Garuda - Garba Rujukan Digital

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI ERA TRANSISI NEW NORMAL Abd. Rohman; Dewi Citra Larasati
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1952

Abstrak: Perubahan nomenklatur Badan Pelayanan Pajak Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang di awal tahun 2020, menyebabkan bertambahnya beban kerja yang harus dijalankan. Begitu pula saat pandemi covid-19 muncul membuat Bapenda harus baradaptasi dengan tatanan normal baru. Dimana Bapenda harus memberikan pelayanan terbaik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda Kota malang telah menjalankan standart pelayanan dengan menggunakan protokol kesehatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah pegawai yang bertugas di loket pelayanan, mengalihkan pelayanan pelaporan serta konsultasi pajak melalui online, masyarakat dibebaskan dari biaya dalam mengakses pelayanan, menyediakan informasi produk layanan dalam bentuk buku atau menanyakan langsung kepada petugas yang ada di ruang tunggu, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan sesuai protokol kesehatan serta menempatkan petugas di lokat pelayanan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah kesadaran wajib pajak yang membutuhkan pelayanan untuk mematuhi protokol kesehatan.Kata Kunci: Standart Pelayanan; Manajemen Pelayanan; New NormalAbstract: Changing the nomenclature of the Regional Tax Service Agency to become the Regional Revenue Agencies of Malang City in early 2020 caused increasing in the workload that must be carried out. So as, when the Covid-19 pandemic emerged, Bapenda had to adapt to the new normal order. Bapenda must provide the best service while adhering to existing health protocols. Researchers used a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data validity used source triangulation. The results showed that Bapenda of Malang City had implemented service standards by using health protocols. Efforts are being made to reduce the number of employees on duty at service counters, divert reporting services and tax consultation via online, the public is exempted from fees in accessing services, providing service product information in book form or asking directly to officers in the waiting room, fulfillment service facilities and infrastructure according to health protocols and placing officers at service locations according to their competencies. Meanwhile, the obstacle faced is the awareness of taxpayers who need services to comply with health protocols.Keywords: Service Standards; Service Management; New Normal

MODEL COMPLAINT MECHANISM DALAM PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH Willy Tri Hardianto; Noora Fithriana; Abd. Rohman
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.2252

Pelayanan public merupakan hal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan tentunya juga rawan sekali dengan adanya keluhan dari para pengguna layanan tersebut, hal inilah yang mendasari bagaimana pengelolaan model pengaduan yang efektif dijalankan. Pendekatan pengelolaan pengaduan (Complaint Mechanism) dalam paradigma Administrasi Publik mau tidak mau harus bisa merubah pandangan dalam pelayanan pada masyarakat, lebih dari itu, kesimpulan Complaint Mechanism adalah bahwa pelayanan publik tidak hanya memuaskan pelanggan, tetapi juga lebih fokus pada bagaimana apabila ada keluhan dalam pelaksanaan pelayanan publik ini. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi dengan teknik sampling menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penafsiran data. Pelayanan publik di Indonesia relative sudah berjalan di Indonesia, terutama dalam hal menangani pengaduan, Pelayanan publik adalah pengertian yang biasa digunakan untuk mengartikan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada warganya (citizen) juga yang secara langsung melalui sektor publik atau melalui ketetapan penganggaran pelayanan sektor swasta, kondisi pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah di Indonesia secara umum sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dibutuhkan sarana yang baik untuk bisa mengelola pengaduan apabila pelayanan ini mengalami permasalahan.Public services are a direct contact with the community, and of course also very vulnerable to complaints from users of these services, this is what underlies how effective management of complaints models is carried out. Complaint Mechanism approach in the Public Administration paradigm inevitably must be able to change the outlook in service to the community, more than that, the conclusion of Complaint Mechanism is that public services not only satisfy customers, but also focus on what if there are complaints in implementation this public service. In this research, descriptive qualitative method was used. The data collection technique is done by interview and documentation with a sampling technique using purposive sampling and snowball sampling. The collected data will be analyzed by interactive analysis methods which include data reduction, data presentation, and verification or interpretation of data. Public services in Indonesia are relatively already running in Indonesia, especially in terms of handling complaints. Public services are a common understanding used to interpret services provided by the government to its citizens (citizens) also directly through the public sector or through the provision of private sector service budgeting, the condition of public services provided by government agencies in Indonesia has generally been running well, but good facilities are needed to be able to manage complaints if these services experience problems.

