Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

POST CISQ REGIME IN BORDER GOVERNANCE: A Study of the MSME Model in the Aruk Tourism Market Fadiyah, Dina; Nugroho, Sapto Setyo; Karyana, Ayi; Pasaribu, Daniel; Istianda, Meita; Broto, Mani Festati; Aisyah, Siti
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 2 (2024)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v10i2.58435

Abstract

This paper's focus on border governance is motivated by three main points. First, the study of border governance is predominantly dominated by institution-based and policy-based studies. Second, empirically, no research addresses the management of border communities within the Cross Border Post area. Third, theoretically, border governance studies need to revisit the phenomenon of the Custom, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) regime in border governance. This paper raises the question of how the dynamics and survival of border communities reflect border governance, using the MSME model in the Aruk Tourism Market as a case study. This paper argues that border governance in the Aruk region demonstrates practices influenced by the Immigration and Quarantine Security phenomenon following the CIQS regime.
Analysis of the Formation of the Red and White Cabinet: Narrative Policy Framework Approach Nugroho, Sapto Setyo; Fadiyah, Dina; Akbar, Yonarisman Muhammad; Sunarya, Amud
Ilomata International Journal of Social Science Vol. 6 No. 2 (2025): April 2025
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijss.v6i2.1641

Abstract

This study analyzes the formation of the Red and White Cabinet under President Prabowo Subianto through the lens of the Narrative Policy Framework (NPF). It examines whether the cabinet expansion was driven by technocratic considerations or political representation. This research provides insights into Indonesia’s governance structure and policymaking dynamics by exploring the narratives shaping ministerial appointments. This study employs a qualitative approach, utilizing the NPF to analyze policy narratives that influenced the expansion of ministries. Data collection involves document analysis of relevant laws, regulations, academic literature, and credible media reports. This approach systematically examines how political narratives shape institutional decisions and governance strategies. The findings reveal that the expansion of the Red and White Cabinet was primarily influenced by political coalition-building rather than administrative efficiency. Key narratives, such as governance effectiveness, political stability, and national unity, were strategically constructed to justify the increased number of ministries. While some appointments reflect technocratic expertise, many were dictated by political negotiations, highlighting the predominance of partisan interests over governance optimization. This study concludes that policy narratives legitimize political decisions, often surpassing technocratic considerations. The findings contribute to the understanding of political decision-making in Indonesia by demonstrating how institutional constraints, elite bargaining, and strategic policy narratives shape governance structures.
Menelaah Peran Aksi Kamisan dalam Pembentukan Strategi Gerakan Laras Ayu Andini; Dina Fadiyah; Sapto Setyo Nugroho
Journal of Political Issues Vol 6 No 1 (2024): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v6i1.203

Abstract

Aksi Kamisan merupakan aksi damai yang dilakukan secara rutin pada hari kamis setiap minggunya sebagai bentuk protes kepada negara atas pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang dilakukan tanpa penyelesaian dan kata maaf. Aksi Kamisan merupakan bentuk tekanan kepada pemerintah untuk bergegas menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang tidak juga menemui jalan terang. Tulisan ini mengeksplorasi Kamisan sebagai sebuah gerakan kolektif yang menekan pemerintah untuk bergegas menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terbengkalai . Aksi Kamisan menggunakan bentuk demonstrasi damai sebagai bentuk protes kepada negara sekaligus menunjukan penghormatan kepada korban tanpa melibatkan kekerasan. Pasang-surut gerakan telah dialami oleh gerakan ini selama 17 tahun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pemdekatan studi kasus. Data primer yang berasal dari wawancara dengan keluarga korban, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dan akademisi. Daftar pertanyaan disusun dengan menggunakan pertanyaan terbuka. analisis meliputi pengelompokkan hasil temuan menjadi tema atau kategori, dan interpretasi makna dalam bentuk deskriptif..Hasil penelitian menunjukan Aksi kamisan merupakan gerakan kolektif untuk melawan ketidakadilan dalam penuntasan pelanggaran kasus HAM di Indonesia. Memakai sejumlah simbol sebagai identitas gerakan. Berakar pada keterikatan emosional dan solidartas antar para peserta aksi utamanya terhadap para korban dan keluarga yang tak juga mendapat penyelesaian yang adil. Meskipun tekanan yang diberikan kepada pemerintah memenui penolakan yang berujung pada impunitas.
Collaborative Governance Dalam Mitigasi Abrasi Di Kabupaten Bengkalis Provins Riau Nugroho, Sapto Setyo; Safitri , Kinanti Indah; Syamsuadi, Amir; Syahrier , Fajar Alan; Pratama, Galank
SUMUR- Jurnal Sosial Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Yayasan Rahmatan Fiddunya Wal Akhirah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58794/sumur.v3i2.1625

