Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.913
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Dinamika Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI SIGn Jurnal Hukum Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Sovereign: International Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Nurul Qamar
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar Indha Auliya Rayahu; Sufirman Rahman; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.285 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis eksistensi prinsip restorative justice dalam pelaksanaan proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Efektivitas penerapan restorative justice dalam pelaksanaan proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana masih kurang efektif dikarenakan jumlah presentase kasus pidana umum yang terselesaikan melalui restorative justice dari tahun 2019-2021 terus menurun setiap tahunnya. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar antara lain faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor lingkungan masyarakat dan faktor budaya hukum. The research objective to analyze the existence of the principle of restorative justice in the implementation of the criminal act settlement process at the Makassar City Police Resort and the influencing factors. This study uses primary data obtained from field research. The results of this study indicate that: The effectiveness of the application of restorative justice in the implementation of the process of resolving criminal acts at the Makassar City Police Resort based on the Circular Letter of the Chief of Police Number: SE/8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases is still less effective This is because the percentage of general criminal cases resolved through restorative justice from 2019-2021 continues to decline every year. Factors Influencing the Application of Restorative Justice Principles in the Criminal Acts of Settlement Process at the Makassar City Police Resort include factors of legal substance, factors.
Implementasi Tugas Dan Fungsi Kecamatan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Takalar Andi Muvlianti Mulyadi; La Ode Husen; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.741 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan, dan untuk mengetahui factor-faktor penghambat dalam pelayanan administrasi di kabupaten takalar penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelayanan administrasi sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat, arsip, dan terjadinya kekosongan jabatan pada seksi. Rekomendasikan Dari Penelitian Ini Adalah Dengan Melengkapi Sarana Dan Prasarana Di Kecamatan, Seperti Komputer Di Tiap Seksi Yang Ada, Dan Sesering Mungkin Melakukan Sosialisai Ke Masyarakat Mengenai System Pelayanan Administrasi Yang Ada Di Kecamtan Sanrobone, Dan Sebaiknya Dibuatkan 1 Ruangan Arsip Agar Data Dapat Dengan Mudah Di Temukan, Dan Sesegera Mungkin Mengisi Jabatan Yang Kosong, Agar Pelayanan Dapat Terselesaikan Dengan Tepat Waktu. The research objective to analyze population administration services in the sub-district, and to find out the inhibiting factors in administrative services in the Takalar district. This research is a descriptive study with an empirical juridical approach. The results of the study indicate that every population event and other important events require valid evidence for administration and recording in accordance with the provisions of the law. Factors that become obstacles in the administration of facilities and infrastructure services, lack of public awareness, archives, and the occurrence of vacancies in the section. Recommendations from this research are to complete the facilities and infrastructure in the sub-district, such as computers in each existing section, and as often as possible to conduct outreach to the community regarding the administrative service system in the Sanrobone sub-district, and it is advisable to make 1 archive room so that data can be easily retrieved. Find, and as soon as possible fill the vacant positions, so that services can be completed on time.
Perlindungan Hukum Bagi Para Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik Di Rumah Sakit Ibnu Sina Muhuammad Fachrul; Syahruddin Nawi; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.342 KB)

Abstract

TujuanTujuan penelitian menganalisis penyebab kurang Optimalnya perlindungan hukum bagi tenaga medis Ahli Teknologi laboratorium medik di RS Ibnu Sina. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara.Hasil Penelitian ini menunjukkan Bahwa: (1) Perlindungan Hukum di Rumah Sakit Ibnu Sina Sudah Optimal dan sesuai dengan Prosedur yang di terapkan Di Rumah Sakit Ibnu Sina Namun Adapun Beberapa Hal yang menyebabkan tidak optimalnya Perlindungan Hukum Bagi tenaga medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik di sebabkan Beberapa hal di Antaranya adalah Kurangnya pemahaman Mengenai beberapa Undang-undang yang dibuat untuk melindungi tenaga Medis baik secara finansial maupun non finansial oleh tenaga medis itu Sendiri. (2) Adapun akibat hukum bagi tenaga kesehatan yang bersalah karena lalai dapat dikenakan ketentuan Pasal 359, 360 ayat (1) dan (2) KUHP, akan tetapi sebelum ancaman pidana itu dikenakan, terlebih dulu penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah para pihak sebagaimana diatur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bila mareka mampu membuktikan, bahwa sudah bekerja dan bertindak sesuai prosedur dan aturan baku, maka mereka tidak dapat dipidana. The research objective to analyze the causes of the lack of optimal legal protection for medical personnel. Technological experts in medical laboratories at Ibnu Sina Hospital. This study uses primary data obtained from field research by conducting interviews. The results of this study indicate that: (1) Legal Protection at Ibn Sina Hospital is Optimal and in accordance with the Procedures applied at Ibn Sina Hospital. Not optimal legal protection for medical personnel, medical laboratory technology experts, is caused by several things, including the lack of understanding of several laws made to protect medical personnel both financially and non-financially by the medical personnel themselves. (2) The legal consequences for health workers who are guilty of negligence may be subject to the provisions of Article 359, 360 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code, but before the criminal threat is imposed, the settlement must first be done by means of mediation or deliberation of the parties. as regulated in Article 29 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. If they are able to prove that they have worked and acted according to standard procedures and rules, then they cannot be punished.
Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Hardiyanti Hardiyanti; A Muin Fahmal; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.226 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Batas Usia Perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Penerapan Snaksi Administratif Terhadap Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dari segi aparat pemerintah sudah berjalan secara efektif, namun dari segi masyarakat belum berjalan efektif disebabkan kurang tegasnya sanksi yang diberikan. (2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu Faktor Substansi hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum, dan Faktor Budaya Hukum Masyarakat. The research objective to analyze the application of administrative sanctions against violations of the marriage age limit and the factors that influence it. The method used in this research is the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) The Effectiveness of the Implementation of Administrative Sanctions Against the Marriage Age Limit according to Law Number 16 of 2019, in terms of government officials has been running effectively, but from a community perspective it has not been effective due to the lack of strict sanctions given. (2) Factors Affecting the Effectiveness of Application of Administrative Sanctions Against Marriage Age Limits According to Law Number 16 of 2019 namely Legal Substance Factors, Law Enforcement Factors, Law Enforcement Facilities and Infrastructure Factors, and Community Legal Culture Factors.
Directorate of Security Intelligence Based on Organization Structure and Work Procedure of the Regional Police Said Sampara; Nurul Qamar; Arri Abdi Syalman
Sovereign: International Journal of Law Vol 2 No 2 (2020): April – Juni
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.021 KB) | DOI: 10.37276/sijl.v2i2.30

