Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.7
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-SOSPOL Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Masyarakat, Kebudayaan dan Politik JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Moderat RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi, dan Teknologi Kabupaten Batang TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Government and Political Issues Jurnal Adhyasta Pemilu Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Abdimas Altruis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Hippocampus: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Millah: Journal of Religious Studies JUSTICE: Journal of Social and Political Science Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics (IJSSPP) Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM)
Hendy Setiawan
Department Of Government, Faculty Of Social And Political Sciences, Universitas Selamat Sri, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Agile Governance: De-eskalasi Kemiskinan berbasis Birokrasi Cergas melalui Gerakan Bela Beli di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta Yendra Erison; Hendy Setiawan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v3i2.119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai Agile Governance: De-eskalasi Kemiskinan berbasis Birokrasi Cergas melalui Gerakan Bela-Beli di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta. Salah satu fenomena yang menarik dari sekian banyak penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang agil, salah satunya ialah Kabupaten Kulon Progo melalui branding pengaturan Bela-Beli Kulon Progo. Pada awalnya Kabupaten Kulon Progo dikatakan sebagai Kabupaten yang mengalami kebocoran, karena Kelurahan Wates yang dalam hal ini sebagai ibukota kabupaten tidak mampu menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat antar kecamatannya. Sehingga diciptakanlah inovasi Bela-Beli Kulon Progo. Gerakan ini diciptakan sebagai bentuk dan upaya serta komitmen Pemerintah Kulon Progo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan mengangkat produk lokal yang bisa dinikmati semua unsur, baik itu bersifat lokal, nasional bahkan internasional. Maka filosofi yang tekandung dalam program ini yakni membela Kulon Progo dengan membeli produk lokalnya. Penelitian ini menggunakan metode historis-komparatif dengan pendekatan library research. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, berita, ataupun data agregat yang berasal dari institusi formal di Kabupaten Kulon Progo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Luna terkait agile governance. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan kebijakan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang telah dilakukan Pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi yang ada di masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian terkait agile governance untuk melihat kemampuan organisasi dalam merespon secara cepat dan tepat atas perubahan yang tidak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Kerentanan, Perempuan, dan Kemiskinan? Menata Ulang Arah Pembangunan Perlindungan Sosial Netral Gender Menuju Inklusivitas Sosial di Kabupaten Batang Hendy Setiawan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.134

Abstract

Tujuan tulisan ini mendiskusikan tentang pembangunan perlindungan sosial netral gender (P2SNG) di Kabupaten Batang. Sistem perlindungan sosial yang mengakomodasi kelompok perempuan rentan merupakan salah satu bentuk keberhasilan perlindungan sosial. Perlindungan sosial netral gender akan lebih akomodatif terhadap pemahaman kontruksi gender. Pada akhirnya akan melahirkan sistem yang sensitif gender. Kabupaten Batang sendiri sampai hari ini sektor kerentanan perempuan masih belum banyak diakomodasi. Maraknya persoalan sosial kemiskinan ekstrim, tingginya isu stunting, rendahnya indeks pembangunan gender, tingginya angka perceraian, serta maraknya angka kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial sangat dibutuhkan bagi mereka. Hal tersebut dikarenakan dari semua masalah yang ada, pasti akan selalu melibatkan perempuan dalam pusaran tersebut. Sementara di saat yang sama implikasi kesetaraan gender yang diwacanakan ialah kesetaraan perempuan dan laki-laki. Tentu dalam konsep perlindungan sosial netral gender, harus dilihat bahwa laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Oleh karena itu penelitian ini menjadi menarik untuk didiskusikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literature. Data didapatkan melalui observasi lapangan, pengumpulan sumber data informasi melui media, jurnal, berita, media masa, buku, laporan, atau dokumen laiinya yang berasal dari instansi formal. Data kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan yang relevan. Kemudian data informasi dilakukan teknik analisis melalui pengumpulan data, reduksi, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2SNG belum sepenuhnya dikembangkan di Kabupaten Batang. Hal tersebut bisa diurai dari sistem perlindungan sosial di Kabupaten Batang yang tidak aomodatif dan menjangkau ke semua lini kelompok perempuan rentan. Oleh karena itu konsep perlindungan sosial netral gender menjadi hal yang perlu dipertimbangkan ke depannya.
Sekuritas Sosial dan Kemiskinan: Survivalitas Perlindungan Sosial Komprehensif bagi Kesejahteraan Nelayan di Bumi Binangun Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta Yendra Erison; Hendy Setiawan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.150

