Garuda - Garba Rujukan Digital

Tata Kelola Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang Holistik dan Inklusif Melalui “Healthy Regency” Berkelanjutan: Analisis Preposisi Governance di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta Setiawan, Hendy; Choirunnisa, Choirunnisa
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i2.259

Isu tata kelola pembangunan kesehatan menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya kualitas pembangunan manusia. Tanpa adanya pembenahan dan penguatan sektor kesehatan maka perwujudan kualitas manusia unggul tidak akan terbentuk. Tujuan dari tulisan ini ialah mendiskusikan mengenai tata kelola pembangunan kesehatan masyarakat yang holistik-inklusif di Kabupaten Sleman melalui healthy regency Oleh karena itu penguatan tata kelola pembangunan kesehatan menjadi penting dan prioritas dilakukan. Hal serupa juga dilakukan di Kabupaten Sleman, di mana kabupaten tersebut dinilai layak disebut healthy regency. Capaian itu dikarenakan keberhasilan Sleman dalam pengembangan dan penguatan tata kelola kesehatan yang holistik dan inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi awal, pengumpulan dokumen dan data dari berbagai sumber literatur yang kredibel dan dapat dipertanggungjaawabkan. Kemudian data terkumpul dianalisis secara mendalam dan diambil kesimpulan. Analisis pendekatan teori yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan lima preposisi governance sebagaimana disampaikan oleh Gerry Stoker. Hasil penelitian menunjukkan dari lima preposisi governance dalam penguatan tata kelola pembangunan kesehatan yang holistik dan inklusif semuanya sudah dipenuhi. Artinya kelima komponen yang dikemukakan oleh Stoker mulai dari kolaborasi lintas pihak, sinergitas masing-masing sektor, pembangunan holistik dan inklusif, berorientasi pada kesehjateraan publik, hingga lahirnya inovasi kebijakan dan program tata kelola kesehatan inkusif dan holistik. Namun demikian, masih ada beberapa yang perlu dikuatkan ke depannya dalam terus menguatkan dan meningkatkan Sleman sebagai healthy regency, yakni perwujudan Perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok). Sampai saat ini Perda KTR Kabupaten Sleman belum mampu terealisasi sehingga di tahun mendatang bisa disepakati dan disahkan.

Collaborative Governance Pentahelix: Inovasi Membangun Kota Pendidikan Inklusif Menuju Tatanan Sumber Daya Unggul (Kajian Pemenuhan Pendidikan Masyarakat Disabilitas di Kota Yogyakarta) Sutan, Arissy Jorgi; Setiawan , Hendy
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i2.311

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pembangunan kota pendidikan inklusif dengan kajian pemenuhan pendidikan bagi masyarakat disabilitas di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data pada penelitian ini dikumpulkand engan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, akses pendidikan bagi anak-anak disabilitas masih menghadapi tantangan signifikan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 75% anak disabilitas belum mendapatkan pendidikan, meskipun regulasi sudah ada untuk mendukung hak pendidikan mereka. Perlunya kolaborasi antara sektor akademik, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (pentahelix) untuk mewujudkan kota pendidikan yang inklusif. Dengan langkah-langkah konkret yang telah diambil, seperti pengembangan Kampung Peduli Sehat Jiwa, Yogyakarta berupaya menjadi barometer kota inklusif di Indonesia. Namun, tantangan dalam mengakomodasi semua kelompok disabilitas dalam sistem pendidikan masih perlu ditangani agar tujuan inklusi dapat tercapai secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih responsif dan inklusif bagi masyarakat disabilitas di Yogyakarta.

