Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.913
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Dinamika Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI SIGn Jurnal Hukum Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Sovereign: International Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Nurul Qamar
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kepolisian Resor Wajo) Muhammad Rifky Santosa; Sufirman Rahman; Nurul Qamar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3697

Abstract

Penelitian bertujuan untuk : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana dalam pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo. Tipe penelitian ini adalah normatif-empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri Sengkang dan Kepolisian Resor Wajo, kemudian dilakukan analisis kualitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penerapan sanksi pidana dalam pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo kurang berjalan secara efektif. Tentunya ini berkaitan dengan tingkat profesionalisme serta pemahaman dari penyidik guna dalam menerapkan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dapat berjalan secara efektif. 2). Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo yaitu: faktor internal dan eksternal terdiri atas, keluarga anak, psikologi anak, lingkungan pergaulan anak yang salah, pemakian alkohol. Keempat faktor tersebut saling berhubungan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak..
Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Yasir Arafah; Syahruddin Nawi; Nurul Qamar
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1518

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe penelitian ini adalah Penelitian ini adalah penelitian empiris. Berdasarkan penelitian bahwa: implementasi permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan biringere berjalan kurang efektif, hal tersebut disebabkan oleh SDM dalam hal ini masyarakat selaku pelaksana kegiatan belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik.Kedua faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan biringere yaitu : struktur hukum, sdm pelaksana, regulasi, sarana dan prasarana pendukung, dan dukungan masyarakat. The research objective is to analyze the Implementation of Permendagri Number 130 of 2018 Concerning Facilities and Infrastructure Development Activities and Community Empowerment. This type of research is an empirical research. Based on the research: the implementation of Permendagri number 130 of 2018 concerning village facilities and infrastructure development activities and community empowerment in the Biringere village is not effective, this is due to human resources, in this case, the community as executors of activities, do not fully have sufficient competence to carry out this activity properly. good. The two factors that influence the implementation of Permendagri number 130 of 2018 concerning village facilities and infrastructure development activities and community empowerment in the Biringere village are legal structure, implementing human resources, regulations, supporting facilities and infrastructure, and community support.
Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rel Kereta Api Makassar-Parepare Di Kabupaten Maros Muhammad Yunus; La Ode Husen; Nurul Qamar
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1495

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Kebijakan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur Rel Kereta Api di Kabupaten Maros. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang timbul dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur Rel Kereta Api di Kabupaten Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan kendala-kendala yang timbul dalam pengadaan tanah Untuk Pembangunan Rel Kereta Api Makasar-Parepare di Kabupaten Maros, diakibatkan oleh Harga Lahan yang menurut pihak berhak terlalu rendah, tidak layak dan tidak adil, ketetapan harga yang menjadi acuan tersebut adalah hasil Kerja Tim penilai (Appraisal), hasil mana menuai protes yang berkepanjangan hingga saat dibuatnya penelitian ini. Kendala lainnya adalah musyawarah penetapan ganti kerugian yang hanya sepihak, tahapan-tahapan pelaksanaan proses penyelengaraan pengadaan tanah yang dilakukan pihak yang berkepentingan dengan pendekatan legalistik (formalitas) semata atau hanya menjadi terompet undang-undang tanpa menghiraukan pelanggaran asas-asas dan tujuan dari kebijakan atau undang-undang itu sendiri. The research objective is to analyze the policy of implementing land acquisition for the construction of the Railway Line in Maros Regency. (2) To find out and analyze the obstacles that arise in the implementation of land acquisition for the construction of the Railway Line in Maros Regency. The research method used is the Juridical Empirical approach. The results of the study show that the obstacles that arise in land acquisition for the construction of the Makasar-Parepare Railway in Maros Regency, are caused by land prices which, according to the rightful party, are too low, inappropriate and unfair, the reference price is the result of teamwork. appraiser (Appraisal), which results reaped prolonged protests until the time this research was made. Other obstacles are deliberations on the determination of compensation which are only unilateral, the stages of implementing the land acquisition process carried out by interested parties using a legalistic approach (formality) alone or only being trumpets of laws regardless of violations of the principles and objectives of policies or laws. -the law itself.
Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime) Hardianto Djanggih; Nurul Qamar
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.14020

Abstract

Artikel ini membahas masalah penanggulangan kejahatan siber (cyber crime) melalui pendekatan teori-teori kriminologi. Hal tersebut penting untuk memahami kejahatan siber dari segi karakteristik kejahatan dan penjahat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yang bersifat yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat teori yang dapat digunakan menganalisis kejahatan siber (cyber crime), yaitu anomi, asosiasi diferensial, kontrol sosial, dan netralisasi. Teori tersebut dapat digunakan sebagai strategi pencegahan dan penindakan kejahatan siber (cyber crime) sebagai kejahatan yang dihasilkan melalui interaksi anggota mayarakat memerlukan penanganan serius baik oleh masyarakat, penegak hukum dan perumusan perundangan-undangan. Agar kebijakan memerangi kejahatan siber (cyber crime) tepat guna dan berhasil guna, maka para pihak perlu memperhatikan hasil kajian cyber crime dari perspektif kriminologi.This article discusses the problem of cyber crime through the approach of criminology theories. It is important to understand cyber crime in terms of the characteristics of crime and criminals. The research method used is research method that is juridical-empirical. The results show that there are four theories that can be used to analyze cyber crime, namely anomy, differential association, social control, and neutralization. The theory can be used as a cyber crime prevention and crime prevention strategy as a crime generated through the interaction of members of the community requires serious handling by the community, law enforcement and the formulation of legislation. In order for the policy to combat cyber crime to be effective and effective, the parties need to pay attention to the results of the cyber crime study from the perspective of criminology.
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Rahayu Puji Lestari; Nurul Qamar; Mursyid
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to understand and analyze the form of legal protection provided to whistleblowers in criminal cases. And to know and understand the agency authorized to provide protection for whistleblowers witnesses in criminal cases. This research uses normative research methods or library research, namely research that examines document studies. Sourced from books, journals and statutory regulations. The results of this study indicate that the forms of protection provided to whistleblowers in criminal cases include obtaining protection for personal security, participating in the process of determining forms of protection, providing information without pressure, obtaining interpreters, free from entangling questions, obtaining new identity and so on. Based on Law number 13 of 2006, the Criminal Code and the Criminal Procedure Code regulates the protection of witnesses and victims as the institutions authorized to provide legal protection for witnesses. Research recommendations require a special policy to place representatives of the Witness and Victim Protection Agency in each region down to the Regency / City level. More progressive socialization by LPSK both to the public in general and to students, especially students. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi pengungkap fakta (whistleblower) dalam perkara pidana. Dan untuk mengetahui dan memahami Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemberian perlindungan terhadap saksi pengungkap fakta dalam perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. Yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi pengungkap fakta (Whistleblower) dalam perkara Pidana yaitu berupa memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, ikut serta dalam proses menentukan bentuk perlindungan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat identitas baru dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 KUHP dan KUHAP mengatur tentang lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga yang berwenang ddalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi. Rekomendasi penelitian membutuhkan kebijakan khusus untuk menempatkan perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disetiap daerah sampai ke tingkat Kabupaten / Kota. Sosialisasi yang lebih progresif oleh LPSK baik itu ke masyarakat secara umum maupun ke kalangan – kalangan pelajar utamanya mahasiswa.
Tinjauan Yuridis Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Fikrah Adi Wangsa; Hasbuddin Khalid; Nurul Qamar
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the legal actions in land issues is the sale and purchase of land, which is a legal act in the form of handing over land rights to another party forever. Article 1457 of the Civil Code is an agreement, whereby one party (the seller) binds himself to deliver (title to) an object and the other party (the buyer) to pay the price promised. Transfer of title to land can only be transferred if there is evidence in the form of a deed made by the authorized official. Because the legal action referred to here is an agreement to transfer land rights, grant a new right to land, it must be proven by a deed where this deed is drawn up by and in front of the official land deed maker (PPAT). PPAT is a public official who is given the authority to make authentic deeds regarding certain legal actions regarding land rights or property rights over apartment units. Sometimes for some reason, someone can cancel what he has given to other people due to unfulfilled achievements. So with a sale and purchase whose rights have been transferred to another person or even their own children are revoked or withdrawn, what is meant by revoking and withdrawing is cancelling the grant and buying and selling. PPAT deed cancellation through a court decision, not only because of the result of mistakes or negligence of PPAT in making the deed. But the cancellation of the PPAT deed can also be caused by mistakes or negligence of the parties who bind themselves to the deed, so that an error or negligence causes a lawsuit from one of the parties. Abstrak:Salah satu perbuatan hukum dalam permasalahan Tanah yakni Jual beli tanah yang merupakan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah hak kepada pihak lain untuk selama-lamanya. KUHPerdata Pasal 1457 adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan (hak milik atas) suatu benda dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Beralihnya hak milik atas tanah baru bisa beralih jika sudah ada bukti yang berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena perbuatan hukum yang dimaksud disini adalah perjanjian memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, maka harus dibuktikan dengan suatu akta yang dimana akta ini dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Kadang kala karena suatu hal seseorang itu dapat membatalkan apa yang telah ia berikan kepada orang lain yang karena tidak terpenuhinya prestasi. Begitu dengan Jual beli yang haknya sudah dialihkan kepada orang lain atau bahkan anaknya sendiri dicabut atau menariknya kembali, yang dimaksud mencabut dan menariknya kembali adalah membatalkan hibah dan jual beli. Pembatalan akta PPAT melalui putusan pengadilan, bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian PPAT saja di dalam membuat akta. Tetapi pembatalan akta PPAT juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak.
