Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.486
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Media Hukum Daya Saing : Jurnal Ilmu Manajemen Jurnal Bina Mulia Hukum Nagari Law Review Unes Law Review Buletin Ilmiah Nagari Membangun UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of International Law Andalas International Journal of Socio-Humanities (AIJOSH) Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia SASI Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Jurnal Pendidikan Tuntas
Delfiyanti Delfiyanti
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama yang Menjadi Agunan Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan: Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LB Marta, Rice; Fendri , Azmi; Delfiyanti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/abfz2p49

Abstract

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU Perkawinan). Dalam penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum yang lainnya. Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Untuk mengembangkan sebuah usaha, harta yang didapatkan selama masa perkawinan biasanya dapat digunakan sebagai modal usaha dengan cara mengajukan pinjaman atau kredit kepada lembaga keuangan, baik itu lembaga perbankan maupun non perbankan. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama apabila terjadi perceraian dan akibat hukum terhadap harta bersama yang menjadi agunan di lembaga perbankan apabila terjadi perceraian? dan 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.LB? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa harta bersama dalam perkawinan terbagi atas aktiva dan pasiva. Hutang yang terjadi selama perkawinan merupakan beban perkawinan. Dimiliki dan ditanggung bersama-sama oleh suami dan isteri selayaknya harta bersama. Apabila terjadi perceraian maka terhadap harta bersama yang menjadi objek jaminan tidak dapat dibagi-bagi. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.LB menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami isteri. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan juncto Pasal 1 huruf f KHI. Pasal 97 KHI dinyatakan apabila terjadi perceraian, maka bekas suami atau isteri masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang. Pembagian harta bersama tersebut dibagi seperdua karena para pihak tidak mempermasalahkan kewajiban dan kontribusi masing-masing pihak terhadap adanya  harta bersama tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menggunakan asas ius contra legem, yakni dengan mengesampingkan Pasal 97 KHI. Sehingga Pasal Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan juncto Pasal 1 huruf f KHI. Pasal 97 KHI dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim jika para pihak mempermasalahkan kewajiban dan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yang sekarang menjadi objek jaminan tidak dapat dibagi. Seharusnya Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan lain bahwa harta bersama yang menjadi objek jaminan dapat dibagi jika mendapatkan persetujuan oleh pemegang jaminan.
Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Software di Tinjau  Dari Hukum Nasional Delfiyanti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/26mm0z77

Abstract

Perkembangan teknologi melahirkan ide-ide kreatif baru dan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada menjadi ada. Dunia digital adalah media utama untuk mewujudkannya. Setiap harinya lebih dari jutaan orang menggunakan atau log in ke internet dengan berbagai macam tujuan, mulai dari riset ilmiah sampai bermain game interaktif di cyberspaces, ataupun mulai dari perdagangan atau e-commerce sampai surfing ke situs perjudian. Dalam hal ini, terdapat instrumen hukum UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia dimana salah satu objek yang mendapat perlindungan hak cipta adalah program komputer dalam hal ini software.  Dengan ini dapat dikatakan bahwa rezim hak cipta mendapat tantangan baru setelah adanya internet dimana salah satunya perlindungan terhadap software ataupun program komputer. Namun pelanggaran terhadap perkembangan zaman ini juga semakin marak terjadi seiring dengan adanya internet. Software adalah suatu Program Komputer yang sering dijadikan sebagai objek pembajakan. Pembajakan software sudah lama menjadi permasalahan yang serius. Pembajakan software yang sering dilakukan yaitu terhadap media CD, Internet, bahkan tidak jarang pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer lainnya dengan menggunakan kabel data. Akibatnya, Indonesia dihadapkan dengan dampak dan permasalahan pembajakan yang cukup signifikan dan dikenal baik di ranah internasional maupun di Indonesia sendiri. Pengaturan terkait dengan hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 saat ini dianggap masih belum cukup tegas untuk mengatur mengenai tindakan pembajakan software. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yang di  kaji adalah : a) Bagaimana bentuk perlindungan hak cipta dari tindakan pembajakan software ditinjau dari hukum internasional b) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum hak cipta terhadap program komputer (software) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Sedangkan metode penelitian menggunakan penelitian normative yaitu pendekatan penelitian ini berdasarkan bahan pustaka yang merupakan data sekunder atau disebut juga sebagai Penelitian Hukum Kepustakaan. Sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif.
The Liberalization Aspect Of Trademark Law Of Indonesia In The Asean Free Trading Delfiyanti, Delfiyanti
Nagari Law Review Vol 8 No 2 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.261-268.2024

