Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.813
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Etika Demokrasi ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) Jambura Journal Civic Education JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education Innovative: Journal Of Social Science Research At-Tanwir Law Review Tumoutou Social Science Journal Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Journal of Constitutional Principles Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Isye Junita Melo
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universita Negeri Manado
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : journal of constitutional principles

 1 
ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL DEMOKRASI DI INDONESIA Rahmawaty Arsyad; Agustien C. Wereh; Isye J. Melo
Journal of Constitutional Principles Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Journal of Constitutional Principles
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jcp.v2i1.552

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam pelaksanaan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai bentuk pelaksanaan fungsi judicial review guna menjaga supremasi konstitusi. Namun demikian, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 muncul perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi sebagai negative legislator, karena putusan tersebut dipandang memberikan penafsiran yang berimplikasi pada terbentuknya norma hukum baru dalam undang-undang yang sedang diuji.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH BANKDALAM KASUS SKIMMING DI INDONESIA Robin Trihadi Dakhi; Isye J. Melo; Arthur N. Tuwaidan
Journal of Constitutional Principles Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Journal of Constitutional Principles
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jcp.v2i1.655

Abstract

Perkembangan teknologi perbankaan di Indonesia dapat  memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, namun juga memunculkan ancaman kejahatan siber seperti skimming. Skimming merupakan tindak pidana pencurian data kartu ATM melalui alat melalui perekam ilegal yang dipasang pada mesin ATM untuk menggandakan data kertu dan mengakses informasi PIN nasabah. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menjadi korban skimming serta mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank di Indonesia, dengan menganalisis Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah terdiri dari perlindunga preventif melalui penyediaan informasi dan kerahasiaan data serta perlindungan represif melalui mekanisme ganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Bank memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan sistem perlindungan data nasabah, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri.
Co-Authors Adensi Timomor Apeles Lexi Lonto Arif Sobirin Wibowo Azhar, Yulham Diana Darmayanti Putong Feibe Engeline Pijoh Ida Bagus Weda Wigena Intan Pinasty Tamalumu Julien Biringan Komang Alit Wahyuni Lanawaang, Janeman Jehezkiel Lesza Leonardo Lombok Lisa Tumilantouw, Ursula Merry Lenda Kumajas Nabila Azizah Adama Nanay, Pamela Y P Novy Tuwaidan, Arthur Rahmawaty Arsyad Rico Septian Noor Robin Trihadi Dakhi Robot, Yuddi Handry Romi Mesra Sam Julius Richard Saroinsong Sari Clarisya Sihombing Shandy Chripto Kaunang Telly D Wua Theodorus Pangalila Tiagas, Gita Christina Togatorop, Heri Br Wereh, Agustien Cherly Yudha Ramadhan Subarja, Purna Zulfitri Al Azhar, Baginda