Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.944
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Media Hukum Daya Saing : Jurnal Ilmu Manajemen Jurnal Bina Mulia Hukum Nagari Law Review Unes Law Review Buletin Ilmiah Nagari Membangun Uti Possidetis: Journal of International Law UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of International Law Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Andalas International Journal of Socio-Humanities Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Ekasakti Journal of law and Justice Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia SASI Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Delfiyanti Delfiyanti
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Regulation of Electronic System-Based Trade in the Framework of the ASEAN Economic Community and its Implications for Indonesia Sommaliagustina, Desi; Daulay, Zainul; Delfiyanti, Delfiyanti; Elvardi, Jean
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 14 No. 1 (2025): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v14i1.4072

Abstract

Electronic trading (PMSE) facilitates transactions, both nationally and internationally. This study aims to examine PMSE regulations within the scope of the ASEAN Economic Community (AEC) and their impact on consumers in Indonesia. This study employs a normative legal method with a descriptive-prescriptive approach. Data collection was conducted through literature review, while data analysis was performed descriptively. The results of the study reveal that PMSE regulations in ASEAN are governed by the ASEAN Blueprint, the ASEAN Charter, and the ASEAN Agreement on E-Commerce (AAEC). The AAEC consists of 19 articles, covering various aspects such as cooperation mechanisms and scope, facilitation of cross-border electronic commerce, cybersecurity, digital payment systems, logistics, transparency, dispute resolution, and agreement implementation. These regulations aim to strengthen cross-border trade in ASEAN, create a business environment that supports Small and Medium Enterprises (SMEs), and strengthen cooperation among member countries to accelerate inclusive economic growth and reduce disparities in the region. Regarding the impact of the ASEAN trade agreement on Indonesian consumers following the implementation of Law No. 4 of 2021, it was found that there are still other national regulations governing e-commerce, including the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law), the Trade Law, and Government Regulation No. 82 of 2012 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions.
Pelaksanaan Perubahan Sertipikat Tanah Fisik Menjadi Sertipikat Elektronik Pada Transaksi Jual Beli Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan Wulandari, Ade Rini; Fendri, Azmi; Delfiyanti; Hajar, Ragil Ibnu
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/kb6b0011

Abstract

Perubahan sertipikat tanah fisik menjadi sertipikat elektronik merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pertanahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Namun, dalam implementasinya, perubahan ini menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam konteks transaksi jual beli tanah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk PPAT dan Kantor Pertanahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana proses perubahan sertipikat tanah fisik menjadi sertipikat elektronik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, yang kedua bagaimana proses perubahan sertipikat tanah fisik menjadi elektronik dalam hal terjadinya transaksi jual beli di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan dan ketiga bagaimana kendala serta hambatan dalam perubahan sertipikat tanah fisik menjadi sertipikat elektronik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara kepada tiga orang PPAT di Kabupaten Pelalawan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perubahan sertipikat tanah fisik menjadi elektronik telah mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, Proses perubahan dilakukan melalui sistem elektronik dengan tahapan mulai dari permohonan oleh pemilik tanah, verifikasi data, digitalisasi dokumen, hingga penerbitan sertipikat elektronik yang ditandatangani secara digital oleh pejabat berwenang. Dalam konteks jual beli, perubahan sertipikat dilakukan setelah akta jual beli ditandatangani oleh para pihak di hadapan PPAT. Kemudian dokumen diserahkan ke BPN untuk proses balik nama dan sekaligus merubah sertipikat menjadi elektronik. Proses ini menggabungkan antara sistem PPAT dan sistem elektronik BPN serta verifikasi data yang ketat untuk menjamin keabsahan dan keotentikan data. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu kesiapan infrastruktur teknologi yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia, ancaman keamanan siber, rendahnya literasi digital masyarakat, serta keraguan terhadap kekuatan hukum sertipikat elektronik.
Implikasi Peralihan Hak Atas Lahan Sawah Dilindungi Terhadap Alih Fungsi Tanah di Kota Payakumbuh Pratiwi, Humaira Dinda; Fendri, Azmi; Delfiyanti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/f8he2c18

