Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.864
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Awang Long Law Review Unes Law Review JURNAL ILMIAH ADVOKASI Nusantara Science and Technology Proceedings Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Revolusi Indonesia Jurnal Kompilasi Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) International Journal of Community Service Veteran Justice Journal Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Humanities Education and Social Sciences JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua Postgraduated Community Service Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Innovative: Journal Of Social Science Research JOSAR (Journal of Students Academic Research) Qanun : Jurnal Hukum Keluarga Islam Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan J+Plus: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Berbakti ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Wiwin Yulianingsih
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Legal Compliance In Realizing The Attitude Of Defending The State For College Student Upn Veteran East Java Yana Indawati; Wiwin Yulianingsih
Veteran Justice Journal Vol 2 No 1 (2020): Veteran Justice Journal
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vjj.v2i1.33

Abstract

This Research aim to find the connection between legal awareness UPN “Veteran” Jawa Timur Collegestudent with state defense attitude. Legal awareness is awareness or values contained in man about theexisting law or about laws that are expected to exist. Actually, what is emphasized is the values regardingthe function of the law and not a legal assessment of it concrete events in the community concerned. Legalawareness is very important in measuring the level of state defense attitudes. There are several indicatorsof the problem of legal awareness, namely Knowledge of legal regulations (law awareness); Knowledge ofthe contents of legal regulations (law acquaintance); Attitude towards legal regulations (legal attitude);Legal behavior patterns (legal behaviour). All indicators are related to campus regulations. Legalawareness, especially regarding student compliance in obeying the rules set by the campus. the higher thelevel of violation of campus discipline, the greater the reduction of student defending attitudes. Themethod used in this study begins with identification from various literatures related to the legal awarenessculture of students towards university regulations and policies in terms of the problems that occur and thechallenges that must be faced by the university. Then arranged in such a way as to bring up the rightproblem formulation which later can be comprehensively reviewed through field studies and directobservation, especially related to the problems taken in this study, namely the application of campusregulations to realize the attitude of defending the State in students. The research results in this study areexpected to be able to contribute to the university and the development of students who are expected tohave a spirit and attitude to defend the country.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN POLISI DALAM PENANGKAPAN DEMONSTRAN SAAT MELAKUKAN DEMONSTRASI Muhammad Syam Savero; Wiwin Yulianingsih
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 5 (2022): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v2i5.272

Abstract

Penelitian berjudul penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan polisi dalam penangkapan demonstran saat melakukan demonstrasi, dengan membahas permasalahan bagaimana aturan tentang penangkapan demonstran yang melakukan demonstrasi menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang menyalahgunakan perintah dalam penangkapan demonstran. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konsep, diperoleh suatu kesimpulan: Peraturan yang mengatur penangkapan demonstran diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 mengenai hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, UU No. 39 Tahun 1999 batasan hak asasi, UU No. 9 Tahun 1998 pemberitahuan adanya unjuk rasa, pembentukan penanggung jawab, larangan unjuk rasa dan ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana bagi yang melanggarnya. Penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang menyalahgunakan perintah dalam penangkapan demonstran, bahwa tugas dan wewenang Polri mengamankan demonstrasi/unjuk rasa yang dilakukan sesuai dengan izin dari Kapolri. Polisi yang menjalankan kewenangannya mengamankan para pengunjuk rasa dengan menentang dan sebagainya, maka dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar atau menyalahgunakan kesewangan sebagai pengayom masyarakat. Polisi sebagaimana warga masyarakat umumnya, jika melakukan tindak pidana menangkap dan membanting peserta demonstran yang mempunyai wewenang untuk mengadili yakni peradilan umum yakni Peradilan Negeri, sebagai pelaku tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 351ayat (4) KUHP, sebagai tindak pidana penganiayaan.
Perkembangan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Sektor Pertanian sebagai upaya Peningkatan Ketahan Pangan Desa Prasung wiwin yulianingsih
Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2020): Veteran Society Journal
Publisher : Faculty of Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.878 KB) | DOI: 10.33005/vsj.v1i1.3