Abstract

Intellectual property rights are rights that are protected by law and one of them is related to brands. The use of brands in trade both nationally and internationally has increased from year to year. Along with global trade liberalization, brand use continues to increase. In regional trade, it is known as liberalization in ASEAN. There are various agreements made by ASEAN member countries to improve the welfare of the ASEAN Community as contained in the 2008 ASEAN Charter. Meanwhile, for brand protection, an ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan agreement was created. This agreement contains ASEAN's action plan to protect brands and use of brands without permission. For Indonesia, this is an agreement that is harmonized with Law no. 20 concerning Marks and Geographical Indications.
UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI NAGARI SASAK DAN NAGARI KAPA Delfiyanti Delfiyanti; Khairani Khairani; Yasniwati Yasniwati; Wetria Fauzi
BULETIN ILMIAH NAGARI MEMBANGUN Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : LPPM (Institute for Research and Community Services) Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/bina.v3i1.248

Abstract

The people of Nagari Sasak and Nagari Kapa, Sasak Ranah Pasisie District, West Pasaman Regency live from agriculture and trade. Communities trade their agricultural and plantation products from one area to another. However, the community also then processes agricultural and plantation products in the form of processed food. Furthermore, these processed foods are made in various types of food, such as processed food, which is their central mainstay and in the form of ripik and rending meat, and so on. The problem is that many people do not understand the need to register trademark rights and services for these products. The purpose of this service is to provide understanding to the public about the importance of registering registration rights and trade services so that the community is legally protected. The activity method is carried out through lectures, discussions, and training based on Law No. Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. The results of this activity then have added insight and understanding to the people of Nagari Sasak and Nagari Kapa, Sasak Ranah Pasisie District, West Pasaman Regency regarding the procedures and processes for registering trademark rights and services for the food products they make and helping to help improve the economy of the Nagari Sasak and Nagari communities Kapa.
Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Dengan Menggunakan Model Problem Based Learning UPTD SDN 02 Tanjuang Bungo Safitri, Dila Yanti; Syawaluddin, Syawaluddin; Deslita, Deslita; Hidayati, Hidayati; Susila, Yeni; Delfiyanti, Delfiyanti
Jurnal Pendidikan Tuntas Vol. 2 No. 3 (2024): Edisi September 2024
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Education aims to improve the quality and quantity of students. The selection of the right learning model in the learning process greatly affects the high and low learning outcomes of students. The learning model is an approach that can be taken by educators so that the teaching and learning process runs effectively so that educational goals are achieved. The problem in this study is the low learning outcomes of students in Islamic Religious Education subjects because the learning model used is still not varied and conventional. To overcome these problems, researchers applied the Problem Based Learning (PBL) Model with the aim of improving Islamic Education learning outcomes in class V UPTD SDN 02 Tanjuang Bungo students. This research uses the type of classroom action research (PTK). The subjects in this study were class V UPTD SDN 02 Tanjuang Bungo students totaling 11 students consisting of 4 male students and 6 female students. Classroom action research was carried out in four cycles, each cycle consisting of one meeting. In this study there are four stages, namely planning, implementation, observation and reflection. Data collection was carried out using observation and written tests. Based on the results of the study, it shows that the average learning outcomes of students have increased. It is known that the KKTP value that has been determined from the school is 70. In pre-research, it is known that 4 students have reached KKTP with a percentage of 36% and 7 students have not reached KKTP with a percentage of 64%. In cycle I, it has increased as many as 6 students have reached KKTP with a percentage of 55% and 5 students have not reached KKTP with a percentage of 45%. In cycle II, there was an increase of 7 students who had reached KKTP with a percentage of 64% and 4 students had not reached KKTP with a percentage of 36%. In cycle III, it has increased as many as 8 students have reached KKTP with a percentage of 73% and 3 students have not reached KKTP with a percentage of 27%. Furthermore, in cycle IV there was also an increase as many as 11 students had reached KKTP with a percentage of 100%.
Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model Problem Based Learning Pada Mata Pelajaran PAI di Kelas IV UPTD SDN 05 Muaro Paiti Sadli, Hidayati; Syawaluddin, Syawaluddin; Deslita, Deslita; Safitri, Dila Yanti; Susila, Yeni; Delfiyanti, Delfiyanti