Economic Resistance of Sub-National Governments in Mitigating Inflation Risk: The Case of Bela Beli Kulon Progo Movement Setiawan, Hendy; Irawan, Rizky Rahmanda; Erison, Yendra
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 13 No. 1 (2023): JISPO Vol 13 No 1 2023
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v13i1.24969

Political decentralization has brought great changes in the form of challenges and opportunities. In the context of the challenges of decentralization, it requires regions to clean up, organize, and fix regional problems. However, it must be used as an instrument to solve economic problems, one of which is inflation in the regions. Kulon Progo Regency is one of the role models that has an economic instrument in mitigating the risk of inflation. This arrangement is stated in the Bela Beli Kulon Progo policy. This policy uses an approach to strengthen the local economy so that it can stimulate the growth of people's per capita income. This study examines these issues using a qualitative approach with library research methods. It uses the theory proposed by the decentralization and inflation approach proposed by Treisman. The results show that strengthening the local economy had the power to mitigate the risk of inflation in regions. The strengthening of the local economy was seen in the increasing level of people's income and regional income which resulted in stronger economic growth. However, inflation is a serious threat to the regional economy if people's incomes are fixed and there is economic instability. Bela Beli Kulon Progo movement improved the local economy of Kulon Progo. Various programs of Bela Beli became the basis for the strong economic support of the district so that inflation could be controlled. On this basis, the movement becomes an instrument as well as a role model in mitigating the risk of regional inflation. This study, therefore, contributes to the study of local movement and inflation in the regional contexts.

Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Mengoptimalkan Penjualan Pada UMKM Arianto, Arianto; Choirunnisa, Choirunnisa; Setiawan, Hendy; Rahmawati, Anik
Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 4, No 1: February 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/ljpmt.v4i1.29576

The rapid development of digital technology has significantly impacted various sectors, including micro, small, and medium enterprises (MSMEs). However, the lack of knowledge and skills in accessing and utilizing digital technology has made MSME entrepreneurs in Kedungsegog Village struggle to compete in an increasingly competitive market. As a result, they often miss opportunities to optimize sales and grow their businesses. Therefore, this community service activity aims to enhance MSME entrepreneurs' understanding of digital technology utilization in marketing strategies and business operations. The activity was conducted through direct (offline) socialization, including material presentations and interactive discussions. The results show an increased understanding among MSME entrepreneurs regarding the importance of digital technology in supporting their businesses, particularly in marketing, operational efficiency, and information access. Additionally, MSME entrepreneurs have shown motivation to optimize customer service and expand their market reach to the regional level. To ensure the sustainability of this initiative's impact, follow-up mentoring programs are needed so that the adoption of digital technology can be consistently and optimally implemented in their business management.

TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERKELANJUTAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BATANG Setiawan, Hendy; Arief Widodo, Sulkhan
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 9 No 2 (2025): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55686/ristek.v9i2.189

The purpose of this paper is to discuss the challenges of sustainable waste management in Batang Regency. The challenges of waste management in Batang Regency are a serious issue that must be resolved. This is because the increasing volume of waste every year is not balanced by good management. This situation is reinforced by the availability of limited infrastructure and also the low cultural conditions of the community. Therefore, in the midst of the waste problem, it is important to see the challenges faced by the Batang Regency Government in handling waste management when the Randukuning TPA is overloaded. This study uses a literature review, where researchers use secondary data to answer the problem formulation. The data were collected and selected from various media, writings, journals, or other secondary sources and analyzed using the Milles and Hubberman qualitative analysis method. The results of the study indicate that the challenges of waste management in Batang Regency still cannot get an ideal solution. This is considering the various limitations and lack of supporting suggestions so that waste to this day has not been fully resolved with a long-term solution. In addition, the strategy played by the Batang Regency Government is still not focused on education and the formation of community behavior patterns in managing household waste independently. These challenges are becoming increasingly complex, requiring other alternatives in waste management in Batang Regency Government.

TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERKELANJUTAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BATANG Setiawan, Hendy; Arief Widodo, Sulkhan
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 9 No 2 (2025): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55686/ristek.v9i2.189

The purpose of this paper is to discuss the challenges of sustainable waste management in Batang Regency. The challenges of waste management in Batang Regency are a serious issue that must be resolved. This is because the increasing volume of waste every year is not balanced by good management. This situation is reinforced by the availability of limited infrastructure and also the low cultural conditions of the community. Therefore, in the midst of the waste problem, it is important to see the challenges faced by the Batang Regency Government in handling waste management when the Randukuning TPA is overloaded. This study uses a literature review, where researchers use secondary data to answer the problem formulation. The data were collected and selected from various media, writings, journals, or other secondary sources and analyzed using the Milles and Hubberman qualitative analysis method. The results of the study indicate that the challenges of waste management in Batang Regency still cannot get an ideal solution. This is considering the various limitations and lack of supporting suggestions so that waste to this day has not been fully resolved with a long-term solution. In addition, the strategy played by the Batang Regency Government is still not focused on education and the formation of community behavior patterns in managing household waste independently. These challenges are becoming increasingly complex, requiring other alternatives in waste management in Batang Regency Government.

Analysis of Media Advocacy Theory (MAT) in the Communication of the Muslim Women's Ecological Movement 'Aisyiyah Towards Sustainable Gender Justice Hendy Setiawan; Anik Rahmawati; Sufrotun Khasanah
Electronic Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL) Vol. 12 No. 2 (2025): Governance, Democracy, and Political Institutions
Publisher : Rumah Jurnal, University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/e-sospol.v12i2.53768

The purpose of this paper will discuss the communication of the 'Aisyiyah environmental movement in creating gender justice through Media Advocacy Theory (MAT). The problem of environmental damage is still a serious problem that can threaten human life. This problem will have a worse impact on human life if there are no concrete rescue efforts. Interestingly, the impact of environmental damage often targets women's groups. This group is most vulnerable to environmental damage. However, in the midst of the risk and vulnerability of women due to environmental damage, the 'Aisyiyah group is able to show another face as a strong woman. The existence of the 'Aisyiyah environmental movement is constructed to be able to offer and promote how women have the ability to be involved in environmental rescue efforts. This movement is of course a form of resistance from Muslim women's groups who have so far been considered marginal. This study uses a qualitative type with a phenomenological approach. This method is used as a study of awareness and mindset towards the 'Aisyiyah environmental movement. While the data collection technique uses observation, in-depth interviews, and documentation. The stages of this phenomenological research include determining the subject and subject of research, the approach process, informant determination strategies, data collection techniques, data recording procedures, field issues, and data storage as well as the final reporting stage. The results of the study show that the use of media plays an important role in the communication of the 'Aisyiyah environmental movement. In addition to being able to support movement activities and mass information, the media is also able to capture every environmental advocacy carried out by 'Aisyiyah. Interestingly, in the media and advocacy of the movement, it is also strengthened by the use of environmental issue framing that is able to mobilize the public that women are able to be tough and empowered.

Pendampingan Kelompok Mahasiswa dalam Meningkatkan Nilai Branding UMKM Lokal di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang Setiawan, Hendy; Choirunnisa, Choirunnisa; Meriwijaya, Meriwijaya; Erison, Yendra
Hippocampus: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PPPM) POLITEKNIK NEGERI SAMBAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47767/hippocampus.v4i1.933

Success in creating local MSME product branding is a strategy for MSME players to grow. This is because without innovative product branding, local MSME players will not be able to survive. Only through attractive MSME branding will the product's market share be able to extend beyond regional boundaries. The purpose of this article is to describe that creating local MSME branding is really needed by MSME actors in Blado Village. Moreover, its implementation is supported by the presence of KKN students so that the mentoring process can be carried out. The mentoring service program for KKN students is important because they become facilitators who relate directly to the MSME community. Therefore, the method used in this service is a method of mentoring KKN students which it is hoped that the students will be able to translate this into society. The results show that program assistance to KKN students can be implemented well because students as facilitators to the community are able to carry out their duties with significant acceptance from the community of MSME actors.

