Claim Missing Document
Check
Articles

Grassroots Election Oversight: Enhancing Electoral Accountability and Civic Engagement Nur Hamidin, Bambang; Hendy Setiawan
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2025): JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v15i1.44039

Abstract

Despite high expectations for Indonesia’s elections, including the most recent in 2024, widespread violations undermined their integrity. In response, there is a pressing need for grassroots participation in electoral monitoring to complement formal oversight by government bodies. This article investigates community-based participatory election supervision through the establishment of Election Monitoring Villages in Batang Regency, Indonesia. The study aims to assess how these initiatives enhance grassroots democratic literacy and foster meaningful political engagement. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews with 10 informants, field observations, and a review of relevant literature. Four monitoring villages—Sijono, Bandar, Ujung Negoro, and Sidorejo—were established by the local Elections Supervisory Agency (Bawaslu) based on strategic and participatory considerations. The findings reveal that these villages have raised public awareness of electoral processes, strengthened civic responsibility, and encouraged residents to actively report violations. Academically, this study contributes to the discourse on participatory democracy by offering empirical evidence of how structured village-based programs can cultivate political awareness and expand community oversight. The research concludes that monitoring villages function not only as mechanisms for electoral supervision but also as platforms for civic education and democratic consolidation. Meskipun pemilu di Indonesia, termasuk yang paling mutakhir pada tahun 2024, diharapkan menjadi tonggak kedewasaan demokrasi, berbagai pelanggaran yang meluas justru merusak integritasnya. Menyikapi hal tersebut, muncul kebutuhan mendesak akan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di tingkat akar rumput guna melengkapi pengawasan formal yang dilakukan lembaga pemerintah. Artikel ini meneliti pengawasan pemilu partisipatif berbasis komunitas melalui pembentukan desa pengawasan di Kabupaten Batang, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana inisiatif tersebut meningkatkan literasi demokrasi masyarakat dan mendorong keterlibatan politik yang lebih bermakna. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan 10 informan, observasi lapangan, serta telaah literatur yang relevan. Empat Desa Pengawasan Pemilu—Sijono, Bandar, Ujung Negoro, dan Sidorejo—dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat berdasarkan pertimbangan strategis dan partisipatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa desa-desa ini telah meningkatkan kesadaran publik terhadap proses pemilu, memperkuat tanggung jawab kewargaan, serta mendorong masyarakat untuk secara aktif melaporkan pelanggaran. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi pada wacana demokrasi partisipatif dengan menghadirkan bukti empiris mengenai bagaimana program berbasis desa yang terstruktur dapat menumbuhkan kesadaran politik dan memperluas pengawasan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa desa pengawasan berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pengawasan pemilu, tetapi juga sebagai wadah pendidikan kewargaan dan konsolidasi demokrasi.
Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Islamic Centre di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Masyhun, Ahmad; Setiawan, Hendy
JUSTICE : Journal of Social and Political Science Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025): JUSTICE - Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/4cwkh491

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis dampak sosial ekonomi pembangunan Islamic Centre di Desa Banyuputih Kabupaten Batang. Pembangunan Islamic Centre di Desa Banyuputih telah memberikan dampak ekonomi sosial kemasyarakat antara sebelum dan sesudah pembangunan. Hal itu menjadi realitas bahwa sebelum pembangunan dilakukan, kawasan tersebut dinilai sebagai kawasan prontitusi yang selama ini dilabeli oleh masyarakat. adanya pembangunan itu tentu akan mengubah suasana kehidupan di sekitar kawasan pembangunan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan beberapa pemangku kepentingan untuk mengetahui realiitas dampak sosial ekonomi pembangunan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Islamic Centre telah berdampak pada perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Hal itu mengingat sebelum pembangunan, kawasan tersebut dikenal dengan kawasan ekonomi gelap, di mana para pekerja seks mampu menjajakan dirinya dengan para sopir yang sedang mangkal ataupun singgah di sana. Sehingga secara sosial dapat menimbulkan kegelisahan masyarakat. namun adanya pembangunan itu memaksa aktivitas itu berhenti sehingga akan menciptakan perubahan aktivitas sosial ekonomi yang jauh lebih baik dan positif bagi masyarakat setempat pembangunan tersebut.
Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Money Politik di Desa Kepuh Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Rustiana, Vina; Setiawan, Hendy; Maulani, Wihda
JUSTICE : Journal of Social and Political Science Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025): JUSTICE - Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/fem64630

