Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Media Bina Ilmiah Journal of International Multidisciplinary Research Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora International Journal of Law and Society Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin
Dudik Djaja Sidarta
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
AKIBAT HUKUM BAGI PELAJAR YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP GURUNYA Rendra Hermansyah; Nur Handayati; Wahyu Prawesthi; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelajar pada gurunya merupakan tindakan pidana yang menghilangkan nyawa seseorang, dan mendapatkan hukuman pidana pada pelajar. Akibat hukum bagi pelajar yang melakukan pembunuhan berencana pada gurunya, merupakan Penjatuhan pidana terhadap anak/pelajar adalah upaya hukum yang bersifat ultimum remedium, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum terakhir, setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindak pidana dan pihak orang tua tidak ada sanggup lagi untuk mendidik dan mengawasinya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akibat hokum pada pelajar yang melakukan pembunuhan berencana pada gurunya. Dengan menggunakan penelitian normatif. Kondisi mental atau kesehatan pelajar yang melakukan pembunuhan berencana pada gurunya, disebabkan oleh kondisi lingkungan, status social maupun perekonomian.
Judicial Reasoning in Sidoarjo District Court Decision No. 199/Pid.Sus/2023: Corporate Criminal Liability in Environmental Crimes Samsul Hadi; Dudik Djaja Sidarta; Renda Aranggraeni; M. Yustino Aribawa
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 9 (2025): September 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1360

Abstract

This study analyzes the judicial reasoning behind Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 199/Pid.Sus/2023/PN Sda, a landmark decision involving corporate criminal liability for environmental violations in Indonesia. The case centers on PT Surya Prima Semesta’s illegal disposal of hazardous waste (fly ash and bottom ash) without an environmental permit, resulting in the prosecution of its corporate director. Employing a normative juridical method, the research examines the court’s application of doctrines such as strict liability and identification theory within the framework of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The findings show that the court adopted a formalistic, text-based legal reasoning model, treating permit violations as inherently punishable acts regardless of actual environmental harm. While the decision reinforces regulatory compliance and affirms corporate culpability, it lacks engagement with broader organizational responsibility and foundational environmental law principles like the precautionary principle and sustainability. This study argues for a more integrated doctrinal approach one that balances rule-based logic with value-oriented reasoning to enhance legal consistency, advance environmental justice, and align Indonesia’s corporate accountability framework with international standards.
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KAWASAN BERIKAT (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3178/B/PK/PJK/2024) Sugeng Hariadi; Dudik Djaja Sidarta; Rinadini Hendrasworo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak di Indonesia yang dikenakan atas transaksi tertentu. Untuk mendorong perdagangan dan investasi, pemerintah menetapkan kebijakan Kawasan Berikat yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Namun, dalam praktiknya masih terjadi sengketa, seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3178/B/PK/PJK/2024. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum pungutan PPN di Kawasan Berikat dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan dan analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembebasan PPN di Kawasan Berikat diatur dalam Pasal 14 PP No. 32/2009, Pasal 20 PMK No. 65/PMK.04/2021, dan Pasal 16B UU No. 42/2009. Hakim memutuskan bahwa pemasukan barang modal PT. JAVI dari wilayah pabean ke Kawasan Berikat tidak dikenakan PPN karena memenuhi ketentuan fasilitas perpajakan tersebut.
TRANSFORMASI ASAS PRIMUM REMEDIUM MENUJU KEADILAN RESTORATIF DALAM PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 Bambang Irawan; Syahrul Borman; Nur Handayati; Dudik Djaja Sidarta
Media Bina Ilmiah Vol. 20 No. 3: Oktober 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji transformasi asas primum remedium menuju keadilan restoratif dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Pergeseran paradigma ini mencerminkan evolusi fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dari pendekatan retributif yang berorientasi pembalasan menuju pendekatan restoratif yang mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis dengan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi asas primum remedium dalam konteks keadilan restoratif tidak lagi memaknai hukum pidana sebagai prioritas sanksi punitif, melainkan sebagai pengedepanan mekanisme musyawarah dan rekonsiliasi yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Peraturan Kapolri ini memberikan legitimasi formal terhadap tradisi penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal Indonesia sambil mengintegrasikannya ke dalam sistem peradilan formal. Implikasi yuridisnya mencakup transformasi kewenangan diskresi kepolisian, rekonstruksi proses penyidikan yang berorientasi pemecahan masalah, penguatan perlindungan hak-hak para pihak, dan peningkatan efektivitas sistem melalui percepatan penyelesaian perkara. Implementasi keadilan restoratif berpotensi mengubah budaya hukum masyarakat dengan menghidupkan kembali nilai-nilai musyawarah dan gotong royong, meskipun menghadapi tantangan kapasitas sumber daya manusia dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang memerlukan strategi penguatan komprehensif untuk keberlanjutan jangka panjang.
Analisis Yuridis Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatip Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi) di Negara Hukum Pancasila Yevy Yanawati Yevy; Syahrul Borman; Subekti; Dudik Djaja Sidarta
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2678