KEPEMIMPINAN PELAYANAN PRIMA DI PEDESAAN Abd. Rohman
REFORMASI Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstract : Excellent service is one important component of all companies/organizations in order to survive in the midst of global competition. Excellent service relies on leaders in a region/region, especially Indonesia which is an agrarian country and requires the majority of the population to wrestle in the field of agriculture. So that excellent service is needed and very closely related to the application of leadership style. The results show that the implementation of excellent service leadership is generally good. Village governments are also deemed necessary to maintain timeliness, places and officers who are not rigid. While influencing factors such as education level, quality of leaders and society, facilities and infrastructure, cooperation, and clarity of bureaucratic rules. Good service provides the impact of a sense of community satisfaction and solidarity to participate in village activities. It can also improve people's welfare. However, it must be supported by a generally accepted standard, not based on the assessment of the subjectivity of village officials. This research produces a recommendation of a democratic service leadership model to improve the welfare of rural communities. This model prioritizes aspirations and participation as the basis for policy making. Implementation of this model also needs technical guidance, in order to avoid misappropriation, and can be used as a foothold and measure the extent to which the increase in welfare. Keywords: Leadership and Services Excellence Abstrak : Pelayanan Prima (service excellen) merupakan salah satu komponen penting semua perusahaan/organisasi agar tetap bertahan di tengah persaingan global. Pelayanan prima bertumpu pada pemimpin dalam suatu wilayah/daerah khususnya Indonesia yang merupakan Negara agraris dan mengharuskan mayoritas penduduknya untuk bergelut dibidang pertanian. Sehingga pelayanan prima sangat dibutuhkan dan sangat erat kaitannya dengan penerapan gaya kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kepemimpinan pelayanan prima secara umum dinilaia baik. Pemerintah desa juga dinilai perlu mempertahankan ketepatan waktu, tempat dan petugas yang tidak kaku. Sementarafaktor yang mempengaruhi diantaranya adalah tingkat pendidikan, kualitas pemimpin dan masyarakat, sarana dan prasarana, kerjasama, serta kejelasan aturan birokrasi. Pelayanan yang baik memberikan dampak rasa kepuasaan dan solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan desa. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun tentunya harus didukung dengan adanya standar yang berlaku secara umum, bukan berdasarkan pada penilaian subyektifitas aparat desa. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi model kepemimpinan pelayanan demokratis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Model ini mengedepankan aspirasi dan partisipasi sebagai dasar pengambilan kebijakan. Pelaksanaan model ini juga perlu adanya petunjuk teknis, agar tidak terjadi penyelewengan, serta dapat dijadikan pijakan dan ukuran sejauh mana peningkatan kesejahteraan tersebut. Kata Kunci: Kepemimpinan dan Pelayanan Prima

TUMPANG TINDIH PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR (STUDI TENTANG RETRIBUSI DAN PAJAK PARKIR DI KOTA MALANG) Dewi Citra Larasati; Abd. Rohman
REFORMASI Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Permasalahan parkir di Kota Malang sangatlah kompleks, terlebih ketika adanya kenaikan tarif parkir di tahun 2015, menyebabkan muncul masalah-masalah lain yang lebih pelik, seperti tumpang tindihnya pengelolaan pajak parkir dan retribusi, munculnya juru parkir ilegal sampai dengan premanisme. Latar belakang tersebut membuat peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengelolaan tempat parkir di Kota Malang. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang holistik mampu menghasilkan data melalui teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi. Dari kegiatan penelitian ini adalah adanya tumpang tindih pengelolaan tempat parkir antara pajak parkir dan retribusi parkir dikarenakan adanya dua perauran daerah yang mengatur keduanya dan belum ada perwal yang mengatur tentang pengelolaan parkir sehingga muncul konflik internal di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola parkir maupun konflik eksternal (masyarakat), selain itu minimnya pengawasan dan pengendalian terhadap juru parkir ilegal yang ada di Kota Malang.The problem of parking in Malang is very complex, especially when there is an increase in parking fees in 2015. this causes other more complicated problems, such as overlapping management of parking taxes and user fees, the emergence of illegal parking attendants to thuggery. This background makes researchers conduct research with the aim to analyze the management of parking lots in the city of Malang.Researchers use qualitative methods with a holistic approach that is able to obtain data with data collection techniques using triangulation. The results of this research are the overlapping parking management between parking taxes and parking fees due to the absence of guardians governing parking management so that internal conflicts arise in the Regional Apparatus (OPD) that manages parking and external conflicts (the public), besides the lack of supervision and control Illegal parking attendant in Malang city

