Claim Missing Document
Check
Articles

POLA KEBIJAKAN INOVATIF DALAM PENCEGAHAN KDRT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Irawan, Rizky; Setiawan, Hendy
JUSTICE: Journal of Social and Political Science Vol 2 No 1 (2023): JUSTICE: Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1029/justice.v2i1.33

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk mendiskusikan mengenai pola kebijakan inovatif Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencegah terjadinya KDRT. Yogyakarta sebagai satu-satunya provinsi dengan status istimewa nyatanya tidak lepas dari kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai pemberitaan di media di mana angka KDRT sangat serius untuk mendapatkan respon kebijakan yang solutif. Penelitian ini menggunakan metode kualitaif studi kasus. Hal ini dikarenakan agar peneliti mampu mendeskripsikan secara mendalam terhadap bagaimana pola kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi KDRT. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan mulai dari sumber media, literature buku, jurnal dan tulisan lainnya yang relevan dalam menguatkan tulisan ini. hasilnya menunjukkan bahwa angka KDRT di DI Yogyakarta masih tergolong besar. Oleh karena itu keseriusan Pemerintah DI Yogyakarta dan kesiapsiagaan itu direspon melalui pola kebijakan Telepon Sahabat dan Keluarga DI Yogyakarta atau kemudian dikenal dengan TeSAGaDIY. Platform ini menjadi bagian dari bentuk pola kebijakan di Yogyakarta yang secara responsif akan merespon laporan kekerasan termasuk di dalamnya kasus KDRT. Peluncuran platform ini kemudian menjadi bukti sekaligus pengonfirmasian bahwa DI Yogyakarta serius dalam menyelesaikan masalah KDRT.
ANALISIS SEMIOTIKA STANDAR KECANTIKAN PEREMPUAN DI ERA GENERASI Z MELALUI MEDIA SOSIAL TIKTOK: AKUN TIKTOK JHARNA BHAGWANI, NANDA ARSYINTA Choirunnisa, Choirunnisa; Choirunnisa; Setiawan, Hendy
JUSTICE: Journal of Social and Political Science Vol 2 No 1 (2023): JUSTICE: Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1029/justice.v2i1.36

Abstract

Tulisan ini akan mendiskusikan tentang standar kecantikan dengan menggunakan konsep pendekatan semiotika. Standar kecantikan perempuan menjadi objek komoditas yang dipertontonkan secara visual. Pada akhirnya perempuan menjadikan standar kecantikan sebagai bahan pertimbangan terhadap dirinya dengan perempuan lain melalui media sosial TikTok. Representasi akan standar kecantikan di era generasi z di visualisasikan melalui akun Nanda Arsyinta dan Jharman Bhagwani. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes yaitu mencari makna denotasi, konotasi dan mitos dari masing masing unggahan video. Metode analisisis semiotika dari Rolland Barthes mempelajari tanda (sign) dan mencari makna dalam sebuah objek yang akan diteliti yang bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Hasil dari penelitian ini adalah perempuan di generasi z memiliki kebebasan untuk menjadi cantik versi dirinya sendiri dan tidak membandingkan apa yang ada pada dirinya dengan apa yang ada pada perempuan lain. Konsep kecantikan perempuan juga tidak cukup hanya dilihat dari apa yang tampak cantik di luar namun kecantikan diri dari dalam juga menunjang konsep cantik perempuan pada generasi Z.
Modalitas Politik Dalam Kemenangan Sunandar Di Pemilihan Peratin Pekon Serungkuk Kecamatan Belalau Lampung Barat Tahun 2022 ., Meriwijaya; Meriwijaya; Setiawan, Hendy; Maulani, Wihda
JUSTICE: Journal of Social and Political Science Vol 2 No 1 (2023): JUSTICE: Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1029/justice.v2i1.44

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modalitas kontestan dalam pemilihan Kepala Desa (Peratin) khususnya modalitas kemenangan Sunandar pada kontestasi pemilihan Peratin Pekon (Desa) Serungkuk, Kecamatan Belalau, Lampung Barat Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan dan studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modalitas kontestan dalam kemenangan Sunandar pada pemilihan Peratin di Pekon Serungkuk Tahun 2022 yaitu: Pertama, modal sosial yang dihasilkan dari proses interaksi social yang dibangun secara terus menerus sehingga mendapat kepercayaan (trust) dari masyarakat. Kedua, modal budaya berupa latar belakang keluarga yang merupakan penduduk asli setempat dan berasal dari keluarga politisi serta modal pendidikan yang sertara dengan kandidat lainnya dalam kontestasi tersebut. Ketiga, modal politik berupa pengalaman politik, dukungan elit politik, dukungan tim sukses dan marketing politik yang sebagian besar diperoleh dari pengalaman ketika menjadi tim sukses anggota DPRD Kabupaten Lampung yaitu saudara Mawardi yang merupakan kakak kandung kontestan. Keempat, modal ekonomi berupa dana kampanye dan biaya akomodasi bagi tim sukses dalam mengikuti kontestasi pemilihan peratin tersebut.
POLA KOMUNIKASI DEFENSIF (KONTRA NARASI) BINMAS POLDA DIY DALAM PENCEGAHAN PERILAKU KLITIH PELAJAR DI KABUPATEN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA Irawan, Rizky; Setiawan, Hendy
JUSTICE: Journal of Social and Political Science Vol 2 No 2 (2023): JUSTICE: Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1029/justice.v2i2.53