Abstract

Prasung village located in Sidoarjo Regency is flanked by two rivers, Porong and Kali Mas, so it has fertile agricultural land that is can be a mainstay as a center for food security. So that a breakthrough in the management of development in the agricultural sector is needed through the establishment of the Village Owned Enterprises (BUMDes) of Agriculture that will manage agricultural products in order to provide great benefits to the people of Prasung Village in improving the economy, welfare and can improve food security. The need for community empowerment in managing the results of their fields through the BUMDes Agriculture that can also open jobs for the surrounding community. BUMDes Agriculture which will be developed in addition to being intended to increase the village's original income also has a social function. This community service activity is carried out with the method of socialization by providing understanding to the community in an effort to increase the potential in the village to support the welfare of the local community through the development of the Agricultural BUMDes in the Village of Prasung. The embodiment of the establishment of the BUMDes Agriculture is expected to minimize the role of middlemen, which often leads to increasing transaction costs between the price of products from producers to consumers. So that this BUMDes Agriculture can later help the community in the production of food for the consumption of local village community food. BUMDes in later can become a distributor that fosters economic activities in the local village so that of course requires a strong foundation in its development.
Penyuluhan Hukum Pemanfaatan Media Sosial Yang Aman dan Sehat Bagi Remaja di Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Sumberejo Sukorejo Ponorogo Yana Indawati; Sri Maharani MTVM; Wiwin Yulianingsih
Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2021): Veteran Society Journal
Publisher : Faculty of Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (715.18 KB) | DOI: 10.33005/vsj.v2i1.18

Abstract

Abstract Media Sosial adalah wujud perkembangan teknologi yang digunakan sebagai sarana berkomunikasi, berinteraksi dan membangun jaringan melalui media online bagi seluruh lapisan kalangan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberi pemahaman dan meningkatkan kesadaran dan etika kepada remaja santri didalam menggunakan media sosial diera digital. Pengaruh lingkungan dan keluarga dapat menjadi faktor penting mendorong remaja dan dampak yang didapatkan. Metode yang digunakan adalah Penyuluhan Hukum kepada remaja santri Pondok Pesantren Darul Falah dalam penggunaan media sosial agar dapat dimanfaatkan secara bijak dan cerdas serta menghasilkan suatu yang bermanfaat bagi penggunanya. Hasil dari serangkaian penyuluhan hukum ini yakni meningkatnya pemahaman, kemampuan dan pengetahuan kepada remaja santri Pondok Pesantren darul Falah dalam bermedia sosial dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan Informasi Transaksi Elektronik (ITE), sehingga perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat. Serta meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko yang akan didapat jika media sosial disalah gunakan. . Keywords: hukum, media sosial, Teknologi, Remaja Pondok Pesantren
“Awig-Awig As Traditional Law Written in Traditional Law Perspective in Indonesia” Wiwin Yulianingsih; Yana Indawati; Adhitya Widya Kartika
Nusantara Science and Technology Proceedings 5th International Seminar of Research Month 2020
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/nstp.2021.0929

Abstract

This study aims to find that customary law regulations exist in written form. This research also wants to prove that the customs regulations in each region in Bali are different according to the customs of other regions in Indonesia and the existence of this awig-awig still exists according to the needs of the community according to current conditions. Awig- awig is a system of social life that is characterized by several characteristics, such as interaction, binding patterns of unique behavior in all aspects of life that are steady and continuous, as well as a sense of identity towards the group in which the individual is a member. Awig-awig is made as an effort to maintain order and peace between indigenous villagers. The method used in this study begins with identification from various literature related to customary law in Indonesia. Then arranged in such a way as to bring up the right problem formulation which later can be comprehensively reviewed through field studies, literature studies, and direct observation, especially related to the problems taken in this research, namely awig-awig as customary law written in the perspective of Indonesian customary law. The results of the research in this study are expected to be able to contribute positively to the development of Customary Law Courses.
PELAKSANAAN PROGRAMPENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (PKH) MENJAHIT BAGI PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PESERTA DIDIK di LKP MODES MURIA SIDOARJO - JAWA TIMUR WIWIN YULIANINGSIH
JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Pendidikan Untuk Semua, Oktober 2017
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.959 KB)

Abstract

Life skill education is a kind of non formal education program that centered on vocational skill for student, such as sewing skill in a course and training. The purpose of this research is to describe the implementation and result of sewing educational program (life skill education) for women, in order to increase the independence of students. This research is using qualitative method, to collecting the data is using observation, interview, and documentation, to analyze the data  is using data collection, data reduction, data display and verification. While in validity test of data research is using credibility, dependability, confirmability and transferability. This researchs result shows that the implementation in life skill education of sewing can be implemented well, effective and eficient, which we can see from the step by step completion in every component of life skill education organizers, such as; 1) opportunities analyzis, 2) job courses and training, 3) learning result assesment or competence test, 4) placement guarantee when they graduate, so it can produce skilled students and ready to be placed in enterpreneurship and industry. Besides, the increasing of students independence can be seen from several indicators, such as : having creative ideas, dicipline, not depend on other people and able to fulfill daily needs.
Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawen dalam Penetapan Wali Adhal Putri Diana Lestari; Wiwin Yulianingsih
Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Vol 2 No.2 Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v2i2.14590

