Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.918
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Lembaga Penelitian Universitas Mataram Unram Law Review Jurnal Jatiswara Jurnal Abdi Insani Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Fundamental Justice Empiricism Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law
Wiwiek Wahyuningsih
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pengakuan Pemilik Sertifikat Secara Dibawah Tangan Atas Keberadaan Hak Orang Lain pada Sertifikatnya Rahman, Arief; Sahnan, Sahnan; Wahyuningsih, Wiwiek
JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.214

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkajimengenai akta pengakuan pemilik sertifikat hak atas tanah yang dibuat secara dibawah tangan apakah dapat atau tidak dijadikan dasar untuk melakukan pemisahan sertifikat oleh pihak lain yang haknya masuk dalam sertifikat tersebut. serta mengkaji upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk memisahkan tanah miliknya yang terdaftar pada sertifikat atas nama orang lain.Adapun Jenis penelitiannya adalah penelitian hokum empris dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. kedudukan surat pernyataan atau pengakuan secara tertulis yang dibuat dibawah tangan mengenai adanya hak orang lain dalam sertifikatnya hanya sebagai alat bukti saja bahwa subyek yang namanya terdaftar didalam sertifikat tersebut mengakui adanya hak orang lain yang masuk dalam sertifikatnyadan adapun upaya yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk memisahkan tanah miliknya yang terdaftar pada sertifikat atas nama orang lain adalah meminta kepada subyek yang terdaftar namanya didalam sertifikat tersebut untuk melakukan pemisahan terhadap tanah yang menjadi haknya serta membuat akta peralihan hak atas tanah terhadap tanah yang dilakukan pemisahan tersebut untuk dijadikan dasar dalam melakukan proses balik nama.
Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Andriyani, Shinta; Wahyuningsih, Wiwiek; Irfan, Mohammad
JATISWARA Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i1.283

Abstract

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui konsep dan pengaturan legitime portie menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada pendekatan konseptual dan yuridis. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan, dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep legitime portie dalam KUHPerdata maupun KHI sama-sama memberi perlindungan kepada ahli waris yang mempunyai hubungan paling dekat namun menurut KUHPerdata yang berasal dari Belanda lebih di dasarkan pada sifat individualistis sedangkan menurut KHI yang didasarkan pada Al Quran dan Hadist lebih di dasarkan pada kemaslahatan. Perhitungannya menurut KUHPerdata tergantung dari ahli waris golongan berapa yang ditinggalkan sedangkan menurut KHI harta yang tidak boleh melanggar bagian mutlak hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Rahman, Arief; Wahyuningsih, Wiwiek; Andriyani, Shinta; Mulada, Diman Ade
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4885

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan mengikat perjanjian pengikatan jual jual beli otentik yang dibuat antara pemilik tanah dengan pembeli dan Menganalisis apakah pada perjanjian pengikatan jual beli tanah dapat dipungut biaya untuk pembayaran pajak seperti halnya pada akta jual beli. Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa perjanjian pengikatan Jual beli merupakan Perjanjian pendahuluan di dalam proses perjanjian jual beli, PPJB ini bersifat sementara, dalam hal ini yaitu pengikat sementara antara penjual dengan pembeli ketika para pihak menunggu proses AJB yang nantinya dibuat di hadapan PPAT. Adapun yang dimaksud dengan pengikat sementara ini yakni penjual bersedia mengikat kepada pembeli untuk menjual objek yang diperjanjikan, serta pembeli juga bersedia mengikatkan diri kepada penjual untuk membeli objek tertuang dalam isi muatan PPJB dan Pengenaan pajak dalam Perjanjian Pengikatan jual beli sebenarnya tidak sesuai dengan keberadaan PPJB sebagai perjanjian sementara, yang di mana proses peralihan hak tas tanah baru dapat terjadi pada perjanjian jual beli bukan dalam perjanjian pengikatan jual beli.
Analisis Pengadaan Lahan Pertanian Oleh Pemerintah Untuk Memperluas Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharudin Di Wilayah Lempeh Kabupaten Sumbawa Besar Azizah, Eliya Nurul; Wahyuningsih, Wiwiek
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.6523

