Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search
Journal : Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

PENGEMBANGAN WISATA PANTAI WAMSOBA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU Ashari Tomia; Etin Indrayani; Romi Saputra
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.983 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.442

Abstract

Program pengembangan wisata berbasis kearifan lokal Pantai Wamsoba diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Kabupaten Buru Selatan adalah salah satu surga bagi divers. Salah satunya adalah Kota Maluku, yang tidak hanya indah alamnya tetapi juga indah pemandangan bawah lautnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengembangan wisata, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan wisata, dan mengetahui strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pantai Wamsoba berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku; Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang diperlukan berupa sumber data primer sekunder dan pemilihan informan, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan. Informan ditentukan melalui purposive sampling sebanyak 15 orang. Instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara mengacu pada konsep atau teori tentang pengembangan wisata Alister Matchieoson dan Geoffrey Wall yang dikutip dalam Sunaryo (2013: 53-54). Teknik analisis data menggunakan metode SWOT dengan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (verifikasi); Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan wisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku Masih perlu dikembangkan agar menjadi salah satu objek wisata unggulan daerah di Kabupaten Buru Selatan. Hal ini terlihat dari kurangnya kepedulian masyarakat untuk menjaga kelestarian nilai kearifan lokal di kawasan wisata, fasilitas prasarana umum dan pelayanan wisatawan. Faktor-faktor pendukung pengembangan wisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku di antaranya adalah 1). Menentukan perwilayahan lokasi destinasi pariwisata untuk, lokal, nasional dan internasional dengan melalui pemetaan objek wisata dan membuat peta/jalur kawasan wisata, 2). Pembangunan daya tarik wisata (Atraksi wisata). 3). Prasarana umum, fasilitas umum dan pariwisata dan 4). Pemberdayaan masyarakat meliputi sadar wisata dan pengembangan kapasitas masyarakat. Strategi yang dilakukan dalam rangka pengembangan wisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku mencakup komponen-komponen yang akan berkontribusi pada keberhasilan suatu destinasi wisata secara khusus dan kepariwisataan secara umum, baik meliputi pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata.
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Septian Yudi Pratama; Etin Indrayani; Rossy Lambelanova
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.461 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.443

Abstract

Dalam rangka mewujudkan transparansi publik, Kabupaten Sumedang melalui Peraturan Bupati No. 97 Tahun 2017 tentang Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada setiap badan publik agar menjadi organisasi yang terbuka dengan menempatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada masing-masing badan publik. Dalam pelaksanaannya program ini belum berjalan dengan baik, banyak informasi yang menjadi hak masyarakat namun tidak dipublikasikan, OPD sebagai ujung tombak implementasi terkesan kurang maksimal dalam menjalankan program Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini termasuk salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik yang ideal; selanjutnya (ii) untuk mendorong implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang digagas oleh Open Government Partnership.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BATANGMASUMAI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI Gorbi, Muhammad; Indrayani, Etin; Madjid, Udaya
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v15i1.688

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan desa dengan alokasi anggaran yang sangat besar, tentunya tertib administrasi keuangan sangatlah perlu dalam rangka akuntabilitas dan trasparansi dalam pembangunan, namun di Kecamatan Batangmasumai Kabupaten Merangin masih terdapat desa yang mengalami temuan administrasi keuangan dan keterlambatan dalam penyusunan APBDes. Oleh karena itu dinilai penting untuk dilakukan penelitian terkait implementasi kebijakan pembinaan administrasi keuangan di Kecamatan Batangmasumai, yang mana berdasarkan peraturan kecamatan memiliki kewenangan dalam pembinaan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III dan analisis SWOT serta menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.Hasil pembahasan penelitian ini bahwa implementasi kebijakan dilihat dari indikator 1) komunikasi telah dilaksanakan melalui pembinaan langsung ke desa maupun di kantor camat dengan jelas dan konsisten, namun banyaknya peraturan dan berubah ubahnya peraturan merepotkan perangkat desa dalam memperlajarinya, 2) Sumberdaya, sumber daya staf mengalami kekurangan dan itupun hanya da staf honorer satu orang saja, dilihat dari fasilitas sudah mencukupi, begitu juga informasi juga sudah tersedia dan wewenang pun juga sudah dimiliki kecamatan, 3) Disposisi, dilihat dari pengangkatan Birokrat masih belum sesuai dengan kebutuhan yang ada bahkan dalam peta jabatan pun tidak tersedia dan dilihat dari insentif juga masih belum merata untuk pegawai honorer, 4) Struktur organisasi dilihat dari SOP juga belum ada bahkan perbup teknis pembinaan juga belum ada dan dilihat dari fragmentasi juga belum ada dilihat dari peta jabatan belum ada jabatan staf terkait pembinaan. Kemudian terdapat enam faktor internal dan empat faktor eksternal serta terdapat empat isu sangat strategis, dua cukup stratgis dan satu bersifat operasional. Adapun saran peneliti, yaitu kecamatan perlu meningkatkan ketegasan dan koordinasi serta mengusulkan pembuatan perbup teknis pembinaan.