Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.678
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Sriwijaya Law Review Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Abdi Insani Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Law Development Journal Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Jurnal Hukum dan Pembangunan Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Fifiana Wisnaeni
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
KOMPETENSI ABSOLUT DAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA WARIS ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA Diga Arnoldus Sahabat Sitepu; Wisnaeni, Fifiana
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2021): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dasar bagi hakim dalam menilai alat bukti sebagai dasar dalam mengabulkan gugatan perkara waris serta kewenangan pengadilan dalam memutuskan perkara waris harus sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan  dan asas – asas umum yang berlaku dan tepat. Tentang perkara waris dimana setelah pewaris meninggal, harta warisan yang berupa harta bersama belum dibagi. Pewaris menikah sebanyak 3 (tiga) kali semasa hidupnya, dan meninggalkan 2 (dua) orang istri serta 6 (enam) orang anak kandung. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang, Pertama kompetensi absolut Pengadilan Negeri yang mengadili dan Kedua tentang alat bukti, yaitu dengan adanya alat bukti apakah yang dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis normative dengan spesifikasi penelitian inventarisasi Perundang – Undangan dan teori hukum. Jenis dan sumber data meliputi data primer berupa bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Negeri dan Perundang – Undangan, bahan hukum sekunder berupa teori hukum dan bahan hukum tersier yang mendukung penelitian ini, pustaka dibidang hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dokumen – dokumen hukum. Penyajian data dalam bentuk uraian – uraian yang tersusun secara deskriptif dan naratif. Berdasarkan penelitian dari aspek filosofis, aspek teoritis dan aspek yuridis ditemukan bahwa dasar untuk menentukan kompetensi absolut dan alat bukti dalam perkara waris atas pembagian harta bersama adalah Undang[1] Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan yang dijadikan alat bukti adalah surat sebagai bukti otentik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa, kompetensi Absolut Pengadilan negeri dalam memutuskan perkara Waris Atas Pembagian Harta Bersama berdasarkan pada Undang – Undang yang berlaku  yaitu Undang – Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Hakim dalam menentukan pembuktian  berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tersebut telah diperoleh fakta – fakta hukum bahwa alat bukti yang dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan perkara yaitu alat bukti otentik berupa surat.
Peran Notaris dalam Transaksi Fidusia untuk Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum Ulfa, Maria; Wisnaeni, Fifiana
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.65865

Abstract

ABSTRACT The role of the Notary is crucial as they are authorized to create authentic deeds, thereby maintaining legal certainty and protecting the parties in fiduciary transactions. This research aims to explore the role of Notaries in safeguarding legal certainty and the rights of parties involved in such transactions. Using normative legal research methods, the study reveals that Notaries are essential in ensuring legal certainty by drafting, validating, and authenticating fiduciary deeds, while also verifying the identities and authorities of the involved parties. Despite challenges like false documents and insufficient information, Notaries remain responsible for protecting the rights of debtors and creditors, thus serving as integral guardians of legal certainty in these transactions.Keywords: Notary; Legal Certainty; Fiduciary TransactionsABSTRAKPeran Notaris menjadi sangat krusial. Notaris, sebagai profesi yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, memegang peranan penting dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi para pihak dalam transaksi fidusia. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran Notaris menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak dalam transaksi fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris berperan krusial dalam menjaga kepastian hukum transaksi fidusia dengan menyusun, mengesahkan, dan memastikan keabsahan akta fidusia, serta melakukan verifikasi identitas dan kewenangan pihak-pihak yang terlibat. Meskipun menghadapi tantangan seperti dokumen palsu dan kekurangan informasi, Notaris tetap bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak debitur dan kreditur, sehingga berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum yang integral dalam transaksi tersebut.Kata Kunci: Notaris; Kepastian Hukum; Transaksi Fidusia
Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam Mencegah Sertifikat Ganda pada Program PTSL Kurnia, Yuniva; Wisnaeni, Fifiana
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.53742

Abstract

ABSTRACKThe PTSL program is a manifestation of the large amount of island in Indonesia that has not been certified. The purpose of this study is to analyze what efforts have been made by BPN in preventing the occurrence of multiple certificates in the PTSL program, as well as what factors have caused the occurrence of multiple certificates in BPN. The research uses a type of doctrinal research, namely research that focuses on the conception of law seen as a set of laws and regulations that are arranged systematically according to sequence with the characteristic of harmonization. The results of the study show that: 1) efforts made by BPN are in the form of efforts to implement regulations, efforts to socialize to the community, efforts to regress by increasing synergy with stakeholders. 2) the causative factor is the implementation of regulations that are not optimal and the public's ignorance of land registration procedures.Keywords: BPN; Double Certificate; PTSL.ABSTRAKProgram PTSL merupakan implementasi dari masalah besar tanah yang belum bersertifikat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mencegah terjadinya sertifikat ganda dalam program PTSL, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda di BPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yang meneliti konsep hukum sebagai serangkaian peraturan yang tersusun secara sistematis dengan harmonisasi yang khas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) BPN melakukan upaya melalui penerapan regulasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan sinergi dengan para pemangku kepentingan. 2) Faktor penyebabnya adalah pelaksanaan aturan yang kurang optimal dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pendaftaran tanah.Kata Kunci: BPN; Sertipikat Ganda; PTSL.
KAJIAN YURIDIS MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA Diamantina, Amalia; Wisnaeni, Fifiana; Saraswati, Retno; Herawati, Ratna; Anggun, Sekar
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.24