Abstract

Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang, jasa ataupun barang agar prefensi suara pemiih dapat diberikan kepada penyuap. Dengan mencegah adanya politik uang yang terjadi di masyarakat desa, Bawaslu kabupaten Batang membentuk Desa Anti Politik Uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana keterlibatan tokoh masyarakat di Desa Kepuh Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dalam mewujudkan Desa Anti Politik Uang pada Pilkades 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder dan data primer. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman (1992) yaitu dengan Reduksi data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, Tokoh masyarakat Desa Kepuh Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dalam mewujudkan Desa Anti Politik U ang dengan memberikan edukasi, sosialisasi dan pemahaman politik tentang politik ang kepada masyarakat. Dalam menyampaikan pemahaman tersebut disampaikan pada kegiatan atau forum masyarakat baik dilingkungan RT maupun di Desa. Dengan adanya penolakan politik uang Pada Pilkades 2019 masyarakat Desa Kepuh merespon positif dan antusias. Masyarakat bisa menolak adanya politik uang pada Pilkades 2019 karena masyarakat sudah mengetahui pemimpin yang dibutuhkan saat itu, karena salah satu kandidat calon kepala desa pada saat itu sudah memimpin selama 2 periode. Maka, dengan kepemimpinannya yang amanah, bijaksana dan dapat dipercaya secara tidak langsung masyarakat bias menolak adanya politik uang pada Pilkades 2019
Inclusive Governance (Incgov): Reformasi Pengawasan Dana Desa untuk Mengurangi Prevalensi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Batang Setiawan, Hendy
Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies Vol 5 No 2 (2025): Reflection on Political Governance and Optimization of Village Governance
Publisher : Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53013/bestuurskunde.5.2.91-103

Abstract

Extreme poverty remains a persistent challenge in Batang Regency, despite the increased allocation of The Village Fund from the central government since 2015. This challenge is further compounded by cases of corruption in the use of The Village Fund in several villages. Therefore, reforming the Village Fund oversight through an inclusive governance approach is essential to ensure accountability and promote the reduction of extreme poverty. This study employed a qualitative descriptive method with a literature review. Data were collected through searches of relevant secondary sources and analyzed using the Spradley technique, which involved domain analysis, taxonomy, componential analysis, and cultural theme analysis. The findings indicate that the limited human resource capacity of village officials remains a critical barrier to achieving meaningful participation. The disbursement of The Village Fund in Batang Regency was not accompanied by improved capacity of the program administrators, which created challenges to participation from both village human resources and the broader community, which largely remained passive. The Village Fund oversight reforms, which were often dominated by external mechanisms, had a significant impact on governance outcomes. However, reliance on external oversight alone still led to cases of corruption, underscoring the importance of strengthening internal mechanisms through a more inclusive community approach. Therefore, oversight reforms should be developed with a focus on inclusive governance, integrating both internal and external dimensions.
Collaborative Governance in the Development of a Chinese Java Acculturation Tourism Village in Besani Blado Village Puji, Slamet Ali; Setiawan, Hendy; Erison , Yendra
Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics Vol. 2 No. 1 (2024): February 2024, Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics (IJSS
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69745/ijsspp.v2i1.68

Abstract

This research aims to discuss the concept of collaborative governance in handling the development of cultural acculturation tourism villages in Besani Blado Batang Village. Carrying out tourism programs is the main responsibility of the public sector, private sector, and community sector so that the Javanese-Chinese acculturation tourism village of Besani Village can run optimally. Besani Village has a superior tourist spot, namely De Blado. This research is qualitative research with descriptive methods. Data collection techniques used were interviews, documentation, and observation. This research aims to find out to what extent collaborative governance techniques can build a better Javanese Chinese acculturation tourism village in Besani Village. In this research, results were obtained where the public sector, private sector, and community sector provided good support. The value of collaboration shown by all sectors succeeded in making the Javanese Chinese acculturation tourism village Besani Village become one of the new tourist village destinations which has shot up very quickly since its establishment in 2022. Because of this persistence and strong joint commitment, finally in 2023 after the establishment of Besani Village as a tourist village in 2021, Besani Village has occupied the 75th position in ADWI.
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI INOVASI KAMPUNG JAMUNE BU’E DI KELURAHAN PROYONANGAN SELATAN, BATANG Erison, Yendra; Setiawan, Hendy; Rosyid, Halimur
Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024 : Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM)
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69745/hawajppm.v2i1.51