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the functions of the Directorate of Security Intelligence based on Organization Structure and Work Procedure of the South Sulawesi Regional Police. This research was conducted in South Sulawesi Province, with 92 respondents. Data analysis in this study uses a qualitative approach, which processes the output of the questionnaire, and is presented in the form of frequency tabulation (F) and percentage distribution (%). The results of this study show that the effectiveness of the function of the Directorate of Security Intelligence based on Organization Structure and Work Procedure of the South Sulawesi Regional Police, can be assessed from seven tasks, including: Directorate of Security Intelligence (Ditintelkam); Planning and Administration Subdivisions (Subbagrenmin); Analysis Divisions (Baganalisis); Administrative Services Section (Siyanmin); Intelligence Technology Section (Sitekintel); Coding Section (Sisandi); and Subdirectorate (Subdit). Research data from the overall function of the Directorate of Security Intelligence in South Sulawesi Regional Police shows less effective results. Seriousness is needed in increasing the effectiveness of the Directorate of Security Intelligence in South Sulawesi Regional Police to realize public order security.
Dikotomi Pendekatan dalam Kajian Ilmu Hukum: Sebuah Tinjauan Kritis Nurul Qamar; Farah Syah Rezah
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 2: Oktober 2022 - Maret 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i2.162

Abstract

This study aims to examine and analyze the dichotomy between doctrinal and non-doctrinal approaches in the study of legal science. This research uses normative research methods. The collection of legal materials is done by using literature study techniques. The legal material obtained in this study was then analyzed qualitatively with a comparative approach to present conclusions and answer the research objectives. The results show that the dichotomy of approach in the study of legal science is a scientific dynamic in line with social changes in the community. The doctrinal approach is a normative legal study that always focuses on norms that are none other than the character of legal science itself. In contrast, the non-doctrinal approach is an empirical legal study that crosses other scientific disciplines and does not ignore legal norms as the character of legal science. In addition, the doctrinal approach determines substantially what is allowed and what is not (das sollen). At the same time, the non-doctrinal approach corrects legal behavior as nothing but a judiciary that creates justice, certainty, and utility in the empirical realm (das sein). Therefore, it is recommended for legal academics to have progressive legal thought construction. In addition, the government must ensure every legal academic’s competence when making academic manuscripts of Laws and Regulations Draft. In this case, the rule of law must achieve social justice for Indonesia’s people.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Di Kota Makassar Adelia Apriyanti; La Ode Husen; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum dibidang kekarantinaan Kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar dan faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di bidang kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) efektivitas penegakan hukum dibidang kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PBB di Kota Makassar belum efektif atau belum terlaksana dengan baik secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan ada beberapa perkara yang tidak terproses 2)Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dibidang kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PBB di Kota Makassar, faktor Penegak hukum, dan Faktor sarana/prasaraan dan faktor masyarakat. This research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement in the field of health quarantine during the implementation of the PSBB in Makassar City and what factors influence the effectiveness of law enforcement in the field of health quarantine during the implementation of the PSBB in Makassar City. This type of research is empirical legal research. The results of the study show that 1) the effectiveness of law enforcement in the field of health quarantine in the implementation of PBB in Makassar City has not been effective or has not been implemented well significantly every year there has been an increase in the number of cases and there are several cases that have not been processed 2) What factors influence the effectiveness of enforcement law in the field of health quarantine in implementing PBB in Makassar City, law enforcement factors, and infrastructure/facility factors and community factors.
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi La Ode Arisian; La Ode Husen; Nurul Qamar
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i1.1456