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendiskusikan mengenai upaya pemerintah Bumi Binangun Kulon Progo dalam mewujudkan sekuritas sosial komprehensif bagi nelayan. Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan nelayan di Kulon Progo telah menyumbang angka kemiskinan wilayah. Sampai saat ini presentase kemiskinan Kulon Progo menjadi tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di DI Yogyakarta. Sector kehidupan pesisir menjadi penyumbang kemiskinan di Bumi Binangun ini. Oleh karena itu untuk menangani masalah tersebut maka sekuritas sosial bagi nelayan menjadi penting sebagai bentuk perlindungan kehidupan nelayan. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui sumber data sekunder dengan pertimbangan relevansi dengan kebutuhan penelitian. Setelah itu data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, pemilahan data, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sekuritas sosial nelayan Kulon Progo diwujudkan melalui perlindungan sosial berupa bantuan sosial dan jaminan sosial. Pada aspek bantuan sosial, Pemerintah kabupaten Kulon Progo memberikan bantuan baik secara materil maupun non materil. Bantuan materil diwujudkan melaui keuangan, bantuan peralatan nelayan yang menunjang untuk melaut, hingga berbagai pelatihan diklat bagi nelayan. Sementara itu, dalam konteks jaminan sosial Pemerintah Kulon Progo masih mengalami keterbatasan. Hal tersebut terbukti tidak semuanya komunitas nelayan ikut dalam jaminan program BPJS Ketenagakerjaan. Di luar skema bantuan sosial dan perlindungan sosial, Pemerintah Kulon Progo tidak memiliki skema khusus sekuritas sosial yang menyasar ke komunitas nelayan. Ditambah pengembangan sekuritas sosial setempat yang belum akomodatif bagi mereka. Oleh karenannya pada situasi tertentu para nelayan beralih profesi sementara untuk tetap survive di kehidupannya.
MEMBANGUN POLA KOMUNIKASI DAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI KALANGAN GEN Z DI SMKN 1 BLADO BATANG Setiawan, Hendy; Choirunnisa, Choirunnisa; Sutinnarto, Sutinnarto; Irawan, Rizky Rahmanda
ABDIMAS ALTRUIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Sanata Dharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24071/aa.v7i1.8216

Abstract

The purpose of this article is to explain the importance of communication literacy and political education, especially for Gen Z. Especially in the conditions of the political year, communication literacy and political education are guidelines for Gen Z so that they can respond more rationally to their political year. This is important because many Gen Z people are not politically literate, so sometimes political frenzy can expose them to criminal charges. For this reason, communication literacy and political education are important to equip them so they can continue to exist in the political year. This service method uses an active participation approach where this program involves students at SMKN 1 Blado. In its implementation, service members carry out initial observations, location determination, implementation, evaluation, and follow-up of the service program. The results of the service program show that students are very enthusiastic and interested in the political education material presented. They feel that they are still very unfamiliar with politics, so this service program is a source of knowledge for them. Moreover, Gen Z needs literacy. Apart from that, they were also very active in discussing questions and answers, especially how Gen Z behaves politically and rationally in determining their political choices to produce optimal impacts for them.
Pelatihan Konten Kreator dalam Mendukung Masyarakat Informasi di Era Industri 5.0 di SMK Diponegoro Banyuputih Batang Setiawan, Hendy; Choirunnisa, Choirunnisa
Hippocampus: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2023): December 2023
Publisher : PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PPPM) POLITEKNIK NEGERI SAMBAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47767/hippocampus.v2i2.593

Abstract

The purpose of this article is to explain the results of community service carried out by the service team at Diponegoro Banyuputih Vocational School, Batang Regency. This service is carried out by training content creators for vocational school students, especially in facing industry 5.0 competition. As we all know, Batang Regency since 2020 has been designated by President Joko Widodo as a strategic area for national industrial development. Therefore, in developing this industrial area, local communities are required to prepare and adapt in the face of rapid industrial competition. Moreover, currently Batang is an area that is officially designated as the Batang Integrated Industrial Area. This service uses a participatory training approach at Vocational School Diponegoro Banyuputih. The results show that in implementing the service, Diponegoro Vocational School students were very enthusiastic and enthusiastic about participating in content creator training. Lots of questions and answers were created so that students had more and more insight into the world of industry.
Promosi Dan Edukasi Pendidikan Tinggi Melalui Kegiatan Expo Campus Di MAN 01 Batang Choirunnisa, Choirunnisa; Setiawan, Hendy; Irawan, Rizki Rahmanda; Sutinnarto, Sutinnarto; Erison, Yendra
Hippocampus: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PPPM) POLITEKNIK NEGERI SAMBAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47767/hippocampus.v3i1.746

