Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.896
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Unes Law Review BINAMULIA HUKUM Jurnal Sosial Humaniora Sigli SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Innovative: Journal Of Social Science Research JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Sinergi Akademisi dan Masyarakat Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) VISA: Journal of Vision and Ideas Binamulia Hukum
Siswantari Pratiwi
Universitas Krisnadwipayana
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Enforcement of the Criminal Act of Trafficking in Women Ridho, Rendy Arsy; Pratiwi, Siswantari; Mardani
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 2 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i2.229

Abstract

Cases of human trafficking in Indonesia are currently very widespread. Apart from being used as sexual exploitation in Indonesia, the most common cases of human trafficking in Indonesia are cases of prostitution where people are trafficked in providing sexual services that can be ordered online. This of course creates unrest among the wider community. There are so many cases of human trafficking in cyberspace that occur and of course many of these cases have not been revealed because apart from the performance of law enforcement officers, it is also due to the inadequate legal regulations and criminal sanctions in dealing with human trafficking cases in cyberspace. cyberspace. The provisions in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Human Trafficking do not regulate in detail all aspects regarding sanctions, elements and other matters regarding human trafficking. in cyberspace, both from Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking and it is felt necessary to revise or further refine existing regulations so that later criminal sanctions can be imposed. These regulations can be used as a countermeasure. In this research, researchers try to examine the case of Decision Number 841/Pid.Sus/2019/PN Mdn and Decision Number: 180/Pid.Sus/2016/PN Psp, Decision Number 841 / Pid.Sus / 2019 / PN Mdn and in the research This time, researchers tried to examine the case of Decision Number 841/Pid.Sus/2019/PN Mdn and Decision Number: 180/Pid.Sus/2016/PN Psp, Decision Number 841 / Pid.Sus / 2019 / PN Mdn with the defendant named Mujiono alias Edak is an entrepreneur whose address is Hamlet III, Liberia Village, Kec. Mengkudu Bay District. Serdang Bedagai. The public prosecutor has submitted the defendant to trial on the charge of declaring that the defendant MUJIONO als EDAK has been legally and convincingly proven to have committed a criminal act ", who carried out recruitment, for the purpose of exploiting said person in the territory of the Republic of Indonesia" as regulated and punishable by crime in Article 2 of the Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Prostitusi Lubis, Zulham Effendi; Pratiwi, Siswantari; Mardani, Mardani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11306

Abstract

Dalam perkembangan menuju dewasa, anak-anak terkadang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain karena mental dan sikap mereka belum stabil, serta dipengaruhi lingkungan pergaulan. Anak memiliki hak asasi yang sama dengan orang dewasa, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM). Tulisan ini mengulas perlindungan hukum bagi anak korban perlakuan tidak semestinya, khususnya anak korban prostitusi. Penelitian ini membahas alasan di balik maraknya pelaku yang menjadikan anak sebagai korban prostitusi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada pelaku (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid-Sus/2022/PT. Btu dan Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulannya, faktor yang mendorong maraknya pelaku prostitusi anak meliputi kemiskinan, kondisi keluarga tidak harmonis, hilangnya peran orang tua, dan pengaruh orang dewasa sebagai pekerja seks komersial. Faktor penariknya meliputi jaringan kriminal yang mengorganisir industri seks dan merekrut anak-anak, pihak berwenang yang korup, serta praktik pekerja anak termasuk kerja paksa.
Urgensi Pemidanaan Pada Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Hariyanto, Hariyanto; Pratiwi, Siswantari; Mardani, Mardani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11309

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan fokus pada studi kasus hukum normatif empiris. Data primer diperoleh dari penelitian di Subdit Polres Laka Lantas Kota Gorontalo mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, sementara data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta bahan hukum sekunder seperti buku ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau komunitas-komunitas kenderaan, serta pemasangan baliho di setiap jalan. Kedua, upaya represif diterapkan dengan menerapkan restorative justice sebelum membawa kasus ke pengadilan, dan jika tidak ada kesepakatan, proses hukum dilakukan secara terbuka di pengadilan. Selanjutnya, terdapat dua faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Pertama, korban sering kali baru melapor beberapa hari setelah kejadian, menyulitkan proses penyidikan. Kedua, saksi-saksi seringkali enggan memberikan keterangan karena takut dengan proses hukum atau merasa bahwa menjadi saksi hanya akan menambah urusan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum serta peningkatan kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo.
Analisis Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Widjaja, Rommy; Pratiwi, Siswantari; Mardani, Mardani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11342