Abstract

 Tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat yang segala sesuatu untuk kehidupan sangat membutuhkan tanah. Peraturan mengenai pembebasan lahan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahuan 2012 mengatur mengenai ruang lingkup pembebasan tanah, tahapan pembebasan tanah, ganti rugi, penyelesain sengketa. alah satunya konflik yang terjadi Perluasan Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharudin pada tahun 2016-2019 terjadi konflik antara beberapa pemilik lahan dengan panitia pembebasan lahan dikarenakan pada saat proses pembebasan lahan, panitia pembebasan lahan tidak melibatkan semua pemegang hak atas tanah dalam pembebasan lahan untuk perluasan bandara.Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana proses pelaksanaan pembebasan lahan dan dampak dari pembebasan lahan kepentingan perpanjangan Runway, Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis, selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: 1. Menunjukkan impelementasi proses pengadaan tanah untuk Perpanjangan Runway dan Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa Besar tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, terjadinya mal administrasi, termasuk kurangnya sosialisasi, ketidak hadiran seluruh pemegang hak atas tanah, dan tidak ada proses diologis antara para pihak sebelum penetan lokasi pembangunan. 2. Dampak dari sisa lahan pengadaan tanah Untuk Perpanjangan Runway, Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa Besar dapat membawa dampak negatif yang signifikan terhadap sisa lahan pertanian dan masyarakat sekitarnya. Diantaranya, sarana dan prasarana yang tidak memadai dapat mengahambat aksebilitas dan efisiensi kegiatan di area lahan pertanian tersebut.
Proses Peralihan Hak Atas Tanah Di Lokasi Transmigrasi Tambak Sari Menjadi Hak Guna Usaha Oleh Badan Pertanahan Sumbawa Barat Almaqiah, Fatma; Wahyuningsih, Wiwiek
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3902

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis proses peralihan Hak Atas Tanah di lokasi transmigrasi Tambak sari menjadi Hak Guna Usaha oleh Badan Pertanahan Sumbawa Barat, serta apa hambatan yang timbul dalam proses peralihan Hak Atas Tanah di lokasi transmigrasi Tambak Sari menjadi Hak Guna Usaha oleh Badan Pertanahan Sumbawa Barat serta solusi mengatasi hambatan tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), metode pendekatan konseptual (conseptual approach) dan metode pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa Sertifikat untuk Hak Guna Usaha dengan pemegang Hak Atas Tanah yaitu PT. Sekar Abadi Jaya ini diagunkan di Bank untuk modal usaha. Namun, kegiatan tersebut berhenti disebabkan mengalami kredit macet. Sehingga, Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut dilelang, serta dalam proses peralihan kepemilikan Hak Guna Usaha di lokasi transmigrasi Tambak Sari oleh Badan Pertanahan Sumbawa Barat terdapat faktor penghambat, yaitu Masyarakat Tambak Sari menganggap bahwa tanah yang dijadikan lahan usaha tambak udang tersebut milik warga transmigrasi. Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Sumbawa Barat yaitu dengan dilakukannya mediasi.
Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Rumah Bersama Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Aulia Abdat, Nilna; Wahyuningsih, Wiwiek
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4856

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan dan prosedur hukum dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap ahli waris dengan objek jaminan rumah bersama. Penelitian ini bertajuk pada penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menegaskan pengaturan terkait adanya perlindungan hukum dalam hak tanggungan serta menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi ahli waris pemilik rumah bersama dalam eksekusi hak tanggungan ialah berupa perlindungan hukum preventif dan represif yang dapat diperoleh melalui penerapan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan melalui perantara debitur sebagai pihak yang terikat perjanjian secara langsung dengan kreditur, ataupun melalui gugatan ke pengadilan.
Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Dengan Objek Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Orang Lain: Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.Praya Jannatun, Baiq Haulia; Wahyuningsih, Wiwiek
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/2xm6an31

Abstract

The main objectives this research is to determine the concept of granting credit with Ownership Certificate in the name of another person, as well as the considerations of the Judge in Decision Number 8/Pdt.G/2023/PN.Praya. This study classified as normative legal research. Based on the results obtained, it is shows that the concept of granting credit with others' Ownership Certificate is as follows: firstly, the bank shall adhere to the principle of prudence; secondly, the making of a Deed of Mortgage concerns to ensure legal certainty; lastly, the registration of the latter deed is indeed aims to obtain legal certainty. In Decision Number 8/Pdt.G/2023/PN.Praya, the judge granted some of the plaintiff's claims, one of which stated that the defendant had committed a breach of contract, as stated in the judge's considerations Number 24. From the principle of legal certainty, the decision in this case seems appropriate. However, from the principles of justice and legal protection, it is less appropriate, namely the dismissal of the plaintiff's claim in the form of seizing the collateral, which should have been possible because the defendant was proven to have committed a breach of contract.
Analisis Pengadaan Lahan Pertanian Oleh Pemerintah Untuk Memperluas Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharudin Di Wilayah Lempeh Kabupaten Sumbawa Besar Azizah, Eliya Nurul; Wahyuningsih, Wiwiek
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.6523