Abstract

The quality of human resources has an important role in encouraging development progress. Regions that have advanced development are usually reflected in one indicator of human development. Therefore, each region continues to compete to increase its HDI index in order to show the level of success of its regional development. The purpose of this article is to discuss the promotion and education of higher education through expo campus activities at MAN 01 Batang. This activity was motivated by the lack of HDI in Batang Regency. The interest of the people of Batang Regency in continuing higher education is still low. This can be seen from BPS statistical data that the HDI in Batang Regency in the 2020-2022 period is still 69-nan. This service method uses an educational promotion approach with a queuing system from class to class. The service team uses brochures, lectures, and also uses a projector screen in activities. To oversee the progress of the event, each student carries a control card so they are required to attend this event until the end. The results show that this activity is able to increase students' interest in continuing to higher education. At first they did not think about continuing to college after they finished school. However, after this activity they were motivated to continue their studies. In fact, they are optimistic that by attending college they will indirectly contribute to increasing the HDI in Batang Regency which is still low).
Human Security and the Special Autonomy: The Solution for the Non-traditional Security Issues in Papua? Setiawan, Hendy; Sa’diyah, Khalimatus
Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies Vol 2 No 2 (2022): Two Decades of Dynamics of the Implementation of Special Autonomy for Papua and A
Publisher : Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53013/bestuurskunde.2.2.89-102

Abstract

Issues of human rights violations, poverty, unemployment, low HDI, low access to education, and poor health are the most important parts of the concept of human security introduced by the UNDP report 1994. These issues have not been adequately addressed in Papua. The purpose of this study was to review the special autonomy arrangements in responding to security issues in Papua. This review was interesting to study because special autonomy has been considered irrelevant to address the human security issues in the province. Human security and special autonomy should be linearly related to each other. As such, the issues of human security should be addressed before the welfare of Papua can be improved. This study used a qualitative approach with a literature study method. The authors collected data through various works of literature in online media, official publications, and others. Meanwhile, the authors followed the Creswell concept to conduct the stages of the study, which consisted of identification of the problem, literature study, determination of study purposes and objectives, collection of data, analysis and interpretation of data, and reporting of the result. The results of the study showed that the implementation of special autonomy and the disbursement of special autonomy funds have been unable to respond to human security issues in Papua. Efforts to improve the welfare of Papua were marred by a conventional security approach. Therefore, these efforts failed to improve the welfare of Papua, triggering ongoing conflicts. Various human security issues in Papua were not addressed properly, such as issues on human rights, public services, health, HDI, economic inequality, and education, which affect its welfare.
Women in the Budget How is the Allocation of Government Expenditure Based on the Pro Gender Budget (PGB) in Batang Regency? Pro Gender Government Expenditure Budget in Batang Regency Hidayati, Arina; Setiawan, Hendy
Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies Vol 3 No 1 (2023): Politik Belanja Daerah: Antara Realisasi Anggaran, Pemilihan Program Pembangunan,
Publisher : Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53013/bestuurskunde.3.1.13-25

Abstract

Batang Regency has high level of domestic violence, with the majority of victims being women. This situation is contrary to the local government’s responsive budget plans that include gender equality points. The reality, the women’s welfare in Batang Regency is still lower than those of men. This study aimed to analyze the effect of local government’s responsive budget allocations to women's welfare in Batang Regency. This study used a qualitative method with a case study approach. The study was conducted for five months (May-September) and used the type of Spradley domain analysis. Results of this study showed that the regional government of Batang Regency had implemented a gender-responsive budget in the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD). However, this regional expenditure did not affect the gender development index. The regional expenditure realization program set by the regional government of Batang Regency was also still incomplete. This is due to the operations of the KITB, which provides employment opportunities for all genders, but has not been included in the regional government work programs through the allocated budget.
The Women-Based Welfare (WBW): Penguatan Perempuan Berbasis Formulasi Government Expenditure di Kabupaten Gunungkidul DI Yogyakarta Setiawan, Hendy; Erison, Yendra
Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies Vol 3 No 2 (2023): Politik Belanja Daerah: Antara Realisasi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarak
Publisher : Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53013/bestuurskunde.3.2.129-141