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi peralihan hak atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap alih fungsi tanah di Kota Payakumbuh dalam perspektif hukum agraria. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena meningkatnya alih fungsi lahan sawah menjadi penggunaan non-pertanian yang mengancam ketahanan pangan, meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan perlindungan melalui penetapan LSD sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), Notaris/PPAT, dan Dinas Pertanian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penetapan LSD dilakukan melalui tahapan verifikasi, sinkronisasi, dan penetapan peta LSD; (2) peralihan hak atas tanah LSD memerlukan rekomendasi perubahan penggunaan tanah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun terdapat kendala administratif berupa ketidakpastian waktu penerbitan rekomendasi; dan (3) implikasi hukumnya meliputi kepastian hukum yang lemah, peran krusial Notaris/PPAT dalam mencegah transaksi tanpa izin, serta keterbatasan perlindungan hukum bagi pemilik lahan. Kesimpulannya, regulasi terkait perlindungan LSD telah diatur secara normatif, namun implementasinya masih menghadapi hambatan koordinasi antarinstansi, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan, sehingga diperlukan perbaikan tata kelola perizinan dan peningkatan pengawasan agar tujuan perlindungan lahan sawah dapat tercapai secara efektif.
Implementasi Konvensi Perubahan Iklim Dalam Menghadapi Pemanasan Global (Global Warming) Dan Pengaruhnya Bagi Indonesia Magdariza; Delfiyanti
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7e61z663

Abstract

Revolusi Industri tahun 1870-an dianggap sebagai pemicu perubahan iklim yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara dan sebagainya yang menghasilkan berbagai jenis gas rumah kaca dan gas yang mencemari lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan pemanasan global. Lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim pada tahun 1992 dan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim berikutnya pada Upacara Penandatanganan Tingkat Tinggi untuk Perjanjian Paris yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York pada tahun 2016 merupakan upaya untuk menangani pemanasan global. Pemanasan global telah mengakibatkan dampak yang meluas dan serius pada lingkungan bio-geofisika, seperti mencairnya es kutub, naiknya permukaan laut, meluasnya gurun, peningkatan curah hujan dan banjir, perubahan iklim, kepunahan flora dan fauna tertentu, migrasi fauna dan hama, dan lain-lain. Sementara itu, dampak terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat antara lain (a) disrupsi fungsi wilayah pesisir dan kota pesisir, (b) terganggunya fungsi infrastruktur dan sarana seperti jaringan jalan, pelabuhan dan bandara, (c) gangguan daerah pemukiman, (d) penurunan produktivitas lahan pertanian, (e) peningkatan risiko kanker dan wabah penyakit, dan lain-lain. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana implementasi Konvensi Perubahan Iklim dalam menanggulangi pemanasan global?. Metode penelitian yang digunakan adalah studi hukum, yaitu studi hukum normatif menggunakan literatur untuk mengkaji isi komprehensif Konvensi Perubahan Iklim, berbagai ketentuan terkait, dan implikasinya bagi Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini bersifat deskriptif, memanfaatkan analisis data kualitatif.
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi Seprianatha, Irsan; Fendri, Azmi; Delfiyanti, Delfiyanti
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v5i2.4445

Abstract

A notary has the authority to create authentic deeds as regulated by Law No. 2 of 2014 on Notarial Positions. This authority carries significant responsibility, both civilly, criminally, and administratively, concerning the validity and conformity of the deeds created. This study analyzes the notary’s responsibility in creating authentic deeds, focusing on Case No. 46/Pdt.G/2023/PN Cbi, which involves a lawsuit against a notary for errors in creating a deed that did not reflect the parties' intentions. The research findings show that although the court decided to annul the deed and recognized the unlawful act, the judges' decision lacked comprehensiveness as it did not include specific regulations from the UUJN in their considerations. This study suggests that judges should more thoroughly consider provisions in UUJN and enhance supervision over notaries to ensure the validity of deeds created in accordance with applicable procedures.
Penyelesaian Sengketa Jual Beli Antara PT. Mitra Mata Jakarta Pusat Dengan PT. Bank Mandiri (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 305/PDT/2020/PT.DKI.JKT) Rasyaki Putri Adim; Azmi Fendri; Delfiyanti
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/zbcppn39

Abstract

Tanah merupakan aset yang memiliki peran penting dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum, sehingga keberadaannya sering menimbulkan sengketa kepemilikan maupun peralihan hak. Salah satu kasus yang menonjol adalah sengketa jual beli tanah dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 10 di Jakarta Pusat yang melibatkan PT Mitra Mata Jakarta Pusat dan PT Bank Mandiri. Penelitian ini berangkat dari tiga pokok permasalahan, yaitu: (1) faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa jual beli tanah atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 10, (2) pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, dan (3) tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta yang dibuatnya dalam sengketa ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa muncul karena sertipikat yang menjadi dasar jual beli telah habis masa berlakunya, terjadi tumpang tindih kepemilikan atas tanah bekas hak eigendom, dan adanya kelalaian PPAT dalam memastikan keabsahan objek jual beli. Pertimbangan hakim didasarkan pada asas kepastian hukum serta legalitas sertipikat tanah, sementara PPAT dinyatakan memiliki tanggung jawab perdata, administratif, dan etika profesi atas akta yang dibuatnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap validitas sertipikat tanah perlu diperketat dan PPAT wajib lebih cermat dalam menjalankan kewenangannya agar sengketa serupa dapat dihindari di masa mendatang.
Regulation of Trade in Communication Services in the Framework  of the General Agreement on Trade in Services (GATS) in Indonesia: A Study on the Practice of Perum LKBN Antara Frislidia Fatria; Zainul Daulay; Delfiyanti
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/1ssg1a32

