Claim Missing Document
Check
Articles

POLA KEBIJAKAN INOVATIF DALAM PENCEGAHAN KDRT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rizky Irawan; Hendy Setiawan
Journal of Social and Political Science / JUSTICE Vol 3 No 1 (2023): JUSTICE - Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1029/justice.v2i1.33

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk mendiskusikan mengenai pola kebijakan inovatif Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencegah terjadinya KDRT. Yogyakarta sebagai satu-satunya provinsi dengan status istimewa nyatanya tidak lepas dari kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai pemberitaan di media di mana angka KDRT sangat serius untuk mendapatkan respon kebijakan yang solutif. Penelitian ini menggunakan metode kualitaif studi kasus. Hal ini dikarenakan agar peneliti mampu mendeskripsikan secara mendalam terhadap bagaimana pola kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi KDRT. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan mulai dari sumber media, literature buku, jurnal dan tulisan lainnya yang relevan dalam menguatkan tulisan ini. hasilnya menunjukkan bahwa angka KDRT di DI Yogyakarta masih tergolong besar. Oleh karena itu keseriusan Pemerintah DI Yogyakarta dan kesiapsiagaan itu direspon melalui pola kebijakan Telepon Sahabat dan Keluarga DI Yogyakarta atau kemudian dikenal dengan TeSAGaDIY. Platform ini menjadi bagian dari bentuk pola kebijakan di Yogyakarta yang secara responsif akan merespon laporan kekerasan termasuk di dalamnya kasus KDRT. Peluncuran platform ini kemudian menjadi bukti sekaligus pengonfirmasian bahwa DI Yogyakarta serius dalam menyelesaikan masalah KDRT.
ANALISIS SEMIOTIKA STANDAR KECANTIKAN PEREMPUAN DI ERA GENERASI Z MELALUI MEDIA SOSIAL TIKTOK: AKUN TIKTOK JHARNA BHAGWANI, NANDA ARSYINTA Choirunnisa; Hendy Setiawan
Journal of Social and Political Science / JUSTICE Vol 3 No 1 (2023): JUSTICE - Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1029/justice.v2i1.36

Abstract

Tulisan ini akan mendiskusikan tentang standar kecantikan dengan menggunakan konsep pendekatan semiotika. Standar kecantikan perempuan menjadi objek komoditas yang dipertontonkan secara visual. Pada akhirnya perempuan menjadikan standar kecantikan sebagai bahan pertimbangan terhadap dirinya dengan perempuan lain melalui media sosial TikTok. Representasi akan standar kecantikan di era generasi z di visualisasikan melalui akun Nanda Arsyinta dan Jharman Bhagwani. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes yaitu mencari makna denotasi, konotasi dan mitos dari masing masing unggahan video. Metode analisisis semiotika dari Rolland Barthes mempelajari tanda (sign) dan mencari makna dalam sebuah objek yang akan diteliti yang bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Hasil dari penelitian ini adalah perempuan di generasi z memiliki kebebasan untuk menjadi cantik versi dirinya sendiri dan tidak membandingkan apa yang ada pada dirinya dengan apa yang ada pada perempuan lain. Konsep kecantikan perempuan juga tidak cukup hanya dilihat dari apa yang tampak cantik di luar namun kecantikan diri dari dalam juga menunjang konsep cantik perempuan pada generasi Z.
Modalitas Politik Dalam Kemenangan Sunandar Di Pemilihan Peratin Pekon Serungkuk Kecamatan Belalau Lampung Barat Tahun 2022 Meriwijaya; Hendy Setiawan; Wihda Maulani
Journal of Social and Political Science / JUSTICE Vol 3 No 1 (2023): JUSTICE - Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1029/justice.v2i1.44