The Ecotheological Movement of the Muhammadiyah Environmental Council in Response to the Environmental Governance Crisis Setiawan, Hendy; Kurniawan, Nanang Indra; Santoso, Purwo
Millah: Journal of Religious Studies Vol. 21, No. 3, August 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/millah.vol21.iss3.art2

This article describes the ecotheological movement of the Muhammadiyah Environmental Council (Majelis Lingkungan Hidup abbreviated MLH in Bahasa Indonesia) in response to the environmental crisis. The birth of the ecotheological movement in Muslim communities such as Muhammadiyah is a new awareness in the Islamic world. This is because, so far, the issues of environmental crisis have only grown and developed in the world of self-help (secular organizations). As a result, it raises the question of how the role of religion, more precisely the Muslim community, has tended to be passive in responding to environmental crises. Therefore, the spirit of Al-Ma'un's theology at Muhammadiyah in recent years has begun to find its relevance in identifying the environment as ecotheology. The research method used in this research is descriptive and qualitative, which aims to understand the ecotheology movement in MLH. Liberation theology theory (Gustavo Guiterez) and ecotheology are used to analyze the environmental movement in this Muslim community. The findings of this study explain that the ecotheology movement at MLH was born as a manifestation of the theology of Al-Ma'un 1912, which, one century after its birth, has not responded to the issue of environmental damage. However, since the liberation theology of the 1980s has become a global narrative, KH Ahmad Dahlan's theology has found its relevance and pioneered the religious community movement. The involvement of these groups, such as MLH, is a new chapter in how religion is relevant in bringing theological messages that have not been seen so far.

Grassroots Election Oversight: Enhancing Electoral Accountability and Civic Engagement Nur Hamidin, Bambang; Hendy Setiawan
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2025): JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v15i1.44039

Despite high expectations for Indonesia’s elections, including the most recent in 2024, widespread violations undermined their integrity. In response, there is a pressing need for grassroots participation in electoral monitoring to complement formal oversight by government bodies. This article investigates community-based participatory election supervision through the establishment of Election Monitoring Villages in Batang Regency, Indonesia. The study aims to assess how these initiatives enhance grassroots democratic literacy and foster meaningful political engagement. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews with 10 informants, field observations, and a review of relevant literature. Four monitoring villages—Sijono, Bandar, Ujung Negoro, and Sidorejo—were established by the local Elections Supervisory Agency (Bawaslu) based on strategic and participatory considerations. The findings reveal that these villages have raised public awareness of electoral processes, strengthened civic responsibility, and encouraged residents to actively report violations. Academically, this study contributes to the discourse on participatory democracy by offering empirical evidence of how structured village-based programs can cultivate political awareness and expand community oversight. The research concludes that monitoring villages function not only as mechanisms for electoral supervision but also as platforms for civic education and democratic consolidation. Meskipun pemilu di Indonesia, termasuk yang paling mutakhir pada tahun 2024, diharapkan menjadi tonggak kedewasaan demokrasi, berbagai pelanggaran yang meluas justru merusak integritasnya. Menyikapi hal tersebut, muncul kebutuhan mendesak akan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di tingkat akar rumput guna melengkapi pengawasan formal yang dilakukan lembaga pemerintah. Artikel ini meneliti pengawasan pemilu partisipatif berbasis komunitas melalui pembentukan desa pengawasan di Kabupaten Batang, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana inisiatif tersebut meningkatkan literasi demokrasi masyarakat dan mendorong keterlibatan politik yang lebih bermakna. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan 10 informan, observasi lapangan, serta telaah literatur yang relevan. Empat Desa Pengawasan Pemilu—Sijono, Bandar, Ujung Negoro, dan Sidorejo—dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat berdasarkan pertimbangan strategis dan partisipatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa desa-desa ini telah meningkatkan kesadaran publik terhadap proses pemilu, memperkuat tanggung jawab kewargaan, serta mendorong masyarakat untuk secara aktif melaporkan pelanggaran. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi pada wacana demokrasi partisipatif dengan menghadirkan bukti empiris mengenai bagaimana program berbasis desa yang terstruktur dapat menumbuhkan kesadaran politik dan memperluas pengawasan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa desa pengawasan berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pengawasan pemilu, tetapi juga sebagai wadah pendidikan kewargaan dan konsolidasi demokrasi.

Title

Found 54 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 54 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 54 Documents
Search