Abstract

Abrasi merupakan salah satu permasalahan lingkungan krusial yang terjadi di wilayah pesisir, termasuk di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Fenomena ini mengakibatkan kerusakan lingkungan, hilangnya lahan pemukiman, dan gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak abrasi serta tantangan dan peluang penerapan pendekatan Collaborative Governance dalam mengatasi abrasi di Bengkalis. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan kajian kebijakan lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan anggaran, serta minimnya pemanfaatan teknologi menjadi tantangan utama dalam mitigasi abrasi. Pendekatan Collaborative Governance dinilai potensial dalam mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Strategi yang direkomendasikan mencakup peningkatan partisipasi pemerintah, investasi teknologi, rehabilitasi ekosistem, serta insentif bagi sektor swasta. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan, pendekatan ini diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis.
Implementasi Program P4gn Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi Saputri , Mahesa; Darminto, Citra; Alan Syahrier, Fajar; Nugroho, Sapto Setyo
SUMUR- Jurnal Sosial Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Yayasan Rahmatan Fiddunya Wal Akhirah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58794/sumur.v3i2.1627

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses implementasi. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan program tersebut berdasarkan empat variabel utama teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis dari Milles and Huberman mulai dari tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kota Jambi telah menjalankan program P4GN melalui strategi komunikasi yang efektif, koordinasi lintas sektoral, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, implementasi program ini menghadapi sejumlah kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dan persepsi negatif masyarakat terhadap rehabilitasi. Sebagai upaya perbaikan, direkomendasikan peningkatan alokasi anggaran, penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, serta intensifikasi kampanye sosialisasi untuk mengubah stigma negatif terkait rehabilitasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan P4GN.
Analisis Bibliometrik Modal Sosial dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Syahrier, Fajar Alan; Putra, Dinda Syufradian; Anshori, M. Wira; Nugroho, Sapto Setyo
Jurnal Empirika Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Empirika
Publisher : Master Program in Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Sriwijay

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47753/je.v10i1.182

Abstract

This study aims to conduct a bibliometric analysis of social capital in the context of sustainable development in Indonesia. This study covers scientific publications from 2020 to 2025 using bibliometric data obtained from the Scopus database. The analysis included visual mapping of keyword networks, identification of key research trends, leading researchers, and linkages between themes such as community, policy, economic growth, and environment. The findings show that social capital is closely linked to strategic issues such as community participation, governance, and multi-stakeholder collaboration in supporting sustainability. This research is expected to contribute significantly to developing academic discourse and policy practice on social capital-based sustainable development in Indonesia.
Factors Contributing to Stunting in Indonesia: A Review Amud Sunarya; Thaha, Abdurrahman Rahim; Yandes, Jufri; Juniadi, Dedy; Akbar, Yonarisman Muhammad; Nugroho, Sapto Setyo
Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations Vol. 2 No. 1 (2024): January 2024
Publisher : Indonesian Scientific Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61978/politeia.v2i1.213

Abstract

Stunting prevalence in Indonesia has exhibited a relatively consistent trend, with rates of 36.8% in 2007, 35.6% in 2010, and a slight increase to 37.2% in 2013, though showing a decline to 30.8% in 2018. Despite this decrease, Indonesia's stunting rates remain higher than the global prevalence of 22.2%, indicating a significant public health concern. Stunting poses long-term health risks, and early prevention is crucial. This article review aims to identify factors contributing to child stunting in Indonesia, utilizing the WHO's conceptual framework. Employing various study designs and extensive literature search, the review identified 15 relevant articles, highlighting factors like exclusive breastfeeding, household economic status, maternal education, and environmental conditions as key determinants of child stunting.