Abstract

 Tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat yang segala sesuatu untuk kehidupan sangat membutuhkan tanah. Peraturan mengenai pembebasan lahan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahuan 2012 mengatur mengenai ruang lingkup pembebasan tanah, tahapan pembebasan tanah, ganti rugi, penyelesain sengketa. alah satunya konflik yang terjadi Perluasan Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharudin pada tahun 2016-2019 terjadi konflik antara beberapa pemilik lahan dengan panitia pembebasan lahan dikarenakan pada saat proses pembebasan lahan, panitia pembebasan lahan tidak melibatkan semua pemegang hak atas tanah dalam pembebasan lahan untuk perluasan bandara.Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana proses pelaksanaan pembebasan lahan dan dampak dari pembebasan lahan kepentingan perpanjangan Runway, Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis, selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: 1. Menunjukkan impelementasi proses pengadaan tanah untuk Perpanjangan Runway dan Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa Besar tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, terjadinya mal administrasi, termasuk kurangnya sosialisasi, ketidak hadiran seluruh pemegang hak atas tanah, dan tidak ada proses diologis antara para pihak sebelum penetan lokasi pembangunan. 2. Dampak dari sisa lahan pengadaan tanah Untuk Perpanjangan Runway, Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa Besar dapat membawa dampak negatif yang signifikan terhadap sisa lahan pertanian dan masyarakat sekitarnya. Diantaranya, sarana dan prasarana yang tidak memadai dapat mengahambat aksebilitas dan efisiensi kegiatan di area lahan pertanian tersebut.
Efektivitas Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Hari Tua Dalam Meningkatkan Produktivitas Pekerja  Miftahul Hayati; Wahyuningsih, Wiwiek
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/q6zq4e75

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan efektivitas dari adanya program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua dalam meningkatkan produktivitas pekerja pada PT. PELNI (Persero) Cabang Bima. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data yang digunakan adalah data lapangan dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara atau tanya jawab dengan responden dan juga informan dan juga dengan cara studi kepustakaan. Pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua bagi pekerja pada PT. PELNI (Persero) Cabang Bima sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah terlaksana dengan baik, yang dimana semua pekerja dengan total 17 orang pekerja yang terdiri dari pekerja kontrak dan pekerja tetap telah terdaftar di kedua program BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Perusahaan dan Bpjs Ketenagakerjaan setempat juga melakukan sosialisasi terkait tata cara klaim dan manfaat program. Sejauh ini terkait dengan klaim manfaat program tidak ada kendala dan prosesnya juga cepat. Program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua pada PT. PELNI (Persero) Cabang Bima, dapat di simpulkan telah efektif dalam meningkatkan produktivitas pekerja. Hal demikian karena hak-hak tenaga kerja dalam kedua program tersebut telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku. Dengan ada nya jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan kerja para pekerja menjadi lebih produktif karena hak-hak mereka terjamin dalam aturan.
Pembagian Waris Anak Yang Mengganti (Memperbaiki) Jenis Kelamin Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam MELI YANTI; Yanti, Meli; Wahyuningsih, Wiwiek
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/vgdme843

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan pembagian waris terhadap anak yang melakukan pergantian atau perbaikan jenis kelamin dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata Indonesia, belum terdapat pengaturan secara eksplisit mengenai pergantian atau perbaikan jenis kelamin. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, operasi yang bertujuan mengubah identitas tidak diperbolehkan, kecuali bersifat rekonstruktif untuk perbaikan kelainan biologis. Selama tidak termasuk dalam kategori yang terhalang mewaris, individu yang melakukan perbaikan jenis kelamin tetap berhak menjadi ahli waris dan memperoleh bagian yang sama. Sementara itu, dalam hukum Islam, Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 menegaskan bahwa pergantian jenis kelamin dalam kondisi normal hukumnya haram, sedangkan tindakan yang bersifat perbaikan (tashih) diperbolehkan. Dalam konteks kewarisan, individu yang melakukan perbaikan jenis kelamin memiliki hak waris berdasarkan jenis kelamin pascaoperasi, sedangkan bagi yang mengganti jenis kelamin dalam keadaan normal, penetapan kewarisannya tetap mengacu pada jenis kelamin semula.
Co-Authors -, Arba Almaqiah, Fatma Alvin Julian Pradana Angga Dimas Pratama Any Suryani Hamzah Arba - Arba, H.M. Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Aris Munandar Aulia Abdat, Nilna Azizah, Eliya Nurul Bening Tyas Wijayanti Diman Ade Mulada Diman Ade Mulada Diman Ade Mulada Diman Ade Mulada Ade Diman Ade Mulada, Diman Ade Farah Sahirah Farah Savira H. Arba Arba I Kadek Tisna Ira Sulistya Jannatun, Baiq Haulia Lalu Hadi Adha Lalu Ridho Alif Fathin MELI YANTI Miftahul Hayati Mohammad Irfan Mohammad Irfan Mr. Arba Mr. Sahnan Mualifah Mualifah Muhamad Izrul Gunawan Muhammad Arba Muhammad Samsul Muhammad Teguh Rahmadi Muhammad Yusril Alawi Muzakkir Walad Rina Rizqika Aolia Sahnan Sahnan Sahnan Sahnan Sahnan Sahnan Shinta Adnriyani Shinta Andriyani Shinta Andriyani Wawan Satriawan Yanti, Meli