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modalitas kontestan dalam pemilihan Kepala Desa (Peratin) khususnya modalitas kemenangan Sunandar pada kontestasi pemilihan Peratin Pekon (Desa) Serungkuk, Kecamatan Belalau, Lampung Barat Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan dan studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modalitas kontestan dalam kemenangan Sunandar pada pemilihan Peratin di Pekon Serungkuk Tahun 2022 yaitu: Pertama, modal sosial yang dihasilkan dari proses interaksi social yang dibangun secara terus menerus sehingga mendapat kepercayaan (trust) dari masyarakat. Kedua, modal budaya berupa latar belakang keluarga yang merupakan penduduk asli setempat dan berasal dari keluarga politisi serta modal pendidikan yang sertara dengan kandidat lainnya dalam kontestasi tersebut. Ketiga, modal politik berupa pengalaman politik, dukungan elit politik, dukungan tim sukses dan marketing politik yang sebagian besar diperoleh dari pengalaman ketika menjadi tim sukses anggota DPRD Kabupaten Lampung yaitu saudara Mawardi yang merupakan kakak kandung kontestan. Keempat, modal ekonomi berupa dana kampanye dan biaya akomodasi bagi tim sukses dalam mengikuti kontestasi pemilihan peratin tersebut.
POLA KOMUNIKASI DEFENSIF (KONTRA NARASI) BINMAS POLDA DIY DALAM PENCEGAHAN PERILAKU KLITIH PELAJAR DI KABUPATEN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA Rizky Irawan; Hendy Setiawan
Journal of Social and Political Science / JUSTICE Vol 2 No 2 (2023): JUSTICE - Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1029/justice.v2i2.53

Abstract

Fenomena klitih yang terjadi di Kabupaten Sleman khususnya, telah mencoreng wajah dan citra indah Yogyakarta sebagai Kota pelajar. Yogyakarta yang terkenal juga sebagai tempat yang warganya super ramah, naamun fenomena klitih seakan-akan menodai eksistensi Yogyakarta. Oleh karena itu fenomena klitih yang tersu berulang tentu harus diantisipaasi dengan baik. Para apparat pemerintah seperti Dinas Sosial dan juga Binmas Polda DIY harus bersama-sama baahu membahu menangani fenomena ini agar tidak terjadi fenomena klitih di waktu yang akan datang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Tujuannya ialah untuk menjelaskan terjadinya fenomena social secara mendalam. Teknis analis data kualitatif daalam penelitian ini menggunakan konsepnya Creswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendekatan komunikasi defensive yang dilakukan oleh Binmas Polda DIY dilakukan untuk mencegah adanya kelompok klitik pada generasi yang akan dating. Artinya adanya pemutusan regenerasi bibit-bibit baru bagi kalangan remaja berikutnya. Pendekatan pola komunikasi defensive dengan tema nasionalisme di kolaborasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah merupakan langkah sebagai upaya antisipasi sekaligus pencegahan dini perilaku klitik khususnya para remaja yang sedang duduk di sekolah tingkat SMP, SMK, SMA atau MA. Pola komunikasi deefensi dilakukan melalui media oleh Binmas Polda DIY agar keterjangkauan yang cepat dan juga terjadi masifikasi himbauan sekaligus ajakan untuk mengantisipasi terjadinya klitih dalam generasi yang akan datang.
The Formation of the New Autonomous Region of Papua and Welfare Guarantees in the Decentralization Policy Hendy Setiawan; Genut Wahyu Widiono; Galuh Hikmah
Jurnal Borneo Administrator Vol 19 No 3 (2023): December 2023
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v19i3.1181

Abstract

The instrument for regional structuring, particularly regional expansion leading to new autonomous regions, can be seen as a rational and logical implication of decentralization implementation. Decentralization, in turn, played a pivotal role in shaping the grand design of regional planning (Desertada) up until the imposition of a regional expansion moratorium in late 2009. This research employs a qualitative methodology, a case study approach, chosen due to its adaptability and effectiveness in addressing dynamic and unpredictable social contexts. The focal point of this study revolved around the narratives underlying the formation of new autonomous regions (DOB) in Papua, particularly emphasizing the discourse on welfare. The government has actively promoted narratives of welfare motives and national strategic interests. The government has actively promoted narratives of welfare motives and national strategic interests. Despite the expansion of the Papua region and the implementation of special autonomy, it is observed that these initiatives have not significantly contributed to development. Notably, the expansion process in Papua, marred by alleged procedural and material deficiencies, took place without indigenous Papuans' meaningful participation and consultation.
Intervensi Diversifikasi Pangan Lokal dalam Menurunkan Prevalensi Stunting di Kabupaten Batang: Analisis Kajian Politik Keamanan Non-tradisional Hendy Setiawan; Choirunnisa Choirunnisa
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v3i2.112