Abstract

Pembukaan UUD 1945 menegaskan akan prinsip negara hukum dengan Pancasila sebagai sebagai jiwa bangsa yang membedakan Indonesia dari negara lain, keserasian tatanan hidup berbangsa dan bernegara  dengan asas musyawarah untuk mufakat yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila menjadi ciri khusus yang berakar dalam kehidupan berbangsa, pengadilan menjadi alternatif terakhir  penyelesaian konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat, dan pemerintah mengakomodir dengan sebuah aturan penyelesaian konflik diluar pengadilan yang dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa ke dalam aturan perundangan yang kemudian menjadi landasan hukum bagi Mahkamah Agung menetapkan mediasi sebagai bagian dari  hukum acara perdata di pengadilan, penyelesaian konflik diluar pengadilan menjadi produk hukum dalam upaya penegakan hukum keadilan, sebagai bagian dari penegak hukum maka undang undang advokat mengisyaratkan advokat mengambil peran penting dalam penyelesaian non litigasi bagi setiap sengketa yang ditanganinya sesuai dengan Undang-Undang advokat dan kode etik profesi advokat.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM UPAH MINIMUM DI INDONESIA Mohammad Setyo Puji Raharjo; Syahrul Borman; Dudik Djaja Sidarta; Irawan Soerodjo
Media Bina Ilmiah Vol. 19 No. 11: Juni 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Persoalan terkait upah cukup sering menjadi salah satu pemicu putusnya hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja/buruh. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) perfebruari 2024 terdapat 47,13% buruh atau karyawan atau pegawai memperoleh upah bulanan dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Kebijakan Penetapan UMK merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi warga negaranya khususnya dalam hal ini pekerja/buruh terkait adanya kemungkinan terjadi kesenjangan penerapan UMK. Kesenjangan antara das sollen (keharusan) dan das sain (kenyataan) dalam implementasi pembayaran upah pekerja/buruh dapat merugikan pekerja/buruh juga berpengaruh pada produktivitas kerja mereka. Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah sebagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya khususnya dalam hal ini pekerja/buruh. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas upah, dilakukan melalui Upaya litigasi dan non litigasi. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 memberbolehkan pengusaha membayar dibawah Upah Minimum yang menyebabkan teori kepastian hukum dan teori keadilan tidak terpenuhi. Regulasi yang membolehkan upah lebih rendah berpotensi menimbulkan kesenjangan kesejahteraan pekerja di sektor berbeda, mengurangi perlindungan hukum bagi buruh UMK, serta membuka peluang eksploitasi tenaga kerja, yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum ketenagakerjaan yang seharusnya menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja.
Legal Protection for Investors in Case of Stock Fraud in the Capital Market Neni Anggraeni; Dudik Djaja Sidarta; Renda Aranggraeni; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 11 (2025): November 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1394

Abstract

The Indonesian capital market plays a pivotal role in mobilising long-term financing for corporations and providing investment opportunities to the public. However, persistent stock fraud cases undermine market integrity and investor confidence. This study aims to evaluate the effectiveness of the existing legal framework for investor protection against stock fraud, analyse its practical implementation, and recommend measures to strengthen both preventive and repressive mechanisms. Employing a normative legal research design with a qualitative approach, the study integrates statute, conceptual, and case approaches, focusing on Law No. 8 of 1995 on Capital Markets, OJK regulations, the Criminal Code, and notable cases such as PT Hanson International Tbk. The findings reveal that while the legal framework normatively aligns with the Legal Protection Theory, Justice Theory, and Legal Effectiveness Theory, substantial gaps remain between regulation and enforcement. Weak supervisory coordination, delayed intervention, lengthy judicial processes, and low investor legal literacy reduce effectiveness. Recommended reforms include adopting regtech and suptech, enhancing cross-agency data integration, implementing AI-based surveillance, establishing a specialised capital market court, and strengthening investor education. The study concludes that combining regulatory improvements, adaptive enforcement, and public legal empowerment is essential to safeguard investors, maintain market integrity, and promote sustainable economic growth.
Legal Protection for Indonesian Citizens as Victims of Manipulative Marriages by Refugees: A Normative Analysis of State Responsibility Moch Rafi Khadafi; Dudik Djaja Sidarta; Renda Anggraeni
International Journal of Law and Society Vol. 3 No. 1 (2026): International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v3i1.852

Abstract

The phenomenon of marriages between Indonesian citizens (WNI) and refugees represents a complex legal challenge due to the absence of specific regulations governing such relationships. This study examines the legal protection for Indonesian citizens who become victims of manipulative marriages by refugees, employing a normative juridical approach with statutory and conceptual methods. The research analyses primary legal materials, including the 1945 Constitution, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning the Handling of Refugees from Abroad. The findings reveal that Indonesian national law does not specifically regulate marriages between Indonesian citizens and refugees or asylum seekers, creating a significant legal vacuum (rechtsvacuum) that renders such relationships vulnerable to abuse, violence, and legal uncertainty. Furthermore, the state's responsibility in protecting Indonesian citizen victims of manipulative marriages by refugees has not been optimally implemented, despite constitutional and juridical foundations requiring protection from all forms of violence, discrimination, and exploitation. The study recommends the formulation of specific regulations addressing marriages between Indonesian citizens and refugees, strengthening the role of victim protection institutions, and establishing inter-agency coordination systems, including international organisations such as UNHCR and IOM, to prevent abuse and strengthen law enforcement mechanisms.
Co-Authors Andrianto Andrianto Bachrul Amiq Bachtiar Rois Rido Bambang Irawan Devi Astriya Siahaan Ernu Widodo Gloria Viona Pattikawa Hartoyo Hartoyo Irawan Soerodjo Ireine Firsty Rahayu Joko Sulistyo M. Yustino Aribawa Moch Rafi Khadafi Mohammad Setyo Puji Raharjo Mustiko Romadhoni Putro Widodo Nabila Sahara Cahyaningsurya Neni Anggraeni Nur Handayati Renda Anggraeni Renda Aranggraeni Rendra Hermansyah Rinadini Hendrasworo Samsul Hadi Siti Marwiyah Siti Marwiyah Subekti Subekti Subekti Subekti Subekti Sugeng Hariadi Sumardi . Suyitno Suyitno Syahrul Borman Wahyu Prawesthi Y Ucuk Suyono Yevy Yanawati Yevy Yoyok Ucok Suyono Yoyok Ucuk Suyono