Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.641
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Media Hukum Daya Saing : Jurnal Ilmu Manajemen Jurnal Bina Mulia Hukum Nagari Law Review Unes Law Review Buletin Ilmiah Nagari Membangun UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of International Law Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Andalas International Journal of Socio-Humanities Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia SASI Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Delfiyanti Delfiyanti
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama yang Menjadi Agunan Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan: Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LB Marta, Rice; Fendri , Azmi; Delfiyanti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/abfz2p49

Abstract

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU Perkawinan). Dalam penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum yang lainnya. Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Untuk mengembangkan sebuah usaha, harta yang didapatkan selama masa perkawinan biasanya dapat digunakan sebagai modal usaha dengan cara mengajukan pinjaman atau kredit kepada lembaga keuangan, baik itu lembaga perbankan maupun non perbankan. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama apabila terjadi perceraian dan akibat hukum terhadap harta bersama yang menjadi agunan di lembaga perbankan apabila terjadi perceraian? dan 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.LB? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa harta bersama dalam perkawinan terbagi atas aktiva dan pasiva. Hutang yang terjadi selama perkawinan merupakan beban perkawinan. Dimiliki dan ditanggung bersama-sama oleh suami dan isteri selayaknya harta bersama. Apabila terjadi perceraian maka terhadap harta bersama yang menjadi objek jaminan tidak dapat dibagi-bagi. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.LB menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami isteri. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan juncto Pasal 1 huruf f KHI. Pasal 97 KHI dinyatakan apabila terjadi perceraian, maka bekas suami atau isteri masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang. Pembagian harta bersama tersebut dibagi seperdua karena para pihak tidak mempermasalahkan kewajiban dan kontribusi masing-masing pihak terhadap adanya  harta bersama tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menggunakan asas ius contra legem, yakni dengan mengesampingkan Pasal 97 KHI. Sehingga Pasal Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan juncto Pasal 1 huruf f KHI. Pasal 97 KHI dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim jika para pihak mempermasalahkan kewajiban dan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yang sekarang menjadi objek jaminan tidak dapat dibagi. Seharusnya Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan lain bahwa harta bersama yang menjadi objek jaminan dapat dibagi jika mendapatkan persetujuan oleh pemegang jaminan.
Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Software di Tinjau  Dari Hukum Nasional Delfiyanti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/26mm0z77

Abstract

Perkembangan teknologi melahirkan ide-ide kreatif baru dan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada menjadi ada. Dunia digital adalah media utama untuk mewujudkannya. Setiap harinya lebih dari jutaan orang menggunakan atau log in ke internet dengan berbagai macam tujuan, mulai dari riset ilmiah sampai bermain game interaktif di cyberspaces, ataupun mulai dari perdagangan atau e-commerce sampai surfing ke situs perjudian. Dalam hal ini, terdapat instrumen hukum UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia dimana salah satu objek yang mendapat perlindungan hak cipta adalah program komputer dalam hal ini software.  Dengan ini dapat dikatakan bahwa rezim hak cipta mendapat tantangan baru setelah adanya internet dimana salah satunya perlindungan terhadap software ataupun program komputer. Namun pelanggaran terhadap perkembangan zaman ini juga semakin marak terjadi seiring dengan adanya internet. Software adalah suatu Program Komputer yang sering dijadikan sebagai objek pembajakan. Pembajakan software sudah lama menjadi permasalahan yang serius. Pembajakan software yang sering dilakukan yaitu terhadap media CD, Internet, bahkan tidak jarang pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer lainnya dengan menggunakan kabel data. Akibatnya, Indonesia dihadapkan dengan dampak dan permasalahan pembajakan yang cukup signifikan dan dikenal baik di ranah internasional maupun di Indonesia sendiri. Pengaturan terkait dengan hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 saat ini dianggap masih belum cukup tegas untuk mengatur mengenai tindakan pembajakan software. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yang di  kaji adalah : a) Bagaimana bentuk perlindungan hak cipta dari tindakan pembajakan software ditinjau dari hukum internasional b) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum hak cipta terhadap program komputer (software) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Sedangkan metode penelitian menggunakan penelitian normative yaitu pendekatan penelitian ini berdasarkan bahan pustaka yang merupakan data sekunder atau disebut juga sebagai Penelitian Hukum Kepustakaan. Sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif.
The Liberalization Aspect Of Trademark Law Of Indonesia In The Asean Free Trading Delfiyanti, Delfiyanti
Nagari Law Review Vol 8 No 2 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.261-268.2024