Abstract

Ekonomi perempuan memiliki peranan yang sangat penting didalam membangun kemandirian dan kesejahteraan perempuan. Selama ini perempuan dianggap sebagai kelompok minoritas dan selalu menggantungkan hidupnya pada pendapatan suaminya. Hal ini berdasarkan pada aktivitas domestik yang dilakukan. Sehingga Perempuan diasumsikan hanya bergelut pada aktivitas domestik saja. Stigma yang menempatkan perempuan yang selalu dianggap menggantungkan hidupnya pada laki-laki sudah tidak relevan lagi. Inovasi kampung jamune bu’e ini dibentuk sebelum adanya Pandemi Covid-19 oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang beranggotakan sekumpulan ibu-ibu yang berada di Kelurahan Proyonanggan Selatan, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian bagi ibu-ibu melalui penjualan produk jamu lokal. Inovasi kampung jamune bu’e ini di sisi lain juga berkontribusi pada pembangunan literasi terhadap anak-anak dalam mengedukasi dan mengenalkan ramuan-ramuan tradisional yang dibungkus secara kemasan. Metode penelitian ini yang digunakan ialah FGD dan sosialisasi yang dilakukan di Kampung Jamune Bu’e Proyonanggan Selatan. Hasil yang menunjukan bahwa Inovasi penguatan ekonomi perempuan kampung jamune bu’e yang ada di Kelurahan Proyonanggan Selatan Kabupaten Batang merupakan salah satu bukti bahwa perempuan bisa mandiri di dalam menguatkan perekonomian keluarga
Edukasi Pentingnya Pendidikan Tinggi Dalam Merespon Kawasan Industri Terpadu Batang Setiawan, Hendy; Erison, Yendra; Choirunnisa, Choirunnisa
Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 3, No 1: February 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/ljpmt.v3i1.22727

Abstract

Human resources are a problem that Batang Regency is still experiencing. Many policies have been and are being launched by the regional government and do not have enough impact. Therefore, with the situation experienced, the low level of human resources has become a complicated problem for the Batang Integrated Industrial Zone (KITB). The purpose of this article is to educate students at SMK Ma'arif 01 Limpung to be motivated to continue their studies in order to attend the KITB competition. Batang Regency still has people whose awareness of continuing higher education still needs to be higher. Seeing this situation, researchers carried out educational services for students to continue their higher education to face KITB at SMK Ma'arif NU 01 Limpung. This service method uses a participatory educational approach that partners and coordinates with the target school as the object of service. Evaluation of academic activities at Vocational School Ma'arif NU 01 Limpung shows an increase in student interest in continuing higher education. The visible positive attitude changes indicate that this activity was successful in motivating students towards the importance of higher education.
STRATEGI GERAKAN CIVIL ISLAM DALAM MERESPON BENCANA GEMPA BUMI DI SULAWESI BARAT SLsetiawan, hendy; Setiawan, Hendy; Sutan, Arissy Jorgi; Maulani, Wihda Maulani; Choirunnisa
JUSTICE : Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2 (2022): JUSTICE - Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1029/justice.v1i2.12