Abstract

Dalam kehidupan bermasyarakat, masih juga sering ditemui terjadinya beberapa perbuatan melanggar terkait dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai alat untuk memperlancar pembangunan. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang. Tentu saja dengan adanya gangguan tersebut maka akan mempengaruhi pula pada kelancaran jalannya pembangunan nasional terutama bagi kalangan bawah yang merupakan pengguna terbesar uang tunai. Masyarakat kalangan bawah yang umumnya hidup dalam kemiskinan harus bertambah menderita akibat tertipu dengan adanya uang palsu. Hal ini tentu akan membuat mereka semakin terjerumus ke dalam jurang kemiskinan. Rumusan Masalah Bagaimana proses terjadinya mengedarkan uang palsu dan perbedaannya dengan Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang membuat uang palsu serta penanggulangannya. Dan Apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan No. 422/Pid.B/2021/PN. Pal dan Putusan No.351/Pid.B/2023/PN. Jmr telah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa dan masyarakat. Metode Penelitian adalah Yuridis Normatif. Hasil Penelitian: Proses terjadinya mengedarkan uang palsu dan perbedaannya dengan Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum PIdana (KUHP) unsur perbuatan yang dilarang adalah mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia dengan maksud mengedarkan atau menyuruh orang lain untuk mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Media Elektronik Wibisana, Audie C.; Pratiwi, Siswantari; Mardani, Mardani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11366

Abstract

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UUP) dan bahkan banyak ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang diatur selain daripada yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Udang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara eksplisit yang dimaksud dengan pornografi, hal tersebut jauh berbeda dengan UUP yang merinci pornografi secara limitative, bahkan secara terbuka, yang dikatakan sebagai terbuka adalah hakim boleh menambahkan ketentuan pornografi selain yang telah disebutkan dalam UUP, hal tersebut bisa terjadi ketika kalimat yang merinci bentuk-bentuk pornografi terdapat kalimat “atau pesan lainnya. Bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pronografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah Dalam melakukan penelitian kiranya diperlukan untuk menguraikan cara untuk melakukan penelitian, dalam penelitian tesis ini metode yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Hasil Penelitian adalah Melalui efektifitas penegakan hukum yang baik akan terciptanya kepastian hukum yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban adalah solusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum tindak pidana pornografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pornografi. namun perlu diingat bahwa efektifitas penegakan hukum tidak hanya memastikan sanksi pemidanaan dan denda terhadap pelaku Tindak Pidana pornografi.  
Legal Review of the Use of Closed-Circuit Television as Electronic Evidence in Proving Criminal Acts in Indonesia Pratiwi, Siswantari; Patmawanti, Besse
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/8kajvb41

Abstract

This research delves into using Closed Circuit Television (CCTV) surveillance cameras as electronic evidence in criminal proceedings in Indonesia, specifically focusing on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions (ITE). The continuously advancing field of information technology, including CCTV technology, now assumes a significant role within the realm of criminal justice, particularly in detecting criminal activities. Nevertheless, a contentious issue persists surrounding the admissibility of CCTV footage as evidence in court proceedings due to the absence of explicit regulations within the Criminal Procedure Code (KUHAP) about electronic evidence. This investigation scrutinizes the legal validity of CCTV recordings as evidence, shedding light on various instances where such recordings have served as crucial evidence in criminal trials. Employing a normative legal framework, this study also evaluates the repercussions of acknowledging CCTV recordings as admissible evidence within the framework of the Indonesian criminal justice system. This study's outcomes aim to offer theoretical insights and practical contributions to the advancement of criminal law, particularly regarding evidentiary matters and the utilization of electronic evidence within Indonesia.
Normative construction of restorative justice implementation in accelerating state losses return in corruption crimes Zahrulyani, Arip; Santoso, M. Iman; Maksum, Irfan Ridwan; Pratiwi, Siswantari
Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 9 (2024): Indonesian Journal of Multidisciplinary Science
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/ijoms.v3i9.898

Abstract

The objective of this study is to explore the philosophical foundation for the application of restorative justice approaches in cases of corruption in Indonesia. The study aims to examine and analyze the success related to efforts to reclaim and take back state financial reimbursement due to corruption based on the provisions of Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning eradication of corruption crimes, which is mainly carried out by the process of confiscating the assets of the suspect's wealth which are found to have a relationship and link and match relationship with the suspect and his corruption crime. The research is intended to explore and discuss the shortcomings and challenges, both substantive and formal, in asset seizure for state recovery, as well as the analysis of the success of recovering substitute money in combating corruption crimes. Based on the research, it is concluded that the philosophy of Pancasila as a source of values derived from its five principles to guide the enforcement of law in Indonesia can be employed to examine Indonesian law.
Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi di Kota Metro dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Kurniawan, Ganda; Latif, Abdul; Pratiwi, Siswantari
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i1.4715