Abstract

Intellectual property rights are rights that are protected by law and one of them is related to brands. The use of brands in trade both nationally and internationally has increased from year to year. Along with global trade liberalization, brand use continues to increase. In regional trade, it is known as liberalization in ASEAN. There are various agreements made by ASEAN member countries to improve the welfare of the ASEAN Community as contained in the 2008 ASEAN Charter. Meanwhile, for brand protection, an ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan agreement was created. This agreement contains ASEAN's action plan to protect brands and use of brands without permission. For Indonesia, this is an agreement that is harmonized with Law no. 20 concerning Marks and Geographical Indications.
UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI NAGARI SASAK DAN NAGARI KAPA Delfiyanti Delfiyanti; Khairani Khairani; Yasniwati Yasniwati; Wetria Fauzi
BULETIN ILMIAH NAGARI MEMBANGUN Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : LPPM (Institute for Research and Community Services) Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/bina.v3i1.248

Abstract

The people of Nagari Sasak and Nagari Kapa, Sasak Ranah Pasisie District, West Pasaman Regency live from agriculture and trade. Communities trade their agricultural and plantation products from one area to another. However, the community also then processes agricultural and plantation products in the form of processed food. Furthermore, these processed foods are made in various types of food, such as processed food, which is their central mainstay and in the form of ripik and rending meat, and so on. The problem is that many people do not understand the need to register trademark rights and services for these products. The purpose of this service is to provide understanding to the public about the importance of registering registration rights and trade services so that the community is legally protected. The activity method is carried out through lectures, discussions, and training based on Law No. Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. The results of this activity then have added insight and understanding to the people of Nagari Sasak and Nagari Kapa, Sasak Ranah Pasisie District, West Pasaman Regency regarding the procedures and processes for registering trademark rights and services for the food products they make and helping to help improve the economy of the Nagari Sasak and Nagari communities Kapa.
The Form of Dispute Settlement in The Border of Sea Region of Asean State Members and Its Implications to Indonesia Delfiyanti, Delfiyanti
Andalas International Journal of Socio-Humanities Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/aijosh.v2i1.9

Abstract

The ASEAN Charter itself has been recently effective on 15th December 2008 after going through the ratification of the ASEAN state members that have ratified a charter that makes the regional bloc into an "legal" institution (Legal Personality) for the first time. As we know the relationship among ten ASEAN state members does not always work smoothly. Sometimes disputes arise also where the most frequently occurring case is concerned to the regional border or annexation of Malaysia-Singapore about the regional annexation of Batu Pateh, Thailand-Cambodia border as a seizure and the other border areas. Particularly in the sea region a dispute is often occurred among ASEAN state members since at some certain marine areas it is still not yet clear about the borders of its territory. This has resulted in overlapping claims among these countries. It influences the fishing areas where the fishing boats and fishermen would be considered illegal fishing when crossing the boundaries of sea claimed by a country. Though the sea areas are not yet clear about the ownership. Eventually it became a dispute among ASEAN state members. Hence, it takes ways of resolving disputes among ASEAN state members. In this case, the ASEAN Charter contains the methods for settling disputes among ASEAN state members. Indonesia itself is one of ASEAN state members which has sea border with some ASEAN state members which also have sea dispute. Therefore, Indonesia also participated and signed the agreement and will also be bound at later by the ways set out in the ASEAN Charter.
The Development of Economic Right Principle Implementation of Trademark Right in The Covid-19 Pandemic Era Najmi; Delfiyanti
Andalas International Journal of Socio-Humanities Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/aijosh.v3i1.17