Abstract

Data SSGI tahun 2022, dari 58.000 balita di Kabupaten Batang yang diambil sampel, hanya 719 balita atau 1,2% hasilnya meningkat 1%.  Angka ini tentu sangat tinggi melebihi batas toleransi yang diizinkan oleh WHO yakni tidak melebihi batas 20%. Sementara instruksi Presiden Joko Widodo, setiap daerah harus menurunkan stunting dengan batas paling tinggi 14% bahkan bila perlu zero stunting. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Batang sampai saat ini harus membuat Pemerintah Daerah untuk mampu mendayagunakan sumber daya pangan lokal yakni pangan lokal. Selama ini sektor ini cukup diam tidak ada mobilisasi dalam diversifikasi pangan lokal. Padahal ketersediaan pangan lokal di Kabupaten Batang cukup tinggi, mulai dari ubi-ubian, biji-bijain, buah-buahan, hingga ikan laut. Oleh karena itu, ketersediaan pangan lokal yang cukup harusnya dapat dijadikan sebagai sumber daya aktif dalam rangka membangun keamanan manusia demi terciptanya kesehatan pada derajat yang paripurna. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendiskusikan bagaimana diversifikasi pangan lokal dalam mengintervensi kasus stunting melalui pendekatan politik keamanan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Sementara itu, teknik analisis data menggunakan konsep Creswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya kasus stunting di Kabupaten Batang diakibatkan oleh cara pandang pemerintah setempat yang belum komprehensif akan ketersediaan pangan lokal setempat. Banyaknya sumber pangan lokal belum dioptimalkan pemanfaatannya, salah satunya melalui diversifikasi pangan lokal dalam mengatasi bentuk ketidakamanan manusia ini (stunting). Padahal ketersediaan pangan lokal ini harus dilakukan intervensi dengan cara mengidentifikasi sumber pangan lokal yang kandungannya banyak nutrisi dan gizi, dan selanjutnya digalakkan sebagai gerakan pangan lokal yang beragam di masyarakat.
Agile Governance: De-eskalasi Kemiskinan berbasis Birokrasi Cergas melalui Gerakan Bela Beli di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta Yendra Erison; Hendy Setiawan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v3i2.119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai Agile Governance: De-eskalasi Kemiskinan berbasis Birokrasi Cergas melalui Gerakan Bela-Beli di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta. Salah satu fenomena yang menarik dari sekian banyak penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang agil, salah satunya ialah Kabupaten Kulon Progo melalui branding pengaturan Bela-Beli Kulon Progo. Pada awalnya Kabupaten Kulon Progo dikatakan sebagai Kabupaten yang mengalami kebocoran, karena Kelurahan Wates yang dalam hal ini sebagai ibukota kabupaten tidak mampu menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat antar kecamatannya. Sehingga diciptakanlah inovasi Bela-Beli Kulon Progo. Gerakan ini diciptakan sebagai bentuk dan upaya serta komitmen Pemerintah Kulon Progo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan mengangkat produk lokal yang bisa dinikmati semua unsur, baik itu bersifat lokal, nasional bahkan internasional. Maka filosofi yang tekandung dalam program ini yakni membela Kulon Progo dengan membeli produk lokalnya. Penelitian ini menggunakan metode historis-komparatif dengan pendekatan library research. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, berita, ataupun data agregat yang berasal dari institusi formal di Kabupaten Kulon Progo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Luna terkait agile governance. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan kebijakan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang telah dilakukan Pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi yang ada di masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian terkait agile governance untuk melihat kemampuan organisasi dalam merespon secara cepat dan tepat atas perubahan yang tidak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Kerentanan, Perempuan, dan Kemiskinan? Menata Ulang Arah Pembangunan Perlindungan Sosial Netral Gender Menuju Inklusivitas Sosial di Kabupaten Batang Hendy Setiawan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.134

