Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.913

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Pandecta Jurnal Dinamika Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI SIGn Jurnal Hukum Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Sovereign: International Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Nurul Qamar

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 4156288

Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Nahdiyanti Nahdiyanti; Ahyuni Yunus; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis implementasi perubahan kebijakan terkait batas usia perkawinan pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala implikasinya yang terjadi di masyarakat serta sejauh mana perubahan kebijakan terkait ketentuan batas usia menikah dapat berakibat terhadap fluktuasi jumlah angka perkawinan di bawah umur juga terhadap kesadaran masyarakat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskripti. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diimplementasikan dengan baik oleh implementor kebijakan, beberapa kendala yang muncul digarisbawahi sebagai persoalan lingkungan sosial seperti kemiskinan, pendidikan hingga adat & budaya. The research objective is to analyze the implementation of policy changes related to the age limit of marriage after the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage with all its implications that occur in society and the extent to which policy changes related to the provisions on the age limit for marriage can result in fluctuations the number of underage marriages also affects public awareness. This research is a descriptive empirical legal research. Based on the results of the study, it shows that the implementation of changes in the policy on the age limit for marriage to underage marriages according to Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage has been well implemented by policy implementers, several obstacles that have emerged are highlighted as problems of the social environment such as poverty, education to customs & culture.

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Bondan Wicaksono; Abdul Agis; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai; dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka; dan (2) Faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, kesadaran hukum, dan biaya operasional mempengaruhi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, sehingga keenam faktor tersebut perlu diberdayakan agar upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa dapat diefektifkan di masa akan datang. The research objective is to analyze the efforts to combat corruption in the management of village funds in Sinjai Regency; and influencing factors. This research is an empirical legal research. The results showed that: (1) The efforts to combat corruption in managing village funds in Sinjai Regency have been implemented in accordance with the applicable laws and regulations, where the four elements of corruption are in Article 2 and Article 3 of Law No. 31 of 1999 as amended in Law no. 20 of 2001 concerning the eradication of the Corruption Crime the entire series of acts committed by the suspect has been fulfilled; and (2) The legal substance, legal structure, facilities and infrastructure, legal culture, legal awareness, and operational costs affect efforts to combat corruption in managing village funds in Sinjai Regency, so that the six factors need to be empowered so that efforts to combat corruption in managing village funds it can be made effective in the future.

Akibat Hukum Terhadap Suami Yang Melangsungkan Perkawinan Kedua Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama Ahmad Jamil; Ahyuni Yunus; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis akibat hukum terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama. dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan pihak istri terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe penelitian hukum empiris atau (Socio Legal Study Research). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa; bahwa akibat hukum terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama yaitu dapat dibatalkan perkawinannya, sehingga hubungan perkawinan antara suami dan istri kedua dianggap tidak sah sejak saat berlangsungnya perkawinan antara para pihak karena putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan itu berlaku surut sejak perkawinan itu dilangsungkan (2)Bahwa upaya hukum yang ditempuh pihak istri terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama yaitu dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri, sehingga istri pertama mendapat perlindungan hukum atau haknya terlindungi. The research objective is to analyze the legal consequences of the marriage of both husbands without permission from the Religious Court. and analyzing legal remedies by the wife against the marriage of the two husbands without permission from the Religious Court. This type of research is legal research with the type of empirical legal research or (Socio Legal Study Research). The results of this study indicate that; whereas the legal consequence of the marriage of the two husbands without permission from the Religious Court is that the marriage can be canceled, so that the marriage relationship between the husband and the second wife is considered invalid since the time the marriage took place between the parties because the Court's decision regarding the cancellation of the marriage was retroactive since the marriage took place (2 ) Whereas the legal action taken by the wife towards the marriage of the two husbands without permission from the Religious Court is by submitting an application to cancel the marriage to the Religious Court, whose jurisdiction includes the place where the marriage took place, or where the two husband and wife live, so that the first wife gets legal protection or rights are protected.

Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 55P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Hak Politik Mantan Narapidana Mutia Nur Fadhilah Ruslan; A. Muin Fahmal; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 55P/HUM/2018 terhadap penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang hak politik mantan narapidana dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 55P/HUM/2018 jika ditinjau dari prespektif asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Mahkamah Agung telah mengeluarkan putasan yaitu pembatalan terhadap Aturan KPU yang melarang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Putusan Mahkamah Agung mempengaruhi tercipatanya asas pemerintahan yang baik yaitu tercipta kepastian hukum dimana tidakadaaturan yang lebih rendah bertentangan dengan aturan diatasnya (hierarki perundang-undangan). The research objective is to analyze the implications of the Supreme Court Decision Number 55P / HUM / 2018 on the application of the General Election Commission Regulation Number 20 of 2018 concerning the political rights of ex-convicts and to analyze the Supreme Court Decision Number 55P / HUM / 2018 when viewed from the perspective of the general principles of good governance. The research method uses normative legal research. The results of this study indicate that; The Supreme Court has issued a verdict, namely the annulment of the KPU Regulation which prohibits ex-convicts from running as members of the legislature. The decision of the Supreme Court affects the creation of good governance principles, namely the creation of legal certainty where lower irregularities conflict with the above rules (hierarchy of laws.