Abstract

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam praktiknya masih sajamendapat pertentangan, baik oleh masyarakat maupun penyelenggara negara itu sendiri.Penghinaan terhadap lambang-lambang negara masih banyak dilakukan. Oleh karena itu, perludilakukan pengkajian apakah materi muatan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sudah selaras dengan nilai-nilai yangterkandung dalam Pancasila atau belum, mengingat undang-undang ini merupakan saranapemersatu, identitas, dan eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatannegara sebagaimana yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Metode yang digunakan adalahmetode yuridis normatif dengan menganalisis konsep dan peraturan perundang-undangan yangterkait dengan topik. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat melalui studipustaka dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa materi muatan UUNomor 24 Tahun 2009 banyak mengalami tabrakan dengan peraturan lainnya dan kurang sesuaidengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, jugaterdapat beberapa pasal dan ayat yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga perlu adanya upaya harmonisasi dari badan negara yang memiliki kewenangan untuk itu terhadapperaturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RESTOCKING IKAN DI RAWA PENING, DESA KEBONDOWO, KABUPATEN SEMARANG Wijayanto, Dian; Prastawa, Heru; Purbowati, Endang; Setyowati, Ro'fah; Dwidiyanti, Meidiana; Isnanto, R. Rizal; Wisnaeni, Fifiana; Setiadji, Bagus Hario; Kurnia, Dita Juni
Jurnal Abdi Insani Vol 12 No 9 (2025): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v12i9.2875

Abstract

Rawa Pening is a natural lake located in Semarang Regency that is facing issues with declining fish stock. Fish restocking activities in Rawa Pening are one of the solutions to maintain fish stock, fishermen's livelihoods, and food security. Fish restocking activities in Rawa Pening were carried out in July 2025 by the Undip community service team, involving the release of nilem and tawes fish, which are classified as local (non-invasive) species. An evaluation of local residents' perceptions of the fish restocking activities was conducted through interviews with 30 local residents who work as fishermen and fish processors. The evaluation results indicate that the fish restocking activity in Rawa Pening has received a positive response from the community service activity partners, with 100% of respondents agreeing with the restocking activity, primarily citing increased fishermen's income and maintaining fish populations in Rawa Pening as the main reasons. However, local residents' understanding and knowledge regarding the technical aspects of the restocking activity still need to be improved.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 (Studi Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Pandanaran II Kota Semarang) Sari, Adinda Novita; Wisnaeni, Fifiana
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3152

Abstract

Indonesia is a Republican State that has a variety of cultures, a maritime country with waters covering two-thirds of its land area, which makes it clear that Indonesia is a large country. The increasing number of poor people has resulted in an increasing number of people who prefer to work as street vendors because the work is in accordance with their expertise. The City Government has made efforts to reduce the difficulties caused by the presence of street vendors by passing Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Arrangement and Empowerment of Street Vendors. The purpose of this research is to find out and examine the implementation of these regional regulations on Jalan Pandanaran 2 Semarang City, as well as the obstacles that hinder its implementation. The problems discussed in this study include how the Regional Regulation of the City of Semarang Number 3 of 2018 concerning Jalan Pandanaran II Semarang City is implemented, as well as the challenges faced. This research uses a juridical-empirical research type, the resources used consist of primary and secondary data. The research results obtained are (1) the implementation of this regional regulation can be said to have been going quite well even though it has not been implemented effectively. (2) there are still several obstacles encountered in the field such as lack of land availability, lack of human resources to support the effective implementation of regional regulations. (3) The solution that can be concluded from the results of interviews with several street vendors, the majority of them voiced a desire for the government to be more aggressive in providing socialization regarding a more orderly arrangement of street vendors, more accomodated collection of fees and clear coordination.
ANALISA HUKUM KEBERADAAN KUASA MUTLAK DALAM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH Clarissha, Vindria Shafa; Wisnaeni, Fifiana
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v7i2.7094