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca pemberlakuan UU No 19 Tahun 2019 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normative (normative legal research). Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan antara lain: Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach). Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Historis (Historical Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diundangkannya UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ditambahkannya Dewan Pengawas Dalam Lembaga KPK yang memiliki kewenangan yang cukup besar yaitu bukan hanya pengawasan akan tetapi diberikan juga pelaksanaan kewenangan KPK yaitu harus mendapat izin terlebih Dahulu dari Dewan pengawas sebelum pelaksanaan penyadapan, Pengeledahan dan/atau Penyitaan di lakukan oleh KPK, hal ini dapat menghambat penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga dapat mempengaruhi Independensi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Lembaga KPK. The aim of the research is to analyze the authority of the Corruption Eradication Commission after the enactment of Law No. 19 of 2019 in eradicating criminal acts of corruption. This research was conducted using the method of doctrinal legal research or normative legal research. In this study, the approach used includes Approach to the Act (Statute Approach). Conceptual Approach (Conceptual Approach), Historical Approach (Historical Approach), and Case Approach (Case Approach). The results of the research show that: 1) The authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) after the promulgation of Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, with the addition of a Supervisory Board within the KPK Institution which has considerable authority, namely not only supervision but also the implementation of the KPK's authority, namely that it must obtain prior permission from the Supervisory Board prior to carrying out wiretapping, searches and/or Confiscation is carried out by the KPK, this can hinder law enforcement in eradicating criminal acts of corruption and can also affect the Independence of Eradication of Corruption Crimes within the KPK Institution.
Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Laut (Studi pada Kantor Syabandar Utama Makassar) Sjech Idrus; La Ode Husen; Nurul Qamar
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujuan untuk : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan laut di Kantor Syabandar Utama Makassar, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan laut di Kantor Syabandar Utama Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kantor Syabandar Utama Makassar, kemudian dilakukan analisis kuantitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan laut di Kantor Syabandar Utama Makassar kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan pada proses penegakan hukumnya masih ditemukan beberapa masalah baik dari profesionalsime dari penyidik; kurangnya kordinasi antara PPNS Syabandar Utama Makassar dengan gugus tugas lainnya seperti Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; serta minim saksi ahli di bidang baku mutu lingkungan yang terdapat pada wilayah Kota Makassar. 2). Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan laut yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh proses penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan laut oleh PPNS Syabandar Utama Makassar adalah substansi hukum.
Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam: Studi Pada Kepolisian Resor Manokwari Selatan Slamet Haryono Temarwud; Nurul Qamar; Muh. Zulkifli Muhdar
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1476

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan; (2) Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan kurang ditegakkan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan adalah faktor substansi hukum dan faktor budaya hukum masyarakat. Adapun faktor yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah faktor Budaya Hukum Masyarakat. The aim of the research is to analyze the Law Enforcement of the Possession of Firearms Without a Permit in the Atam Tribe by the South Manokwari Resort Police; (2) To analyze and explain the factors that influence Law Enforcement Against the Possession of Firearms Without a Permit in the Atam Tribe by the South Manokwari Resort Police. This study uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) Law Enforcement Against the Possession of Firearms Without a Permit in the Atam Tribe by the South Manokwari Police is not enforced. (2) The factors that influence the Law Enforcement of the Possession of Firearms Without a Permit in the Atam Tribe by the South Manokwari Resort Police are the factor of legal substance and the factor of the legal culture of the community. The most influential factor in this study is the Community Legal Culture factor.
Co-Authors A Muin Fahmal A. FK. Majid A. Muin Fahmal Aan Aswari Abdul Agis Abdul Qahar Adelia Apriyanti Ahmad Jamil Ahyuni Yunus Andi Muvlianti Mulyadi Arri Abdi Syalman Basmiana Basmiana Benyamin Buntu Bondan Wicaksono Farah Syah Rezah Fikrah Adi Wangsa Gunawan Hardi Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardiman Mustakim Hardiyanti Hardiyanti Hartono Tasir Irwanto Hasbuddin Khalid Indha Auliya Rayahu La Ode Arisian La Ode Husen La Ode Husen Lauddin Marsyuni M. Fachrul Trihat Modjo. A Masteriyadi Baharuddin Mastura Mastura Muh. Khaerul Anas Muh. Zulkifli Muhdar Muhammad Kamran Muhammad Nur Alamsyah Muhammad Rifky Santosa Muhammad Ya'rif Arifin Muhammad Yunus Muhuammad Fachrul Muin Fahmal Mulyati Pawennei Mursyid Mutia Nur Fadhilah Ruslan Nahdiyanti Nahdiyanti Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Ummi Hani Pratama Areski Arisal Prayudi Malik Rahayu Puji Lestari Said Sampara Sarah Sarmila Begem Sjech Idrus Slamet Haryono Temarwud Sufirman Rahman Suwardi Suwardi Syahruddin Nawi Wahyu Gunawan Yasir Arafah