Abstract

Currently, there are many requests for guardian judges for the continuation of a marriage. One of them is the reason that the lineage guardian does not want to be a guardian. This refusal is accompanied by the reason that there is a gelit jeneng in kejawen custom. This study aims to identify and analyze the kejawen traditional jeneng in determining the guardian adhal, namely regarding the arrangements to the position of the guardian adhal. This research is a normative juridical law research using qualitative analysis method, which produces analytical descriptive data, by obtaining data through literature study and interviews. Sources of data obtained from literature, scientific papers and applicable laws and regulations. The results of the study can be concluded that the guardian adhal has been regulated in positive law. The wali adhal arrangement in positive law only states that the guardian judge can act to replace the adhal guardian nasab if there has been a determination from the Religious Court. Further provisions regarding consideration of the reasons for the guardian's application are not regulated in Indonesian positive law. At a certain point, there was an application for a wali adhal because it was a bitch, the stipulation of a wali adhal was based on the pillars and legal requirements, as well as the prohibition on marriage contained in positive Indonesian law. Thus, tickling jeneng is ruled out in the determination of the adhal guardian because it is considered not to be included in the prohibition of marriage. With the issuance of the determination of the guardian adhal by the Religious Court, the position of the guardian of the lineage can be replaced by the guardian of the judge.
Legal Protection Of Intellectual Property Rights Owned By Mojorangagung Village Wiwin Yulianingsih; Sutrisno; Yana Indawati; Hervina Puspitosari; Mas Anienda Tien F
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 2 No 2 (2022): IJHESS- OCTOBER 2022
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v2i2.251

Abstract

The development of the digital world is so rapid and has penetrated the business sector, making companies compete with each other to find candidates for digital marketers to support their business. Therefore, it is not surprising that digital marketers are now a separate profession. In addition to thriving digital marketing services are also run by independent agencies. BUMDes must take part in the development of this digital world, considering that BUMDes also run businesses that require a market as a buyer or target market. So that existing developments need to be followed, digital marketing methods must be mastered, because the world is rushing towards the digital era. BUMDes must be aware of digital marketing. Because in this all-digital era, marketing through digital media is very important, and the market has gradually shifted to digital media. Someone will search for a product by just clicking through the search page on Google, or when someone wants to look for village tourism visits, then he will also search on Google or social media.
Efektivitas Penyelenggaraan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjan Atas Kematian Pekerja Migran Indonesia Di Jawa Timur Kiki Meylia Darma Esicho; Wiwin Yulianingsih
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol.2 No.2 Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v2i2.16323

Abstract

Work is the primary need of every human being. By working, they will get a salary or wages that becomes the exchange rate to buy various necessities for life. But unfortunately, the fact is that getting a job in Indonesia is not an easy thing. This encourages people, especially those with education from elementary school to high school, to look for job opportunities abroad. From an economic perspective, the rapidly growing world market and the influence of globalization have opened up demand for workers in foreign economic sectors. Migrant workers act as accomplices and agents of economic and social progress in their country of origin and their country of placement. However, they are also very vulnerable to risks that can result in death. In this regard, the state is responsible for providing proper welfare for its citizens by providing services to Indonesian Migrant Workers through the BPJS Ketenagakerjaan Death Security. The heirs will receive cash benefits if Indonesian migrant worker dies. However, in practice, each BPJS Ketenagakerjaan branch office has its own regulations regarding the procedure for claiming death benefits. In this case, the BPJS Ketenagakerjaan Branch of Karimun Jawa in East Java provides file requirements that differ from the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number 18 of 2018 concerning Social Security for Indonesian Migrant Workers, which impedes the heirs. Furthermore, the level of education and family members of the Indonesian migrant workers from small towns prevent them from learning about the Death Insurance Claim procedure at BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa.
Akibat Hukum Pewarisan Adat Tunggu Tubang pada Suku Semendo Tsania Manzil Assolich; Talitha Nabilah; Achmad Ichsan Maliki; Wiwin Yulianingsih
Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir Vol. 3 No. 1 January-April 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v3i1.17626