Kedudukan Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia Muhammad Nur Alamsyah; Lauddin Marsyuni; Nurul Qamar
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurisprudence, which is one of the sources of formal law in Indonesia, has an important position in the formation of new laws, namely positive law that applies in general based on the parameters of justice, legal certainty, and benefits. consistency in the attitude of the judiciary. In making the function of jurisprudence effective, it can be done, among others, by affirming the qualifications of jurisprudence. This research uses normative research methods. Using a statutory approach which consists of legal materials and is library research in nature. The results of this study indicate that jurisprudence which is one of the sources of formal law in Indonesia has an important position in forming new laws that are generally applicable based on parameters of justice, legal certainty, and benefits. With the existing guidelines or guidelines in jurisprudence, there will be consistency in the attitude of the judiciary in making the function of jurisprudence effective, among others by affirming the qualifications of jurisprudence. Abstrak:Yurisprudensi merupakan salah satu dari sumber hukum formil di Indonesia mempunyai kedudukan penting dalam melakukan pembentukan hukum baru, yang berlaku secara umum berdasarkan parameter keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan Dengan adanya pedoman atau pegangan yang ada dalam yurisprudensi tersebut, maka akan timbul konsistensi dalam sikap peradilan. Fungsi yurisprudensi dapat dilakukan antara lain melalui penegasan kualifikasi yurisprudensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan yang terdiri dari bahan hukum dan bersifat penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yurisprudensi di Indonesia mempunyai kedudukan penting dalam melakukan pembentukan hukum baru yang berlaku secara umum berdasarkan parameter keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan adanya pedoman atau pegangan yang ada dalam yurisprudensi tersebut, maka akan timbul konsistensi dalam sikap peradilan dalam mengefektifkan fungsi yurisprudensi dapat dilakukan antara lain melalui penegasan kualifikasi yurisprudensi.
Tinjauan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Basmiana Basmiana; Hambali Thalib; Nurul Qamar
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to find out how the legal governing gratification as a criminal act of corruption are, and how the law is applied for violations of gratification according to the corruption law. The research location is the Makassar district court. The types of data used are primary data and secondary data. Sources of data were obtained trough literature study and information obtained trough interviews with one of the corruption judges at the makassar district court. The result of this study indicate that gratification is currently regulated in law No.20 of 2001 concerning the eradication criminal acts of corruption. Regulation on Gratification is needed to prevent the occurrence of corruption Crimes committed by the state by administrators or civil servants and the gratuities they receive.Potentially improved modes and actions that have the potential to give birth to corruption is well realized by the government so that improvements in terms ofregulations governing the typology of corruption crimes are one of the rights regulated in law number 20 of 2001 which includes gratification as a corruption crime. With a number of procedures that must be passed when someone receives gratification. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah aturan hukum yang mengatur tentang gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi, dan bagaimanakahpenerapan hukum atas pelanggaran terhadap gratifikasi menurut undang-undang tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu hakim tipikor di pengadilan negeri makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gratifikasi saat ini diatur dalam Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan Tentang Gratifikasi diperlukan Untuk mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan negara oleh penyelenggara atau pegawai negeri dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, yaitu menolak atau segera melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Peningkatan modus dan tindakan yang berpotensi melahirkan korupsi disadari benar oleh pemerintah. Seharusnya sebagai anggota penyelenggara negara atau pegawai negeri hendaklah tetap menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Jangan memiliki mental yang rendah sehingga mudah terpengaruh dengan hal-hal yang sudah diketahui akan berdampak negatif. Dan diharapkan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri patutnya lebih mewaspadai adanya pemberian dalam bentuk gratifikasi yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, apalagi yang diberikan secara sembunyi- sembunyi (rahasia).
Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian telepon genggam yang dilakukan oleh anak di kota makassar Pratama Areski Arisal; Nurul Qamar; Nur Fadhilah Mappaselleng
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to find out what factors cause the crime of cellphone theftcommitted by children in Makassar City and how are efforts to overcome andprevent cellphone theft crimes committed by children in Makassar City. Thisstudy uses empirical research methods. The research location was carriedout in the city of Makassar, especially at the Makassar Police Station. Typesand sources of data used are primary data and secondary data. Datacollection technique, Library Research and Field Research. In conclusion, itis hoped that parents will pay more attention to their children's socialenvironment and educate them, as well as provide a good understanding ofthe children. advice from Law Enforcers who are authorized to carry outintegrated prevention and control to Children to be improved continuously sothat the theft is not committed by Children. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yangmenyebabkan terjadinya kejahatan pencurian telepon genggam(handphone) yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar dan bagaimanaupaya penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan pencuriantelepon genggam (handphone) yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitiandilakukan di kota Makassar khususnya di Polrestabes Makassar. Jenis dansumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknikpengumpulan data, penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan.Kesimpulan maka diharapkan orang tua lebih memperhatikan lingkunganpergaulan anaknya dan mendidiknya, serta memberikan pemahaman yangbaik kepada Anak. saran Penegak Hukum yang berwenang untukmelakukan pencegahan dan penanggulangan secara terpadu kepada Anakuntuk ditingkatkan secara terus menerus agar tidak terjadinya Pencurianyang dilakukan oleh Anak.
Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan PAMSIMAS Nur Ummi Hani; Muin Fahmal; Nurul Qamar; Muhammad Ya'rif Arifin
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine and understand the effectiveness of the performanceof the Village Government in the Management of Community-Based Water Supplyand Sanitation Programs in Tanah Bumbu Regency. This study uses empiricalresearch methods using primary and secondary data types. The results of thisstudy indicate that the Village Government has not been effective in managing theCommunity-Based Water Supply and Sanitation Program or PAMSIMAS. This isjudged by the fact that there are still programs that do not function in severalvillages, one of which is due to facilities that can no longer be used. The generalfactors that usually become obstacles include lack of funds for asset maintenance,inadequate facilities and infrastructure, the arrival of the dry season causingwater sources to dry up, the amount of water produced is not proportional to theamount of water needed, and the condition of the soilwich are less able towithstand water infiltration. Research recommendations from the VillageGovernment should encourage the community to be active together in programutilization and asset maintenance by seeking funds either through communitycontributions or requesting assistance from the city/district government in theform of donations, or nearby companiesvillage. Country drop provide a legalumbrella made by the Regency Government so that the distribution of the budgetfor the program can run as it should and does not conflict with the applicablelaws and regulation, a well as clarify the implementing rules for maintenamce ofthe program the facility. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas kinerjaPemerintah Desa dalam pengelolaan Program Penyediaan Air Minum danSanitasi Berbasis Masyarakat DI Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian inimenggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan jenis data primerdan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa belumefektif dalam pengelolaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi BerbasisMasyarakat atau PAMSIMAS. Hal ini dinilai dari masih adanya program yangtidak berfungsi di beberapa desa salah satunya akibat fasilitas yang tidak dapatlagi digunakan. Adapun faktor umum yang biasa menjadi hambatan antara lain,kurangnya dana untuk pemeliharaan aset, sarana dan prasarana kurang memadai, datangnya musim kemarau menyebabkan sumber air menjadi kering,jumlah air yang dihasilkan tidak sebanding dengan jumlah air yang dibutuhkan,serta keadaan tanah yang kurang mampu menahan resapan air. Rekomendasipenelitian Pemerintah Desa seharusnya mendorong masyarakat untuk bersama-sama aktif dalam pemanfaatan program dan pemeliharan aset dengan mencaridana baik melalui iuran di masyarakat atau meminta bantuan kepadapemerintah kota/kabupaten berupa sumbangan, atau perusahaan di sekitardesa. Memberikan payung hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten agarpenyaluran anggaran untuk program tersebut bisa berjalan sebagaimanamestinya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku, serta memperjelas aturan pelaksana untuk dilakukan pemeliharaanterhadapat fasilitas tersebut.
Co-Authors A Muin Fahmal A. FK. Majid A. Muin Fahmal Aan Aswari Abdul Agis Abdul Qahar Adelia Apriyanti Ahmad Jamil Ahyuni Yunus Andi Muvlianti Mulyadi Arri Abdi Syalman Basmiana Basmiana Benyamin Buntu Bondan Wicaksono Farah Syah Rezah Fikrah Adi Wangsa Gunawan Hardi Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardiman Mustakim Hardiyanti Hardiyanti Hartono Tasir Irwanto Hasbuddin Khalid Indha Auliya Rayahu La Ode Arisian La Ode Husen La Ode Husen Lauddin Marsyuni M. Fachrul Trihat Modjo. A Masteriyadi Baharuddin Mastura Mastura Muh. Khaerul Anas Muh. Zulkifli Muhdar Muhammad Kamran Muhammad Nur Alamsyah Muhammad Rifky Santosa Muhammad Ya'rif Arifin Muhammad Yunus Muhuammad Fachrul Muin Fahmal Mulyati Pawennei Mursyid Mutia Nur Fadhilah Ruslan Nahdiyanti Nahdiyanti Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Ummi Hani Pratama Areski Arisal Prayudi Malik Rahayu Puji Lestari Said Sampara Sarah Sarmila Begem Sjech Idrus Slamet Haryono Temarwud Sufirman Rahman Suwardi Suwardi Syahruddin Nawi Wahyu Gunawan Yasir Arafah