Abstract

Fenomena klitih yang terjadi di Kabupaten Sleman khususnya, telah mencoreng wajah dan citra indah Yogyakarta sebagai Kota pelajar. Yogyakarta yang terkenal juga sebagai tempat yang warganya super ramah, naamun fenomena klitih seakan-akan menodai eksistensi Yogyakarta. Oleh karena itu fenomena klitih yang tersu berulang tentu harus diantisipaasi dengan baik. Para apparat pemerintah seperti Dinas Sosial dan juga Binmas Polda DIY harus bersama-sama baahu membahu menangani fenomena ini agar tidak terjadi fenomena klitih di waktu yang akan datang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Tujuannya ialah untuk menjelaskan terjadinya fenomena social secara mendalam. Teknis analis data kualitatif daalam penelitian ini menggunakan konsepnya Creswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendekatan komunikasi defensive yang dilakukan oleh Binmas Polda DIY dilakukan untuk mencegah adanya kelompok klitik pada generasi yang akan dating. Artinya adanya pemutusan regenerasi bibit-bibit baru bagi kalangan remaja berikutnya. Pendekatan pola komunikasi defensive dengan tema nasionalisme di kolaborasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah merupakan langkah sebagai upaya antisipasi sekaligus pencegahan dini perilaku klitik khususnya para remaja yang sedang duduk di sekolah tingkat SMP, SMK, SMA atau MA. Pola komunikasi deefensi dilakukan melalui media oleh Binmas Polda DIY agar keterjangkauan yang cepat dan juga terjadi masifikasi himbauan sekaligus ajakan untuk mengantisipasi terjadinya klitih dalam generasi yang akan datang.
OPTIMALISASI PERAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM INTERVENSI PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN BATANG Setiawan, Hendy; Febriani Daud, Rosy
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 10 No 1 (2025): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55686/ristek.v10i1.216

Abstract

This paper aims to discuss optimizing the role of corporate social responsibility (CSR) in stunting interventions in Batang Regency. The government's limited budget for stunting has opened up options for CSR interventions as a solution. CSR programs embedded in the industrial sector have played a crucial role. Besides serving as public communication for companies about their existence, they also serve as a form of strategic partnership with the government. Similarly, the Batang Regency Government has partnered with the private sector in stunting management. Optimizing the role of CSR is crucial to achieving zero stunting as expected. This research method uses a qualitative approach with a literature review approach. Data were collected from secondary data sources and then processed using the Miles and Hubberman qualitative data analysis model. The research findings indicate the need to optimize private sector involvement through more comprehensive CSR initiatives in stunting interventions in Batang Regency. This optimization is crucial to achieve significant and sustainable reductions in stunting. Therefore, the local government needs to engage with all sectors of the private sector through CSR initiatives to significantly impact the reduction of remaining stunting.
OPTIMALISASI PERAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM INTERVENSI PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN BATANG Setiawan, Hendy; Febriani Daud, Rosy
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 10 No 1 (2025): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55686/ristek.v10i1.216

Abstract

This paper aims to discuss optimizing the role of corporate social responsibility (CSR) in stunting interventions in Batang Regency. The government's limited budget for stunting has opened up options for CSR interventions as a solution. CSR programs embedded in the industrial sector have played a crucial role. Besides serving as public communication for companies about their existence, they also serve as a form of strategic partnership with the government. Similarly, the Batang Regency Government has partnered with the private sector in stunting management. Optimizing the role of CSR is crucial to achieving zero stunting as expected. This research method uses a qualitative approach with a literature review approach. Data were collected from secondary data sources and then processed using the Miles and Hubberman qualitative data analysis model. The research findings indicate the need to optimize private sector involvement through more comprehensive CSR initiatives in stunting interventions in Batang Regency. This optimization is crucial to achieve significant and sustainable reductions in stunting. Therefore, the local government needs to engage with all sectors of the private sector through CSR initiatives to significantly impact the reduction of remaining stunting.
The Implementation of Asymmetric Fiscal Decentralization in Developing Non-Traditional Security in Papua Setiawan, Hendy; Erison, Yendra; Choirunnisa, Choirunnisa
Jurnal Borneo Administrator Vol. 21 No. 3 (2025): Desember 2025
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v21i3.1685

Abstract

This article aims to discuss the relevance of implementing asymmetric fiscal decentralization in building non-traditional security in Papua. For over two decades, Papua has had a special autonomy status. Under the legal basis of Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua, which was followed in 2002 by the asymmetric fiscal decentralization policy of the Central Government, it provides space for Papua to improve and develop non-traditional forms of security that are more dynamic and welfare-oriented. This study uses a qualitative method with a documentary analysis approach. This study utilizes accurate document data, which is analyzed using existing techniques. The results of the study indicate that the asymmetric fiscal decentralization policy has not been fully implemented in developing non-traditional forms of security (human security). This was identified as an area where numerous human security problems persist, ranging from unfulfilled food needs to a weak social life within society, including poverty and low human development. All of which are markers that such security problems are a nontraditional threat to Papua. Therefore, the state must review the special autonomy policy that can create non-traditional security and is oriented towards the welfare of Papua