Abstract

Disasters are complex issues that cannot be handled by a single actor. Even the government with all the resources at its disposal will not be able to solve disaster problems without involving networks and organizations outside the country. Therefor networking and collaboration are the keys to how to respond to disasters quickly and accurately so that the recovery process can occur quickly. In addition, responding to disasters requires a constructive strategy so that in overcoming disasters, it does not exacerbate the impact of the disaster.  The purpose of this article is to explore how Muhammadiyah's strategy as a civil Islam responds to the earthquake that occurred in West Sulawesi. The reason is because Muhammadiyah in responding to the disaster in West Sulawesi is an example of how its resources are optimally mobilized to solve the problem of the earthquake in West Sulawesi. Starting from the involvement of institutions such as MDMC, PWM, PDM, LazizMu, educational institutions, hospitals, social fields and others. It is of course very interesting to review how Muhammadiyah has provided support for the movement in responding to disasters as a call for a humanitarian mission that has long been inflated. This research method uses a qualitative approach and descriptive methods and in collecting data the author uses report data from Muhammadiyah, media, journals, news, or other literature. Research results show that Muhammadiyah's strategy is very effective for the recovery of disaster victims in West Sulawesi. This cannot be separated from how in the Muhammadiyah strategy, it has the strength of solidity, coordination, and networks that support and strengthen each other so that the organization between institutions is very successful.
STRATEGI GERAKAN CIVIL ISLAM DALAM MERESPON BENCANA GEMPA BUMI DI SULAWESI BARAT SLsetiawan, hendy; Setiawan, Hendy; Sutan, Arissy Jorgi; Maulani, Wihda Maulani; Choirunnisa
JUSTICE : Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2 (2022): JUSTICE - Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1029/justice.v1i2.12

Abstract

Disasters are complex issues that cannot be handled by a single actor. Even the government with all the resources at its disposal will not be able to solve disaster problems without involving networks and organizations outside the country. Therefor networking and collaboration are the keys to how to respond to disasters quickly and accurately so that the recovery process can occur quickly. In addition, responding to disasters requires a constructive strategy so that in overcoming disasters, it does not exacerbate the impact of the disaster.  The purpose of this article is to explore how Muhammadiyah's strategy as a civil Islam responds to the earthquake that occurred in West Sulawesi. The reason is because Muhammadiyah in responding to the disaster in West Sulawesi is an example of how its resources are optimally mobilized to solve the problem of the earthquake in West Sulawesi. Starting from the involvement of institutions such as MDMC, PWM, PDM, LazizMu, educational institutions, hospitals, social fields and others. It is of course very interesting to review how Muhammadiyah has provided support for the movement in responding to disasters as a call for a humanitarian mission that has long been inflated. This research method uses a qualitative approach and descriptive methods and in collecting data the author uses report data from Muhammadiyah, media, journals, news, or other literature. Research results show that Muhammadiyah's strategy is very effective for the recovery of disaster victims in West Sulawesi. This cannot be separated from how in the Muhammadiyah strategy, it has the strength of solidity, coordination, and networks that support and strengthen each other so that the organization between institutions is very successful.
POLA KEBIJAKAN INOVATIF DALAM PENCEGAHAN KDRT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Irawan, Rizky; Setiawan, Hendy
JUSTICE : Journal of Social and Political Science Vol 2 No 1 (2023): JUSTICE - Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1029/justice.v2i1.33

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk mendiskusikan mengenai pola kebijakan inovatif Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencegah terjadinya KDRT. Yogyakarta sebagai satu-satunya provinsi dengan status istimewa nyatanya tidak lepas dari kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai pemberitaan di media di mana angka KDRT sangat serius untuk mendapatkan respon kebijakan yang solutif. Penelitian ini menggunakan metode kualitaif studi kasus. Hal ini dikarenakan agar peneliti mampu mendeskripsikan secara mendalam terhadap bagaimana pola kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi KDRT. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan mulai dari sumber media, literature buku, jurnal dan tulisan lainnya yang relevan dalam menguatkan tulisan ini. hasilnya menunjukkan bahwa angka KDRT di DI Yogyakarta masih tergolong besar. Oleh karena itu keseriusan Pemerintah DI Yogyakarta dan kesiapsiagaan itu direspon melalui pola kebijakan Telepon Sahabat dan Keluarga DI Yogyakarta atau kemudian dikenal dengan TeSAGaDIY. Platform ini menjadi bagian dari bentuk pola kebijakan di Yogyakarta yang secara responsif akan merespon laporan kekerasan termasuk di dalamnya kasus KDRT. Peluncuran platform ini kemudian menjadi bukti sekaligus pengonfirmasian bahwa DI Yogyakarta serius dalam menyelesaikan masalah KDRT.