiek
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/vgdme843

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan pembagian waris terhadap anak yang melakukan pergantian atau perbaikan jenis kelamin dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata Indonesia, belum terdapat pengaturan secara eksplisit mengenai pergantian atau perbaikan jenis kelamin. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, operasi yang bertujuan mengubah identitas tidak diperbolehkan, kecuali bersifat rekonstruktif untuk perbaikan kelainan biologis. Selama tidak termasuk dalam kategori yang terhalang mewaris, individu yang melakukan perbaikan jenis kelamin tetap berhak menjadi ahli waris dan memperoleh bagian yang sama. Sementara itu, dalam hukum Islam, Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 menegaskan bahwa pergantian jenis kelamin dalam kondisi normal hukumnya haram, sedangkan tindakan yang bersifat perbaikan (tashih) diperbolehkan. Dalam konteks kewarisan, individu yang melakukan perbaikan jenis kelamin memiliki hak waris berdasarkan jenis kelamin pascaoperasi, sedangkan bagi yang mengganti jenis kelamin dalam keadaan normal, penetapan kewarisannya tetap mengacu pada jenis kelamin semula.
Kajian Yuridis Penetapan Nilai BPHTB Dalam Proses Jual Beli Hak Atas Tanah Rahman, Arief; Wahyuningsih, Wiwiek; Andriyani, Shinta; Ade Mulada, Diman
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.299

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penetapan BPHTB dalam jual beli hak atas tanah dan Menganalisis relevansi harga transaksi dalam jual beli ha katas tanah terhadap penetapan biaya BPHTB. Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa mekanisme penetapan BPHTB dalam jual beli hak atas tanah melalui beberapa tahapan yaitu: proses penetapan antaralain penepan objek pajak, penetapan subjek dan wajib pajak, serta penetapan tarif; Pengisian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB; Proses Penghitungan BPHTB; Proses Penelitian (Verifikasi); dan Proses Pembayaran BPHTB. Relevansi Harga Transaksi Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Terhadap Penetapan Biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.memiliki relevansi karena harga transaksi dalam jual beli tanah sangat relevan terhadap penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena harga transaksi menjadi salah satu dasar penentuan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang digunakan untuk menghitung BPHTB. Semakin tinggi harga transaksi (sesuai harga pasar), smaka emakin tinggi pula NPOP, dan akhirnya BPHTB terutang tersebut harus dibayar oleh pembeli.
Analisis Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Jagung Antara PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera Dengan Petani Penggarap Di Kabupaten Sumbawa Besar Andriyani, Shinta; Wahyuningsih, Wiwiek; Rahman, Arief
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.393

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk hubungan hukum antara PT Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan pihak penggarap dalam perjanjian bagi hasil, serta menelaah mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh apabila terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan pihak penggarap merupakan perjanjian bagi hasil dalam bentuk kemitraan inti-plasma tanaman jagung. Perjanjian tersebut berbentuk kontrak tertulis yang membebankan hak dan kewajiban secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan memberikan perlindungan serta keuntungan yang saling menguntungkan, sekaligus memenuhi syarat sah perjanjian. Dalam praktiknya, PT Sumbawa Bangkit Sejahtera menyediakan lahan, sementara pihak penggarap melaksanakan pengelolaan dengan kesepakatan bahwa hasil panen akan dibagi sesuai perjanjian. Apabila terjadi sengketa, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme non-litigasi di luar pengadilan dengan pendekatan musyawarah mufakat. Penelitian ini merekomendasikan agar kesepakatan yang dibuat lebih jelas dan melibatkan pihak penggarap secara aktif, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak menimbulkan ketimpangan.
PENTINGNYA MEMELIHARA KEMUTAKHIRAN DATA PADA SERTIFIKAT Rahman, Arief; Wahyuningsih, Wiwiek; Adnriyani, Shinta; Mulada, Diman Ade
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.400

Abstract

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai “PENTINGNYA MEMELIHARA KEMUTAKHIRAN DATA PADA SERTIFIKAT” dilakukan di Desa Perempuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat pada hari Senin, Tanggal 28 Juli 2025 yang dilaksanakan diaula kantor Desa Perempuan. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi. Adapun manfaat secara umum kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan agar dapat membantu masyarakat dan pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) dalam rangka pentingnya melakukakn kemutakhiran data pada sertifikat jika terjadi peralihan atau pembebanan terhadap hak atas tanah, sehingga data yang ada dikantor badan pertanahan Adalah data yang terbaru.. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Perempuan, karena materi yang di sampaikan mengenai persoalan yang sering mereka jumpai dilapangan berkaitan dengan persoalan pertanahan, khususnya mengenai pentingnya pemutakhiran data pada sertifikat jika melakukan peralihan atau pembebanan hak atas tanah. Pemutakhiran; Data; Sertifikat
Implementasi Jual beli Tanah Kaplingan (Studi di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat) Andriyani, Shinta; Rahman, Arief; Wahyuningsih, Wiwiek
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 2 No. 4 (2022): Edisi Desember 2022
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Jual beli hak atas tanah kaplingan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli tanah kavling yang dikelola oleh pengembang maupun langsung dari perorangan, untuk mengetahui pelaksanaan dan penyelesaian masalah bila terjadi wanprestasi bagi konsumen (pembeli). Masyarakat umum mengenal ‘kavling’ sebagai tanah yang sudah dipetak-petak, namun berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, kavling dirumuskan sebagai sebidang tanah dalam bentuk dan luas yang telah ditentukan oleh koordinator kavling (pengembang) dan konsumen (pembeli). Keterbatasan lahan (tanah) dan kebutuhan masyarakat akan lahan (tanah) di Lombok Barat yang semakin meningkat mengakibatkan lahan (tanah) diperjual belikan dalam bentuk kavling baik oleh perusahaan swasta maupun masyarakat perorangan dapat menimbulkan masalah dalam hal pelaksanaan jual beli dan perlindungan hukum bagi konsumen (pembeli) yang membutuhkan penanganan segera untuk dilakukan penelitian dalam rangka mencari solusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Sampel diambil dengan cara non random sampling. Analisis dilakukan secara deskriptif, yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan jual beli tanah kavling di Lombok Barat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli tanah kavling di Lombok Barat dapat dilaksanakan oleh pengembang atau masyarakat perorangan yang memberikan kuasa kepada pengembang untuk mengkavling tanah mereka dengan konsumen (pembeli) yang dilaksanakan dengan membuat akta pengikatan jual beli di Notaris dan pembuatan akta jual beli. Jual beli dihadapan PPAT akan mendapat perlindungan hukum apabila terjadi sengketa pemilikan tanah kavling sedangkan dalam jual beli tanah kavling masalah yang timbul terkait pembatalan bias dilakukan musyawarah mufakat dank e pengadilan apabila tidak ditemukan jalan keluar.