Analisis Terhadap Pemilihan Khalifah Dalam Negara Khilafah Dalam Perspektif Sejarah Hukum Wahyu Gunawan; A. Muin Fahmal; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis cara Pemilihan Khalifah dalam Negara Khilafah Islamiyah; dan menganalisi Belajar dari Sejarah Hukum yang diteliti untuk pembenahan Hukum di masa mendatang. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian bahwa Proses pemilihan Khalifah dalam Negara Khilafah tergantung kepada deskripsi para ulama’. Proses pemilihan Khalifah diawali dengan pemilihan kandidat oleh Ahlul halli wal aqdi (Majelis Umat), para kandidat diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan secara Syar’I hingga menyisakan satu orang saja. Calon Kholifah ini dibaiat boleh Ahlul halli wal aqdi (bay’at in ‘iqad), akhirnya umat pun membay’atnya (bay’at ta’at). Bay’at inilah yang menandai terangkatnya Khalifah dalam Negara Khilafah. The research objective was to analyze the method of selecting the Caliph in the Khilafah Islamiyah State; and analyzing learning from the history of law under study for future legal reform. The research method uses Normative legal research methods. The research result shows that the process of selecting the Caliph in the Khilafah State depends on the descriptions of the scholars'. The process of selecting the Khalifah begins with the selection of candidates by Ahlul halli wal aqdi (Assembly of the Ummah), candidates are selected based on criteria that have been determined by Syar'I, leaving only one person. This candidate for the Kholifah may take allegiance to Ahlul halli wal aqdi (bay'at in 'iqad), in the end the people took him (bay'at ta'at). Bay'at is what marks the appointment of the Caliph in the Khilafah State.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak M. Fachrul Trihat Modjo. A; Abdul Agis; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Jeneponto; dan menganalisis Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak. Metode penelitian adalah Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Hasil penelitian bahwa Faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum. Faktor yang paling berpengaruh adalah internal anak itu sendiri. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak sudah Terlaksana. The research objective is to analyze the factors that influence children as offenders of narcotics abuse in Jeneponto Regency; and analyzing law enforcement against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse by children. The research method is. This type of research is empirical legal research. The results of the study show that the factors that influence children as perpetrators of narcotics abuse are legal substance, legal structure, facilities, legal culture. The most influential factor is the child's own internal. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse by children has been implemented.

Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Barru A. FK. Majid; Syahruddin Nawi; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.393 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Barru. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah data primer dianalisis secara kualitatif (yuridis dan empiris) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan simpulan. Hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, bahwa Penelitian ini telah membuktikan bahwa tidak cukup hanya Personal Background, Political Background, Pendidikan dan Pelatihan, Pengalaman Organisasi maupun Pengetahuan anggota DPRD Tentang Anggaran, sudah dapat menjamin Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah di Kabupaten Barru. The research objective to analyze the implementation of the supervisory function of the Regional House of Representatives on the performance of the government in Barru Regency. The data analysis method used by the author is that primary data is analyzed qualitatively (juridical and empirical) which includes the stages of data reduction, data presentation, verification or drawing conclusions. The results of the research and discussion obtained from this study are, that this research has proven that it is not enough that only Personal Background, Political Background, Education and Training, Organizational Experience and Knowledge of DPRD members about the Budget, can guarantee the implementation of DPRD oversight function on the performance of the Government in Barru County.

Eksistensi Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Suwardi Suwardi; Mulyati Pawennei; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.068 KB)

Tujuan penelitian menganalisis eksistensi Pasal 52 KUHP pada kasus Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS). Penelitian ini menggunakan data Primer yaitu pengambilan keterangan melalui wawancara langsung dengan hakim. Hasil penelitian bahwa: Penerapan hukum pidana materiil dan formil terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang kurang maksimal sehingga menimbulkan ketidakharmonisan hukum yang berdampak tidak eksisnya pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang, melalui pertimbagan yuridis dan non yuridis, asas peradilan bebas dan asas kebebasan hakim serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sementara putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang, lebih ringan atau setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut umum sehingga hal ini menunjukkan bahwa hakim kurang berperan dalam eksistensi pasal 52 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), yang seharusnya hukuman terdakwa dapat ditambah. The research objective to analyze the existence of Article 52 of the Criminal Code in the case of the Criminal Acts of Corruption (Analysis of the Decision of the Makassar District Court Number 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS). This study uses primary data, namely taking information through direct interviews with judges. The results of the study that: The application of material and formal criminal law to corruption in the Makassar District Court Decision Number 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), which was carried out by officials related to the abuse of authority was less than optimal, resulting in legal disharmony which had no impact the existence of article 52 of the Criminal Code (KUHP), (2) judges' considerations in making decisions on corruption crimes in the Makassar District Court Decision Number 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), which was carried out by relevant officials abuse of authority, through juridical and non-juridical considerations, the principle of free justice and the principle of freedom of judges and the Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, while the judge's decision on corruption is in the Makassar District Court Decision Number 19/PID.SUS- TPK/2020/PN MKS), which is carried out by officials related to abuse of authority, is lighter or half of the demands Public Prosecutor so that this shows that the judge has less role in the existence of Article 52 of the Criminal Code (KUHP), which should have been added to the defendant's sentence.

Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Hardiman Mustakim; A Muin Fahmal; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.513 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Palopo. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan tipe penelitian hukum socio legal study research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Palopo, terlaksana kurang efektif terutama kegiatan pengawasan DPRD terhadap penyusunan APBD yang kurang mempertimbangkan aspirasi masyarakat, pelaksanaan APBD yang kurang didukung kompetensi yang memadai, dan pertanggungjawaban APBD yang memiliki unsur kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak, dimana ketiga aspek pengelolaan APBD tersebut pada umumnya dinilai oleh responden kurang efektif. (2) Faktor tingkat pendidikan, faktor pengalaman, faktor sarana dan prasarana, faktor dukungan masyarakat, dan faktor rekruitmen kurang efektif terhadap efektivitas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Palopo. The research objective to analyze the effectiveness of the function of the Regional House of Representatives in the implementation of supervision of the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget in Palopo City. This research is legal research using socio legal study research type of law. The results showed that: (1) The effectiveness of the function of the Regional People's Representative Council of Palopo City in the implementation of supervision of the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget in Palopo City, was carried out less effectively, especially DPRD supervision activities on the preparation of the APBD that did not take into account the aspirations of the community, the implementation of the APBD was not supported. adequate competence, and APBD accountability which has policy elements that benefit both parties, where the three aspects of APBD management are generally considered by respondents to be less effective. (2) Education level factors, experience factors, facilities and infrastructure factors, community support factors, and recruitment factors are less effective on the effectiveness of the function of the Palopo City Regional House of Representatives in the implementation of supervision of the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget in Palopo City.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu): Studi Di Kota Makassar Benyamin Buntu; La Ode Husen; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.886 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu di Kota Makassar, dan faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu di Kota Makassar, kurang berjalan secara efektif. Kurang efektifnya penegakan hukum tersebut diakibatkan oleh sistem penanganan tindak pidana pemilu jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana biasa, sementara itu pada penanganan tindak pidana pemilu juga melibatkan Pengawas Pemilu. Sehingga dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu di Kota Makassar yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Makassar. The research objective to analyze the effectiveness of law enforcement on general election crimes by an integrated law enforcement center in Makassar City, and the influencing factors. This type of research is empirical juridical. The results of the study the authors found that: The effectiveness of law enforcement for general election crimes by an integrated law enforcement center in Makassar City, is not running effectively. The ineffectiveness of law enforcement is caused by the system for handling election crimes which is much more complicated than ordinary crimes, meanwhile the handling of election crimes also involves Election Supervisors. So it is considered as one of the reasons why the handling of election crimes is not effective. The factors that influence law enforcement for criminal acts of general election by an integrated law enforcement center in Makassar City are; substance, structure, and legal culture. These three factors are interrelated to the law enforcement of general election crimes by the Integrated Law Enforcement Center in Makassar City.

Co-Authors A Muin Fahmal A. FK. Majid A. Muin Fahmal Aan Aswari Abdul Agis Abdul Qahar Adelia Apriyanti Ahmad Jamil Ahyuni Yunus Andi Muvlianti Mulyadi Arri Abdi Syalman Basmiana Basmiana Benyamin Buntu Bondan Wicaksono Farah Syah Rezah Fikrah Adi Wangsa Gunawan Hardi Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardiman Mustakim Hardiyanti Hardiyanti Hartono Tasir Irwanto Hasbuddin Khalid Indha Auliya Rayahu La Ode Arisian La Ode Husen La Ode Husen Lauddin Marsyuni M. Fachrul Trihat Modjo. A Masteriyadi Baharuddin Mastura Mastura Muh. Khaerul Anas Muh. Zulkifli Muhdar Muhammad Kamran Muhammad Nur Alamsyah Muhammad Rifky Santosa Muhammad Ya'rif Arifin Muhammad Yunus Muhuammad Fachrul Muin Fahmal Mulyati Pawennei Mursyid Mutia Nur Fadhilah Ruslan Nahdiyanti Nahdiyanti Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Ummi Hani Pratama Areski Arisal Prayudi Malik Rahayu Puji Lestari Said Sampara Sarah Sarmila Begem Sjech Idrus Slamet Haryono Temarwud Sufirman Rahman Suwardi Suwardi Syahruddin Nawi Wahyu Gunawan Yasir Arafah

Title

Found 40 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search