Jurnal Pendidikan Tuntas Vol. 2 No. 3 (2024): Edisi September 2024
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to improve the learning outcomes of fourth grade students in Islamic Religious Education (PAI) subjects at UPTD SDN 05 Muaro Paiti through the application of the Problem Based Learning (PBL) learning model. The PBL model was chosen because it is considered capable of activating students in learning and solving problems actively. This research is class action research conducted in 4 cycles. In each cycle, there are stages of planning, implementation, observation, and reflection. The instruments used in this study were learning outcome tests and student activity observation sheets. The results showed that there was a significant increase in student learning outcomes after the implementation of the PBL model. In the initial data, the percentage of students who achieved KKTP was still low. However, in cycles I, II, III, and IV the percentage of students who achieved KKTP always increased significantly. This shows that the PBL model is effective in improving student learning outcomes in PAI subjects. In addition, observations of student activities showed a significant increase in each cycle. Students became more active, critical, and creative in solving the problems given. Thus, it can be concluded that the PBL model can be an effective alternative learning model to improve student learning outcomes in PAI subjects.
Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di UPTD SDN 02 Sungai Rimbang Delfiyanti, Delfiyanti; Syawaluddin, Syawaluddin; Deslita, Deslita; Safitri, Dila Yanti; Susila, Yeni; Hidayati, Hidayati
Jurnal Pendidikan Tuntas Vol. 2 No. 3 (2024): Edisi September 2024
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to improve the learning outcomes of fourth grade students in Islamic Religious Education (PAI) subjects at UPTD SDN 02 Sungai Rimbang through the application of the Problem Based Learning (PBL) learning model. The background of this research is the low student learning outcomes that require a more innovative and effective learning approach. The research method used is Classroom Action Research (PTK) with a cycle model consisting of planning, implementation, observation, and reflection. The subjects of this study were fourth grade students with a total of 10 students. The results showed that the application of the PBL learning model can significantly improve student learning outcomes in PAI subjects. The improvement can be seen from the increase in students' average scores from cycle I to cycle II, as well as students' positive responses to more interactive and challenging learning. Based on these findings, the application of PBL is recommended as one of the effective learning models to improve student learning outcomes in PAI subjects.
Peningkatan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model Problem Based Learning Pada Mata Pelajaran PAI Kelas IV UPTD SD Negeri 03 Andiang Susila, Yeni; Syawaluddin, Syawaluddin; Deslita, Deslita; Delfiyanti, Delfiyanti; Sadli, Hidayati; Safitri, Dila Yanti
Jurnal Pendidikan Tuntas Vol. 2 No. 3 (2024): Edisi September 2024
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to improve student learning outcomes in Islamic Religious Education (PAI) class IV at UPTD SD Negeri 03 Andiang through the application of the Problem Based Learning (PBL) learning model. The background of this study is based on the low learning outcomes of students identified from daily grades which show that many students have not reached the Criteria for Completeness of Learning Objectives (KKTP). The PBL model was chosen because it is believed to be able to train students to think critically and solve problems independently, which is in accordance with the characteristics of 21st century learning. This research is a Classroom Action Research (PTK) conducted in four cycles. Each cycle consists of planning, implementation, observation, and reflection stages. Data were collected through learning outcome tests, observation sheets, and interviews. Student learning Through the results of this research, it shows that the method of giving learning tasks and resitation has a positive impact on improving student learning achievement. This can be seen from the students' understanding of the material presented by the teacher (learning completeness increased from Pre-cycle, cycle I, II, III) and IV, namely 33%, 58%, and 81% respectively. In cycle IV, classical student learning completeness was achieved 100%. Based on these findings, it can be concluded that the application of the Problem Based Learning model is effective in improving student learning outcomes in Islamic Religious Education class IV at UPTD SD Negeri 03 Andiang. Therefore, this learning model can be used as an alternative learning method that is more interesting and effective in the classroom.
The Form of Dispute Settlement in The Border of Sea Region of Asean State Members and Its Implications to Indonesia Delfiyanti, Delfiyanti
Andalas International Journal of Socio-Humanities Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/aijosh.v2i1.9