Abstract

Tujuan tulisan ini mendiskusikan tentang pembangunan perlindungan sosial netral gender (P2SNG) di Kabupaten Batang. Sistem perlindungan sosial yang mengakomodasi kelompok perempuan rentan merupakan salah satu bentuk keberhasilan perlindungan sosial. Perlindungan sosial netral gender akan lebih akomodatif terhadap pemahaman kontruksi gender. Pada akhirnya akan melahirkan sistem yang sensitif gender. Kabupaten Batang sendiri sampai hari ini sektor kerentanan perempuan masih belum banyak diakomodasi. Maraknya persoalan sosial kemiskinan ekstrim, tingginya isu stunting, rendahnya indeks pembangunan gender, tingginya angka perceraian, serta maraknya angka kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial sangat dibutuhkan bagi mereka. Hal tersebut dikarenakan dari semua masalah yang ada, pasti akan selalu melibatkan perempuan dalam pusaran tersebut. Sementara di saat yang sama implikasi kesetaraan gender yang diwacanakan ialah kesetaraan perempuan dan laki-laki. Tentu dalam konsep perlindungan sosial netral gender, harus dilihat bahwa laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Oleh karena itu penelitian ini menjadi menarik untuk didiskusikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literature. Data didapatkan melalui observasi lapangan, pengumpulan sumber data informasi melui media, jurnal, berita, media masa, buku, laporan, atau dokumen laiinya yang berasal dari instansi formal. Data kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan yang relevan. Kemudian data informasi dilakukan teknik analisis melalui pengumpulan data, reduksi, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2SNG belum sepenuhnya dikembangkan di Kabupaten Batang. Hal tersebut bisa diurai dari sistem perlindungan sosial di Kabupaten Batang yang tidak aomodatif dan menjangkau ke semua lini kelompok perempuan rentan. Oleh karena itu konsep perlindungan sosial netral gender menjadi hal yang perlu dipertimbangkan ke depannya.
Sekuritas Sosial dan Kemiskinan: Survivalitas Perlindungan Sosial Komprehensif bagi Kesejahteraan Nelayan di Bumi Binangun Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta Yendra Erison; Hendy Setiawan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.150

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendiskusikan mengenai upaya pemerintah Bumi Binangun Kulon Progo dalam mewujudkan sekuritas sosial komprehensif bagi nelayan. Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan nelayan di Kulon Progo telah menyumbang angka kemiskinan wilayah. Sampai saat ini presentase kemiskinan Kulon Progo menjadi tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di DI Yogyakarta. Sector kehidupan pesisir menjadi penyumbang kemiskinan di Bumi Binangun ini. Oleh karena itu untuk menangani masalah tersebut maka sekuritas sosial bagi nelayan menjadi penting sebagai bentuk perlindungan kehidupan nelayan. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui sumber data sekunder dengan pertimbangan relevansi dengan kebutuhan penelitian. Setelah itu data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, pemilahan data, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sekuritas sosial nelayan Kulon Progo diwujudkan melalui perlindungan sosial berupa bantuan sosial dan jaminan sosial. Pada aspek bantuan sosial, Pemerintah kabupaten Kulon Progo memberikan bantuan baik secara materil maupun non materil. Bantuan materil diwujudkan melaui keuangan, bantuan peralatan nelayan yang menunjang untuk melaut, hingga berbagai pelatihan diklat bagi nelayan. Sementara itu, dalam konteks jaminan sosial Pemerintah Kulon Progo masih mengalami keterbatasan. Hal tersebut terbukti tidak semuanya komunitas nelayan ikut dalam jaminan program BPJS Ketenagakerjaan. Di luar skema bantuan sosial dan perlindungan sosial, Pemerintah Kulon Progo tidak memiliki skema khusus sekuritas sosial yang menyasar ke komunitas nelayan. Ditambah pengembangan sekuritas sosial setempat yang belum akomodatif bagi mereka. Oleh karenannya pada situasi tertentu para nelayan beralih profesi sementara untuk tetap survive di kehidupannya.
MEMBANGUN POLA KOMUNIKASI DAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI KALANGAN GEN Z DI SMKN 1 BLADO BATANG Setiawan, Hendy; Choirunnisa, Choirunnisa; Sutinnarto, Sutinnarto; Irawan, Rizky Rahmanda
ABDIMAS ALTRUIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Sanata Dharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24071/aa.v7i1.8216

Abstract

The purpose of this article is to explain the importance of communication literacy and political education, especially for Gen Z. Especially in the conditions of the political year, communication literacy and political education are guidelines for Gen Z so that they can respond more rationally to their political year. This is important because many Gen Z people are not politically literate, so sometimes political frenzy can expose them to criminal charges. For this reason, communication literacy and political education are important to equip them so they can continue to exist in the political year. This service method uses an active participation approach where this program involves students at SMKN 1 Blado. In its implementation, service members carry out initial observations, location determination, implementation, evaluation, and follow-up of the service program. The results of the service program show that students are very enthusiastic and interested in the political education material presented. They feel that they are still very unfamiliar with politics, so this service program is a source of knowledge for them. Moreover, Gen Z needs literacy. Apart from that, they were also very active in discussing questions and answers, especially how Gen Z behaves politically and rationally in determining their political choices to produce optimal impacts for them.