Abstract

The GATS, or General Agreement on Trade in Services, is set out in Annex 1B of the WTO Agreement, which sets out the rules and principles that member states must follow in trade in communication services. Perum LKBN Antara assigned by the State, based on article 1 paragraph 3 of the GATS, the services provided by Antara fall within the scope of the exemption of services provided in the implementation of government authority, namely services that are not supplied commercially or competitively. Antara's business practices are also subject to gradual liberalization as stipulated in Articles IV and XIX of the GATS, namely communication services are adjusted to national policy objectives. The formulation of the problem in this thesis is how to apply the principles in GATS to the communication services sector in the laws and regulations in Indonesia, how to implement the principles of GATS in Indonesia, especially in the communication services sector in relation to the LKBN Antara Regulation in the face of the liberalization of the communication services sector. The purpose of the research is to review and analyze the regulation of trade in services within the framework of GATS in the communication sector as well as to examine and analyze the practice of trade in communication services in Indonesia through Perum LKBN Antara. This study uses an empirical juridical approach with primary data through interviews with officials of Perum LKBN Antara, and secondary data obtained from the study of legal documents and related literature. The practice of Perum LKBN Antara and regulating its rights and obligations is Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Law (UU) Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law), and Article XVI and Article XVII of the GATS regulating the service sector as well as Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 1999 concerning the Press, Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting,  Government Regulation Number 40 of 2007 concerning Public Companies (Perum) of the Antara National News Agency.
From CBD to TRIPS: Normative Tensions in Protecting Indigenous Traditional Knowledge under International Law Tiaraputri, Adi; Daulay, Zainul; Delfiyanti; Syofyan, Syofirman
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol 7 No 2 (2026): Juni
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/up.v7i2.53927

Abstract

Background: The transition from the ecological justice framework of the CBD and the Nagoya Protocol to the market-driven logic of the WTO–TRIPS regime has deepened longstanding normative tensions within international law. By privileging proprietary rights and commercial value, the intellectual property system frequently marginalizes the collective, intergenerational, and culturally embedded rights of Indigenous peoples over genetic resources and traditional knowledge, thereby reinforcing structural inequalities between knowledge holders in the Global South and users of such resources in the Global North. Methodology: This research utilizes a normative approach focusing on the analysis of legal norms, principles, and regulations. Objectives: The article seeks to investigate the development of international legal norms relating to the protection of Indigenous peoples’ traditional knowledge and to assess the challenges of ensuring its effective protection under international law. Findings: Traditional knowledge is communal, intergenerational, and deeply rooted in Indigenous cultures, yet it remains insufficiently recognized within intellectual property frameworks that favor individual ownership and exclusivity. This article argues that the protection gap surrounding traditional knowledge reflects a broader problem of structural injustice in international law. Consequently, a more inclusive and responsive global legal framework is needed to ensure the effective protection of Indigenous peoples’ collective rights and traditional knowledge. Originality/Novelty: This article examines the evolution of international legal norms governing the protection of Indigenous peoples’ traditional knowledge and analyzes the normative tensions between biodiversity law, intellectual property law, and Indigenous peoples’ collective rights within the international legal order.
Co-Authors Azmi Fendri Desi Sommaliagustina Deslita, Deslita Desriyalni, Rizka Elvardi, Jean Fendri , Azmi Ferdi Ferdi, Ferdi Ferdi, Ferdi Frislidia Fatria Hajar, Ragil Ibnu Hidayati Hidayati Ihsan, Junaldi Jhon, M. Junaldi Ihsan Khairani Khairani Khairani Khairani M. Jhon Magdariza Magdariza, Magdariza Marta, Rice Monarisya Rialin Najmi Najmi Najmi Pratiwi, Humaira Dinda Raji Saputra Rasyaki Putri Adim Reski Novita Syahrul Rialin, Monarisya Sadli, Hidayati Safitri, Dila Yanti Saputra, Raji Seprianatha, Irsan Susila, Yeni Syahrul, Reski Novita Syawaluddin Syawaluddin, Syawaluddin Syofirman Syofyan Tiaraputri, Adi Wetria Fauzi Wulandari, Ade Rini Yasniwati, Yasniwati Zainul Daulay