TUMPANG TINDIH PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR (STUDI TENTANG RETRIBUSI DAN PAJAK PARKIR DI KOTA MALANG) Dewi Citra Larasati; Abd. Rohman
REFORMASI Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Permasalahan parkir di Kota Malang sangatlah kompleks, terlebih ketika adanya kenaikan tarif parkir di tahun 2015, menyebabkan muncul masalah-masalah lain yang lebih pelik, seperti tumpang tindihnya pengelolaan pajak parkir dan retribusi, munculnya juru parkir ilegal sampai dengan premanisme. Latar belakang tersebut membuat peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengelolaan tempat parkir di Kota Malang. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang holistik mampu menghasilkan data melalui teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi. Dari kegiatan penelitian ini adalah adanya tumpang tindih pengelolaan tempat parkir antara pajak parkir dan retribusi parkir dikarenakan adanya dua perauran daerah yang mengatur keduanya dan belum ada perwal yang mengatur tentang pengelolaan parkir sehingga muncul konflik internal di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola parkir maupun konflik eksternal (masyarakat), selain itu minimnya pengawasan dan pengendalian terhadap juru parkir ilegal yang ada di Kota Malang.The problem of parking in Malang is very complex, especially when there is an increase in parking fees in 2015. this causes other more complicated problems, such as overlapping management of parking taxes and user fees, the emergence of illegal parking attendants to thuggery. This background makes researchers conduct research with the aim to analyze the management of parking lots in the city of Malang.Researchers use qualitative methods with a holistic approach that is able to obtain data with data collection techniques using triangulation. The results of this research are the overlapping parking management between parking taxes and parking fees due to the absence of guardians governing parking management so that internal conflicts arise in the Regional Apparatus (OPD) that manages parking and external conflicts (the public), besides the lack of supervision and control Illegal parking attendant in Malang city

MANAJEMEN STRATEGIS SKPD DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PELAYANAN TERBAIK DINAS SOSIAL KABUPATEN MALANG Abd. Rohman; Cahyo Sasmito; Muhammad Rifa’i
REFORMASI Vol 6, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstract: The results of the research showed that the phases of strategic management process gave positive impacts to the best service of Social Offices. The impacts of strategic management to the service were the social-undesirables community satisfied, the self-reliant and productive social undesirable encouraged, and the suitable paradigm of Social Offices and the independent character of social-undesirables community developed. The supporting factors of strategic management were the quality of human resources of Social Offices, the fund on hand, and the great infrastructures. The resisting factors were the distance between districts, the lack of funds, the quality of community, the shortage of internet services, the lack of disciplines, the wrong assumption that Social Offices was a helper, the inadequacy on budgeting support of the House of Representatives of the Regency of Malang, and the absence of a care centre of the social-undesirables. Key words: strategic management; best services Abstrak: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan-tahapan proses manajemen strategis memberikan dampak positif terhadap pelayanan terbaik Dinas Sosial. Dampak manajemen strategis terhadap pelayanan adalah kepuasan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, mendorong terwujudnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang produktif dan mandiri, serta terbangunnya paradigma yang benar tentang Dinas Sosial dan karakter yang mandiri dari masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Faktor pendukung manajemen strategis adalah kualitas sumberdaya manusia Dinas Sosial, ketersediaan dana, serta sarana dan prasarana yang baik. Faktor penghambatnya adalah jarak yang jauh antar-kecamatan, dana yang minim, kualitas masyarakat, layanan internet yang minim, kurang disiplin, anggapan masyarakat bahwa Dinas Sosial adalah instansi yang memberikan bantuan, dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penganggaran yang kurang, serta tidak adanya pusat penampungan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan tempat sementara. Kata Kunci: manajemen strategis; pelayanan terbaik

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Abd. Rohman; Yayang Hanafi; Willy Tri Hardianto
REFORMASI Vol 9, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

The Government’s duty other than the Government conducting a public service that is characterized by good governance. In Lowokwaru, time service itself became one things to note again. This can hamper service rendered to the society. In addition to the time of service, service officer presence also the things that can hinder the effectiveness and efficiency of the public services which are given to the community. This study uses qualitative methods. Using data collection techniques interviews, observation, and documentation. Determination of sampling techniques using the purposive addition. Data was analyzed through data reduction stage, the presentation of data, and the withdrawal of the conclusion. Validity test of the data, researchers used triangulation techniques. Research results application of the principles of good governance in improving the quality of public services in Lowokwaru already going pretty well. But in some aspects still contained flaws. It a barrier among other less familiar society requirements, service officers not to enter the work, power outages, as well as the network is unstable. Things that support among other hospitality-giver services officer, completeness of facilities and infrastructure, as well as the competence of the officers the service givers.