Abstract

Women have played an important role in welfare development through government spending. There is a tendency for areas with a low level of welfare to be synonymous with development that does not provide space and opportunities for women. Whereas in reality women are part of the welfare element itself. This research uses a qualitative approach with the method of literature study. The author collects data through various relevant literature, either in online media, official media, and other literature. Meanwhile, researchers in carrying out this research stage used the Creswell concept. The stages of this research consisted of problem identification, literature search, research aims and objectives, data collection, data analysis and interpretation, and research reporting. The results of the study show that the low level of welfare in Gunungkidul is in line with the weak condition of women in the development budget. This can be traced with the logical implications of the development indicators that have been implemented in Gunungkidul. For example, if you see a high poverty rate, a weak human development index, a weak gender development index, and a low gender empowerment index, this shows how fragile well-being is from within. This is also relevant to the revenue budget, especially from tax collections which are also weak, reinforcing how welfare issues are still a problem today. Therefore, the main key in advancing welfare development in Gunungkidul is placing women not only as objects but also as subjects in building welfare that is inclusive and fair.
Political Bondage: Eksistensi Sumber Daya Alam dalam Mendesain Tatanan Politik Elektoral Berbiaya Tinggi di Indonesia Setiawan, Hendy
Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies Vol 4 No 1 (2024): High Political Costs: Causes and Effects of High Election Costs in Indonesia
Publisher : Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53013/bestuurskunde.4.1.1-14

Abstract

The practice of political bondage (ijon) in electoral political events is a threat to democracy, which to this day is still relatively limitedly studied. This creates minimal gaps in how to view the phenomenon of high electoral political financing from the perspective of natural resource politics. So far, natural resources have always been viewed as inanimate objects. However, in the study of natural resource politics, this object is not neutral. The presence of the political bondage system which is a small part of the form of transactional politics in the informal democratic space has actually become the identity and characteristic of electoral politics in Indonesia. In the context of political bondage, the exchange of roles between patron becoming client and, vice versa, client becoming patron will continue to recur. This research uses a qualitative approach with library research methodology. Researchers collect data through secondary data, namely various relevant literature, starting from media, books, journals, news reports, formal institutional data, and other data which is sorted according to research needs. The results show that the practice of political bondage still fulfils and always colors electoral politics in Indonesia. This informal democratic practice leads to high levels of financing of electoral politics. Interestingly, the involvement of corporations in funding general elections outside of political party funds also has an impact on reciprocation for the management of natural resources. The development of transactional political practices in informal spaces will create challenges for the quality of democracy: the birth of corrupt behavior, the weakening of the government structure, dynastic-oligarchic politics, and the increase in electoral political financing. The conclusion is that the practice of political bondage will always grow in the space of informal democracy. The relationship between the public sector, elites and the private sector will always exchange roles as patron and client according to the conditions and electoral political map in the field.
Co-Authors ., Meriwijaya Anik Rahmawati Anik Rahmawati, Anik Arianto Arianto Arief Widodo, Sulkhan Arina Hidayati Arissy Jorgi Sutan CHOIRUNNISA Choirunnisa Choirunnisa Choirunnisa Choirunnisa, Choirunnisa Erison , Yendra Erison, Yendra Fariza Ikhsanditya Febriani Daud, Rosy Galuh Hikmah Genut Wahyu Widiono Ikhsanditya, Fariza Irawan, Rizki Rahmanda Irawan, Rizky Irawan, Rizky Rahmanda Kelik Iswandi Khalimatus Sa’diyah Masyhun, Ahmad Maulani, Wihda Maulani, Wihda Maulani Maulida Rita Widyana Meriwijaya Nanang Indra Kurniawan Nur Wahyu Sulistyo Puji, Slamet Ali Purwo Santoso Rahma Puspita Ningrum Rosyid, Halimur Rustiana, Vina Sa’diyah, Khalimatus Sufrotun Khasanah Sutinnarto, Sutinnarto Yendra Erison Yendra Yendra