Abstract

The pandemic of Covid-19 that struck since beginning of 2020 had an enormous impact to the whole states in the world including Indonesia. The pandemic was bring worst influences to the economic and trading. The deadly disease automatically was paralyze an economy and trading. It is caused by restriction of people to drive and influences the product movement. Temporarily, export-import activities delayed as restriction of transportation entry among the states. Finally, Indonesia forced close for in and out flight of territory. The situation influence to the implementation of Economic Right of trademark right attach to the import and export products in Indonesia. By the reasons, the study categorized by, first, the development of Economic Right principle implementation of trademark right in the pandemic era. Secondly, the challenge and effort an implementation of Economic Right principle of trademark right in trading at pandemic era. The study uses normative law method by literature study of related material and the data analysis uses qualitative. According of Act No. 20 of 2016, involves Trademarks and Geographical Indications, the trademark right is an exclusive one granted by the state to the owner for a registered brand for a certain period by using the mark or giving permission to other parties for it. However,it is difficult in current conditions to introduce a new trademark to society amid a weak economic situation so that most recognized trademark will be better able to survive amid the economic downturn in the covid-19 pandemic era. The situation result in violation of trademark ownership when a product is given a label from a previously brand so that a lawsuit can be filed. An interested party may file a lawsuit for the cancellation of a registered trademark and the cancellation submitted to the Commercial Court against the owner of the registered trademark.
ASEAN Territorial Trading Liberalization through ASEAN Charter Retification for Indonesia under the Legal Aspect Review Jhon, M.; Delfiyanti
Andalas International Journal of Socio-Humanities Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/aijosh.v3i2.21

Abstract

ASEAN Charter is the most important “legal instrument” and sucessor of Bangkok Declaration 1967. It also contain the status and position of ASEAN on the including agreement. The Charter come into effect since 15 December 2008 after ratification of ten ASEAN member-states. Indonesia was ratifying by Act No.38 of 2008 on ratification of ASEAN Charter. It had a legally binding to Indonesia. The content related to the establishment of ASEAN Economic Community in economy, socioculture, and security politics. Moreover, the agreement comprise a critical issue, trading liberalization or “ASEAN Single Market” through ASEAN Economic Community. Therefore, the ratification of ASEAN Charter gives significant influence to the Indonesia in the future. By the reasons, the objectives of research are, first, analyze the implication of Act No.38 of 2008 on ratification of ASEAN Charter to Indonesia in correlation with ASEAN Economic Community under legal aspect review, and second, analyze the challenge and opportunity in participation of ASEAN Economic Community as indonesia has ratified the Charter.
Regulation of Electronic System-Based Trade in the Framework of the ASEAN Economic Community and its Implications for Indonesia Sommaliagustina, Desi; Daulay, Zainul; Delfiyanti, Delfiyanti; Elvardi, Jean
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 14 No. 1 (2025): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v14i1.4072

Abstract

Electronic trading (PMSE) facilitates transactions, both nationally and internationally. This study aims to examine PMSE regulations within the scope of the ASEAN Economic Community (AEC) and their impact on consumers in Indonesia. This study employs a normative legal method with a descriptive-prescriptive approach. Data collection was conducted through literature review, while data analysis was performed descriptively. The results of the study reveal that PMSE regulations in ASEAN are governed by the ASEAN Blueprint, the ASEAN Charter, and the ASEAN Agreement on E-Commerce (AAEC). The AAEC consists of 19 articles, covering various aspects such as cooperation mechanisms and scope, facilitation of cross-border electronic commerce, cybersecurity, digital payment systems, logistics, transparency, dispute resolution, and agreement implementation. These regulations aim to strengthen cross-border trade in ASEAN, create a business environment that supports Small and Medium Enterprises (SMEs), and strengthen cooperation among member countries to accelerate inclusive economic growth and reduce disparities in the region. Regarding the impact of the ASEAN trade agreement on Indonesian consumers following the implementation of Law No. 4 of 2021, it was found that there are still other national regulations governing e-commerce, including the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law), the Trade Law, and Government Regulation No. 82 of 2012 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions.
Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Asean di Bidang Paten dan Implikasinya bagi Indonesia Delfiyanti, Delfiyanti
Nagari Law Review Vol 9 No 1 (2025): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.9.i.1.p.12-19.2025