Abstract

The protection and use of cultural heritage as part of building national character is actually not something new in Indonesia. In order to preserve cultural heritage, Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage was issued. However, a number of problems related to cultural heritage still continue to occur in various regions in Indonesia. This research is qualitative research with a normative approach. Data was obtained from primary, secondary and tertiary legal materials which were then analyzed interpretively. The results of this research conclude that first, legal protection in the protection and use of cultural heritage is very important because it is the basis for regulations regarding the management of cultural heritage and related aspects. Arrangements for problems that arise and resolution of disputes related to cultural heritage are regulated in Law Number 10 of 2010 concerning Cultural Heritage. Preventive legal protection provides an opportunity to raise objections while repressive legal protection aims to resolve disputes and is used to resolve disputes. Second, the protection and use of cultural heritage in Metro City has been going well and is in line with the spirit of Law Number 10 of 2010 concerning Cultural Heritage. Aspects of public participation have appeared in the implementation and benefit-taking processes. This grows in line with the commitment and role of the government which has a direct impact on increasing awareness and participation of stakeholders in the protection and use of cultural heritage. This is demonstrated by the presence of the Cultural Heritage Expert Team, Regional Regulations and Mayor's Regulations related to Cultural Heritage, including local curriculum related to history and Cultural Heritage in the Elementary and Middle School curriculum as well as providing compensation for reduced Land and Building Tax (PBB) to cultural heritage owners.
Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt.) Santoso, Sugeng Teguh; Pratiwi, Siswantari; Saefullah, Saefullah
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.945

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang bentuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Pst dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan data sekunder dan penelitian pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif serta mengacu pada konsep doktrinal hukum yang berlaku saat ini. Hasilnya tidak tepat di mana hakim tidak melakukan diversi yang harusnya wajib dilakukan bagi perkara pengadilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengambil langkah diversi. Untuk melaksanakan proses diversi agar anak dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan yang merupakan perwujudan dari Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak antara lain dengan memperbaiki hambatan penyidik unit perlindungan perempuan dan anak, diantaranya yaitu: tidak semua ABH memiliki status keluarga yang lengkap dan jelas atau bahkan tidak mengetahui keberadaan orang tua dan keluarganya dan belum banyak yang memahami semangat diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berdampak pada pihak korban yang sering mengajukan ganti rugi melebihi batas kemampuan keluarga anak sebagai pelaku.
Co-Authors Abdul Latif Ali Johardi Aminuyati Andi Apriyanto Aprilia Aprilia Ayub Muktiono Damil Nugrawan Suci Devi Sumardiyono Eka Setiawati Folman P Ambarita Ganda Kurniawan, Ganda Hamidin Handoko, R. Reo HARIYANTO HARIYANTO Hartanto hartanto hartanto Hartono Hartono Hartono Widodo I Putu Bagus Resty Wibisana Indah Moulina Irfan Ridwan Maksum, Irfan Ridwan Louisa Yesami Krisnalita Lubis, Zulham Effendi Lydia Darmiyati M. Iman Santoso Malau, Boy Fernanda Mardani Mardani Mardani Mishelei Loen Muhammad Try Naufal Muhammad Zakir Padan Indra Parbuntian Sinaga Patmawanti, Besse Prabowo, Sukma Pudjawijaya, IGM Seli R. Jossy Belgradoputra Ridho, Rendy Arsy Rochyana, Amir Rachman Saefullah Saefullah Saefullah Saefullah Saefullah, Saefullah Saefulloh Santoso, Pujo Santoso, Sugeng Teguh Sarah Marety Camelia Sitompul*, Hotma Partogu Sugeng Teguh Santoso Supriadi*, Agus Susetya Herawati Sutrisno, Sutrisno Syafri Donny Sirait Tasya Puteri Salote Tsulutsiah Nur Rachmi Warasman Marbun Wibisana, Audie C. Wicaksono, Hadi Widjaja, Rommy Wijanarko, Gapung Wijaya, Junika Nurhamidah Wisnu Nugraha Zahrulyani, Arip