Abstract

The ASEAN Charter itself has been recently effective on 15th December 2008 after going through the ratification of the ASEAN state members that have ratified a charter that makes the regional bloc into an "legal" institution (Legal Personality) for the first time. As we know the relationship among ten ASEAN state members does not always work smoothly. Sometimes disputes arise also where the most frequently occurring case is concerned to the regional border or annexation of Malaysia-Singapore about the regional annexation of Batu Pateh, Thailand-Cambodia border as a seizure and the other border areas. Particularly in the sea region a dispute is often occurred among ASEAN state members since at some certain marine areas it is still not yet clear about the borders of its territory. This has resulted in overlapping claims among these countries. It influences the fishing areas where the fishing boats and fishermen would be considered illegal fishing when crossing the boundaries of sea claimed by a country. Though the sea areas are not yet clear about the ownership. Eventually it became a dispute among ASEAN state members. Hence, it takes ways of resolving disputes among ASEAN state members. In this case, the ASEAN Charter contains the methods for settling disputes among ASEAN state members. Indonesia itself is one of ASEAN state members which has sea border with some ASEAN state members which also have sea dispute. Therefore, Indonesia also participated and signed the agreement and will also be bound at later by the ways set out in the ASEAN Charter.
The Development of Economic Right Principle Implementation of Trademark Right in The Covid-19 Pandemic Era Najmi; Delfiyanti
Andalas International Journal of Socio-Humanities Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/aijosh.v3i1.17

Abstract

The pandemic of Covid-19 that struck since beginning of 2020 had an enormous impact to the whole states in the world including Indonesia. The pandemic was bring worst influences to the economic and trading. The deadly disease automatically was paralyze an economy and trading. It is caused by restriction of people to drive and influences the product movement. Temporarily, export-import activities delayed as restriction of transportation entry among the states. Finally, Indonesia forced close for in and out flight of territory. The situation influence to the implementation of Economic Right of trademark right attach to the import and export products in Indonesia. By the reasons, the study categorized by, first, the development of Economic Right principle implementation of trademark right in the pandemic era. Secondly, the challenge and effort an implementation of Economic Right principle of trademark right in trading at pandemic era. The study uses normative law method by literature study of related material and the data analysis uses qualitative. According of Act No. 20 of 2016, involves Trademarks and Geographical Indications, the trademark right is an exclusive one granted by the state to the owner for a registered brand for a certain period by using the mark or giving permission to other parties for it. However,it is difficult in current conditions to introduce a new trademark to society amid a weak economic situation so that most recognized trademark will be better able to survive amid the economic downturn in the covid-19 pandemic era. The situation result in violation of trademark ownership when a product is given a label from a previously brand so that a lawsuit can be filed. An interested party may file a lawsuit for the cancellation of a registered trademark and the cancellation submitted to the Commercial Court against the owner of the registered trademark.
Co-Authors Adim, Rasyaki Putri Azmi Fendri Desi Sommaliagustina Deslita, Deslita Desriyalni, Rizka Elvardi, Jean Fendri , Azmi Ferdi Ferdi, Ferdi Ferdi, Ferdi Hajar, Ragil Ibnu Hidayati Hidayati Ihsan, Junaldi Jhon, M. Junaldi Ihsan Khairani Khairani Khairani Khairani M. Jhon Magdariza Magdariza, Magdariza Marta, Rice Monarisya Rialin Najmi Najmi Najmi Pratiwi, Humaira Dinda Raji Saputra Reski Novita Syahrul Rialin, Monarisya Sadli, Hidayati Safitri, Dila Yanti Saputra, Raji Susila, Yeni Syahrul, Reski Novita Syawaluddin Syawaluddin, Syawaluddin Wetria Fauzi Wulandari, Ade Rini Yasniwati, Yasniwati Zainul Daulay