Abstract

Managing Intellectual Property well can help increase revenue streams of businesses and enhance shareholders’ value. As a class of property that includes intangible creation of the human mind, Intellectual Property also protects technology innovations, enhance brand recognition and increase competitive advantage for products and services in the global marketplace. Intellectual Property includes patents, utility models, copyright, industrial designs, trademarks, plant variety protection, integrated circuits design, genetic resources, trade secret, traditional knowledge, geographical indications and domain names. It plays an important role in the achievement of national and regional socio-economic development goals of the ASEAN Economic Community (AEC). It is also a critical tool in encouraging transfer of technology, and stimulating innovation and creativity that will lead to a competitive, innovative, and dynamic ASEAN as envisioned in the AEC Blueprint 2025. Therefore, the States of the ASEAN Region have entered into an intellectual property regulatory agreement through The ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2016-2025. The ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan, thus formulated, will have four strategic goals: (a) A more robust ASEAN IP System is developed by strengthening IP Offices and building IP infrastructures in the region; (b) Regional IP platforms and infrastructures are developed to contribute to enhancing the ASEAN Economic Community; (c) An expanded and inclusive ASEAN IP Ecosystem is developed; and (d) Regional mechanisms to promote asset creation and commercialisation, particularly geographical indications and traditional knowledge are enhanced. In this agreement there are several principles of international law that are then applied by ASEAN countries including Indonesia. Indonesia’s participation in ratifying the ASEAN Charter in 2008 provides binding implications for Indonesia to harmonize legal arrangements. For Indonesia, participation in this agreement will certainly enhance the legal protection of intellectual property in Indonesia.
TANTANGAN PELAKSANAAN LIBERALISASI MEREK DALAM PERDAGANGAN BEBAS DI KAWASAN ASEAN Delfiyanti, Delfiyanti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.366

Abstract

The ASEAN states have put an interest toward the intellectual right, including brand by trading liberalization regionally through the ASEAN Economic Community. In accordance with the recently progressive development in good and service trading, it is not surprising when the brand play a significant rule to be recognized as the mark of particular product in common and have a power and benefit when it has been managed appropriately. In recent free trading era, brand is not just the word only connected to the product or goods, but the process and business strategy also. Therefore, it has the value or equity. By the reason, the problem of research has depicted; first, how the juridical review of law amendment of brand and geographic indication on trading liberalization; and secondly, how the implication toward the regulation of brand right and geographic indication in Indonesia. The method used in research is literature study on normative law and it is the descriptive study with analysis and qualitative. Indonesia has completes the previous act of brand and publishing a new one, Act No. 20 of 2016 on Trademark and Geographic Indication. It has given many new regulations on brand such as including nonconventional brand involves 3D brand, voice, and hologram into the regulation and also provide the specific regulation in correlation with geographic indication. It is arranged in correlation with adjustment of stipulation in international society, ASEAN especially. For Indonesia, it has become a challenge and opportunity to implement the new Act of Brand, and use the agreement in properly all at once, as well as harmonizing the new brand regulation to the existing one in ASEAN. Therefore, it is required the legal protection of intellectual right in order to the trading liberalization in ASEAN Economic Community and the implication to Indonesia.
Co-Authors Azmi Fendri Desi Sommaliagustina Deslita, Deslita Desriyalni, Rizka Elvardi, Jean Fendri , Azmi Ferdi Ferdi, Ferdi Ferdi, Ferdi Hajar, Ragil Ibnu Hidayati Hidayati Ihsan, Junaldi Jhon, M. Junaldi Ihsan Khairani Khairani Khairani Khairani M. Jhon Magdariza Magdariza, Magdariza Marta, Rice Monarisya Rialin Najmi Najmi Najmi Pratiwi, Humaira Dinda Raji Saputra Rasyaki Putri Adim Reski Novita Syahrul Rialin, Monarisya Sadli, Hidayati Safitri, Dila Yanti Saputra, Raji Seprianatha, Irsan Susila, Yeni Syahrul, Reski Novita Syawaluddin Syawaluddin, Syawaluddin Wetria Fauzi Wulandari, Ade Rini Yasniwati, Yasniwati Zainul Daulay