Abstract

Since the instruction of the Minister of Home Affairs No. 14 of 1982 regarding the prohibition of giving absolute power of attorney in line with the transfer of land rights which took effect on March 6, 1982 and PP No. 24 of 1997 concerning land registration came into force on 4 July 1997, the use of absolute power of attorney is no longer permitted. However, in practice absolute power in land purchase agreements is still often used. The research to be carried out is a type of normative legal research through a review of literature and also legal materials, for example research on legal principles and rules and legal rules. The results of the study show that not any use of absolute power related to the sale and purchase of land is not permitted as long as it is not intended for the transfer of rights to land. The use of absolute power of attorney related to the Land Sale and Purchase Binding Agreement made before a notary is only aimed at protecting and guaranteeing legal certainty for the parties involved, especially the buyer that the sale and purchase process can later take place according to what was agreed when the terms of the sale and purchase have been fulfilled. regarding the use of absolute power of attorney in binding agreements for sale and purchase of land is legal and not a violation of laws and regulations. Another thing is that the legal impact arising from this use is absolute and is still recognized and continues to be enforced and binding for related parties.
Legal Analysis And Problems of The 2024 Simultaneous General Elections In Indonesia: Implementation Strategies And Their Implications For Democracy Madakarah, Finradost Yufan; Wisnaeni, Fifiana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.5332

Abstract

Simultaneous general elections in 2024 in Indonesia are expected to improve the quality of democracy and public participation. However, its implementation was faced with various challenges, including problems with the implementation, participant participation, and errors in vote counting. This research aims to identify the basis of election law, explore the problems that arise, and develop effective resolution strategies. Through normative analysis and sociological juridical approaches, this study finds that the orientation of organizers, the preparation of attributes, and adequate infrastructure facilities are the keys to overcoming problems. The implications of this election include improving the quality of democracy, higher public engagement, and transparency and accountability in the electoral process. The results of this research are expected to provide insights and recommendations for election organizers and other stakeholders to create more democratic elections
JUDICIAL PREVIEW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL (STUDI KOMPERASI DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI CHILI) Sihaloho, Elisabeth; Wisnaeni, Fifiana
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of the Constitutional Court as stated in the provisions of Article 24C of the 1945 Constitution has established the dignity of the Constitutional Court's position as a Guardian of the Constitution which is understood as a judicial institution that protects the constitutional rights of Indonesia citizens. This research is aimed at solving the problem of the constitutional rights of Indonesia citizens who are often injured through legal products in the form of laws. Therefore, this study focuses on studying, analyzing and comparing how the context of judicial preview or can be understood as a test of a draft law both formally and materially as a form of preventive protection of citizen’s constitutional rights. The writing of this journal is a normative juridical research based on a literature study by examining and understanding the basic mechanism regarding the provisions for testing laws in positive law in Indonesia accompanied by the act of analyzing the process of implementing judicial preview (testing of draft laws) carried out by the Chilli Constitutional Court. The final result of writing this journal is in the form of a prospective study of the expansion of the authority of the Constitutional Court of Indonesia in conducting a judicial preview (testing of draft laws) which can later be expected to be adopted in positive legal provisions.
Co-Authors Adriyanti, Avita Adya Paramita Prabandari Amalia Diamantina Aminah Aminah Andriani, Dini Anggun, Sekar Ariphia, Meydina Dwi Azmi, Haykal Bagus Hario Setiadji Cahyarini, Luluk Lusiati Clarissha, Vindria Shafa da Cruz, Rosino Dewandaru, Prasetyo Aryo Dian Wijayanto Diga Arnoldus Sahabat Sitepu Dwi Budi Santoso Endang Purbowati Erlinda, Dina Guswaninginchia, Anviresta Haryono, Tyas Susilo Hermanto, Bagus Heru Prastawa Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas, Irma Isnaini, Intan Joko Priyono Kristyanto, Helena Sheila Arkisanti Kurnia, Dita Juni Kurnia, Yuniva Kurniasari, Afina Lumbanraja, Anggita Doramia Madakarah, Finradost Yufan Maharani Sukma, Novira Maharani, Afirna Dias Mahesa Rannie Mahesa Rannie Maria Ulfa Meidiana Dwidiyanti Muhamad Noval Arahman Nanik Trihastuti Ni Luh Gede Astariyani Nurdjanah, Lina Nuryati Nuryati Paramita Prananingtyas Prastyanto, Yusman Putri Islami, Nabilla PUTRI WULANSARI R. Rizal Isnanto Ratna Herawati Retno Saraswati Retno Saraswati Sari, Adinda Novita Setyo Purnomo Setyowati, Ro'fah Sifany, Nadia Alfi Sihaloho, Elisabeth Silvia, Vina Siti Malikhatun Badriyah, Siti Wardani, Mutia Rahma Wijayanti, Maya Eka Wirakusuma, In Bagus Sugiharta