PERANAN PEMERINTAH KOTA BATU DAN PEMERINTAH DESA PUNTEN DALAM PEMBERDAYAAN WISATA PETIK APEL Roro Merry Chornelia Wulandary; Abd. Rohman
REFORMASI Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

The Role of Tourism Office Batu City and Punten Village Government in tourism empowerment is very influential to the progress of Apple Picking Tour which is located in Punten Village, Batu City. This research aims to describe the role of Culture and Tourism Office also The Village Government in manifestation and implementation the mechanism of the tourism maximally. The research uses qualitative method with data collection techniques through interview, observation, and documentation. Data analysis is done in several stages, including data eduction, data presentation and taking the conclusion. The results show that the role of Culture and Tourism Office and Village Government in empowering An Apple Picking Tour was carried through collaboration and give encouragement to the society, to establish the Group of Tourism Consciousness/Kelompok Sadar Wisata, and Joint Farmer group/Gabungan Kelompok Tani (Pokdarwis & Gapoktan), having coordination among the Culture and Tourism Office, Village Government and community, and also to have a Development Plan Deliberation (Musrenbang) in a village level. Peranan Dinas Pariwisata Kota Batu dan Pemerintah Desa Punten dalam pemberdayaan wisata sangat berpengaruh pada perkembangan wisata petik apel yang ada di Desa Punten, Kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan Dinas Pariwisata Kota Batu serta Pemerintah Desa Punten dalam memajukan pariwisata secara maksimal, terutama wisata petik apel yang ada di Desa Punten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Dinas Pariwisata Kota Batu serta Pemerintah Desa Punten dalam mengembangkan wisata petik apel dilakukan melalui kerjasama dan memberikan dorongan kepada masyarakat dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata dan Gabungan Kelompok Tani (Pokdarwis & Gapoktan), melakukan koordinasi antara Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa dan masyarakat, serta mendorong adanya musrembang di tingkat desa.

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS AKUNTABILITAS KINERJA PEGAWAI Ade Hermawan; Abd. Rohman
REFORMASI Vol 12, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i1.3358

The government requires every government agency and work unit to compile accountability reports as a form of accountability. Therefore, it is necessary to develop and implement an appropriate, clear and tangible accountability system so that the administration of government at both the central and regional levels can be efficient, accountable and free from practices of corruption, collusion and nepotism (KKN). This study uses an evaluation method with a quantitative descriptive approach, with some respondents being State Civil Apparatuses who had received the services of the Personnel, Education and Training Agency (BKPP). The secondary data uses the Banjarbaru City BKPP performance report document. The information and facts obtained are then read, analyzed, and interpreted to draw conclusions. The results showed that the accountability of the performance of the Banjarbaru City BKPP was that the Performance Accountability of the Banjarbaru City Personnel, Education and Training Agency in general tended to be good as measured by two main indicators, namely the arrangement of personnel resources and the quality of personnel administration services. The indicator of the arrangement of personnel resources is measured using three items, namely the item apparatus that gets Competency Development, the position item that is filled in accordance with the competence, and the item apparatus that obeys the staffing regulations. AbstrakPemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggung jawaban. Dari itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah dapat berdaya guna, berhasil guna, dapat dipertanggung jawabkan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penelitian ini menggunakan metode evaluasi dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan responden sebagian Aparatur Sipil Negara yang pernah mendapatkan pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Data skunder menggunakan dokumen laporan kinerja BKPP Kota Banjarbaru. Analisis data melalui tahapan mempelajari, menelaah dan menganalisa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kota Banjarbaru secara umum cenderung baik yang diukur dengan dua indikator utama yaitu penataan sumber daya aparatur dan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian. Indikator penataan sumber daya aparatur diukur dengan menggunakan tiga item, yakni item aparatur yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi, item jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi, dan item aparatur yang taat terhadap peraturan kepegawaian.

Pelatihan Pemanfaatan Tanaman Rimpang di Tengah Pandemi Covid-19 Guna Meningkatkan Imunitas Tubuh Astri Sumiati; Debora Budiyono; Abd. Rohman; Rona Sari Mahaji Putri
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh ialah dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang dapat mencegah infeksi serta meningkatkan daya tahan atau imunitas tubuh seperti dengan mengkonsumsi tanaman rimpang (Jahe, Kunyit, Kencur, dan Lengkuas). Tanaman rimpang seringkali dikenal dengan istilah TOGA (Tanaman obat keluarga). TOGA adalah istilah yang digunakan untuk tanaman budidaya atau peliharaan yang bersifat alami serta mudah ditanam pada sekitar pekarangan rumah dan mudah didapatkan dimana saja. Penanaman tanaman TOGA dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan di sekitar rumah ataupun pada media pot dan polybag. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dari menanam tanaman rimpang sebagai tanaman obat keluarga (TOGA). Kegiatan yang dilakukanyaitu pemberian edukasi serta pelatihan penanaman tanaman rimpang yang bisa ditanam di sekitar pekarangan rumah. Pemahaman peserta mengenai budidaya dan pemanfaatan tanaman rimpang sebagai obat alami atau herbal meningkat 18% setelah mgikuti pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan.

Title

Found 40 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search