Abstract

Inheritance law is actually part of civil law. One of the systems of inheritance for the adat waiting for tubang is implemented in the Semendo Tribe, South Sumatra. The customary inheritance law system in Indonesia is influenced by differences in kinship arrangements in society which are illustrated by the existence of patrilineal, matrilineal and parental systems of descent. Based on this, then it is worth exploring regarding the implementation of the Wait Tubang inheritance in the Semendo Tribe in the customary inheritance system in Indonesia as well as legal consequences for assets and their heirs. This research is an urgency to be carried out, in order to provide an understanding of legal certainty regarding the customary inheritance system from a civil or nationally applicable legal perspective, in which legal certainty can become a provision for further research. This research is normative juridical type. Approach to statutory regulations and concept approach used in this study. The results of the study found that the application of the legal system of customary inheritance for the Semendo tribe is inherent in the matrilineal descent system, where the first daughter is "waiting for tubang". The oldest son is only a companion for 'Apik Jurai' or as a supervisor of the heirs for his inheritance. The legal consequence is that it is attached to the female heir. This is inversely proportional to the position of women in civil law in Indonesia, which can actually be categorized as incapable of law as referred to in Articles 105 and 108 of the Indonesian Civil Code. The customary law inheritance system in Indonesia, including the Tunggu Tubang, must be given specific legal protection by the government as well as supervision. The community must understand more about the diversity of customs in Indonesia. The legal position of customary inheritance thus becomes an urgency for legal certainty to be more secure.
Co-Authors Achmad Ichsan Maliki ADHITYA WIDYA KARTIKA Adib Yanuar Gunawan ADINDA PRASYANTIA Aisha Sofia Chandra Maharani Aisha Sofia Chandra Maharani Ali Yusuf Amanda Shafa Puji Iryanti Angelia Anjani Telaum Banua Antasiyah, Lia Binsar Setiawan Manurung Binsar Setiawan Manurung Brigitta Diffania Dedo Indra Pratama Dhanar Setya Wahyu Dian Ayu Lestari Dian Ayu Lestari Dinda Bhawika Wimala Pastika Dinda Rahma Mautiayu Erny Roesminingsih Ervan Septia Fizal Pratama Frans Simangunsong Gabriel Sahat Martua Hedy Faizal Nugraha Hervina Puspitosari, Hervina Heryanto Susilo Jihan Amira Nurcahyo Jihan Amira Nurcahyo Kevin Septian Anugrah Perdana Kiki Meylia Darma Esicho Lusia Ervi Oktaviarika Lusia Ervi Oktaviarika Lusia Ervi Oktaviarika Lusia Ervi Oktaviarika Maria Novita Apriyani Miko Aditiya Suharto Muh. Arief Syahroni Muhammad Frengki Muhammad Frengki Muhammad Gerald Arsy Muhammad Gerald Arsy Muhammad Iqbal Alyyudin Muhammad Syam Savero Muhammad Yustino Aribawa Muhammad Zulfian Surya Pratama Muhammad Zulfian Surya Pratama Mukhammad Ilham Aprilian Mukhammad Ilham Aprilian Mukhammad Ilham Aprilian Mukhammad Ilham Aprilian Mutiara Bella Alfianti Neisa Ines Tritanaya Olga Sekar Anggun Hamidah Pahala Raja Pangindoan Simanullang Pahala Raja Pangindoan Simanullang Patricia Sina Iwi Putri Diana Lestari Rica Alivianti Rahayu Rindang Dwi Putri Nirmala Rizkya Fitri Ananda Hariyanto Rr. Chantika Vebyola Wijaya Sabiyan Yudhistira Hekmatiar Shamara Qanita Shamara Qanita Shamara Qanita Shamara Qanita Shinta Fawzia Kironowarni, SJAFIATUL MARDLIYAH Sofian Maulana Hadi Sri Maharani MTVM Sutrisno, Sutrisno Talitha Nabilah Tien Fitriyah, Mas Anienda Tsania Manzil Assolich Ubaidulloh Halim Verlita Azizah Alkholifi Veviati, Isna Wahyu Nurul Aini Widodo Windy Juli Astuti Ningtyas Windy Juli Astuti Ningtyas Windy Juli Astuti Ningtyas Windy Juli Astuti Ningtyas Yana Indawati Yana Indawati Yusuf Aulia Rahman